Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan
Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel-artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ekonomi/bisnis, hukum konstitusi, hukum islam, hukum lingkungan, hukum adat, hukum internasional, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Articles
84 Documents
<![CDATA[Analisis Pembentukan Asean Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas Di Asean ]]>
<![CDATA[ Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2021): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4521
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisa mengenai ASEAN cross border insolvency regulation sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative atau doctrinal. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa bila tidak ada kesatuan atau keseragaman di dunia perekonomian ASEAN terkait hukum kepailitan dapat menimbulkan persoalan jalan dan prosedur pengakuan serta pelaksanaan putusan pailit asing. Kehadiran pembentukan Asean cross broder insolvency regulation sebagai solusi permasalahan kepailitan lintas batas di Asean diharapkan dapat menjadi upaya dalam menyelesaikan persoalan dan bisa mengurangi ketidakpastian, serta menjadi solusi yang tepat.]]>
<![CDATA[Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum ]]>
<![CDATA[ Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2021): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4522
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisa dampak social omnibus law cipta kerja perspektif sosiologi hukum. Analisis ini diharapkan dapat merangsang kepekaan generasi bangsa untuk peduli terhadap pemerintah dalam membenahi kebijakan-kebijakan regulasi yang dibuat. Selain itu, generasi bangsa mampu menjadi agen perubahan untuk pengembangan berbagai jenis sumber daya baik SDM maupun SDA yang ada. Selanjunya mampu untuk memajukan Negara Indonesia kearah yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan pandangan sosiologi hukum terhadap lahirnya omnibus law sebagai lembaga yang menitikbertakan penyederhanaan perundang-undangan dalam merevisi, memberlakukan, atau mencabut aturan perundang-undangan. Respon penolakan masyarakat terhadap pembentukan omnibus law, pemerinah harus memikirkan kelebihan dan kekurangan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Pemerintah harus memperhitungkan secara matang konsekuensi yang akan timbul dari diberlakukannya suatu aturan perundang-undangan, terutama dalam mesejahterakn kehidupan rakyat.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/Puu-Xiii/2015 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ]]>
<![CDATA[ Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2021): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4523
<![CDATA[Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) membuka peluang diperbolehkannya kembali sistem unbundling dalam usaha penyediaan listrik dan dianulirnya penguasaan ketenagalistrikan oleh Negara. Rumusan masalah penelitian ini terkait apakah sistem unbundling di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, serta bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap inskonstitusionalitas sistem unbundling di bidang ketenagalistrikan berdasarkan Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan jenis dan sumber bahan penelitian dari data sekunder. Teknik pengumpulan bahan penelitian melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini adalah, sistem unbundling tidak sesuai dengan konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, karena mengakibatkan terpisah-pisahnya usaha penyediaan listrik yang membuka peluang tidak dikuasainya listrik oleh negara secara langsung sehingga berdampak harga tarif dasar listrik menjadi mahal dan tidak adanya kepastian hukum. Padahal, listrik adalah energi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI 1945 dan nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila. Pertimbangan MK berdasarkan Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan mengandung sistem unbundling di bidang ketenagalistrikan yang inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI 1945 apabila digunakan sebagai pembenaran untuk praktik unbundling dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. ]]>
<![CDATA[Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia ]]>
<![CDATA[ Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2021): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4519
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan jalan alternatif penyelesaian sengketa dalam Hukum Bisnis di Indonesia di luar lingkungan Peradilan. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa urgensi penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan ditandai oleh kecenderungan masyarakat kalangan bisnis mendayagunakan penyelesaian sengketa tersebut. Jalan penyelesaian melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) diangap lebih efektif efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution) yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa khususnya hukum bisnis.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia ]]>
<![CDATA[ Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2021): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4524
<![CDATA[Dalam Pemilukada serentak 2018, terdapat 16 calon yang bertarung melawan kotak kosong untuk pemilihan Walikota dan Bupati, yang mana di kota Makassar faktanya masyarakat lebih banyak memilih kotak kosong ketimbang calon tunggal dukungan partai politik, sehingga secara otomatis pemenangnya adalah kotak kosong itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses pelaksanaan Pemilukada berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada pasangan calon melawan kotak kosong didasarkan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pemilukada serentak. Apabila dikaji secara yuridis mengenai kotak kosong yang menang melawan pasangan calon dalam pelaksanaan Pemilukada, maka didapati akibat hukum bahwa apabila pasangan calon kalah perolehan suara sah atau kurang dari 50%, maka Pemilihan berikutnya diulang kembali pada tahun berikutnya. Selanjutnya, terkait dengan keberlanjutan kepemimpinan kepala daerah lama yang telah habis masa jabatannya, Pemerintah melalui Kemneterian Dalam Negeri menugaskan Penjabat (Pj) Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota untuk mengisi kekosongan hukum hingga penyelenggaraan Pemilihan serentak periode berikutnya. ]]>
<![CDATA[Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan Dan Likuidasi ]]>
<![CDATA[ Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2021): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4520
<![CDATA[Situasi pandemi covid 19 telah menyebabkan hancurnya perekonomian diseluruh dunia termasuk Indonesia. kelalaian debitur akibat pandemi covid-19 bisa dijadikan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban utang. karena Akibat pandemi covid-19 yang menggangu stabilitas keuangan debitur, sehingga debitur tidak dapat melunasi utangnya atau lalai kepada kreditur dapat mengajukan permohonan penundaaan kewajiban pembayaran utang. Atas dasar pandemi covid-19, bahwa ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak dalam bentuk ketidakmampuan financial. UUK & PKPU memberikan perlindungan hukum kepada debitur ditengah-tengah pandemi covid-19 supaya tidak jatuh pailit melalui PKPU sebagaimana diatur pada pasal 222 UUK & PKPU. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Praktik pembayaran utang melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu dimulai dari prosedur pengajuan permohonan PKPU, PKPU sementara, publikasi putusan PKPU, penerimaan tagihan, pembuatan daftar piutang sementara, pelaksanaan rapat pencocokan piutang pembuatan daftar piutang tetap, rapat pembahasan atas rencana perdamaian yang meliputi restrukturisasi penawaran kepada kreditur terkait rencana perdamaian. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) belum cukup memberikan kesempatan bagi debitur yang beriktikad baik untuk melangsungkan usahanya. Karena proses perdamaian ditentukan oleh kreditur, bahwa UUK & PKPU mensyaratkan suatu proses perdamaian dengan persetujuan kreditur. Aturan Pasal 229 UUK & PKPU memberikan kekuasaan penuh terhadap kepada kreditur, hal ini menyebabkan debitur tergantung terhadap putusan para kreditur.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir ]]>
<![CDATA[Chamdani, Chamdani]]>;
<![CDATA[Endarto, Budi]]>;
<![CDATA[Kusnadi, Sekar Ayumeida]]>;
<![CDATA[Indrajaja, Nobella]]>;
<![CDATA[Syafii, Syafii]]>
<![CDATA[ Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2022): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32502/khk.v4i1.4672
<![CDATA[This research is a conceptual study that aims to analyze the form of legal protection for workers who break their employment before the contract period ends by using the logic of deductive thinking with a statutory approach (statute approach). by relying on the concepts of its incarnation, views or doctrines that have existed with legal materials accessed through the internet after the enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The results show that the government's constitutional obligation not only provides the widest possible employment for citizens, but also obliges to provide legal protection to every citizen to get fair treatment in the employment relationship. In the context of the provision of the rights of workers who break the employment relationship before the contract period ends if the termination of employment at the will of the employer, then the employer is obliged to pay compensation to the worker in the form of wages whose amount is calculated from the termination of the employment relationship until the end of the contract period and vice versa if the termination of employment on the will of the worker then the worker Must pay to the employer in the form of compensation in the amount of wages that will be received by workers from the will of termination of employment until the expiration of the contract period and the company is obliged to pay compensation to workers for the termination of the employment since a certain time employment agreement has been implemented by the worker.Keywords: Legal Protection; Contract Worker; Termination of Employment]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pejabat Negara Atas Penyalahgunaan Kewenangan ]]>
<![CDATA[Rusydi, Yudistira]]>
<![CDATA[ Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2022): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32502/khk.v4i1.4733
<![CDATA[The Indonesian state has an organizational structure with various functions and a detailed work environment in the overall relationship which is commonly referred to as a position. Besides the enforcement of justice, of course, it cannot be separated from the abuse of authority for state officials. This article is a concept study to analyze the accountability of state officials who commit acts of abuse of authority over their positions from the perspective of state administrative law in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The research method used in writing this article is normative juridical with a statutory approach, namely Law Number 34 of 2014 concerning Government Administration. The results of this article reveal that the efforts of state officials to abuse their authority are not in line with their functions based on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration.Keywords: State Officials; Abuse of authority; Accountability]]>
<![CDATA[Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan ]]>
<![CDATA[Kristiyadi, Kristiyadi]]>;
<![CDATA[Setyawan, Vincentius Patria]]>
<![CDATA[ Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2022): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32502/khk.v4i1.4622
<![CDATA[The objective of punishment has evolved from the philosophy of retaliation (retributive) to justice-based remedies (restorative justice) (restorative justice). Restorative justice is a sentencing purpose that is oriented towards the recovery of victims of criminal crimes. In addition to focusing on victims, restorative justice also tries to seek the best solution for crime victims, and perpetrators, as well as the families of the perpetrators and the families of the victims. One of the strategies utilized to accomplish restorative justice is criminal mediation. This article will explain about prison mediation as an alternate settlement of small crimes. The method utilized in authoring this work is a normative legal research method comprising a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study are the need for written, clear and firm rules regarding penal mediation, and the application of penal mediation in minor crimes will bring benefits, namely preventing perpetrators from the negative impact of punishment, recovering victims, and supporting the realization of the principle of simplicity, speed and low cost. in the criminal justice process.Keywords: Restorative Justice; Penal Mediation; Criminal Cases]]>
<![CDATA[EDITORIAL: Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan ]]>
<![CDATA[ Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2022): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4747
<![CDATA[Pada Edisi Juni 2022 ini, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan kembali menyapa pembaca sekalian yang telah setia menunggu topik-topik terhangat dari permasalahan seputar hukum perdata, hukum pidana, hukum ketenagakerjaan, hukum perkawinan, hukum tata negara dan hukum adat. Dalam edisi kali terdapat enam artikel yang akan memperkaya pengetahuan pembaca sekalian.]]>
