cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Melati Sitompul
Contact Email
law_jurnal@dharmawangsa.ac.id
Phone
+6285274285223
Journal Mail Official
rina_sitompul@dharmawangsa.com
Editorial Address
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan Tel. 061 6635682 - 6613783 Fax. 061 6615190
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law_Jurnal
Published by Universitas Dharmawangsa
ISSN : 27463966     EISSN : 27464571     DOI : https://doi.org/10.46576/lj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LAW_JURNAL adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawanga, yang diterbitkan dua kali setahun. Jurnal bermuatan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Konsep Hukum, dll) serta dalam Jurnal Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA DALAM SATU OBJEK TANAH DAN BANGUNAN Mufty, Abdul Malik; Nusawakan, Dwight
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6661

Abstract

Sertifikat tanah yang berfungsi sebagai dasar kepastian hukum dan perlindungan atas kepemilikan tanah sering mengalami pelanggaran prinsip legalitas melalui fenomena "sertifikat ganda," yang tidak hanya merugikan pemilik sah dan pihak ketiga seperti bank, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi makro akibat nilai aset yang terlibat serta disebabkan oleh faktor administratif, kelalaian, hingga praktik korupsi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat ganda dan memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji pertanggungjawaban hukum atas sertifikat ganda menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan data sekunder (UU Pokok Agraria, PP 24/1997, Putusan MK, jurnal, buku) melalui studi pustaka serta dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukan penerbitan sertifikat ganda disebabkan oleh lemahnya kapasitas aparatur, minimnya koordinasi, lambatnya digitalisasi, serta praktik korupsi dan kolusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa. Penanganannya memerlukan reformasi birokrasi, digitalisasi sistem pertanahan, dan peningkatan kesadaran hukum untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PENGADILAN NEGERI Yudha, Nano Eka; Sitompul, Ariman; Kusbianto, Kusbianto
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6874

Abstract

Perlindungan hukum yang di berikan bagi konsumen tidak dapat di jalankan dengan sempurna apabila hanya di ajukan ke BPSK tetap dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri. Penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. BPSK tidak dapat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa konsumen, hal ini disebabkan substansi pengaturan, prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa banyak mengandung kelemahan dan saling bertentangan sehingga BPSK tidak dapat berperan banyak dalam penyelesaian sengketa konsumen, terutama yang menyangkut keberatan mengenai putusan konsiliasi atau mediasi, serta penetapan eksekusi sama sekali belum ada pengaturannya. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Bagaimana penerapan hukum terhadap perlindungan konsumen atas kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri terhadap Putusan BPSK Nomor: 038/Arbitrase/2023 / BPSK. Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 727/ Pdt.Sus-BPSK/2023 Pn. Mdn. Jo. Putusan Kasasi No. 275 K/Pdt.Sus-Bpsk/2024?.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan  terdapat data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskritif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum yang dilakukan terhadap pengaturan mengenai BPSK dapat dikatakan masih kurang, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peranan BPSK di dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia.
ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM KASUS PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK DI KOTA MEDAN (Studi Putusan Praperadilan No.22/Pid.Pra/2025/PN Mdn) Hasbi, Mhd.; Azhary Lubis, Muhammad Dhobit; Sitompul, Ariman
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6762

Abstract

Tulisan ini menganalisis Putusan Praperadilan No. 22/Pid.Pra/2025/PN Mdn terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan akta autentik yang terjadi di Kota Medan. Permohonan praperadilan ini diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik terhadap pemohon. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam perkara ini, hakim menilai penetapan tersangka tidak memenuhi standar minimal pembuktian awal sebagaimana disyaratkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Putusan ini menegaskan kembali pentingnya prinsip due process of law dan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana
PENGHAPUSAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI SYARAT REMISI BAGI KORUPTOR (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021) Sevyra Yuwinda Ayu; Gelar Ali Ahmad
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.7963

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi penghapusan Justice Collaborator sebagai syarat untuk memberikan remisi bagi koruptor serta menganalisis pertimbangan hukum hakim. Dalam pertimbangannya, penerapan Justice Collaborator atau biasa disebut saksi pelaku dianggap bertentangan filosofi permasyarakatan karena pemberian remisi merupakan hak yang dapat didapatkan oleh semua narapidana. Studi ini merupakan penelitian normatif yang menerapkan pendekatan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan status Justice Collaborator, yang dinilai bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan serta rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak tertentu.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada urgensi penghapusan Justice Collaborator dikarenakan status Justice Collaborator dapat berpotensi disalahgunakan, dapat mengakibatkan tumpang tindih antar lembaga, serta tidak adanya tolak ukur atau penilaian yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan status Justice Collaborator. Pertimbangan hakim dalam penghapusan Justice Collaborator dijelaskan bahwa syarat pemberian remisi tidak boleh membeda-bedakan karena semua narapidana memiliki hak yang sama dalam mendapatkan remisi. Lalu hal yang perlu diperhatikan bukanlah narapidananya, melainkan adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi.
PROBLEMATIKA KETERANGAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN: KAJIAN PSIKOLOGI FORENSIK Fauzi Anshari Sibarani
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8072

Abstract

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak sebagai saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Anak dengan disabilitas intelektual pada dasarnya termasuk golongan pihak yang lemah dan rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana kejahatan seksual. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk meninggikan dan menerapkan aturan-aturan hukum agar memberikan perlindungan hukum semaksimal mungkin khususnya terhadap anak-anak dengan disabilitas intelektual agar dapat terhindar dari tindak-tindak kejahatan, terutama dari tindak kejahatan seksual yang tetap banyak terjadi. Terhadap anak yang memiliki disabilitas intelektual, untuk percaya terhadap keterangan anak tentu harus dengan prinsip kehati-hatian aparat penegak hukum, salah satu diantaranya perlu dilakukan pemeriksaan ahli psikologi forensik. Salah satu tugas utama psikolog forensik adalah melakukan wawancara forensik terhadap anak korban secara professional dan non-sugestif, metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang akurat tanpa mempengaruhi isi cerita anak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis kekuatan pembuktian keterangan anak korban disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan dengan dilakukan assessment oleh psikologi forensik agar penegak hukum mengetahui apakah keterangan anak benar berdasarkan fakta atau berdasarkan cerita halusinasi anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan didukung data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan memiliki bobot pembuktian yang sama dengan keterangan korban yang bukan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun untuk membuktikan keterangan anak benar atau tidak, dibutuhkan ilmu bantu dalam hukum acara pidana yaitu Ilmu Psikologi Forensik, agar tercapai sebagaimana dalam teori tujuan hukum oleh gustav radbruch yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.
ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERKAIT TIDAK MEMBAYAR INSENTIF DOKTER Hasrul Buamona; Rika Aulia Bihaqqis
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.7496

Abstract

Berdasarkan Ketentuan Dalam Undang-Undang Kesehatan, Kepala Daerah Yang Membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Memiliki Kewajiban Hukum Untuk Memastikan Pemenuhan Insentif Tenaga Medis Secara Tepat. Penelitian Ini Mengunakan Pendekatan Yuridis Normatif Melalui Data Sekunder Yang Didukung Oleh Data Primer, Menemukan Bahwa Adanya Kelalaian Dalam Memenuhi Kewajiban Tersebut Dan Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Sehingga Secara Hukum Membuka Ruang Untuk Diajukannya Gugatan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
HAK UANG PENSIUN ANGGOTA DPR RI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1980 TERHADAP ASAS KEADILAN DAN PROPORSIONALITAS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Riski Amnur; Khalid Khalid
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8378

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan publik mengenai pemberian hak pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Pengaturan tersebut dinilai menimbulkan persoalan keadilan dan proporsionalitas, mengingat jabatan anggota DPR RI bersifat periodik dan berbasis mandat politik rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan normatif hak pensiun anggota DPR RI serta menilai relevansinya terhadap asas keadilan dan proporsionalitas dalam perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak pensiun anggota DPR RI memiliki dasar hukum positif yang sah, pengaturannya belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, proporsionalitas, dan kemaslahatan publik. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan tersebut memerlukan peninjauan ulang agar selaras dengan prinsip keadilan, amanah, dan pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada kemaslahatan umum.
REPOSISI ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) SEBAGAI AKTOR STRATEGIS CIVIL SOCIETY DALAM KONSTELASI DEMOKRASI QUADRO POLITICA DI INDONESIA Igam Arya Wada; Tegar Raffi Putra Jumantoro; Wikan Lanang Adhyaksa; Daffa Faaris Akbar
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8324

Abstract

Organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan komponen strategis dari civil society yang berperan sebagai penyeimbang kekuasaan negara dalam sistem demokrasi. Namun, meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (UU Ormas) telah mengatur legalitas ormas, ruang partisipasi deliberatif dan fungsi kontrol terhadap kebijakan publik belum berjalan optimal. Ketidakjelasan mekanisme pelibatan ormas dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan posisi ormas lebih sering berada sebagai objek pembinaan negara daripada aktor demokrasi yang mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi reposisi ormas sebagai pilar civil society melalui kerangka demokrasi quadro politica yang melihat interaksi kekuasaan antara negara, masyarakat politik, pasar, media, dan civil society. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan statute approach dan conceptual approach, melalui telaah peraturan (UU Ormas, Permendagri, Permenkumham, Permenlu), doktrin, jurnal ilmiah, serta pemberitaan media yang kredibel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi ormas tidak ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi oleh orientasi penafsirannya, yakni segi administratif atau pemberdayaan. Reposisi ormas hanya dapat tercapai apabila negara membuka ruang deliberasi, menjamin akses partisipasi dalam kebijakan publik, serta memperkuat kapasitas advokasi ormas. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penguatan civil society adalah prasyarat bagi demokrasi yang sehat dan mencegah pemusatan kekuasaan pada elit politik dan ekonomi.
UPAYA GURU DALAM MENGEMBANGKAN KEDISPLINAN ANAK USIA 5-6 TAHUN DI DI TK ANUGRAH KECAMATAN DATUK TANAH DATAR KABUPAN BATU BARA Syahrizal Syahrizal; Eka Lestari
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8336

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya guru dalam mengembangkan kedisplinan anak usia 5-6 tahun di Tk Anugrah Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupan Batu Bara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Sedangkan teknik keabsahan datanya adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknikHasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bentuk kedisiplinan anak usia 5–6 tahun di TK Anugrah terlihat melalui kebiasaan datang tepat waktu, mengikuti kegiatan belajar, berbaris sebelum masuk kelas, merapikan mainan, dan menaati aturan kelas. Namun, masih terdapat beberapa anak yang belum konsisten dan perlu diingatkan untuk bersikap tertib dalam kegiatan sehari-hari..; 2) Guru memberikan contoh langsung dengan bersikap disiplin, seperti datang tepat waktu dan mematuhi aturan sekolah. Selain itu, guru menerapkan pembiasaan melalui kegiatan rutin harian, seperti berdoa sebelum belajar, berbaris, dan merapikan alat belajar. Guru juga memberikan nasihat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami anak, serta memberikan pujian sebagai bentuk penguatan ketika anak menunjukkan perilaku disiplin.; 3) terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan kedisiplinan anak. Faktor pendukung meliputi kerja sama antara guru dan orang tua, lingkungan sekolah yang kondusif, serta konsistensi guru dalam menerapkan aturan. Sementara itu, faktor penghambat antara lain perbedaan latar belakang keluarga, kebiasaan anak.Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kedisiplinan anak usia 5–6 tahun di TK Anugrah sudah mulai terbentuk, meskipun belum merata pada semua anak. Guru berperan penting dalam menanamkan disiplin melalui contoh, pembiasaan, nasihat, dan pujian. Keberhasilan pengembangan disiplin dipengaruhi oleh dukungan orang tua dan lingkungan sekolah, sedangkan hambatannya berasal dari kebiasaan anak di rumah..
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PERBUATAN ZINA (ANALISIS DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA, DAN HUKUM ISLAM) Sugih Ayu Pratitis; Pagar Pagar; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8131

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan zina di Indonesia dalam kerangka pluralisme hukum, dengan menelaah pengaturannya dari perspektif hukum pidana, hukum perdata, dan hukum Islam. Kompleksitas pengaturan zina muncul akibat koeksistensi norma hukum positif, norma keperdataan, dan norma agama yang berjalan berdampingan namun tidak selalu harmonis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan perbandingan. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif, zina diatur secara terbatas sebagai delik aduan yang hanya melindungi institusi perkawinan, sehingga belum mencerminkan nilai moral dan keagamaan masyarakat secara luas. Dalam perspektif hukum perdata, zina tidak dikriminalisasi, tetapi menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti dasar perceraian dan pelanggaran asas kesetiaan dalam perkawinan, meskipun belum diikuti mekanisme pemulihan hak korban yang memadai. Sementara itu, hukum Islam memandang zina sebagai jarīmah hudud dengan sanksi tegas yang berorientasi pada perlindungan kehormatan, keturunan, dan kesejahteraan sosial dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, namun penerapannya secara formal dibatasi oleh sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan zina masih menghadapi kendala normatif, prosedural, dan kultural, sehingga diperlukan upaya harmonisasi dan penegakan hukum yang berimbang antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan sosial, serta nilai moral dan keagamaan masyarakat Indonesia.

Page 9 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2026) Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2025) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue