cover
Contact Name
Rina Melati Sitompul
Contact Email
law_jurnal@dharmawangsa.ac.id
Phone
+6285274285223
Journal Mail Official
rina_sitompul@dharmawangsa.com
Editorial Address
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan Tel. 061 6635682 - 6613783 Fax. 061 6615190
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law_Jurnal
ISSN : 27463966     EISSN : 27464571     DOI : https://doi.org/10.46576/lj.v1i1
Core Subject : Social,
LAW_JURNAL adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawanga, yang diterbitkan dua kali setahun. Jurnal bermuatan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Konsep Hukum, dll) serta dalam Jurnal Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA DALAM SATU OBJEK TANAH DAN BANGUNAN Mufty, Abdul Malik; Nusawakan, Dwight
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6661

Abstract

Sertifikat tanah yang berfungsi sebagai dasar kepastian hukum dan perlindungan atas kepemilikan tanah sering mengalami pelanggaran prinsip legalitas melalui fenomena "sertifikat ganda," yang tidak hanya merugikan pemilik sah dan pihak ketiga seperti bank, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi makro akibat nilai aset yang terlibat serta disebabkan oleh faktor administratif, kelalaian, hingga praktik korupsi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat ganda dan memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji pertanggungjawaban hukum atas sertifikat ganda menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan data sekunder (UU Pokok Agraria, PP 24/1997, Putusan MK, jurnal, buku) melalui studi pustaka serta dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukan penerbitan sertifikat ganda disebabkan oleh lemahnya kapasitas aparatur, minimnya koordinasi, lambatnya digitalisasi, serta praktik korupsi dan kolusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa. Penanganannya memerlukan reformasi birokrasi, digitalisasi sistem pertanahan, dan peningkatan kesadaran hukum untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PENGADILAN NEGERI Yudha, Nano Eka; Sitompul, Ariman; Kusbianto, Kusbianto
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6874

Abstract

Perlindungan hukum yang di berikan bagi konsumen tidak dapat di jalankan dengan sempurna apabila hanya di ajukan ke BPSK tetap dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri. Penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. BPSK tidak dapat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa konsumen, hal ini disebabkan substansi pengaturan, prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa banyak mengandung kelemahan dan saling bertentangan sehingga BPSK tidak dapat berperan banyak dalam penyelesaian sengketa konsumen, terutama yang menyangkut keberatan mengenai putusan konsiliasi atau mediasi, serta penetapan eksekusi sama sekali belum ada pengaturannya. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Bagaimana penerapan hukum terhadap perlindungan konsumen atas kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri terhadap Putusan BPSK Nomor: 038/Arbitrase/2023 / BPSK. Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 727/ Pdt.Sus-BPSK/2023 Pn. Mdn. Jo. Putusan Kasasi No. 275 K/Pdt.Sus-Bpsk/2024?.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan  terdapat data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskritif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum yang dilakukan terhadap pengaturan mengenai BPSK dapat dikatakan masih kurang, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peranan BPSK di dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia.
ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM KASUS PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK DI KOTA MEDAN (Studi Putusan Praperadilan No.22/Pid.Pra/2025/PN Mdn) Hasbi, Mhd.; Azhary Lubis, Muhammad Dhobit; Sitompul, Ariman
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6762

Abstract

Tulisan ini menganalisis Putusan Praperadilan No. 22/Pid.Pra/2025/PN Mdn terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan akta autentik yang terjadi di Kota Medan. Permohonan praperadilan ini diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik terhadap pemohon. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam perkara ini, hakim menilai penetapan tersangka tidak memenuhi standar minimal pembuktian awal sebagaimana disyaratkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Putusan ini menegaskan kembali pentingnya prinsip due process of law dan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana