cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Melati Sitompul
Contact Email
law_jurnal@dharmawangsa.ac.id
Phone
+6285274285223
Journal Mail Official
rina_sitompul@dharmawangsa.com
Editorial Address
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan Tel. 061 6635682 - 6613783 Fax. 061 6615190
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law_Jurnal
Published by Universitas Dharmawangsa
ISSN : 27463966     EISSN : 27464571     DOI : https://doi.org/10.46576/lj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LAW_JURNAL adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawanga, yang diterbitkan dua kali setahun. Jurnal bermuatan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Konsep Hukum, dll) serta dalam Jurnal Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 2   3   4   5   6 
KAJIAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA DI SUMUT Syafri Syafri; Jonni Sitorus; Sugih Ayu Pratitis; Azmiati Zuliah; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2299

Abstract

ABSTRAKKajian bertujuan untuk menyusun draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara. Secara khusus, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis materi muatan draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan BUM Desa di Sumatera Utara. Kajian merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan penelitian hukum dan sosial. Kajian dilakukan di Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Langkat, Asahan, dan Karo. Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara dirancang menjadi 10 BAB, dengan rincian: 1 BAB tentang Ketentuan Umum; 1 BAB tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Peraturan Gubernur; 7 BAB tentang materi muatan Peraturan Gubernur; dan 1 BAB tentang Ketentuan Penutup. Adapun ruang lingkup materi muatan Peraturan Gubernur ini adalah: 1) pendirian Bum Desa/Bum Desa Bersama; 2) pembinaan dan pengawasan Bum Desa/Bum Desa Bersama; 3) kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman Bum Desa/Bum Desa Bersama; 4) tanggung jawab sosial dan pembagian hasil usaha Bum Desa/Bum Desa Bersama; 5) pertanggungjawaban Bum Desa/Bum Desa Bersama; 6) klasifikasi perkembangan Bum Desa/Bum Desa Bersama; dan 7) bentuk badan hukum dan kerjasama Bum Desa/Bum Desa Bersama. Direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara selaku OPD teknis terkait untuk menindaklanjuti Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara ini ke Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara agar menjadi sebuah Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara.Kata kunci: BUM Desa, Pembinaan, Pengawasan, Pedoman, Peraturan Gubernur
PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN PENCABULAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus Laporan Polisi No. LP/222/XI/2019/SU/Res.Tapteng, Tertanggal 18 November 2019) Elysa Sani Merynda Simaremare; Syafrudin Kalo; M. Hamdan; Marlina Marlina
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2294

Abstract

ABSTRAKPenyelidikan dan penyidikan terhadap Anak Korban tindak pidana pencabulan pada keluarga sulit untuk dilaksanakan karena sering mendapat perlawanan dalam keluarga. Sebagaimana contoh kasus dalam penelitian ini, pencabulan yang dilakukan oleh Ayah Kandung terhadap anaknya, dimana saudara kandungnya ikut dalam pencabulan. Mengangkat topik penelitian terhadap Laporan Polisi No. 222/XI/SU/2019/Res.Tapteng tentang tindak pidana pencabulan dengan permasalahan yang dikaji pengaturan hukum tentang perlindungan hukum bagi Anak Korban tindak pidana pencabulan dalam tahap penyelidikan dan penyidikannya; Proses penyelidikan dan penyidikan Laporan Polisi tersebut; dan upaya yang dilakukan Penyidik Satreskrim Polres Tapteng dan instansi-instansi terkait. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Disimpulkan dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban oleh keluarga kerap mengalami kendala, salah satunya kendala biaya dan sulitnya mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi karena keluarga sulit untuk dimintai keteranga. Upaya yang dilakukan oleh penyidik yakni Polres Tapteng berdasarkan kebijakan kriminal dengan pendekatan represif jugan mempercepat pemberkasan perkara guna mampu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sibolga. Disamping itu juga melakukan pendekatan dengan konsep kebijakan non-penal berupa memberikan pendidikan seks usia dini dan pengenalan pentingnya menjaga alat reproduksi serta penyuluhan hukum untuk memotivasi anak-anak di sekolah-sekolah dalam memberikan informasi mengenai kejadian-kejadian tindak pidana yang dialaminya.Kata Kunci: perlindungan hukum; anak korban pencabulan; dan ayah kandung
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DIKARENAKAN PESELINGKUHAN (Studi Kasus Putusan No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn) Putri Nabilah; Suparman Suparman; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2300

Abstract

ABSTRACTIn the event of a divorce both father and mother can be given the same right to care for and educate their children after divorce especially the divorce referred to in Decision No. 601/Pdt.G/2020/PN.Mdn. So that the problem arises, namely how is the legal review related with post-divorce child custody, what are the underlying factors behind the custody of the child falls to the father in the verdict No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn, how are the judges' considerations in doing this decision No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn in deciding child custody rights to the father as a result of divorce.The type of research used in writing this thesis is juridical normative descriptive analysis. Data collection techniques that used is a literature study (Library Research).Legal reviews related to post-divorce child custody are available on the Marriage Law, namely Article 41, Article 45, Article 47, Article 48 and Article 49. Furthermore, it is also found in the Compilation of Islamic Law, through Article 105. What are the factors behind child custody falling to the father in Decision No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn, firstly, the Defendant/Wife committed an affair and was known to have booked a hotel 2 (two) times with his mistress. Second, the Defendant has admitted his actions before the Plaintiff, his family and traditional leaders had an affair. Third, the affair committed by the Defendant shows that: betrayal and irresponsible behavior of the Defendant as the wife and at the same time the mother in marriage, which makes the Plaintiff and Defendant finally agreed to divorce and was judged by the judge to be unworthy custody of their children, caused by the actions of the Defendant who It is feared that it will have a negative impact on their children.Keywords : Juridical Review, Child Custody, Divorce
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI FIDUSIA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (Studi Di BCA Multifinance Ringroad Medan) Fadillah Hanum; Ayu Trisna Dewi
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2295

Abstract

ABSTRACTThe problems experienced by many financial institutions that provide credit and financing services, namely the transfer of objects fiduciary guarantee by the debtor to a third party. The problem is getting worse complicated, due to the transfer of the object of collateral by the debtor and other parties these three (whether through buying and selling, renting, or otherwise) will happen the intersection of rights between a third party as the ruler of the object and the creditoras the legal owner of the object.The problem raised in this thesis is the implementation of execution fiduciary guarantee object through parate execution due to transfer of collateral object fiduciary by the debtor to a third party. Legal protection for banks BCA multifinance in the execution of the object of fiduciary guarantee against the object of the fiduciary guarantee that has been transferred to a third party. Types of research used in this research is empirical juridical. This research descriptive research. The source of the data in this study was obtained by collect primary data and secondary data. Data collection techniques in This research is a field study (field research). Data analysis to be carried out in this study is a qualitative analysis.The purpose of the legal implications of the debtor is to transfer the object of collateral fiduciary to a third party in a financing agreement, resulting in the fiduciary agreement becomes null because in the fiduciary agreement the object Fiduciary guarantee is one of the important elements of a fiduciary agreement there is a legal consequence if an object of the fiduciary guarantee is lose their property rights.Legal protection for creditors in a fiduciary guarantee agreement born from the making of a deed of imposition of a fiduciary guarantee made notarial, and continues to be confirmed by registration with the Fiduciary Registration Officein order to obtain a fiduciary certificate. By registering the guarantee fiduciary, then the principle of publicity is fulfilled this is a guarantee of legal certainty to creditors in returning their receivables from the debtor.Keywords: Legal Protection, Execution, Fiduciary Guarantee, Vehicle Four Wheel Motor
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) (Studi Kasus Putusan No.466/Pdt.G/2020/PT.Mdn) Ita Ita; Ayu Trisna Dewi; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2296

Abstract

ABSTRACTThe thing which is the most disadvantaged party is the debtor, but it is possible that the bank as the creditor will also suffer losses from these problems.The problem in this research is how to regulate the law regardingthe debtor in the working capital credit agreement, how is the settlement process if the debtor is in default and how is the Judge's Consideration in Decision No. 466/Pdt/2020/PT MDN. This research method uses normative legal research and analytical descriptive research.The results of this study, legal arrangements regarding debtors in credit agreementsworking capital based on the provisions of Article 1338 of the Civil Code. The process of settling debtors with outstanding performance in a credit agreement can be carried out by saving credit through rescheduling, reconditioning and restructuring. Furthermore,settlement of credit by means of the execution of the executive title by the creditor, sale of objects to be objects of collateral through auctions, sales of collateral in underhand. The judge's consideration in the decision no. 466/2020/PT.MDN, namely the plaintiff or defendant I, must comply with the agreement that has been agreed uponincluding the existence of the plaintiff's bad credit, which should be Defendant I submitting a default suit to the Binjai District Court or submitting a request for execution to the Binjai District Court or other courts anywhere within the territory of the Republic of Indonesia, instead of submitting it to another institution, namely to Defendant II to resolve legal issues between the plaintiff and Defendant I.It is recommended that the creditor must be able to anticipate things that are done to the debtor due to default by conducting deliberation to find the best solution, moreover the debtor has good faith to pay the pending debt in accordance with the agreement that has been made.Keywords: Legal Protection, Guarantee, Credit Agreement
PERBEDAAN PUTUSAN PRAPID P.N. TARUTUNG NO. 6/PID.PRA/2020 DAN PUTUSAN PRAPID P.N. MEDAN NO. 5/PID.PRA/2021 Jenda Riahta Silaban; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Mahmud Mulyadi
Law Jurnal Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i2.3103

Abstract

ABSTRACTDecision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 21/PUU-XII/2014,date. 28/04/2015, expanded the prepid object regarding "the validity of the determinationof the suspect". One of the cases regarding testing the validity of the suspectdetermination in this study was between the Pre-Trial Decision at the Tarutung DistrictCourt No. 6/Pid.Pre/2020, date. 31/08/2020 which is different from the Medan DistrictCourt No. 5/Pid.Pre/2021, date. 16/02/2021 An. Petitioner "P.S.H". The problems are:Factors that influence the disparity in the pretrial decision on the determination of differentcorruption suspects in the Prapid P.N.Trt Decision. No. 6/Pid.Pra/2020 with the Decisionof Prapid P.N.Mdn. No. 5/Pid.Pre/2021; and Analysis of legal considerations for thedisparity of the pretrial decision. This research is normative legal research, which isdescriptive analysis in nature. The Investigating Prosecutor at the North SumatraProsecutor's Office has done this and corrected the entire series of investigations andinvestigations, so the determination of the suspect he has determined is appropriate anddeclared valid by the pretrial judge at the Medan District Court. In the context of theinvestigation conducted by the Attorney General's Office Investigator HumbangHasundutan, it was actually only an error in the administration of investigations andinvestigations. The administrative error, by setting the suspect first, instead of findingsufficient evidence as ordered by law. Determination of suspects should be carried outbased on Article 183 jo. Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code jo.Article 422 Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. PERJA-039/A/JA/10/2010 concerning Administrative and Technical Management of Cases ofSpecial Crimes.Keywords: Pretrial; The validity of the determination of the suspect; District Court.
PEMBAHARUAN HUKUM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS: PENGATURAN TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP TERBARU Ika Oktaviani Oktaviani; Agusmidah Agusmidah
Law Jurnal Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i2.3104

Abstract

ABSTRACTFundamental changes to the elements of criminal acts in the newest KUHP still leavepolemics in society. Article 411 KUHP prohibits sexual intercourse between partnerswithout ties. However, this article is an absolute complaint offense that can only besubject to an element of criminal offense when there is a complaint by a husband orwife who is bound by marriage and parents or children who are not yet married. Thepaper examines changes to the rules for zina in the newest KUHP to create a sense ofjustice in religious communities. The result of the study concluded that this zina articleclashes with religious and moral values, so that changes in the regulation of zina in thenewest KUHP are considered not to reflect the spirit of nation-minded society and havenot fulfilled the sense of justice of religious communities. Therefore, it is necessary toreview the changes in the regulation of zina in the newest KUHP so that they reflect thereligious and moral values that live in society.Keywords : Legal Reform, Sense of Justice, Crime of Zina, The Newest KUHP
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS DALAM MENCEGAH PELANGGARAN ADMINISTRATIF MELALUI SISTEM PEMERIKSAAN ACARA CEPAT PADA PUTUSAN PENGAWASAN PEMILU DI SUMUT Muhammad Akbar Siregar; Mirza Nasution; Edy Ikhsan; Afnila Afnila
Law Jurnal Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i2.3105

Abstract

ABSTRACTAct number 7 of 2017 on General Elections had established the existence and the role of The GeneralElection Supervisory Board not only function as election monitors, but to act as an institution tasked withresolving disputes over electoral processes, both participants in inter-election disputes and acrosscommittees for the public. In this study raised the issue of the legal power of The General ElectionSupervisory Board of North Sumatra Province No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019. The researchmethodology is juridically normative, in the research concluded that The General Election SupervisoryBoard of North Sumatra Province No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019 has permanent legal forcebecause the decision is not carried out legal efforts by The Election Commission of North SumatraProvince and The Election Commission of West Nias Regency so that the decision final and binding, sothat decisions which are was born of The General Election Supervisory Board has an executory nature.Keywords : General Elections, The General Election Supervisory Board, and Quick Event Check
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JUDI ONLINE DI POLDA SUMATERA UTARA KAITANNYA DENGAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN BUKTI ELEKTRONIK Taryono Raharja; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Sunarmi Sunarmi
Law Jurnal Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i2.3100

Abstract

ABSTRACTSoccer betting and poker are electronic crimes, but in the process of snaring offenses they often stilluse the provisions of Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code, instead of referring to theprovisions of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The policyposition of Law no. 11 of 2008 is a special position according to the principle of "lex specialis derogatlex generalis". The gap in Article 63 paragraph (1) of the Criminal Code which still regulates theprovisions of special criminal rules is seen to overlap with the position of Article 27 of the ITE Lawwhich carries a penalty of six years in prison. So it is considered important to discuss the rules ofposition in the online gambling investigation procedure at the North Sumatra Regional Police. Thisresearch will examine and analyze 1) How is criminal law enforcement against online gamblingcrimes at the North Sumatra Regional Police; and 2) The validity of electronic evidence in provingonline gambling crime cases. The results of the research formulate where law enforcement againstonline gambling crimes prioritizes due process of law indicators; and regarding the validity ofelectronic evidence as digital evidence in uncovering criminal cases of online gambling, it must fullymeet the evidentiary requirements, so that it can be used at the investigative level.Keywords: Law enforcement; online gambling; North Sumatra Police
PENYIDIKAN KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN: STUDI PADA SATLANTAS POLRESTA DELI SERDANG M. Adityo Andri Cahyo Prabowo; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Marlina Marlina
Law Jurnal Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i2.3101

Abstract

ABSTRACTThe process of handling traffic violation cases often experiences obstacles, especially in theinvestigation of traffic violation cases that cause fatalities. This study deliberately raises theObstacles faced by the Deli Serdang Police Traffic Unit in investigating and investigating casesof traffic violations that caused the death of motorized vehicle drivers, and the efforts of the DeliSerdang Police Traffic Unit in overcoming obstacles to investigations and investigations intocases of traffic violations that lead to the death of motorists. This research is a legal researchthat is descriptive in nature. Using a statutory approach. The results of the study show that:Obstacles faced by Sat Then investigators in investigating cases of violations that lead to death.The efforts made by the investigators are a process of raising awareness for Motorized Vehicledrivers to prioritize safety when driving on traffic roads that do not have road dividers. Wherethe driver's awareness and understanding efforts when overtaking the vehicle in front shouldtake into account the speed, space and time of the motorized vehicle being driven to avoidtraffic accidents; and the public should provide direct witness testimony in the field where thecrime scene (TKP) was conducted to the Traffic Unit Officer of the Deli Serdang Police who wason duty because to maintain the integrity of the information obtained from witnessing a trafficaccident as a whole.Keywords: Violation; death; Deli Serdang Traffic Unit

Page 4 of 9 | Total Record : 83

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2025) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue