cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 264 Documents
 12   13   14   15   16 
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR : STUDI KASUS PUTUSAN No.2582/Pdt.G/2021/PA.Mks Asriani Arbillah; Zulkifli Makkawaru; Kamsilaniah Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2608

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  perlindungan hak anak dalam eksekusi putusan pengadilan agama dan  putusan Pengadilan Agama memberi manfaat kepada anak setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak anak oleh eksekutor Pengadilan Agama telah dilakukan dengan meminta tergugat untuk menyerahkan anak sengketa kepada penggugat dan mengajukan gugatan tergugat walaupun mendapatkan rintangan dari keluarga pihak ibu sehingga pihak eksekutor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar menentukan hadhanah jatuh kepada ayah tergugat. Selain itu, pelaksanaan putusan perceraian memberi manfaat tidak hanya perlindungannya kepada anak dengan memberikan hak hadhanah kepada penggugat (ayah) oleh karena tergugat ghoib. Namun demikian penggugat dapat hak hadhanah sedangkan ibu dimediasi untuk dapat bertemu bahkan membawa anak tersebut sesuai dengan kesepakatan pada saat eksekusi. This study aims to determine: 1) protection of children's rights in the execution of religious court decisions2) Religious Court Decisions Provide benefits to Children After Divorce. The research method used is empirical juridical legal research. The results showed that 1) The exercise of children's rights by the executor of the religious court was carried out by visiting the Defendant's residence and asking the Defendant to hand over the disputed child to the Plaintiff, even though he received obstacles from mother's family so that the executor of the Makassar Class 1A Religious Court determined Hadanah to fall to the Defendant's father. 2) The execution of the divorce judgment benefits not only the protection of the child by giving the right of hadanah to the Plaintiff (father) by the defendant ghoib, but the Plaintiff can have the right of hadanah. At the same time, the mother is mediated to meet and even bring the child by the agreement at the time of execution.
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG Tomi Pramana Putra; Yulia A. Hasan; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2609

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sengkang. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengkang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 belum efektif dilaksanakan karena belum secara optimal menekan penurunan angka perceraian di Pengadilan Agama Sengkang. Adapun faktor-faktor yang menghambat efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang yaitu faktor internal yakni faktor kuantitas perkara karena banyaknya perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Sengkang dan faktor eksternal yakni dukungan kuasa hukum di mana kuasa hukum kurang mendorong para pihak dalam menempuh proses mediasi. This research aims to analyze the effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on the Implementation of Divorce Mediation at the Sengkang Religious Court and determine the factors hindering its effectiveness. This research was conducted at the Sengkang Religious Court. The research method used was empirical juridical field research with data collection techniques, namely interviews and documentation and analyzed qualitatively. The study results show that the effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 has not been effectively implemented because it has not optimally suppressed the decline in the divorce rate at the Sengkang Religious Court. And Factors that hinder its effectiveness, namely Internal factors are Case factors because of the large number of cases handled at the Sengkang Religious Court, and External factors are Legal Counsel, where legal counsel does not encourage the parties to take the mediation process, The author's suggestion to the Supreme Court to pay attention to the addition of mediator judges so that there is no accumulation of cases and. And for the Sengkang Religious Court to increase outreach to the community about the benefits of mediation according to Supreme Court Regulation Number 1 of 2016.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM MENJALANKAN TUGAS MELIPUT BERITA Anggristiyani Meilinda Manasa; Baso Madiong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2610

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum dan factor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita. Penelitian ini merupukan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Aliansi Jurnalis Independen Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Metode yang gunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita dilakukan berupa (1) upaya hukum organisasi wartawan dilakukan dengan cara menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar, (2) upaya hukum Lembaga Bantuan Hukum Pers dengan langkah preventif berupa workshop, dan diskusi, langkah refresif berupa menerima laporan, pengumpulan melalui investigasi dan penyerahan laporan ke Kepolisian, (3) upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam bentuk penyelidakan dan penyidikan, serta Sidang Komisi Kode Etik Polri bagi pelaku anggota Kepolisian. Sementra faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita adalah: (1) faktor internal, berasal dari dalam diri wartawan sendiri seperti masih kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh wartawan yang bersangkutan, (2) faktor eksternal, berasal dari luar diri wartawan seperti adanya bujukan, ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis dari pelaku, dan aparat Kepolisian kadang tidak memproses laporan kekerasan yang dialami oleh wartawan. This study aims to identify and analyze the implementation of legal protection and the factors that become obstacles in legal protection for journalists who are victims of violence in carrying out their duties to cover news. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach that was conducted at the Makassar Independent Journalist Alliance Office, the Makassar Press Legal Aid Institute and the South Sulawesi Regional Police. The methods used are library research, interviews, and documentation studies. The results of the study show that the implementation of legal protection for journalists who are victims of violence in carrying out their duties covering news is carried out in the form of (1) legal remedies for journalists' organizations are carried out by establishing coordination and communication with the Makassar Press Legal Aid Institute, (2) legal remedies for the Press Legal Aid Institute with preventive steps in the form of workshops and discussions, repressive steps in the form of receiving reports, collecting through investigations and submitting reports to the Police, (3) legal efforts carried out by the South Sulawesi Regional Police in the form of investigations and investigations, as well as the National Police Code of Ethics Commission Session for perpetrators Police member. While the factors that become obstacles in the legal protection of journalists who are victims of violence in carrying out their duties covering news are: (1) internal factors, originating from within the journalists themselves such as the lack of legal understanding and awareness possessed by the journalist concerned, (2) external factors, originating from outside the journalists such as persuasion, threats of violence both physical and psychological from the perpetrators, and the Police sometimes do not process reports of violence experienced by journalists.
ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE: STUDI KASUS PENANGANAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DI BAWASLU TAHUN 2020 Idil Fitri; Marwan Mas; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serta  kendala yg menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan hukum pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Bawaslu Kabupaten Majene. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data hukum Primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif agar mudah dipahami dalam menguraikan masalah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penanganan penyelesaian pelanggaran dalam pemilukada di Kabupaten Majene belum terlaksana dengan baik, dikarenakan rekomendasi Bawaslu dari hasil pemeriksaan kepada KPU maupun lembaga terkait tidak ditindaklanjuti dengan baik. Sementara kendala yang teridentifikasi sebagai faktor penghambat dalam penyelesaian pelanggaran disebabkan oleh ketidak jelasan aturan, intervensi dan keamanan terhadap pihak bawaslu yang melakukan pemeriksaan atas temuan pelanggaran. This study aims to analyze the handling of regional head election violations and the constraints that become inhibiting factors in the implementation of legal handling of regional head election violations in the Bawaslu of Majene regency. The research method used is empirical juridic research and data used primary, secondary, and tertiary legal data. Data were analyzed qualitatively so that it was easy to understand in describing the problem. Based on the result of the research, it is known that the handling of violations in post-conflict local elections in Majene Regency has not been carried out properly because the bawaslu recommendations from the examination result to the KPU and related institutions have not been followed up properly. At the same time, the obstacles identified as inhibiting factors in the resolution of violations were caused by unclear rules. Interventions and security for the Bawaslu, which conducted examinations of violation findings.
IMPLIKASI KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 A. A. Rajab; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2613

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kewenangan komisi pemilihan umum kepala daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 97/Puu-Xi/2013. Dan mengetahui mekanisme penanganan perkara penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/Xl/2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data hukum Primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif agar mudah dipahami dalam menguraikan masalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga yang dianggap paling tepat menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi di tiap-tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi maka, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Sementara UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masih menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Untuk itu, perlu segera dibentuk peraturan perundang• undangan yang mengatur mengenai Lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Serta kesesuaian antara putusan MK tersebut dengan prinsip Negara Hukum yakni telah sesuai, dilihat dari bagai mana MK memberikan kepastian hukum terhadap proses pnyelesaian sengketa tersebut, yakni dalam amar putusan MK tersebut dicantumkan bahwasannya MK tetap berwenang menangani. Mahkamah menilai pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tidak dapat dipandang hanya sebagai pengalihan kewenangan institusional atau kelembagaan belaka, akan tetapi pengalihan itu memiliki implikasi yang luas berkenaan dengan fungsi dan tugas dari Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk menjaga konstitusi. This study aims to analyze the implications of the authority of the regional head general election commission after the constitutional court decision number 97/Puu-Xi/2013. And knowing the mechanism for handling cases for the settlement of regional head election results after the Constitutional Court decision Number 97/PUU-Xl/2013. The research method used is empirical juridical research method and the data used are primary, secondary and tertiary legal data. The data were analyzed in a qualitative descriptive manner so that they are easy to understand in describing the problems. The institution considered most appropriate to handle regional election disputes is the Supreme Court by delegating it to the High Court in each region. If the litigants are not satisfied with the decision of the High Court, they can submit an objection to the Supreme Court. While Law no. 1 of 2015 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors, it still leaves it to the Constitutional Court (although it is temporary) to resolve Pilkada disputes. For this reason, it is necessary to establish laws and regulations that regulate which institutions are authorized to resolve regional election disputes. And conformity between the Constitutional Court's decision and the principles of the rule of law, namely that it is appropriate, seen from how the Constitutional Court provides legal certainty to the dispute resolution process, namely in the Constitutional Court's decision it is stated that the Constitutional Court still has the authority to handle matters. The Court considers that the transfer of authority to adjudicate and decide on disputes over the results of vote acquisition in the Regional Head Election from the Supreme Court to the Constitutional Court, based on Article 236C of Law Number 9 of 2015, cannot be seen only as a mere transfer of institutional or institutional authority, but that transfer has broad implications regarding the functions and duties of the Court as a constitutional court to safeguard the constitution.
ANALISIS YURIDIS KUASA DIREKSI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERSEROAN Muhammad Syarif; Zulkifli Makkawaru; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2614

Abstract

Indonesia sebagai negara maju telah rutin melakukan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi berskala besar, kecil dan menengah dan telah berusaha memajukan taraf penghasilan kehidupan rakyatnya dalam segala aspek termasuk bagi para pelaku ekonomi dan bisnis. Dalam pembangunan bidang infrastruktur khususnya pada infrastruktur berskala besar maka pelaku bisnis atau pelaksana pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pada penelitian ini, peneliti mengangkat sebuah kasus Jasa Konstruksi dalam sebuah proyek pekerjaan pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Selatan melalui lelang/tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) tahun anggran 2018. Dimana pada pekerjaan tersebut oleh pihak pelaksana pemenang lelang/tender oleh Direktur Utamanya menggunakan Surat Kuasa Direksi. Direktur Utama tersebut selaku pihak pemberi kuasa terhadap pihak lain selaku pihak penerima kuasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Kuasa Direksi secara yuridis diakui kebenarannya, karena surat tersebut merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Notaris sebagai Pejabat yang mewakili Pemerintah yang dalam kegiatannya telah diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 ayat 1. Bahwa Direktur Utama PT. Konstruksi Group (bukan nama sebenarnya) sebagai pihak pemberi kuasa tetap bertanggungjawab penuh terhadap hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak penerima kuasa sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 1 ayat 5 UUPT, sekalipun berbagai klausul telah di sebutkan di dalam Surat Kuasa Direksi tersebut yang menjelaskan bahwa pihak penerima kuasa harus bertanggungjawab penuh terhadap dokumen dan fisik hasil pekerjaannya. Bahwa pihak penerima kuasa dalam menjalankan perseroan sebagai bentuk perbuatan hukum atas rujukan Pasal 103 UUPT tidak menjadikan Surat Kuasa Direktur sebagai bentuk pelepasan tanggungjawab penuh dari Direktur Utama PT. Konstruksi Grop selaku pihak pemberi kuasa. Pihak penerima kuasa adalah bukan merupakan bagian dari organ perseroan sebagaimana yang dirujuk pada UUPT Pasal 1 ayat 2. Sehingga penanggungjawab penuh terhadap Kuasa Direktur PT. Konstruksi Grop adalah Direktur PT. Konstruksi Group itu sendiri sebagai pihak pemberi Kuasa Direkturi. Indonesia as a developed country has routinely carried out infrastructure development, large, small and medium scale economic development and has tried to improve the income standard of its people in all aspects including for economic and business actors. In the development of the infrastructure sector, especially in large-scale infrastructure, business actors or implementers of development are basically carried out by Limited Liability Companies (PT) as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). In this study, researchers raised a case of construction services in an infrastructure development project in South Sulawesi through an auction/tender for Government Procurement of Goods and Services (PBJP) for the 2018 fiscal year. Where the executor won the auction/tender by the Main Director using The Power of Attorney of the Board of Directors and the Main Director as the party giving the power of attorney to another party as the party receiving the power of attorney. The research method used in this research is normative juridical research. From the results of the research it was found that the power of attorney from the Board of Directors is legally recognized, because the letter is an Authentic Deed made by a Notary Officer as an Official representing the Government whose activities have been regulated by Article 15 of Law No. 2 of 2014 paragraph 1. That the Main Director of PT . Construction Group (not his real name) as the authorizing party remains fully responsible for the results of the work carried out by the authorized party as stated in Article 1 paragraph 5 UUPT, even though various clauses have been mentioned in the Directors' Power of Attorney which explains that the recipient of the power of attorney must be fully responsible for the documents and physical results of his work. Whereas the recipient of the power of attorney in running the company as a form of legal action on the reference to Article 103 UUPT does not make the Director's Power of Attorney as a form of release of full responsibility from the Main Director of PT. Construction Group as the authorizing party. The party receiving the power of attorney is not part of the company's organs as referred to in UUPT Article 1 paragraph 2. So that the person in charge of the power of attorney of PT. Construction Group is the Director of PT. Construction Group itself as the party giving the power of attorney.
ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KOTA MAKASSAR Anrianto Luther Ramba; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2615

Abstract

Penelitian ini bertujuan  menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang dan  menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pelaksanan penyidikan tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyidikan terhadap tidak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakukkang dilakukam melalui tahap-tahap yaitu: memproses aduan tindak pidana dari korban, melakukan visum et repertum terhadap korban, setelah itu menyerahkan perkara ke unit PPA, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, membuat administrasi penyidikan, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan, merampungkan dan mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan, pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Kemudia Faktor-faktor yang menjadi penghambat Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakukkang yaitu: 1. Faktor internal yang meliputi : Sumber Daya Manusia (SDM), yakni kurangnya jumlah penyidik di unit PPA, Adanya sebagian penyidik yang kurang berpengalaman dalam menangani dan memperlakukan korban, Lamanya jarak antara waktu pengaduan dengan kejadiannya mempersulit dalam pencarian bukti-bukti , dan kurangnya sarana dan prasarana. 2. Faktor eksternal adanya keenganan dari korban pemerkosaan yang tidak melapor karena malu, dan tidak adanya dukungan masyarakat yang mau melaporkan kejadian tindak pidana pemerkosaan. This study aims: 1) To find out and analyze the implementation of the investigation into the crime of rape in the Panakkukang Sector Police. 2) To find out and analyze the obstacles in carrying out the investigation of the crime of rape in the Panakkukang Sector Police. The research method used is Normative Law research. The results showed that the implementation of an investigation into not a crime of rape in the Panakukkang Sector Police was carried out through the stages, namely: processing criminal complaints from victims, conducting visum et repertum on victims, after that submitting cases to the PPA unit, making Investigation Reports (BAP) , conducting cases to determine suspects, making administrative investigations, confiscating evidence, arresting and detaining perpetrators of rape, completing and sending case files to the prosecutor's office, sending suspects and evidence to the prosecutor's office. Then the factors that hinder the Investigation of Rape Crime in the Panakukkang Sector Police, namely: 1. Internal factors which include: Human Resources (HR), namely the lack of investigators in the PPA unit, There are some investigators who are less experienced in handling and treating victims , the long distance between the time the complaint and the incident made it difficult to find evidence, and the lack of facilities and infrastructure. 2. The external factor is the reluctance of rape victims who do not report it because they are embarrassed, and there is no community support for reporting incidents of rape.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN KENDARAAN MOBIL RENTAL DI KOTA MAKASSAR Erick Erick; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2616

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar. Dan menganalisis langkah-langkah penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental yang terjadi di Kota Makassar adalah karena beberapa faktor, yaitu faktor niat dengan kesempatan dan faktor ekonomi, faktor kelalaian pemilik rental dan faktor kelemahan sistem pengawasan. Dan langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental yang terjadinya di Kota Makassar, secara garis besar ditempuh dengan dua upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi). Adapun upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah merupakan upaya yang sistematis, terpadu, terarah untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan mobilrental, sedangkan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi) merupakan upaya yang dilakukan berupa tindakan atau pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental sesuai dengan hukum yang berlaku. This study aims to analyze the factors that lead to the crime of embezzlement of rental car vehicles in Makassar City. And analyze the steps for handling cases of embezzlement of rental car vehicles in Makassar City. The research method used is empirical juridical legal research. The results showed that the causes of a crime, especially the crime of embezzlement of rental cars that occurred in Makassar City, were due to several factors, namely the intention factor with opportunity and economic factors, the negligence factor of the rental owner and the weakness of the supervisory system. And the steps taken by the Police in tackling the crime of embezzlement of rental cars that occurred in Makassar City, in general, were taken two efforts, namely preventive efforts (prevention) and repressive efforts (enforcement/penalty of sanctions). Preventive countermeasures carried out are systematic, integrated, directed efforts to minimize the occurrence of crimes, especially car rental embezzlement crimes. In contrast, repressive efforts (enforcement/penalty) are efforts made in the form of action or punishment against perpetrators of car rental embezzlement crimes by the law applicable.
EFEKTIVITAS REKOMENDASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Achyar Arafat Muchlies; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2617

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui apakah rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah efektif terhadap Kabupaten/Kota, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam mengefektivitaskan rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer hasil penelitian dilapangan. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh adalah berdasarkan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada serta mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pembuatan perda provinsi di kabupaten/kota belum menemui hambatan dikarenakan telah diatur didalam perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang menjadi kendala dalam mengefektivitaskan rekomendasi kementerian hukum dan HAM adalah pembentuk produk hukum daerah belum didasarkan pada skala prioritas, program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah. The purpose of this study is to find out whether the recommendations of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Formation of Regional Legal Products are effective for Regencies/Cities, and to find out the factors that become obstacles in making the recommendations of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Formation of Regional Legal Products. The research method used is the empirical method. Empirical legal research is oriented to primary data from research results in the field. The research was conducted at the Makassar Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The types and sources of data used are primary data obtained based on the words and actions of people who were observed or interviewed and secondary data obtained through report materials and other documents that already exist and have a relationship with the issues discussed in writing. Data collection was carried out by conducting library research and field research. The data obtained and collected are then analyzed by the process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study show that the legal product formation program is an instrument that includes a legal planning mechanism so that it is always consistent with the objectives, the underlying legal ideals, and in accordance with the direction of regional development and the effectiveness of the recommendations made are very important in the formation of regional legal products, consultation, guidance and direction from expert drafters of laws is the main thing in drafting legal products before the legal products are enacted.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAMUJU NOMOR: 01/PID.SUS-TPK/2019 KAITANNYA DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Jusram Agustyawan H.E. Gunawan; Marwan Mas; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2618

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah megetahui faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat dan mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam memutuskan perkara No. 01/PID.SUS-TPK/2019 Kaitannya Dengan Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, oleh karena penelitian menjadi sarana pokok untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai tujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodelogis, dan konsisten. Untuk memperoleh bahan hukum dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal ini, maka peneliti melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Mamuju Sulawesi Barat sebagai lokasi penelitian. Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis bahas terhadap Putusan Nomor, maka penulis menyimpulkan bahwa 1) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagai unsur yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana Terhadap diri Terdakwa, namun pengembalian tersebut dapat dikesampingkan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pada saat tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Sebelum penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, tindakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Majelis Hakim memandang kedalam hal-hal yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 3) Dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi didalam hakim itu sendiri seperti dalam musyawarah yang terdapat adanya perbedaan pendapat, sedangkan faktor eksternal yaitu yang mempengaruhi Majelis Hakim dari Masyarakat dan faktor Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. The aims of this study were 1) to find out the factors that led to the occurrence of the Corruption Crime Props for the Election Campaign for the Governor of West Sulawesi, and 2) to find out the considerations of the Judges of the Mamuju District Court in deciding case No. 01/PID.SUS-TPK/2019 Relation to Returning State Losses in Corruption Crimes. This type of research is a type of normative juridical research, because research is the main means for the development of science and technology which has the aim of finding the truth systematically, methodologically, and consistently. To obtain the legal materials and information needed in preparing this proposal, the researchers conducted research at the Mamuju District Court, West Sulawesi, as the research location. The primary data and secondary data that have been collected are then processed and analyzed qualitatively. Based on the description and discussion that has been discussed by the author on Decision Number, the authors conclude that 1) Return of state financial losses is an element considered by the Panel of Judges in imposing a sentence on the Defendant, but this refund can be waived if the Defendant commits a criminal act of corruption at a certain moment as stipulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes; 2) Prior to the imposition of a sentence against the Defendant, the action to restore state financial losses carried out by the Defendant then the Panel of Judges looked into the things that relieved the Defendant in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 Concerning Judicial Power, 3) In imposing a sentence on the Defendant, the Panel of Judges was influenced by two factors, namely internal and external factors. Internal factors are factors that occur within the judges themselves such as in deliberations where there are differences of opinion, while external factors are those that influence the Panel of Judges from the Community and factors in the laws or regulations that apply.

Page 14 of 27 | Total Record : 264

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue