cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 264 Documents
 13   14   15   16   17 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RT-RW DI KOTA MAKASSAR Muhammad Izhar Kurniawan; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Makassar dan faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW Kota Makassar dalam mewujudkan pemilihan langsung secara transparan yang berasaskan demokrasi. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan RT/RW di Kota Makassar. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa polemic akibat kontestasi politik Walikota sebelumnya sehingga berdampak pada kontestasi pemilihan RT/RW. pemerintah dengan segala upayanya mampu meredam hal-hal yang memengaruhi masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah/ Perwali No. 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan RT/RW di Kota Makassar. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua RT/RW Kota Makassar Dalam Mewujudkan Pemilihan Langsung Secara Transparan yang Berasaskan Demokrasi yaitu pertama faktor Pendukung yaitu keterlibatan tokoh masyarakat yang membantu mensosialisasikan peilihan dan memberikan masukan terkait pelaksanaan pemilihan, kenyamanan pemilih yang merupakan pelayanan yang baik dengan adanya makanan dan minuman yang tersedia, lokasi TPS dekat dengan akses masyarakat. Kedua faktor penghambat yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kurangnya panitia pemilihan dan kurangnya pemahaman tupoksi kerja panitia, sosialisasi yang belum optimal, kurangnya pemahaman terkait mekanisme pemilihan. This study aims to determine the Implementation of Regional Regulations and Mayor Regulations in the implementation of the election, appointment, and dismissal of RT/RW heads in Makassar City and the supporting and inhibiting factors in organizing the election, appointment, and dismissal of Makassar City RT/RW heads in realizing direct elections transparently. Based on democracy. The research method used is empirical juridical legal research. The research results show the election implementation for the heads of neighborhood associations (RT) and the heads of neighborhood associations (RW) in Makassar City. In its implementation, several polemics were due to the previous Mayor's political contestation, which impacted the RT/RW election contestation. However, with maximum effort, the government with all its efforts can reduce matters that affect the community in the implementation of Regional Regulation/Perwali No. 1 of 2017 concerning changes to Makassar Mayor regulation No. 72 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of the Election of Neighborhood Association Heads (RT) and Heads of Resident Associations (RW) in Makassar City. And the Supporting and Inhibiting Factors in Organizing Elections, Appointment, and Dismissal of Makassar City RT/RW Chairpersons in Realizing Direct Elections Transparently Based on Democracy, namely the first supporting factors, namely the involvement of community leaders who help socialize the election and provide input related to the implementation of elections, voter convenience which is good service with food and drink available, TPS location close to community access. The two inhibiting factors are Human Resources (HR), such as the lack of an election committee and a lack of understanding of the duties and functions of the committee, socialization that has not been optimal, and a lack of understanding regarding the election mechanism.
ANALISIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA : STUDI KASUS LAPAS KELAS I MAKASSAR Bagus Ramadian Permana; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2620

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 terhadap pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Makassar dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 terhadap pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Makassar. penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas I Makassar khususnya Satuan Pengamanan Lapas. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe metode kerja. Teknik pengumpulan data adalah dengan belajar bagian dari literatur, artikel dan buku. Formulir wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan bagian yang ditautkan dan meminta data. hasil penelitian dan analisis data yang telah dibuat penulis, dapat disimpulkan  bahwa penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 di Satuan Pengamanan Lapas I Makassar belum efektif karena kurangnya jumlah petugas pengamanan berbanding dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcrowding) dan kurangnya pelatihan yang diberikan kepada petugas pengamanan itu serta mengalami kendala pada sarana dan prasarana  seperti bangunan yang tidak sesuai dengan standar pada Lapas/Rutan. The purpose of this study was to determine the effectiveness of implementing Permenkumham No. 33 of 2015 in preventing disturbances of security and order in Makassar Class I prisons and to find out the factors that are hindering the ineffective implementation of Permenkumham No. 33 of 2015 in preventing disturbances of security and order in Class I prisons in Makassar. This research was conducted in Makassar Class I Lapas, especially the Prison Security Unit. The type of research used in this study is the type of work method. The data collection technique is to study sections of the literature, articles, and books. The interview form is a data collection technique by conducting interviews with the linked section and requesting data. The results of the research and data analysis that the author has made, it can be concluded that the application of Permenkumham No. 33 of 2015, the Security Unit of Lapas I Makassar, has not been effective due to the lack of security officers compared to the number of occupants who exceed capacity (overcrowding) and the lack of training provided to security officers and experiencing problems with facilities and infrastructure such as buildings that are not by standards in Prisons/Detention Centers.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK M (Tbk) MAKASSAR Fahrunisah Aulia Rahman; Zulkifli Makkawaru; Kamsilaniah Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2621

Abstract

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada PT Bank Mega (Tbk) Regional Makassar, Dibimbing oleh Zulkifli Makkawaru dan Hj. Kamsilaniah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menginterpretasi, bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan dan bentuk penyelesaian atas objek jaminan hak tanggungan dengan menggunakan upaya penjualan di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris yaitu meneliti aturan Hukum Hak Tanggungan dan pelaksanaannya di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam pengambilan sampel hasil wawancara, peneliti mencari dan menggali informasi dari pihak-pihak terkait perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, diantaranya pihak perbankan. Sebagai kreditur dan pihak debitur. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan dapat diketahui dari dua perlindungan hukum preventif dan refresif. Penyelesaian atas objek jaminan hak tanggungan dengan menggunakan upaya penjualan di bawah tangan secara litigasi dan nonlitigasi. Analysis of Legal Protection for Creditors in Implementing Mortgage Guarantees at PT Bank Mega (Tbk) Makassar Region, Supervised by Zulkifli Makkawaru and Hj. Kamsilaniah. This study aims to identify, examine, and interpret forms of legal protection for creditors in executing mortgage objects and forms of settlement of mortgage objects by using private sales. This empirical normative research studies the rules of Mortgage Law and its application in society. Methods of data collection using interview techniques, documentation, and literature study. In taking samples from the interviews, the researcher seeks and collects information from parties related to legal protection for creditors exercising mortgage rights, including the banking sector, as creditors and debtors. Legal protection for creditors in executing mortgage objects can be seen from two preventive and repressive legal protections. Settlement of collateral objects of mortgage rights by using individual selling businesses through litigation and non-litigation.
ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2622

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidik terhadap pidanan penyerobotan tanah di Wilayah Hukum Kepolisan Daerah Sulawesi Selatan. Dan mengetahui hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan, dan upaya mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan. Penelitianii diharapkan bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan hal prosedur penyelesaian penyerobotan tanah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam menghadapi permasalahan pertanahan khususnya penyerobotan tanah, agar masyarakat lebih mengetahui prosedur penyelesaian yang dapat dilakukan dalam menghadapi masalah ini. diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidanan secara khusus, terutama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah. This study aims to determine the implementation of investigators against land-grabbing crimes in the Legal Area of the South Sulawesi Regional Police. And find out the obstacles in the process of carrying out investigations and efforts to overcome obstacles in the process of carrying out investigations. This research is expected to be useful in developing science regarding the procedure for solving land grabbing. The results of this study are expected to contribute ideas to the community in dealing with land problems, especially land grabbing, so that the community is more aware of the settlement procedures that can be carried out in dealing with this problem. It is hoped that it will be useful for the development of legal knowledge in general and criminal law in particular, especially to find out how the investigation of criminal acts of land grabbing is carried out.
PELAKSANAAN FUNGSI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAERAH SULAWESI SELATAN DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN SULAWESI SELATAN
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2623

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Fishing oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Sulsel dan menganalisis hambatan dan upaya penyelesaian dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pelaksanaan Penegakan hukum di wilayah hukum Ditpolair Polda Sulawesi Selatan yang sering dihadapkan berbagai pelanggaran atau kejadian yang terjadi di wilayah satuan kerja masih kurang efektif, karena terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian dan proses penegakan hukum, pelanggaran hukum serta adanya pengulangan suatu tindak pidana yang hanya dijatuhi sanksi administratif. 2) Kendala yang dihadapi antara lain : a) cuaca buruk yang tidak menentu, b) ukuran dan perlatan kapal patroli yang belum memadai untuk menjangkau pulau-pulau terluar Sulawesi Selatan, c) adanya suatu tindakan melawan hukum di wilayah hukum yang ditangani, d) jumlah patroli yang cenderung sedikit, e) kurangnya sumber daya manusia (SDM) penyidik dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh ditpolair Polda Sulsel. Upaya penyelesaian adalah Meningkatkan jumlah dan kecangihan armada kapal patroli yang digunakan patroli untuk menjangkau wilayah perairan yang jauh dari jangkauan, Memberikan studi lanjutan kepada penyidik (Pelatihan) fokus kepada penyidik Ditpolair, dan Melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan terbaru dan yang masih berlaku dalam penegakan hukum dilingkup perairan dan kelautan. This study aims to determine: 1) analyze law enforcement's effectiveness against Illegal Fishing by the Directorate of Water Police (Ditpolair) Polda Sulsel. 2) identify and analyze obstacles and settlement efforts in law enforcement processes against illegal fishing crimes. The research method used is juridical-empirical legal research. The results of the study show 1) The implementation of law enforcement in the jurisdiction of the Ditpolair Polda South Sulawesi, which is often faced with various violations or incidents that occur in the work unit area, is still ineffective because there are several obstacles in the settlement and process of law enforcement, violations of the law and the repetition of an act punishment which is only subject to administrative sanctions. 2) Obstacles faced include a) unpredictable bad weather, b) inadequate size and equipment of patrol boats to reach the outer islands of South Sulawesi, c) the existence of an illegal act in the jurisdiction being handled, d) the number of patrols tends to be small, e) the lack of human resources (HR) for investigators in the law enforcement process carried out by the South Sulawesi Regional Police Headquarters. Efforts to resolve this are to increase the number and sophistication of the fleet of patrol boats used by patrols to reach waters that are far from reach, provide further studies for investigators (training) focusing on Ditpolair investigators, and conduct outreach regarding the latest and still valid rules in law enforcement in waters and oceans.
EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT: STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2661

Abstract

Sistem persidangan E-Court merupakan jawaban terhadap tantangan kemajuan zaman, mewujudkan cita-cita MARI dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur seberapa efektif penerapan secara e-Court pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan Perma 1 Tahun 2019 dengan berbagai aspek dan faktor yang berpengaruh. Jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif dan analisis data. Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sudah melakukan beberapa upaya dalam menerapkan persidangan secara E-Court, diantaranya mempersiapkan Hakim yang profesional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara E-Court, menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan sidang, menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam pengoperasian aplikasi persidangan E-Court dan bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara E-Court. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang secara keseluruhan belum dapat dikatakan efektif. The E-Court trial system is an answer to the challenges of the times, realizing the ideals of MARI in creating a simple, fast and low-cost judiciary. This research was conducted to measure how effective the implementation of e-Court at the Sidenreng Rappang Religious Court based on Perma 1 of 2019 with various aspects and influential factors. This type of field research uses a qualitative approach. So that the data collection and processing carried out by researchers is by in-depth interviews, participatory observation and data analysis. The Religious Court of Sidenreng Rappang has made several efforts to implement the E-Court trial, including preparing professional Judges, conducting periodic socialization with the public regarding the implementation of the E-Court trial, providing facilities for the performance of the trial, preparing superior human resources in operating the E-Court trial application and cooperating with legal aid posts in realizing the E-Court trial. The study results indicate that implementing electronic court proceedings at the Sidenreng Rappang Religious Court cannot be effective.
ANALISIS YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2664

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dispensasi nikah/kawin di Pengadilan Agama  Pangkajene dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Pengadilan Agama Pangkajene dalam memberikan dispensasi nikah Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan Yuridis-Empiris. Pendekatan yuridis dimaksudkan adalah dengan mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan, sedangkan pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran dan kenyataan pelaksanaan hukum, dalam praktik yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Pangkajene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene, harus mengajukan permohonan nikah dan memenuhi persyaratan dalam ketentuan usia/umur baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Dalam hal penolakan permohonan nikah yang diajukan karena syarat batasan umur tidak terpenuhi, maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kabupaten Pangkajene akan mengeluarkan “surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan dalam surat Model N-8” dan mempersilahkan pemohon untuk melengkapi persyaratan yang kurang tersebut. Adapun faktor yang menghambat Pengadilan Agama Pangkajene dalam memberikan dispensasi nikah adalah ekonomi, faktor agama dan faktor Pendidikan. This study aims to determine and analyze the implementation of the marriage/marriage dispensation at the Pangkajene Religious Court and identify and analyze the factors that impede the Pangkajene Religious Court in granting marriage dispensation. The research method used is that this research is field research with a focus on studying the Juridical-Empirical approach. The intended juridical system is to use principles and statutory regulations to review, view, and analyze problems. At the same time, the empirical approach is a framework for proving or testing to ascertain the truth and reality of law enforcement in practice by the Pangkajene Religious Court. The study results show that in implementing the marriage dispensation at the Pangkajene Religious Court, a marriage application must be submitted and meet the age/age provisions requirements for both the woman and the man. In the case of rejection of the marriage application submitted because the age limit requirements are not met, the Office of Religious Affairs (KUA) in Pangkajene Regency will issue a "notification letter of obstacles or deficiencies in the requirements in the Model N-8 letter" and invite the applicant to complete the requirements that are lacking. The factors that hindered the Pangkajene Religious Court in granting marriage dispensation were economic, religious and educational factors.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2665

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep perlindungan hukum perubahan status perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi syarat sehingga menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ideal mewujudkan keadilan bagi buruh dan pengusaha. Jenis penelitian dari tesis ini adalah yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder yang didukung dengan data primer hasil wawancara terhadap narasumber yang kredibel. Hasil penelitian ini menunjukan konsep perlindungan hukum perubahan PKWT menjadi PKWTT yang terjadi karena adanya pelanggaran syarat-syarat oleh pengusaha, terdiri dari perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif terlihat dari adanya kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan pada pengusaha terkait kepatuhan penerapan UU Ketenagakerjaan termasuk penerapan norma PKWT, sedangkan perlindungan hukum represif terlihat dari adanya mekanisme yang disediakan UU PPHI bagi buruh untuk memperselisihkan PKWT yang tidak memenuhi syarat. Tidak adanya sanksi terhadap pengabaian nota pemeriksaan oleh pengusaha dalam pengawasan, serta masalah eksekusi putusan PHI yang sering hanya menang di atas kertas, menunjukan lemahnya konsep perlindungan hukum perubahan PKWT menjadi PKWTT yang terjadi karena adanya pelanggaran syarat-syarat oleh pengusaha. Lalu konsep sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ideal bagi buruh dan pengusaha, dalam konteks permasalahan PKWT dapat tercapai dengan ditopang oleh 3 (tiga) aspek yaitu Pertama substansi hukum menyangkut kejelasan aturan penerapan PKWT; aspek kedua, yaitu struktur hukum  terkait kewenangan eksekusi pengadilan, dan aspek Ketiga, yaitu kultur hukum terkait peran serikat buruh menguatkan posisi tawar buruh berhadapan dengan pengusaha. This study aims to examine and analyze: 1) the concept of legal protection for changes in the status of work agreements for a particular time that do not meet the requirements so that they become work agreements for an unspecified time; 2) The concept of ideal industrial relations dispute resolution creates justice for workers and employers. This thesis's research type is normative juridical, originating from secondary data supported by primary data from interviews with credible sources. The results of this study indicate the concept of legal protection from the change of PKWT to PKWTT, which occurs due to violations of the conditions by employers, consisting of preventive and repressive protection. Preventive legal protection can be seen from the authority of labour inspectors to supervise employers regarding compliance with the application of the Labour Law, including the application of PKWT norms. In contrast, repressive legal protection can be seen from the mechanism provided by the PPHI Law for workers to dispute PKWT that does not meet the requirements. The absence of sanctions for ignoring inspection notes by entrepreneurs under supervision, as well as the problem of executing PHI decisions which often only win on paper, shows the weakness of the concept of legal protection for changing PKWT to PKWTT, which occurs due to violations of the conditions by entrepreneurs. Then the concept of an industrial relations dispute resolution system that is ideal for workers and employers, in the context of PKWT problems, can be achieved supported by 3 (three) aspects, namely First, the substance of the law concerns the clarity of the rules for implementing PKWT; the second aspect, namely the legal structure related to court execution authority, and the third aspect, namely the legal culture associated with the role of trade unions in strengthening the bargaining position of workers vis-a-vis employers.
PELAKSANAAN FUNGSI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BONE
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2668

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi dan faktor-faktor yang menjadi penghambat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan audit pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bone. Penelitian ini merupukan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kabuapaten Bone, Sulawesi Selatan. Metode yang gunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan audit pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bone dilaksanakan dengan (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) pertanggungjawaban. Meski demikian, pelaksanaan audit pengelolaan keuangan daerah tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya transpansi dan akuntabilitas dalam pengelolan keuangan daerah karena tidak adanya penyampaian informasi kepada publik melalui media massa, sehingga transparansi dan akuntabilitas belum berjalan secara optimal. Sementara faktor-faktor yang menjadi penghambat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan audit pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bone adalah (1) faktor internal yang terdiri dari (a) masih kurangnya sumber daya manusia sehingga beberapa posisi jabatan kosong, dan  (b) sarana dan prasarana belum cukup memadai, dan (2) faktor eksternal terdiri dari (a) pengelola keuangan daerah yang tidak koperatif saat dilakukan audit, (b) Aparat Penegak Hukum kadang lambat dalam memproses hukum hasil temuan audit. This study aims to identify and analyze the implementation of functions and the factors that hinder the Government's Internal Supervisory Apparatus in conducting audits of regional financial management in Bone Regency. This research is a normative-empirical qualitative research conducted at the Regional Inspectorate Office of Bone Regency, South Sulawesi. The methods used are interviews, observation and documentation studies. The results of the study show that the implementation of the functions of the Government Internal Supervisory Apparatus in conducting audits of regional financial management in Bone Regency is carried out by (1) planning, (2) implementation and (3) accountability. However, the regional financial management audit implementation should have proceeded more. This is because there is no transparency and accountability in regional financial management due to the absence of conveying information to the public through the mass media, so transparency and accountability have not run optimally. While the factors that hinder the Government's Internal Supervisory Apparatus in conducting audits of regional financial management in Bone Regency are (1) internal factors consisting of (a) the lack of human resources so that several positions are vacant and (b) facilities and infrastructure inadequate, and (2) external factors consisting of (a) regional financial managers who were not cooperative during audits, (b) Law Enforcement Officials were sometimes slow in processing audit findings.
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUAL MINUMAN ALKOHOL DI KOTA MAKASSAR
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2670

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaskanaan Perda Nomor 4 Tahun 2014 di Kota Makassar dan faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjual Minuman Alkohol Di Kota Makassar dalam bentuk implementasi yaitu pembinnaan dan Pengawasan secara intern dan ekstem, Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal. Efektifitas dalam upaya pengawasan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar terhadap pihak-pihak terkait di dalam peraturan daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman beralkohol hanya saja diperbolehkan di tempat-tempat tertentu saja dan harus ada izin usahanya yaitu surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB). Dan faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pengawasan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar yaitu kurangnya waktuu penertiban yang dalam diagendakan oleh aparat penegak hukum, kurangnya kekuatan aparat penegak hukum untuk dalam menjangkau seluruh wilayah di Kota Makassar maupun, kurangnya aparat Pemerintah Kota Makassar maupun Pemerintah untuk sosialisasi ke masyarakat dalam Perda tersebut, dan penerapan sanksi bagi pengkomsumsi minuman beralkohol yang terlalu ringan. This study aims to find out two things, first to find out the efforts of members of the Makassar Biringkanaya Police Police in eradicating the crime of jambret, and secondly to find out the obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police Police in eradicating the crime of jambret. This research was conducted in Makassar City, with the research location in the jurisdiction of the Biringkanaya Police, Makassar City. The type of research used is library research and field research, with the type of research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. . The data used are primary data obtained directly from the object of research in the field and secondary data obtained from the results of literature studies. Based on the results of research and data analysis that has been carried out, it can be concluded that efforts to eradicate the crime of Curas can be seen from the efforts made by the Police, both pre-emptively, preventively, and repressively. In a pre-emptive effort, the police do this by instilling good values/norms to the community through legal counseling to foster legal awareness in the community so that they comply more with applicable laws and regulations. As a preventive measure, the police carry out regular and ongoing patrols and surveillance. Meanwhile, in a repressive effort, the police carried out investigations, arrested suspects and confiscated evidence. The obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police in eradicating the crime of Curas are the lack of human resources, lack of coordination, increasing crime rates from year to year, lack of facilities and infrastructure, lack of public response to socialization, and lack of community participation.

Page 15 of 27 | Total Record : 264

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue