cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sekretariat Jurnal Rechtsvinding
Contact Email
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id
Phone
+6221-8091908
Journal Mail Official
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id
Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Published by Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
ISSN : 20899009     EISSN : 25802364     DOI : http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Rechtsvinding Journal is an academic journal addressing the organization, structure, management and infrastructure of the legal developments of the common law and civil law world.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 365 Documents
 24   25   26   27   28 
TRANSPARANSI HAK GUNA USAHA MENDUKUNG REDISTRIBUSI LAHAN BERDASARKAN HAK KONSTITUSIONAL MENDAPATKAN INFORMASI Muhammad Reza Winata; Erlina Maria Christin Sinaga
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i3.341

Abstract

Redistribusi lahan merupakan agenda penting dalam reforma agraria, khususnya terkait Hak Guna Usana (HGU). Perlu peran serta seluruh pihak agar pelaksanaan redistribusi lahan ini terlaksana dengan tepat dan cepat, termasuk tentunya partisipasi masyarakat. Namun ada kebijakan Pemerintah yang membatasi akses informasi masyarakat terhadap data HGU. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kontradiksi kebijakan larangan akses data HGU dengan putusan Mahkamah Agung dan bagaimana transparansi informasi data HGU dapat mendukung redistribusi lahan berdasarkan perspektif penjaminan hak konstitusional warga negara mendapatkan informasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan, putusan, dan doktrin. Hasil penelitian menunjukan bahwa telah terjadi kontradiksi dan penyimpangan terhadap Putusan Komisi Penyiaran Pusat No. 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 2/G/KI/2016/PTUN-JKT, dan Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/TUN/2017 melalui tindakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Surat Edaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No.TAN.03.01/265/D.II. M.EKON/05/2019 yang mengecualikan informasi mengenai HGU sebagai informasi publik. Kemudian, akses informasi publik harus diutamakan daripada hak privasi informasi pribadi berdasarkan penjaminan hak konstitusional berdasarkan Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, transparansi merupakan pertanggungjawaban Pemerintah, sekaligus menghindari penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan Pemerintah. Untuk itu, transparansi informasi data HGU sesungguhnya dapat mendukung redistribusi lahan dalam rangka mewujudkan reforma agraria.
DISKURSUS KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI PERBUATAN PEMERINTAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA Dian Agung Wicaksono; Dedy Kurniawan; Bimo Fajar Hantoro
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, No 3 (2020): Desember 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v9i3.512

Abstract

Diskursus mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili perbuatan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa menjadi yang tidak pernah tuntas, karena dalam praktik PTUN di Indonesia ditemukan pandangan yang diametral dalam memaknai kompetensi absolut PTUN dalam memutus perkara terkait perbuatan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. Penelitian ini mencoba menjawab: (a) bagaimana konstruksi hukum dari kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara di Indonesia? (b) bagaimana dikotomi perbuatan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa? (c) bagaimana kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara untuk mengadili perbuatan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, administrasi pemerintahan, dan hukum pengadaan barang/jasa di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan pengaturan dalam UU Peratun 1986 dan perubahan membuat hakim memilih penafsiran ekstensif yang notabene kontradiktif dengan penafsiran gramatikal dari ketentuan UU Peratun 1986 dan perubahannya.
PENENTUAN JENIS PRODUK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAK UJI MATERIL (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2018) Ramadhan, Febriansyah; Efendi, Sunarto; Rafiqi, Ilham Dwi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 11, No 1 (2022): April 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.035 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i1.850

Abstract

This study examines the problem of determining the type of legal product from the implementation of the judicial review decision, as in Supreme Court Decision 28 P/HUM/2018. The research method used is normative research, with a statutory and conceptual approach. The results of the discussion are, firstly, there are dissimilarities in forming bodies and types of legal products in the object of testing and implementing decisions. The types of legal products tested are classified as primary legislation that is compiled involving 2 powers (DPRD and the Regent), while the follow-up uses legal products that are classified as subordinate legislation that is formed solely by the Regent. Second, the Regent's Regulation that follows up has no validity, because the Regent is not authorized to independently formulate general and local norms, which do not have a juridical basis in national regulations. The follow-up must use a level product, namely Regional Regulations.
REKONSEPSI HAK PENGUASAAN NEGARA ATAS WILAYAH UDARA DI TENGAH KEBIJAKAN LIBERALISASI PENERBANGAN Endang Puji Lestari Puji Lestari
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4, No 2 (2015): August 2015
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.48 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v4i2.27

Abstract

Perkembangan di dunia penerbangan terhadap prinsip kedaulatan negara di ruang udara yang bersifat complete and exclusive kini telah terkikis oleh berbagai perjanjian internasional di bidang penerbangan yang dibuat oleh negara-negara dewasa ini seperti perjanjian perdagangan jasa pesawat penerbangan baik yang berbentuk multilateral seperti WTO, Regional seperti ASEAN maupun bilateral. Tulisan ini mengidentifikasi dua permasalahan yaitu: pertama, bagaimanakah konsep kedaulatan negara atas ruang udara yang bersifat complete dan exclusive dalam hukum internasional diimplementasi dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia melalui hak penguasaan negara? kedua, bagaimana konsep hukum yang tepat yang dapat mengharmoniskan kepentingan kedaulatan negara melalui hak pengusaan negara di tengah liberalisasi perdagangan jasa penerbangan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, terjadi pergeseran makna kedaulatan negara dalam penguasaan wilayah udara dari penguasaan yang ekslusif dan lengkap menjadi terbatas karena adanya liberalisasi perdagangan dunia penerbangan. Kedua, rekonseptualisasi peran pemerintah dalam hal penguasaan negara atas ruang udara sebagai sumber daya strategis adalah pergeseran peranan pemerintah dari sebagai penonton saja menjadi fasilitator dan regulator yang berperan besar dalam meningkatkan daya saing dunia penerbangan nasional. Penelitian ini menyarankan peranan pemerintah dalam meningkatkan daya saing dunia penerbangan adalah melalui: menciptakan peraturan perundang- undangan yang menjamin adanya kepastian hukum, reformasi birokrasi di bidang penerbangan, penyediaan infrastruktur penerbangan, peningkatan kualitas SDM di bidang penerbangan, dan penegakan hukum yang konsisten.The development in the aviation world on the principle of state sovereignty in air space that is both complete and exclusive have now been eroded by various international treaties in the field of airflight made by countries today as a trading treaty services of an aircraft in flight, both multilateral treaty like WTO, and regional treaty such as ASEAN or bilateral treaty. This articles identify two problems, first, how is state sovereignty concept over air space that is exclusive and complete under international law can be implemented in the Indonesia’s law and regulation through State Right Sovereignty over Airspace, second, how is the legal concept that can harmonize sovereignty interest through the State Right of Sovereignty over Airspace under liberalization regime? The methods of this research are normative resecarh approach. The result of this research shown that: Firstly, there is a shift in the meaning of State Sovereignty over its airspace from the complete and exclusive control and be limited because of the trade liberalisation of aviation world. Secondly, role re-conceptualitation of the government regarding the state sovereignty over its air space as a source of strategic power from the role of the government as a spectator to a facilatator and regulator with a major role in increasing the competitiveness of national flight. This research suggested that the role of the government in increasing the competitiveness of the national flight can be done by: creating the law and regulation that guarantee the legal certainty, bureaucracy reform in the field of flight, providing infrastructure flight, increasing the quality of human resources in the field of flight, and law enforcement that are consistent.
PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA Muhamad Doni Ramdani; Fahmi Arisandi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 3, No 1 (2014): April 2014
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.306 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v3i1.59

Abstract

Persoalan sistem pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sistem proporsional daftar terbuka memang sudah berakhir, setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, persoalan baru muncul, semakin tingginya biaya politik serta munculnya persaingan para calon anggota legislatif saling berlomba untuk menarik simpati dari masyarakat tidak hanya persaingan antar partai politik tetapi juga dalam satu partai yang sama. Pengaruh yang timbul dari penerapan sistem pemilu proporsional daftar terbuka menjadi menarik untuk dikaji kembali. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa pengaruh yang timbul dari penerapan sisten pemilu proporsional daftar terbuka, selain biaya politik yang menjadi mahal berdampak pada banyaknya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terbukti korupsi mengingat modal untuk menjadi anggota legislatif yang sangat tinggi. Persoalan tidak mencukupi Bilangan Pembagi Pemilih para calon memungkinkan parpol yang pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk menentukan calon yang akan duduk di parlemen.The issue of election system for member of House of Representatives with an open list proportional system is already over, after it was decided by the Constitutional Court in 2008. Yet with that verdict of the Constitutional Court, another problems emerging, it increases high cost of political competition and the emergence of the legislative candidates competing to attract the sympathy of the community is not only competition between political parties but also within the same party. Influence arising from the application of open list proportional election system becomes interesting to study again. This writing method is normative legal research, which is research based on secondary data. The results showed there were some influences arising from the application of the election systems of proportional open list, in addition political costs being expensive it have an impact on the number of members of the House of Representatives has proved to be corrupted regarding the capital to be members of the House of Representatives is very high. The issue of insufficient numbers of dividers voters for candidates of House of Representatives allows political parties who ultimately has the authority to determine which candidates will sit in parliament.
REGULASI PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK Teguh Imansyah
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 3 (2012): December 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.936 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v1i3.91

Abstract

Partai poli Ɵ k adalah pilar dari sistem demokrasi, sepak-terjang partai poli Ɵ k merupakan variabel yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Jika partai poli Ɵ k menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya.Namun realitas yang berkembang saat ini menunjukan lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini. Keadaan tersebut terlihat dari menurunnya Ɵ ngkat kepercayaanj terhadap partai dan maraknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi pada para kader partai. Permasalahannya adalah bagaimana regulasi sistem kepartaian yang ada dalam membentuk kelembagaan partai untuk memenuhi fungsinya sebagai partai poli Ɵ k sesuai dengan undang-undang. Dengan menggunakan metode peneli Ɵ an sosio yuridis dapat disimpulkan bahwa regulasi kepartaian yang ada belum berpengaruh signi fi kan dalam penguatan kelembagaan partai. Lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini lebih disebabkan oleh sistem internal partai yang belum modern.Poli Ɵ c party is a pillar of the democra Ɵ c system, the ac Ɵ ons of the poli Ɵ cal par Ɵ es are variables that a ff ect the quality of democracy. If poli Ɵ cal par Ɵ es ful fi ll their respec Ɵ ve roles and func Ɵ ons properly, the quality of democracy will be good, and vice versa. But the reality shows currently developing the ins Ɵ tu Ɵ onal weakness of the exis Ɵ ng par Ɵ es. The situa Ɵ on can be seen from the decline in the level of trust in the party and the rampant cases of law viola Ɵ ons that occurred at the party cadres. The issue is how the exis Ɵ ng regula Ɵ ons of the party system in the form of ins Ɵ tu Ɵ onal party to ful fi ll its func Ɵ on as a poli Ɵ cal party in accordance with the law. Using sosio-juridic research methods can be concluded that the regula Ɵ on of party that is not signi fi cant in the ins Ɵ tu Ɵ onal strengthening of the party. The ins Ɵ tu Ɵ onal weakness of the exis Ɵ ng party is more due to the party's internal systems were not modern.
KEBIJAKAN HUKUM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN MELALUI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI Imas Sholihah
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 3 (2016): December 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v5i3.147

Abstract

Pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan sangat diperlukan karena merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi dalam membangun kawasan perbatasan. Infrastruktur berbasis teknologi masih dalam tahap pengembangan oleh pemerintah dengan melibatkan para peneliti dan pihak swasta. Perlu kajian lebih lanjut mengenai peran infrastruktur berbasis teknologi di kawasan perbatasan ditinjau dari perspektif hukum dan kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, dipilih 12 peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan, Undang-undang yang dipandang spesifik mengatur pengelolaan kawasan perbatasan adalah Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sedangkan pengaturan terkait infrastruktur lebih banyak diakomodir dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan pelaksananya. Dari aspek pembenahan regulasi, UU Wilayah Negara perlu dikaji ulang, jika diperlukan dilakukan revisi. Belum ada kebijakan yang mengatur secara spesifik mengenai infrastruktur berbasis teknologi sehingga diharapkan kawasan perbatasan dapat terus dikembangkan melalui penyesuaian regulasi sehingga memberikan dampak positif bagi percepatan pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.Infrastructure development in border areas urgently needed because it is one of main obstacles facing by in order to develop border areas. Infrastructure-based technologies are still developing by government that involving researchers and private sector. The role of infrastructure based technology in border area require futher research in terms of legal and policy perspective as an effort to improve border areas society welfare. Through normative juridical method, twelve existing regulations are chosen related to borderline and border areas management. Regulation that specifically regulate border areas management is Law Number 43 Year 2008 on State Territory while regulation regarding infrastructure has accommodated in Law Number 26 Year 2007 on Spatial Planning and its implementing regulations. From regulatory reform aspect, Law regarding State Territory need to be reviewed, if necessary to be revised. There is no regulation or policy that regulate specifically technology-based infrastructure so that borders area can be developed through regulation adjustment that can bring positive impact for acceleration of borders area infrastructure development in order to borders area society welfare improvement.
KONTRAK SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAKAN SOSIAL zulfirman zulfirman zulfirman
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 6, No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v6i3.192

Abstract

Kontrak dilahirkan atas dasar kebebasan manusia sebagai implementasi hak asasi manusia. Prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak berasal dari paham individualis melahirkan politik ekonomi pasar bebas untuk mengejar kesejahteraan individu. Penerapan prinsip kebebasan berkontrak menjadi permasalahan bagi negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan, apakah daya laku kebebasan berkontrak sebagai hak asasi manusia digerakkan untuk mencapai kesejahteraan sosial atau  kesejahteraan individu. Artikel ini adalah studi yuridis normatif analitis suatu studi kepustakaan. Data yang dipergunakan adalah data skunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode hermeneutik hukum melalui pendekatan filsafat. Indonesia memandang kebebasan berkontrak sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan memandang kontrak dari sisi  kemasyarakatannya ditafsirkan secara objektif, berbeda dari paham individualis menafsirkan kontrak secara subjektif. Kebebasan berkontrak dalam dunia bisnis dioperasionalisasikan untuk terciptanya keenakan hidup yang pantas yang menampakan dirinya pada kesejahteraan sosial dengan tetap menghormati kesejahteraan individu. Untuk kebutuhan praktis, perlu dilakukan sosialisasi kepada praktisi hukum dan ekonomi mengenai tafsir daya laku prinsip  kebebasan berkontrak.
THE UTILIZATION OF UNWRITTEN LAWS IN BANKRUPTCY DISPUTES M. Hadi Shubhan
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 8, No 1 (2019): April 2019
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i1.299

Abstract

Unwritten laws hold a strategic role in bankruptcy dispute settlement, both in the act of bankruptcy and in the management and settlement of a bankruptcy estate after the debtor is declared bankrupt.This paper will discuss about the characteristics of Indonesia bankruptcy law and the legal basis and theoretical basis for the possibility of using unwritten law in bankruptcy cases. This research employed a doctrinal legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. In Article 8 paragraph (6) of Law No. 37 of 2004 made it possible for judges to use an unwritten law as the basis in deciding on act of bankruptcy. Similarly, in regard to the management and settlement of a bankruptcy estate, some norms provide some space for the supervisory judge's and curators to make a decision or take action based on the principles of unwritten justice. In a number of court decisions, the law has also not been written down in consideration of its law.
KAJIAN KRITIS ATAS KEWENANGAN PRESIDEN UNTUK MEMBATALKAN PERATURAN DAERAH DALAM OMNIBUS LAW Tohadi Tohadi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v9i1.406

Abstract

Kebijakan Presiden Jokowi mengajukan metode omnibus law melalui RUU Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan kerja patut diapresiasi. Namun demikian, harus tetap sejalan dengan prinsip negara demokrasi konstitusional (negara hukum) yang kita sepakati. Penelitian ini membahas Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 tanggal 5 April 2017 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2018 terkait pembatalan Perda dan pengaturan kewenangan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana Pasal 166 angka 3 RUU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 251 UU Pemerintahan Daerah dikaitkan dengan kedua Putusan MK tersebut maupun menurut teori hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan kedua putusan MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pembatalan Perda dalam hal ini Perda Kabupaten/Kota dan/atau Perda Provinsi menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung (MA). Pengaturan kewenangan Presiden untuk membatalkan Perda dalam RUU Cipta Kerja tidak tepat jika dianalisis dari teori hukum. Karena tidak sejalan dengan Putusan MK, ketentuan undang-undang terkait, dan kewenangan atributif yang dimiliki Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang secara konstitusional membatalkan Perda.

Page 26 of 37 | Total Record : 365

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2025): Perkembangan Perlindungan Hukum Keamanan Siber Vol 14, No 1 (2025): Penguatan Landasan Hukum Hilirisasi Komoditas Vol 13, No 3 (2024): Peran Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Mewujudkan Produk dan Kepatuhan Hukum Y Vol 13, No 2 (2024): Masa Depan Profesi Hukum di Indonesia Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia Vol 12, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 12, No 3 (2023): Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Bidang Kelautan dan Kemaritiman Vol 12, No 1 (2023): Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Vol 11, No 3 (2022): Desember 2022 Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 11, No 1 (2022): April 2022 Vol 10, No 3 (2021): Desember 2021 Vol 10, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 10, No 1 (2021): April 2021 Vol 9, No 3 (2020): Desember 2020 Vol 9, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 9, No 1 (2020): April 2020 Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019 Vol 8, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 8, No 1 (2019): April 2019 Vol 7, No 3 (2018): Desember 2018 Vol 7, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 7, No 1 (2018): April 2018 Vol 6, No 3 (2017): Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 6, No 1 (2017): April 2017 Vol 5, No 3 (2016): December 2016 Vol 5, No 2 (2016): August 2016 Vol 5, No 1 (2016): April 2016 Vol 4, No 3 (2015): December 2015 Vol 4, No 2 (2015): August 2015 Vol 4, No 1 (2015): April 2015 Vol 3, No 3 (2014): December 2014 Vol 3, No 2 (2014): August 2014 Vol 3, No 1 (2014): April 2014 Vol 2, No 3 (2013): December 2013 Vol 2, No 2 (2013): August 2013 Vol 2, No 1 (2013): April 2013 Vol 1, No 3 (2012): December 2012 Vol 1, No 2 (2012): August 2012 Vol 1, No 1 (2012): April 2012 More Issue