cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Melati Sitompul
Contact Email
law_jurnal@dharmawangsa.ac.id
Phone
+6285274285223
Journal Mail Official
rina_sitompul@dharmawangsa.com
Editorial Address
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan Tel. 061 6635682 - 6613783 Fax. 061 6615190
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law_Jurnal
Published by Universitas Dharmawangsa
ISSN : 27463966     EISSN : 27464571     DOI : https://doi.org/10.46576/lj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LAW_JURNAL adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawanga, yang diterbitkan dua kali setahun. Jurnal bermuatan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Konsep Hukum, dll) serta dalam Jurnal Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 1   2   3   4   5 
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA SEKTOR UMKM DI KOTA MEDAN Zuhriati Khalid; Sugih Ayu Pratitis
Law Jurnal Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i2.1127

Abstract

ABSTRAKHukum sebagai alat control prilaku sosial masyarakat diciptakan guna memenuhi rasa keamanan,kenyaman,kesejahteraan dan keadilan dalam interaksi sosial sehari-hari dimasyarakat. Oleh karenanya sebuah strategi hukum diperlukan guna terciptanya perlindungan hukum secara universal. Perlindungan universal tersebut tertuang dalam berbagai aturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi dalam implemetasinya peraturan yang tertuang didalam berbagai bentuk perundang-undangan yang seyogyanya memberikan perlindungan hukum secara universal tersebut belum terlaksana seperti yang diharapkan,salah satunya tampak pada masih kurangnya perhatian terkait perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja disektor UMKM khususnya di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah berbagai bentuk instrument hukum baik internasional maupun domestik yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita, dan melihat sejauh mana daya yang diperbuat oleh faksi terkait supaya efektifitas instrument-instrumen hukum tersebut benar-benar memberikan perlindungan secara universal khususnya bagi para tenaga kerja wanita yang sumber penghasilan nafkahnya berasal dari sektor UMKM di kota Medan. Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan dengan memakai konsep dasar hukum,esensial berbagai aturan perundang-undangan, dan dogma-dogma yang dapat menghasilkan solusi dalam penelitian ini.Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa dalam implementasinya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita khususnya disektor UMKM di kota Medan masih jauh dari harapan, terlihat dari munculnya berbagai kasus ditengah-tengah masyarakat terkait dengan tenaga kerja wanita. Kendati demikian guna mengatasi hal tersebut sebenarnya Indonesia telah memiliki berbagai instrument hukum baik nasional maupun internasional yang tertuang didalam berbagai aturan perundang-undangan yang bahkan telah ada sejak kurun kerajaan hingga dengan sekarang. Guna terpenuhinya perlindungan hukum atas pekerja wanita sektor UMKM khususnya dikota Medan ini melibatkan banyak pihak terkait, seperti Pemerintah, Pengusaha/Asosiasi, NGO (NonGovernment Organisation) dan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan pihak-pihak tersebut pada intinya adalah dengan dilaksanakannya berbagai bentuk kebijakan dan program yang berkaitan dalam pengawasan dan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita khususnya di sektor UMKM.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Wanita, UMKM
PELAYANAN PUBLIK DALAM KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA Azmiati Zuliah; Mhd. Asri Pulungan
Law Jurnal Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i1.786

Abstract

ABSTRAKObjek Hukum administrasi adalah kekuasaaan pemerintah (bestuur; Verwaltung). HukumAdministrasi Negara dalam pelaksanaan pelayanan publik sering kali pemerintahmenggunakan kewenangan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undangjustru tanpa sadar terjerat dalam melanggar Hak Asasi Manusi. Di lain sisi fungsi hukumadministrasi negara adalah menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik danberwibawa, memang membutuhkan fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminanhukum yang ketiganya merupakan bagian penerapan agar tercipta pemerintahan yangbersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam kaitannya dengan konsep goodgovernance bahwa hukum administrasi negara berfungsi untuk melindungi hak asasimanusia. Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atauberdasarkan asas legalitas, sehingga tidak menyebabkan adanya prilaku pelayanan yangtidak patut yang merupakan tindakan mall administrasi yang merugikan masyarakat yangingin memperoleh pelayanan publik. Tulisan ini ingin menganalisis bagaimana hubungankorelasi antara hukum administrasi negara dengan hak asasi manusia, bertujuan untukmelihat Bagaimana fungsi pelayanan publik dalam upaya penyelenggaraan Goodgovernance pemerintahan yang baik dan bentuk pelanggaran administrasi publik yangmerupakan bentuk pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Metodepenelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwaupaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan dapat terlaksana apabilapemerintahan yang baik (good governance) dapat dilaksanakan dengan baik pula.Pemerintahan yang baik akan lahir dari suatu pemerintahan yang bersih (clean government),transparansi dan akuntabilitas serta tidak dipungkiri masih ditemukan berbagai pelanggaranHAM dalam pelaksanaan administrasi publik. Harapan tulisan ini dapat memberikanmasukan agar jaminan pelayanan oleh penyelenggara negara terhadap warga negarapunakan terjamin dengan baik.Kata Kunci:Pelayanan Publik, Hukum Administrasi Negara, Hukum Dan Ham
REPOSISI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN BAGI PENEGAKAN UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Sheren Murni Utami; Budiman Ginting; Agusmidah Agusmidah
Law Jurnal Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i2.1128

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan memaparkan serta menganalisis peraturan-peraturan dan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pengawas ketenagakerjaan, reposisi dari pengawas ketenagakerjaan dari kabupaten/kota ke provinsi, serta dalam pengawasan dalam penegakan undang-undang ketenagakerjaan khususnya di Provinsi Sumatera Utara.Hasil penelitian disimpulkan, bahwa reposisi pengawas ketenagakerjaan di Indonesia terjadi sejak berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang ada, pelaksanaan penegakan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Sumatera Utara dilakukan dengan adanya penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, salah satunya untuk mengatasi masalah sosial. Provinsi Sumatera Utara membuat beberapa kebijakan dalam penyelanggaraan penegakan hukum, salah satunya adalah dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Pasal 2 ayat (4). Oleh karena itu, di Provinsi Sumatera Utara terdapat enam (6) wilayah UPT yang ada di beberapa kabupaten/kota. Selain itu ada beberapa faktor penghambat, salah satunya yakni faktor sumber daya manusia, serta agenda perbaikan dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penegakan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara, salah satunya yaitu dengan penguatan sumber daya.Kata Kunci : Pengawasan, Penegakan, UU Ketenagakerjaan, di Provinsi Sumatera Utara
PENERAPAN HUKUM TERHADAP KETIDAKHADIRAN TERGUGAT HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN ( Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN. Tbt) Kondios Mei Darlin Pasaribu
Law Jurnal Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i1.1452

Abstract

ABSTRAKKehadiran Penggugat dan Tergugat di persidangan syarat penting dan sangat berpengaruh pada agenda persidangan. Kehadirannya di muka persidangan dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap jalannya persidangan yang berakibat Hak hukum para pihak dapat terabaikan. Rumusan masalah yakni Bagaimanakah pengaturan hukum dalam perkara perdata jika tergugattidak hadir dalam persidangan dan bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN-Tbt. Penelitian ini adalah hukum normatif ditujukan pada peraturan –peraturan yang tertulis atau bahan hukum. Jenis penelitian adalah penelitian yang memfokuskan kepada studi kasus. Kesimpulan yang dihasilkan perlu adanya pengaturan hukum yang pasti, jika tergugat atau penggugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak-haknya akan gugur dan semua gugatan penggugat harus dikabulkan dalam putusa Verstek. Diperlukan adanya sumber manusia secara khusus para penebak hukum yang memahami tentang pertimbangan-pertimbangan dalam membuat suatu putusan, sehingga dapat mengadopsi rasa keadilan, kepastian dan kemamfaatanhukum.Kata Kunci : Penerapan Hukum, Ketidakhadiran Tergugat
DISPENSASI KAWIN JELANG DUA TAHUN PASCA PERUBAHAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN Lisman Lubis
Law Jurnal Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i1.1447

Abstract

AbstrakPenelitian ini merupakan aplikasi dua tahun perubahan UU Perkawinan setelah dilakukaan revisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Penulis ingin mengurai bagaimana pihak yanghendak melangsungkan perkawinan dengan dalih adanya dispensasi guna bisadilangsungkannya perkawinan.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengurai analisa konsep isi hukum, dengan menggali topik dengan kondisi yang muncul bersamaan atau melatarbelakangi topik.Sebagaimana penulis gambarkan sangat penting untuk memperketat syarat administrasi dalampengajuan dispensasi kawin sebagai bukti dukungan bahwa perkawinan tersebut benar-benardilakukan atas dasar keadaan mendesak karena tidak ada pilihan lain. Kata Kunci : Dispensasi, Perkawinan, Pasca 2 Tahun, UU Perkawinan
PERJANJIAN KREDIT HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DI KOTA MEDAN Tarmizi Tarmizi
Law Jurnal Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i1.1454

Abstract

ABSTRAKBank sebagai Lembaga perbankan, memerlukan adanya jaminan (agunan) dalammemberikan kredit bagi masyarakat, dan hingga saat ini fidusia adalah jenis pengikatan jaminan yang yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni dalam Pasal 16 ayat 3 menyatakan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”, namun dalam praktek perbankan di Kota Medan, belum ditemukan adanya perjanjian kredit dimana hak cipta dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian kredit. Hal ini karena adanya faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta tersebut yakni berkaitan dengan valuasi dalam bentuk uang.Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Hak Cipta, Objek, Fidusia
PERALIHAN KAPAL BERBOBOT DI ATAS 7GT DENGAN AKTA JUAL BELI BAWAH TANGAN DI KOTA SIBOLGA Andalan Zalukhu; Hasim Purba; Jelly Leviza; Dedi Harianto
Law Jurnal Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i1.1448

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengenai keabsahan hukum bukti kwitansi jual beli kapal laut di bawah tangan, kedudukan hukum dalam proses peralihan hak atas kapal melalui jual beli di bawah tangan, serta perlindungan hukumnya bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli di bawah tangan, sehingga memberikan pemahaman yang jelas dalam memaknai transaksi jual beli di bawah tangan. Adapun permasalahan pokok: Kepastian hukum terhadap peralihan hak ataskapal di atas 7 GT melalui perjanjian jual beli di bawah tangan di Kota Sibolga. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian: Secara yuridis formil kapal sebagai objek jual beli tersebut belum sah beralih dari penjual kepada pembeli. Akan tetapi, secara materiil, kapal tersebut telah beralih dari penjual kepada pembeli, sebab telah diserahterimakan yang ditandai dengan dikuasai dan diuasahainya kapal tersebut oleh pembeli. Direkomendasikankepada masyarakat nelayan Kota Sibolga dalam melakukan jual-beli kapal berbobot, sebaiknya menggunakan jasa notaris agar dapat melindungi hak-hak dan kewajiban - kewajiban hukumnya.Kata Kunci: Pendaftaran, Jual-beli, Kapal, Sibolga.
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 3135/PID.B/2014/PN.MDN Sondy Raharjanto; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi
Law Jurnal Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i1.1449

Abstract

ABSTRAKPerbuatan melawan hukum dalam perdata berbeda dengan perbuatan melawan hukum pidana, begitu juga konsep pertanggungjawabannya. Dimana proses penyelesaiannya memiliki sistem masing-masing. Dalam penelitian ini, mengkaji putusan pengadilan dimana konteks keperdataan diselesaikan dnegan ranah pidana. Majelis hakim yang memeriksa putusan di Pengadilan Negeri Medan dengan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn memutuskan melepaskan Terdakwa dari dakwan sebagaimana konsep putusan lepas. Putusan Pengadilan Negeri Medan ini yang diangkat sebagai objek penelitian ini tentang proses pertimbangan dalam mengambil keputusan yang memberikan pertimbangan bahwasanya kasus tersebut adalah kasus keperdataan, sehingga perbuatan terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana.Kata Kunci: Perdata, pidana, bebas.
PENANGANAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI BERDASARKAN PUTUSAN NO. 05/PID.SUS-ANAK/2016/PN.GST Yakub Frans Sihombing; Madiasa Ablisar; M. Ekaputra M. Ekaputra; Mahmud Mulyadi
Law Jurnal Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i1.1450

Abstract

ABSTRAKPenanganan perkara pidana Anak Berkonflik Hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan ditangani dengan metode yang berbeda-beda. Selain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada tahap persidangan terdapat Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan kepada hakim untuk mengupayakan diversi terhadap Anak Berkonflik Hukum. Terdapat kasus yang menarik untuk dikaji dan dianalisisyaitu Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gst., dimana anak Berkonflik Hukum dalam kasus tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diupayakan diversi, ternyata diversi tidak dilakukan. Sehingga permasalahan timbul, antara lain: pengaturan penanganan perkara pidana Anak Berkonflik Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan analisis hukum terhadap putusan tersebut.Kata Kunci: Penanganan perkara pidana; Anak Berkonflik Hukum; Putusan Pengadilan.
Cover Vol 2, No 1 Juli 2021 Cover Jurnal
Law Jurnal Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i1.1445

Abstract

Cover Vol 2, No 1 Januari 2021

Page 2 of 9 | Total Record : 83

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2025) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue