cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Melati Sitompul
Contact Email
law_jurnal@dharmawangsa.ac.id
Phone
+6285274285223
Journal Mail Official
rina_sitompul@dharmawangsa.com
Editorial Address
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan Tel. 061 6635682 - 6613783 Fax. 061 6615190
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law_Jurnal
Published by Universitas Dharmawangsa
ISSN : 27463966     EISSN : 27464571     DOI : https://doi.org/10.46576/lj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LAW_JURNAL adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawanga, yang diterbitkan dua kali setahun. Jurnal bermuatan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Konsep Hukum, dll) serta dalam Jurnal Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 6   7   8   9   10 
INTRUKSI PRESIDEN DALAM NEGARA HUKUM: KEWENANGAN EKSEKUTIF ATAU PELEBARAN KEKUASAAN? Salsabil, Hilda Halnum; Munazih, Muflih; Widadi, Eka
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, dasar hukum, serta kecenderungan penggunaan Instruksi Presiden (Inpres) yang berimplikasi pada perluasan kekuasaan eksekutif di luar batas kewenangan konstitusional. Inpres selama ini digunakan sebagai alat kebijakan presiden, namun dalam praktiknya seringkali menimbulkan efek normatif ke luar, meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Fenomena ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang, terutama ketika Inpres dipakai sebagai dasar tindakan publik tanpa pengawasan legislatif maupun yudisial. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum, didukung dengan analisis dua studi kasus Inpres, yaitu Inpres No. 6 Tahun 2020 dan Inpres No. 3 Tahun 2023. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penilaian kritis terhadap efek normatif Inpres dalam kerangka teori Hans Kelsen serta identifikasi kekosongan mekanisme kontrol terhadap tindakan eksekutif berbasis Inpres. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inpres cenderung digunakan melebihi fungsi administratifnya, berpotensi menimbulkan regulasi semu (quasi-regulation), dan memerlukan pembatasan yang tegas melalui reformulasi norma dalam sistem hukum nasional.
STRATEGI PENANGGULANGAN LAJU BRAIN DRAIN MELALUI KEBIJAKAN DUAL CITIZENSHIP BAGI DIASPORA INDONESIA Jumantoro, Tegar Raffi Putra; Larasati, Alexandra Kayla Hened; Larasati, Meidiana Aulia; Novemyanto, Alfin Dwi
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6190

Abstract

Fenomena brain drain di Indonesia semakin meningkat seiring dengan tren migrasi tenaga kerja dan profesional ke luar negeri. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan kebijakan kewarganegaraan yang hanya mengakui kewarganegaraan tunggal, sehingga banyak diaspora Indonesia harus memilih untuk melepas status WNI mereka demi memperoleh peluang yang lebih baik di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan kebijakan dwi kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia sebagai upaya mitigasi brain drain dan optimalisasi peran mereka dalam pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah kesenjangan hukum serta membandingkan kebijakan kewarganegaraan di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak negara, seperti India dan Inggris, telah menerapkan kebijakan dwi kewarganegaraan untuk mempertahankan hubungan dengan diaspora mereka, yang berdampak positif pada ekonomi dan pembangunan nasional. Penelitian ini mengusulkan model dwi kewarganegaraan terbatas melalui skema Kartu Diaspora Indonesia (KDI) yang memungkinkan diaspora tetap memiliki keterikatan hukum dan ekonomi tanpa kehilangan status WNI mereka. Melalui reformasi kebijakan di dalam penelitian ini diharapkan dapat mengurangi brain drain serta mengoptimalkan potensi diaspora sebagai aset strategis bangsa.
ANALYSIS OF CONSUMER LEGAL PROTECTION AGAINST UNFAIR CLAUSES IN SMART CONTRACTS IN INDONESIA Girsang, Fredsly Hendra Sardol; Sijabat, Candra Robasa; Rahmadanti, Siti Mutiah
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6982

Abstract

The swift advancement of blockchain technology has introduced a transformative innovation known as smart contracts, which are self-enforcing, unchangeable computer programs for agreements. While these contracts offer benefits like efficiency and openness, their inherent qualities present major hurdles for protecting consumers, especially from the risk of inequitable terms being included. This study aims to deeply investigate the strengths and weaknesses of current Indonesian law in offering legal safeguards to consumers who use smart contracts for their transactions. Utilizing a normative juridical methodology with a statutory and conceptual framework, the research reveals several key findings. First, the essential features of smart contracts, most notably their unchangeable and self-enforcing nature, are in direct opposition to the adaptable and justice-focused principles of Indonesian contract law, like the doctrine of good faith. Second, although a foundational level of protection is offered by the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), the Consumer Protection Law (UUPK), and the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE), substantial legal vacuums and difficult enforcement problems persist. Third, the research pinpoints specific ways unfair clauses appear as functions within the code and confirms that applying a purposeful interpretation of current legislation can help lessen their negative effects. In conclusion, this paper asserts the pressing requirement for creating specific legal rules and bolstering institutional supervision, especially by the Financial Services Authority (OJK), to ensure that consumer rights remain protected amidst the evolution of contractual technology.
URGENSITAS INDONESIA DALAM MERATIFIKASI KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 TENTANG PENGUNGSIAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Mallongi, Andi Agung; Saputra, Anjas; Aminullah, Muh Risyad; Saputra, Yoga
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6124

Abstract

Indonesia merupakan negara transit bagi pengungsi internasional karena letak geografisnya yang strategis. Namun, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Pengungsi, sehingga Indonesia belum dapat menetapkan status pengungsi internasional. Meskipun demikian, asas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) telah tertuang dalam Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin perlindungan dan hak suaka. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi Luar Negeri hanya mengatur penanganan teknis pengungsi tanpa memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menetapkan status pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan regulasi hukum dan teoritis untuk menganalisis urgensi ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi sangat penting bagi Indonesia untuk memperjelas status pengungsi, memperkuat kerja sama internasional, dan memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Ratifikasi juga akan memberikan Indonesia kendali penuh atas penentuan status pengungsi, yang saat ini menjadi kewenangan UNHCR. Oleh karena itu, meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 merupakan langkah strategis dalam memperkuat kerangka hukum nasional untuk perlindungan pengungsi.
TINDAK PIDANA SEKSUAL OLEH DOKTER: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN ETIKA KESEHATAN Nur, Nurul Chaerani; Maryam DM, Nur Sri
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6674

Abstract

Tindak pidana seksual oleh dokter terhadap pasien merupakan pelanggaran berat terhadap hukum dan etika profesi kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap dokter pelaku kekerasan seksual serta meninjau pelanggaran dari sisi etika profesi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan dasar hukum kuat, namun penerapannya masih terkendala pembuktian, relasi kuasa, dan lemahnya dukungan institusi. Dari sisi etik, tindakan seksual oleh dokter melanggar prinsip otonomi, non-maleficence, dan beneficence. Selain itu, mekanisme etik yang tertutup serta minimnya perlindungan korban memperlihatkan pentingnya sinergi antara hukum pidana dan penguatan etika profesi dalam mewujudkan sistem layanan kesehatan yang adil dan aman
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG RTRW KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2009-2029 MENGENAI KAWASAN HUTAN LINDUNG (STUDI KASUS PERUMAHAN GRIYA ANUGRAH RESIDENCE) Khufyah, Farida; Boemiya, Helmy
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.5385

Abstract

Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 mengenai kawasan hutan lindung menjelaskan kawasan lindung tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya, dari peraturan tersebut kenyatannya tidak memperbolehkan perumahan Griya Anugrah Residence yang termasuk sebagai kawasan budidaya yang berdiri di atas kawasan lindung yaitu kawasan hutan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda RTRW Kabupaten Bangkalan mengenai kawasan hutan lindung dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran atas Perda RTRW Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 apabila dilihat perumahan Griya Anugrah Residence berdiri di atas kawasan hutan lindung. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa implementasi Perda No. 10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Bangkalan mengenai kawasan hutan lindung belum diimplementasikan secara maksimal Oleh karena itu masih terdapat penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang dengan keberadaan Perumahan Griya Anugrah Residence yang berdiri di atas kawasan hutan lindung dan mengakibatkan perumahan tersebut tidak bisa diperjualbelikan kembali.
KEDUDUKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DI INDONESIA Abraham, Abraham; Kusbianto, Kusbianto; Zuliah, Azmiati
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6878

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam memberikan perlindungan terhadap korban di Indonesia, dengan fokus pada studi Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN MDN. Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan seringkali melibatkan pekerja migran sebagai target rentan. Meskipun telah ada berbagai regulasi dan upaya penegakan hukum, implementasi perlindungan korban masih menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kerangka hukum di Indonesia, khususnya dalam putusan pengadilan yang spesifik, berkontribusi pada perlindungan korban TPPO. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas hukum dalam melindungi korban TPPO serta mengidentifikasi celah dan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan dan praktik penegakan hukum di masa mendatang.
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 111/PUU-XIII/2015 TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POWER WHEELING DI INDONESIA Dewi, Ayu Trisna; Husna, Mutia
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.7058

Abstract

Sektor ketenagalistrikan dianggap sebagai salah satu cabang produksi yang sangat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menguasai dan mengelola sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 terhadap implementasi kebijakan power wheeling di Indonesia. Putusan ini membatalkan beberapa ketentuan terkait prinsip penguasaan negara atas listrik dan konsep unbundling dalam sektor ketenagalistrikan, khususnya Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1). Melalui pendekatan normatif-yuridis, dengan menggunakan sumber data sekunder seperti undang-undang, dokumen hukum, dan literatur akademik penelitian ini mengkaji secara mendalam implikasi putusan tersebut terhadap konstitusionalitas kebijakan power wheeling serta pengaruhnya terhadap kebijakan ketenagalistrikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-XIII/2015 memperkuat prinsip penguasaan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Konsep power wheeling yang terlalu terbuka dapat memicu liberalisasi sektor ketenagalistrikan yang berlebihan, sehingga mengurangi kendali negara atas sektor yang sangat vital ini. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip penguasaan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA Purba, Iin Hot Prinauli; Siregar, Enjelika Yanti Pratiwi; Nadeak, Mitra Enjoy
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.7119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bnj. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Fokus utama penelitian terletak pada penerapan ketentuan hukum pidana terhadap dua terdakwa yang secara bersama-sama melakukan penggelapan, serta menilai sejauh mana pertanggungjawaban pidana diterapkan berdasarkan peran masing-masing pelaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tanpa membedakan bobot peran masing-masing terdakwa dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran tentang penerapan teori penyertaan dalam praktik peradilan pidana dan pentingnya mempertimbangkan peran serta intensi individu dalam penjatuhan pidana
FROM PRIVACY TO OBLIVION: THE RIGHT TO BE FORGOTTEN IN INDONESIA'S SOCIAL MEDIA PLATFORMS Syari, Shinta Kumala; Simarmata, Sahat Parlindungan; Widyanti, Khairina; Putrijaya, Stefani Nuranugrah
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6895

Abstract

The growing permanence of personal information on social media platforms has created an urgent demand for enhanced legal safeguards for digital identities, especially through mechanisms that allow individuals to request the removal of their data. This is acknowledged in Law No. 27/2022 on Personal Data Protection, its practical implementation within the context of social media still faces significant legal challenges. This article examines how the right to be forgotten is interpreted and operationalized within the social media ecosystem in Indonesia, focusing on platform responsibility and the limitations of user control over their personal data. Through doctrinal legal analysis and socio-legal document review, this article explores the normative scope and real-world application of the right to be forgotten, comparing it with the more established legal guidelines in the European Union. The findings indicate that while there is recognition of the principle of digital erasure, users often find themselves trapped in opaque policies and procedural uncertainties. This article proposes policy recommendations to strengthen user rights, enhance regulatory clarity, and harmonize cross-border enforcement in the digital age.

Page 8 of 11 | Total Record : 108

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2026) Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2025) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue