cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yeremias Jena
Contact Email
yeremias.jena@atmajaya.ac.id
Phone
+6221-5708808
Journal Mail Official
ppe@atmajaya.ac.id
Editorial Address
Pusat Pengembangan Etika Gedung Karol Wojtyla Lt. 12 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Jakarta 12930
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Respons: Jurnal Etika Sosial
Published by Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
ISSN : 08538689     EISSN : 27154769     DOI : https://doi.org/10.25170/respons.v25i02
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Respons (p-ISSN 0853-8689/e-ISSN 2715-4769) is a bilingual (Indonesian and English language) and peer-reviewed journal published by Centre for Philosophy and Ethics of Atma Jaya Catholic University of Indonesia. Respons specializes in researched papers related to social ethics, philosophy, applied philosophy from interdisciplinary-methodological point of view. Respons welcomes ethical and philosophical contributions from scholars with various background of disciplines. This journal uses English and Indonesian Language. "Respons" is an open access journal whose papers published is freely downloaded.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Filsafat
Articles 143 Documents
 4   5   6   7   8 
Etika Dalam Pengajaran Etika di Masyarakat Majemuk Gunardi Endro
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22 No 01 (2017): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v22i01.446

Abstract

ABSTRAK: Dalam perspektif pendidikan akhlak/moral, pengajaran etika di masyarakatmajemuk yang peserta didiknya memeluk agama dan menghayati kebudayaanlokal yang berbeda-beda memiliki suatu tantangan yang tidak ringan. Misi daripendidikan akhlak/moral secara singkat dapat dirumuskan sebagai suatu upayauntuk meningkatkan kemauan dan kemampuan peserta didik untuk berbuat baik.Masalahnya, etika sebagai refleksi kritis-filosofis seringkali dianggap menawarkanalternatif standar moral ideologis yang bersaing dengan standar moral yang sudahterlebih dahulu diyakini peserta didik melalui penghayatan agama dan kebudayaanlokalnya. Disini diajukan argumen bahwa, meskipun pengajaran etika diperlukanuntuk membuat pendidikan akhlak/moral efektif mencapai tujuannya, peranetika sebaiknya tidak mengambil alih peran agama dan kebudayaan lokal dalampendidikan akhlak/moral. Peran etika dan peran agama dan kebudayaan lokalseharusnya saling melengkapi. Peran etika lebih pada pengembangankemampuanpeserta didik untuk berbuat baik, sementara peran agama dan kebudayaanlokallebih pada penguatan kemauan peserta didik untuk berbuat baik. Dengan adanyaketerbatasan peran etika itu, pengajaran etika di masyarakat majemuk memerlukanetika tersendiri untuk menjaga sinergi antar peran sehingga pendidikan akhlak/moral efektif mencapai tujuannya. Enam prinsip etika diajukan disini sebagaipegangan dalam mengajarkan etika, yaitu otonomi, tanggung jawab, transparansi,keadilan, kepedulian, dan profesionalisme.KATA KUNCI: pendidikan moral, pengajaran etika, agama, kebudayaan lokal, etika pengajaranABSTRACT: In the perspective of moral education, teaching of ethics in a pluralistic society whose learners embrace various different religions and live up to various different localcultures has a serious challenge. Te mission of moral education can briefly be definedas an effort to develop the will and the ability of learners to do good. Te problem isthat ethics as a critical-philosophical reflection is often perceived to offer an alternativeideological moralstandard in competition with moral standards which have been firstlybelieved by thelearners through appreciation of their religions and local cultures. This paper provides an argument that, though teaching of ethics is indeed required to makemoral education effectively achieve its objective, the role of ethics ought not to take overthe role of religions and local cultures within the framework of moral education. Ethics,religion, and local culture should complement each other. Te role of ethics should bemore on developing the learners’ ability to do good, while the role of religions and localcultures should be more on strengthening the will of the learners to do good. Given thelimited role of ethics, teaching of ethics in a pluralistic society requires ethics of its own tomaintain a synergy between the two roles so that moral education effectively achieves itsobjective. Six ethical principles are here proposed as a guide in teaching ethics, namely:autonomy, responsibility, transparency, justice, caring, and professionalism.KEY WORDS: moral education, teaching of ethics, religion, local culture, ethics ofteaching
Permasalahan Etis dalam Estetika dan Pendidikan Filsafat Seni Embun Kenyowati Ekosiwi
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22 No 01 (2017): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v22i01.447

Abstract

ABSTRAK: Tulisan ini berbicara tentang paradoks seni. Di satu sisi seni merupakanekspresi kebebasan. Namun, di sisi lain, seni dapat dinilai melanggar batas-batasnorma etis dalam konteks agama, budaya, dan pendidikan. Di balik polemikmengenai kedudukan estetika dalam pendidikan, tulisan ini menunjukkan bahwaseni mengandung nilai etis. Bahkan konsep-konsep seperti demokrasi, kesetaraangender, dan pluralitas dapat dikembangkan dalam pendidikan seni.KATA KUNCI: etika, estetika, pendidikan filsafat seni, feminisme, pluralitas, perbedaan dan otonomi pemikiran.ABSTRACTS: Tis paper talks about the paradox of art. On the one hand art is anexpression of human freedom, but on the other hand, it can violate the boundaries ofethical norms in the context of religion, culture, and education. Behind all the polemicsconcerning the ontology of art and its position in education, this paper proposes theidea that art contains ethical values. Most of ethical norms such as democracy, genderequality, and plurality can be developed in art education.KEY WORDS: aesthetics, the difference and autonomy of thought, feminism, and plurality.
Kajian Etis atas PP No. 61 Tahun 2014 tentang Pengaturan Kesehatan Reproduksi Yeremias Jena
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22 No 01 (2017): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v22i01.448

Abstract

ABSTRAK: Dalam rangka memenuhi tuntutan UU Kesehatan No. 36/2009, Kementerian Kesehatan RI menerbitkan PP No. 61/2014 untuk mengaturkesehatan reproduksi. Peraturan Pemerintah ini sebetulnya sebuah ketentuanteknis bagaimana kesehatan reproduksi harus diselenggarakan di Indonesia, danini dianggap perlu untuk memastikan terjaminnya kesehatan ibu usia subur. Selainitu, peraturan pemerintah ini juga diposisikan sebagai alat untuk mewujudkan apayang oleh pemerintah disebut sebagai generasi yang sehat danberkualitas. Namunperaturan tersebut telah memicu dua pertanyaan etis sekaligus. Pertama,regulasiini diklaim untuk mengatasi kesetaraan akses terhadap kesehatan reproduksisebagaiconditio sine qua non demi mencegah kematian ibu, menyebarnya penyakitmenular,kehamilan yang tidak direncanakan, pemerkosaan dan sebagainya.Penulis berpendapat bahwa peraturan ini tidak mempertimbangkan secara saksamadimensi-dimensi sosial dan nilai lokal mengenai seksualitas serta nilai-nilai keluarga.Pertanyaan apakah hal ini dapat dibenarkan secara etis tetap tak terjawab. Kedua,seluhur dan semulia apa pun sebuah tujuan, ia tidak bisa membenarkan sarana yangdigunakan. Dalam arti itu, upaya mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitastidak bisa serta merta menggunakan sarana (peraturan) yang menerabas nilai-nilaikultural dan moral masyarakat. Argumen makalah ini disusun dalam dua cara. Disatu sisi penulis berpendapat bahwa adalah tidak etis menghalalkan cara atau alatuntuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, kebijakan di bidang kesehatanreproduksi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya lokal. Penulisberpendapat bahwa sudah waktunya kita memiliki kebijakan terobosan yang bisamengakomodasi pentingnya mengakses kesehatan reproduksi dan pada saat yangsama tidak merugikan kelompok yang menolaknya atas nama agama atau moralitastertentu. Di sisi lain, tidak dibenarkan secara etis untuk menentukan kualitas wargahanya berdasarkan kriteria sehat-sakit, normal-cacat jika martabat manusia hendakdipertimbangkan secara serius.KATA KUNCI: kesehatan reproduksi, kontrasepsi, aborsi, PP No. 61/2014, etikaABSTRACT: To meet the demand of Indonesian Health Law No. 36/2009, the ministryof health has issued a reproductive health regulation, known as Regulation No.61,2014. Technical provision on reproductive health is considered to be necessary in orderto ensure the health of mothers ofchildbearing age. It is also perceived as a tool to realizewhat has been labeled by the government as healthy and qualified generation, and bythat the number of maternal deaths is believed to be minimized. Yet the regulation hastriggered two ethical questions all together. First, the regulation is claimed to addressthe equality of access to reproductive health as sine qua non condition forpreventingmaternal mortality, the spread of infectious diseases, unplanned pregnancy, rape and so on, As the regulation does not take into consideration all the social values, culture of sexuality and the family values, the question of whether it can be justified ethically is remained unanswered. Secondly, can it be ethically justified if the state positioned itselfas an institution that defines and establishes healthy and qualified citizen. The argumentof this paper is arranged in two ways. On the one hand it argued that it is ethicallyunacceptable to justify the ends by the means used. In that sense, the policies in the field ofreproductive health should not ignore moral values and local culture. It is timely to havea breakthrough policy that could accommodate the importance of accessingreproductivehealth and at the same time not harming the groups that reject it in the name of religious ethics or morality. On the other hand, it is not ethically justifiable to define the quality of the citizens merely based on healthy-sick normal-deformed criteria when human dignityis taken into consideration seriously.KEY WORDS: reproductive health, contraception, abortion, Regulation No. 61/2014,ethics
Mungkinkah Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pemikiran EkonomiBisnis Sosial Muhammad Yunus? Rodemeus Ristyantoro
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22 No 01 (2017): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v22i01.449

Abstract

ABSTRAK: Sistem ekonomi mana pun bertujuan untuk menyejahterakan masyarakatdengan caranya masing-masing, tak terkecuali kapitalisme dan sosialisme. Tetapi,kapitalisme dan sosialisme gagal menjalankan tugas tersebut. Kapitalisme terlalumeremehkan peran pemerintah dan menyebabkan kesenjangan semakin tajamdalam masyarakat. Sementara sosialisme (komunisme) terlalu mengandalkan peran pemerintah. Akibatnya, kebebasan individual terampas dan kreativitas melemah. Kondisi seperti itu mendorong Muhammad Yunus untuk menemukan jalankeluar bagaimana menciptakan masyarakat sejahtera.Yunus, penerima HadiahNobel Perdamaian 2006, menggagas teori baru yang dapat dijadikan alternatifmengentaskan kemiskinan. Dia menyebut hal itu sebagai “Bisnis Sosial”. Paradigmabaru tersebut mau menjungkirbalikan paradigma lama yang menganggap bisnis selalu berorientasi pada keuntungan diri semata (self-interest). Dalam bisnis sosialkeuntungan tetap menjadi bagian dalam cara kerjanya, namun keuntungan tidakdemi kepentingan pemodal. Bisnis sosial lebih berorientasi pada perubahan sosialyang lebih baik. Pertanyaannya mungkinkah paradigma Yunus dapat diaplikasikan?KATA KUNCI: Kapitalisme, paradigma bisnis sosial, ordo-liberal, neoliberal, welfarestate.ABSTRACT: Both capitalism and socialism basically aim at reaching societal prosperity.But both of them failed. While capitalism underestimates the role of government andcauses a sharper economic gap in society, socialism (communism) underestimates theindividual freedom and weakens the creativity. Such conditions encouraged MuhammadYunus to find a way out how to create a prosperous society. Yunus, the recipient of the2006 Nobel Peace Prize, initiated a new theory that could be used as an alternative toalleviate poverty. Hecalled it “Social Business”. Assuming that business is not alwaysoriented to self-interest,Yunus is adamant to argue that social business could produce abetter social change.KEYWORDS: Capitalism, social business paradigm, ordo-liberal, neoliberalism, welfarestate.
Resensi Buku: Merekam Persoalan Pasar Eko Widodo
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22 No 01 (2017): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v22i01.450

Abstract

Judul Buku  : Rakyatisme dan Esaiesai Lain Pengarang  : Alois A. Nugroho Penerbit     : Kompas Cetakan     : Pertama, 2017 Tebal         : viii + 248 halamanSetiap empu atau cendekiawan memiliki tugas kesejarahan yang tidakbisa diabaikan untuk merekam berbagai peristiwa yang pernah dialami olehdiri dan bangsanya agar dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi masyarakatdan generasi berikutnya. Berbeda dari orang biasa yang hanya menangkapperistiwa sebagai gambaran, seorang cendikiawan memberikan intepretasidan analisa yang tepat atas peristiwa tersebut. Dari analisis dan interpretasinyamasyarakat dapat menangkap makna yang dapat dijadikan pembelajaran. Diatas dasar ilmu, teori, wawasan serta pengalaman historis, cendikiawan akanmembangun argumen yang matang dan pantas diperhatikan.
Editoria Mikhael Dua
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22 No 02 (2017): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v22i02.451

Abstract

Masalah perempuan buruh migran Indonesia belum juga tuntas diselesaikan. Selain karena beberapa di antara mereka terjerat kasus hukum, yang sering tidak mendapat perhatian serius adalah kecemasan yang mereka alami di negeri asing karena faktor bahasa, budaya, dan kedudukan sosial. Dalam banyak hal kita memang tertarik dan memberikan perhatian ketika mereka mendapat masalah hukum. Namun kegaduhan yang muncul di sekitar masalah ini sering kali tidak membawa jalan keluar yang memuaskan karena kasus hukum sebenarnya tidak lebih dari akibat dari seluruh frustrasi hidup yang dialami oleh perempuan buruh migran di luar negeri.
Dilema Perempuan Buruh Migran Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Keluarga Pinky Saptandary
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22 No 02 (2017): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v22i02.452

Abstract

ABSTRAK: Perempuan buruh migran memberikan sumbangan yang besar bagi kesejahteraan keluarga. Namun, walaupun berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, ada risiko besar yang mereka hadapi. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap mereka masih rendah, begitu juga akses mereka pada informasi dan bantuan dalam program pemberdayaan masyarakat.Tulisan ini bertujuan mengungkapkan beberapa permasalahan etika dan hak asasi manusia (HAM) yang dialami perempuan buruh migran. Konstruksisosial budaya dalam hegemoni patriarki menempatkan mereka tetap sebagai liyan, sebagaimana ditunjukkan oleh Simone de Beauvoir. Kebijakan Pemerintahuntuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan buruh migran juga cenderung meliyankan mereka. Inilah permasalahan dan tantangan yang harus dikritisi agar hak perempuan buruh migran dapat terpenuhi, dan mereka tidak terjebak dalam dilema pemenuhan hak dan kewajiban terhadap keluarga. Program pemberdayaan harus berangkat dari pengalaman konkret perempuan sendiri.KATA KUNCI: hak dan kewajiban, perempuan sebagai liyan, ketahanan keluarga.
Reposisi Pancasila dengan Membuka Ruang bagi Konstruksi Budaya Benyamin Molan
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22 No 02 (2017): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v22i02.453

Abstract

ABSTRAK: Pancasila sudah disepakati sebagai Dasar Negara Republik Indonesia oleh para pendiri bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini oleh Bung Karno digali dari kekayaan nilai budaya Nusantara Indonesia. Artinya nilai-nilai yang dijadikan dasar negara ini sudah tertanam sejak lama dalam budaya bangsa Indonesia dan sudah merupakan pegangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Tidak heran, Pancasila menyandang banyak peran penting, mulai dari fungsinya sebagai dasar negara, jati diri bangsa, falsafah, sampai ke etika bangsa, Weltanschauung, yang menjiwai kehidupan orang Indonesia. Namun dewasa ini, semuanya ini dilihat sebagai jargon-jargon kosong. Ini ditengarai sebagai telah terjadi semacam penyempitan ruang bagi Pancasila. Pancasila seperti kehilangan posisi dan ruangnya. Maka perlu ada upaya untuk secara cerdas menempatkan kembali Pancasila pada posisinya dan membuka kembali ruang bagi penggalian dan eksplorasi nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan manusia dan bangsa Indonesia.KATA KUNCI: Pancasila, posisi, ruang sosial dan politik, pendidikan
Krisis Pengamalan Pancasila dan Perlunya Penguatan Ruang Publik Melalui Etika Komunikasi: Sebuah Pendekatan Etika Keutamaan Alexander Seran
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22 No 02 (2017): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v22i02.454

Abstract

ABSTRAK: Krisis pengamalan Pancasila dalam berbagai pemberitaan media menimbulkan salah persepsi yang cenderung menyalahkan media sebagai biang kerok. Sebaliknya pengamat dan analis sosial atas peran media menilai penguatan ruang publik politik untuk demokrasi tidak tanpa media. Menggunakan media dalam mempromosikan Pancasila adalah suatu keharusan untuk membangun citra positif tentang Pancasila representasi moralitas budi luhur yang menyatakan kehormatan dan kewibawaan sebagai bangsa berbudaya. Fungsi media sebagai sarana pencitraan harus digunakan secara bertanggung jawab untuk memproduksi insight mengenai pendidikan moral yang oleh Jean Baudrillard dinamakan sign value dari Pancasila. Pancasila yang sejatinya adalah prestise moralitas budi luhur harus digelorakan citra melalui media yang menyatakan kehormatan dan kewibawaan sebagai dasar hukum dan pandangan dunia masyarakat majemuk. Oleh sebab itu, pemeliharaannya sebagai sign value tidak tanpa penggunaan media.KATA KUNCI: Krisis, media, Pancasila, dasar hukum, moralitas, dan dunia kehidupan
Berpikir Kritis: Sebuah Tantangan dalam Generasi Digital Kasdin Sihotang
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22 No 02 (2017): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v22i02.455

Abstract

ABSTRAK: Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memiliki sifat ambivalen. Di satu sisi IPTEK telah mengubah kualitas kehidupan manusia dari sisi ekonomi dan dari sisi sosial. Konkretnya, IPTEK telah mampu meningkatkan taraf kehidupan ekonomis masyarakat dan memperpendek jarak sosial. Di sisi lain, kemajuan tersebut membawa dampak negatif yang tidak sedikit seperti tumbuhnya kesesatan berpikir dalam manusia yang berorientasi hanya pada kepentingan diri dan kelompok dan menafi kan standar moral universal. Ekses semua pola pikir yang menyesatkan ini adalah degradasi humanitas sebagai makhluk rasional, makhluk sosial, dan makhluk etis berbudaya. Untuk mengurangi ekses negatif dari IPTEK, berpikir kritis perlu dikembangkan. KATA KUNCI: Berpikir kritis, keutamaan-keutamaan intelektual, eksistensi dan humanitas serta generasi digital.

Page 6 of 15 | Total Record : 143

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2008 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25 No 02 (2020): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 24 No 02 (2019): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 23 No 02 (2018): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 23 No 01 (2018): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22 No 02 (2017): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22 No 01 (2017): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 21 No 02 (2016): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 21 No 01 (2016): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 20 No 02 (2015): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 20 No 01 (2015): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 19 No 02 (2014): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 19 No 01 (2014): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 18 No 02 (2013): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 18 No 01 (2013): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 17 No 02 (2012): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 17 No 01 (2012): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 16 No 02 (2011): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 16 No 01 (2011): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 15 No 02 (2010): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 15 No 01 (2010): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 14 No 02 (2009): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 14 No 01 (2009): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 13 No 02 (2008): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 13 No 01 (2008): Respons: Jurnal Etika Sosial More Issue