cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 264 Documents
 14   15   16   17   18 
ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESORT GOWA
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2671

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Polres Gowa dan mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Wilayah Polres Gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi adalah Polres Gowa. Analisis data dilakukan untuk mengolah data primer dan data sekunder sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang sering memicu timbulnya kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Gowa yaitu “faktor pengaruh budaya luar, faktor kemajuan teknologi elektronik, faktor keluarga itu sendiri dan factor pergaulan/kelompok. Adapun Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Gowa dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak meliputi hal-hal sebagai berikut: Melakukan penyelidikan dan penyidikan, memberikan perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar kepolisian, melakukan penangkapan terhadap tersangka, melakukan upaya mediasi. The aims of this study are (1) to examine the causes of violent crimes committed by children in the Gowa Police Region; (2) To find out the application of criminal sanctions against children as perpetrators of violent crimes in the Gowa Police Region. The type of research used in this research is qualitative research. The location is the Gowa Police. Data analysis was carried out to process primary data and secondary data, as previously mentioned using qualitative analysis. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that (1) Several factors cause the occurrence of violent crimes committed by children. These factors often trigger cases of violent crimes committed by children in the jurisdiction of the Gowa Police, namely "factors of external cultural influence", electronic technology advancement factors, family factors themselves and social/group factors. The implementation of law enforcement by the Gowa Police in crimes of violence committed by children includes the following: Conducting investigations and investigations, providing protection for children, fulfilling children's rights, cooperating with other parties outside the police, making arrests against the suspect, conduct mediation efforts.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PERKARA KEWARISAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2672

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar dan faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan wawancara dan dokumentasi terhadap responden yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan 1) Efektifitas pelaksanaan eksekusi terhadap  putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar  kurang efektif dikarenakan beberapa hal yaitu dalam pelaksanaan eksekusi seringkali dijumpai masyarakat yang menolak untuk dieksekusi, sekalipun eksekusi yang akan dilaksanakan sudah sesuai dengan amar putusan dan juga saat pelaksanaan eksekusi, Penggugat kesulitan menunjukan batas-batas yang mau dieksekusi. 2)Faktor yang mempengaruhi efekvitas pelaksanaan eksekusi adalah regulasi internal terkait prosedur eksekusi putusan di pengadilan, kapabilitas aparatur dalam pelaksanaan proses eksekusi dilapangan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang maksimal, dan biaya pengamanan, serta yang tidak kalah penting adalah hasil putusan diterima dengan sukarela, tanpa adanya perlawanan oleh pihak yang bersengketa. This research aimed to find out 1) How was the effectiveness of the implementation of execution on the decision of inheritance cases in Makassar Religious Court. 2) What factors affected the effectiveness of the execution of the inheritance case decision in the Makassar Religious Court?The research method used is an empirical juridical with interviews and documentation of related respondents. The results showed 1) The effectiveness of the execution of inheritance case decisions at the Makassar Religious Court was less effective due to several things, namely in the execution of people who refused to be executed, even though the execution to be carried out was by the verdict and also during the execution, the Plaintiff difficulty indicating the boundaries that want to be executed. 2) Factors that affect the effectiveness of the execution are internal regulations related to the procedure for executing decisions in court, the capability of the apparatus in carrying out the execution process in the field, which is supported by maximum facilities and infrastructure, and security costs, and what is no less important is that the results of the decision are accepted voluntarily without resistance by the disputing parties.
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2673

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA dan mengetahui kendala dalam tercapainya kesepakatan perdamaian dalam proses Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Penelitian ini termasuk penelitian deskriktif dengan pendekatan kualitatif untuk mngungkapkan dan menjelaskan efektivitas pelaksanaan mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kota Makassar, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data di kumpulkan menggunakan tehnik wawancara, observasi, dan dokumentasi, tehnik analisis data dengan menggunakan analisis deskriktif kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar masih rendah disebabkan oleh pelaksanaan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) belum sepenuhnya terwujud yakni kewajiban sertifikasi mediator, ketiadaan mekanisme yang dapat memaksa salah satu pihak yang tidak menghadiri pertemuan mediasi, masa proses mediasi tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai kesepakatan perdamaian, belum maksimalnya dukungan para hakim mediator, kurangnya dukungan advokat terhadap proses mediasi, serta belum seluruh Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus memiliki ruangan mediasi yang nyaman. The purpose of the first study was to determine the effectiveness of the implementation of Mediation in resolving civil disputes at the Class IA Makassar District Court and secondly to determine the obstacles in reaching a peace agreement in the Mediation process at the Special Class IA Makassar District Court. This research is descriptive research with a qualitative approach to reveal Mediation s effectiveness in civil disputes at the Makassar City District Court. We are using qualitative descriptive analysis, namely data reduction, data presentation, drawing conclusions or verification. The success rate of Mediation at the Makassar District Court is still low because the implementation of the provisions contained in the Supreme Court Regulation (PERMA) has not been fully realized, namely the obligation to certify a mediator, the absence of a mechanism that can force one of the parties not to attend the mediation meeting, the period of the mediation process is not utilized optimally to reach a peace agreement, the support of the mediator judges is not optimal, the lack of advocate support for the mediation process, and not all Makassar Class 1A Special Courts have a comfortable mediation room.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR NOMOR: 09/PDT.G/2022/PA.MKS KAITANNYA DENGAN HAK PENGUASAAN ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2674

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis Hakim dalam menerapkan hukum dalam Perkara Penguasaan anak di bawah umur (Hadhanah) yaitu Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks dan  Akibat Hukum setelah Putusan Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA Mks. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu pada putusan Pengadilan Agama nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena sudah memuat alasan-alasan atau dasar putusan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Namun, apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum, terdapat sebuah kontradiksi antara putusan hakim nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks dengan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pada dasarnya, tidak menutup kemungkinan meskipun kedua anak tersebut belum mumayyiz, hak asuh anak dapat beralih kepada ayah jika ibu memiliki perilaku yang buruk. Dan Dampak hukum mengenai hak asuh anak pada putusan nomor  09/Pdt.G/2022/PA.Mks, sudah tepat dan relevan dengan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan. Hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz sudah mempertimbangkan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” This study aims to determine the considerations of the panel of judges in applying the law in cases of possession of minors (Hadhanah), namely Case Number: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks and the Legal Consequences after the Decision on Case Number: 09/Pdt.G/ 2022/PA Mks. The research method used is empirical juridical legal research. The study results show the consideration of the Panel of Judges in determining custody of children who have not yet been mumayyiz to the mother in the decision of the Religious Court number 09/Pdt.G/2022/PA.Mks is following the provisions of Article 50 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power because it already contains the reasons or basis for the decision and specific articles of the relevant laws and regulations or unwritten sources of law as a basis for adjudicating. However, when viewed from the aspect of legal certainty, there is a contradiction between the judge's decision number 09/Pdt.G/2022/PA.Mks and Article 49 paragraph 1 letter b Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, because basically, it does not cover it is possible that even though the two children are not yet mumayyiz, custody of the children can be transferred to the father if the mother has terrible behaviour. And the legal impact regarding child custody in decision number 09/Pdt.G/2022/PA.Mks is appropriate and relevant to aspects of justice and aspects of expediency. Judges in adjudicating child custody cases that have not been mumayyiz have considered prioritizing the child's best interests. This is in line with Article 1 number 2 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which reads: "Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally following their dignity.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2675

Abstract

Pemerintah memberikan payung hukum untuk menghukum pelaku tindak pidana narkotika, yaitu dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun telah diancam dengan pidana mati namun kejahatan narkotika justru semakin meningkat tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan mengetahui efektivitasnya bagi pelaku tindak pidana narkotika. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan sociolegal research, jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan (field research). Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (library research). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Pidana mati masih sangat relevan untuk dipertahankan dan diterapkan bagi pelaku tindak pidana narkotika meskipun banyak pihak yang kontra. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan HAM. Penjatuhan pidana mati masih sangat efektif apabila adanya integritas dari para penegak hukum dan peran serta masyarakat sehingga angka kejahatan narkotika dapat dikurangi dan diberantas. The Indonesian government is trying to give the rules of law to punish perpetrators, by law no. 35 of 2009 of narcotics. Although it has been threatened with the death penalty, the narcotic crime is still growing. This study aims to determine the death penalty policy in law no. 35 of 2009 on narcotics and to examine the effectiveness of the death penalty for the crime of drugs. This research method uses the sociolegal research approach, so the data types are primary and secondary. Preliminary data is data obtained from field research. At the same time, secondary data comes from library research. The specification of this research is descriptive-analytical. The data analysis method in this study uses qualitative data analysis. The death penalty is still very relevant to be maintained and must continue to be applied to perpetrators of narcotics crimes, even though many parties are against the death penalty. The Constitutional Court, in Constitutional Court Decision No. 2-3/PUU-V/2007, states that capital punishment is not against human rights, so the death penalty is very appropriate. The death penalty is still very effective for perpetrators of narcotics crimes. Assisted by the integrity of law enforcers and the participation of the community, the number of narcotics crimes can be reduced and eradicated from the Indonesian state. The thing that is used as a principle in fighting narcotics crime is that there is no need to think about the right to life of the perpetrators.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG BEKERJA PADA PENGUSAHA PERKAPALAN NASIONAL DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2676

Abstract

Anak buah kapal (ABK) merupakan salah satu profesi sektor maritim yang memiliki peranan penting bagi terselenggaranya pelayaran di wilayah Indonesia. Tantangan perubahan cuaca saat berlayar dan berbagai faktor tidak terduga lainnya menjadikan profesi seorang pelaut begitu berisiko dengan keselamatan nyawa. Adanya risiko tersebut menjadikan setiap orang yang bekerja dilaut harus juga mendapatkan perlindungan sehingga perlu adanya Perjajian kerja laut antara pengusaha dengan ABK. Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran bentuk perlindungan hukum bagi ABK sejak dimulainya hubungan kerja hingga setelah berakhirnya hubungan kerja yang bekerja pada pengusaha perkapalan nasional melalui perjanjian kerja laut, serta memperoleh gambaran tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh ABK apabila merasa dirugikan karena salah satu atau lebih haknya tidak terlaksana sehingga sulit untuk memenuhi kesejahteraan hidup layak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap yakni penelitian kepustakaaan dengan cara melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait hukum ketenagakerjaan dan literatur lainnya yang mendukung penelitian ini dan penelitian lapangan dengan metode wawancara terhadap narasumber baik dari pihak ABK, pihak perusahaan dan ahli di bidang hukum ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor pengupahan, tunjangan sosial dan PHK begitu penting dalam menentukan kesejahteraan ABK. ABK mempunyai hak untuk memperoleh upah yang lebih layak dari pekerja di darat dengan menetapkan upah minimum sektoral bagi ABK. Hukum ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi ABK yang mengalami PHK. ABK juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi apabila di PHK seperti tunjangan pemulangan, pesangon, uang penggantian hak dan penghargaan masa kerja. Perselisihan antara buruh dan Pengusaha terkait pemutusan hubungan kerja dapat diselesaikan sesuai dengan UU No 2 Tahun 2004. Ship crew (ABK) is one of the maritime sector professions that has an essential role in implementing shipping in Indonesian territory. The challenges of changing weather when sailing and various other unexpected factors make the profession of a sailor so risky to the safety of life. The existence of this risk makes everyone who works at sea must also receive protection, so there is a need for a sea work agreement between the entrepreneur and the crew. This writing aims to obtain an overview of the forms of legal protection for crew members from the start of the working relationship until after the end of the employment relationship working for national shipping entrepreneurs through sea work agreements, as well as obtain an overview of legal actions that crew members can take if they feel disadvantaged because of one or more of their rights. Not implemented, so it isn't easy to meet the welfare of a decent life. The authors used normative juridical research methods using primary and secondary data sources in this study. This research was carried out in 2 (two) stages, namely library research, by conducting an assessment of laws and regulations related to employment law and other literature that supports this research and field research using interview methods with sources from crew members, companies and experts in the field of labour law. The study results show that wages, social benefits and layoffs are significant in determining the welfare of crew members. ABK has the right to obtain a more decent salary than workers on land by setting a sectoral minimum wage for ABK. The laborLabour law protects crew members who experience layoffs. ABK also has rights that must be met if laid off, such as repatriation benefits, severance pay, compensation for rights and long service awards. Disputes between workers and employers regarding termination of employment can be resolved following Law No. 2 of 2004.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENIPUAN BISNIS MELALUI ELEKTRONIK Di KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melelalui elektronik dan untuk mengetahui faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melelalui elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, kemudian dilakukan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil dari penelitian yaitu; (1) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melelalui elektronik kurang berjalan secara optimal, dikarenakan pada proses penyelidikan dan penyidikan pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang. (2) Faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melelalui elektronik terdapat beberapa aspek yang menghambat penerapan sanksi pidana oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, ialah: 1. Alat bukti; 2. Saksi; 3. Tingkat Pengetahuan Penyidik. This study aims to determine the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of business fraud via electronics and the factors that hinder the application of criminal sanctions against perpetrators of business fraud via electronics. The research method used is a combined normative and empirical legal research, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Directorate of Special Criminal Investigation of the South Sulawesi Regional Police, was then carried out the qualitative analysis and the results are presented in descriptive form. The results of the research namely; (1) The application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of business fraud via electronics is not running optimally because, during the investigation and investigation process, the investigators from the South Sulawesi Regional Police's Ditreskrimsus discovered obstacles that occurred in the field. (2) several aspects hinder the application of criminal sanctions by investigators from the Ditreskrimsus Polda Sulsel: 1. Evidence; 2. Witness; 3. Level of Knowledge of Investigators.
PEMUNGUTAN ROYALTI HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti oleh perusahaan pengguna musik dan lagu, dan mengetahui hambatan apa yang terjadi pada perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti oleh perusahaan pengguna musik dan lagu. Tipe penelitian, Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah tipe penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian, dan penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak Pencipta terhadap Ciptaan lagu dan musiknya bila ditelusuri pada hasil angket masyarakat telah memahami hak-hak Pencipta yang harus diterimanya, namun pemahaman mereka tentang lembaga pengumpul masih harus ditelusuri lewat hasil wawancara dari pencipta dan penyanyi itu sendiri. Hasil wawancara menilai bahwa keberadaan LMK yang masih terpusat dengan kesan LMK daerah tidak berperan secara baik. Penentuan perusahaan pengguna lagu dan musik untuk menjadi sasaran target pemungutan royalti masih bersifat uji petik dengan sistem pemasangan chip pada hanya 3 (tiga) perusahaan di antara puluhan perusahaan pengguna lagu dan musik di Makassar. This study aims to determine the implementation of the protection of creators' economic rights in paying royalties by companies that use music and songs and to find out what obstacles occur in protecting the economic rights of creators in paying royalties by companies that use music and songs. This type of research, Juridical Empirical, in other words, is a type of sociological, legal research and can also be called field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in society. Meanwhile, the data sources used in this study are library research, namely examining various library books, newspapers and scientific papers related to the research object, and field research, namely collecting data by systematically observing phenomena. -phenomenon. The study results show that if the fulfilment of the rights of the creators of their song and music creations is traced to the questionnaire results, the public has understood the rights of the creators that they must accept. However, their understanding of the collection agency still needs to be traced through the results of interviews with the creators and singers themselves. The results of the interviews considered that the existence of LMKs was still centralized, with the impression that the regional LMKs needed to play a better role. The determination of companies that use songs and music to be targeted for royalty collection targets is still like sampling with a chip installation system in only 3 (three) companies out of dozens of companies that use songs and music in Makassar.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN DALAM PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2679

Abstract

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis, dan menginterpretasikan efektivitas sidang di luar gedung dalam pemberian layanan hukum di Pengadilan Agama Sengkang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui proses menemukan, memahami, menjelaskan, dan memeroleh gambaran tentang fenomena sosial dan publik yang berhubungan dengan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dengan pemberian layanan hukum asas cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi masyarakat. Pelaksanaan sidang di luar gedung menjadi satu hal yang cukup efektif bagi para pencari keadilan dari segi biaya. Hal itu dikarenakan pihak pengadilan yang mendatangi mereka sehingga para pencari keadilan tersebut bisa hemat transportasi dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengkang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan sidang di luar gedung masih kurang efektif. Hal tersebut diperkuat oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal di mana jumlah anggota tim sidang di luar gedung yang sangat terbatas dan faktor eksternal di mana lokasi sidang yang jauh dan sangat sulit dijangkau.Saran kepada Mahkamah Agung agar terus berupaya menggagas terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan keadilan di Indonesia. Dan bagi Pengadilan Agama Sengkang agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Wajo agar dapat memperbaharui akses jalan yang ada di desa atau pelosok agar pencari keadilan dapat dengan mudah mengakses kantor Pengadilan Agama Sengkang. This thesis aims to analyze and interpret the effectiveness of hearings outside the building in providing legal services at the Sengkang Religious Court. This research uses a qualitative approach which is carried out through the process of finding, understanding, explaining, and obtaining an overview of social and public phenomena related to the conduct of trials outside the courthouse by providing legal services on the principle of fast, simple, and low cost for the community. Conducting trials outside the building is quite effective for justice seekers in terms of costs. This is because the court came to them so the justice seekers could save on transportation and time. This research was conducted at the Sengkang Religious Court. The method used is field research with data collection techniques, namely interviews and documentation, which are analyzed qualitatively. The study results show that implementing trials outside the building still needs to be more effective. This was reinforced by several factors, including internal factors, where the number of members of the trial team outside the building could have been higher, and external factors, where the hearing was far away and very difficult to reach. Suggestions to the Supreme Court to continue to initiate legal breakthroughs for equal distribution of justice in Indonesia. And for the Sengkang Religious Court to coordinate with the Wajo Regency Government to renew road access in villages or remote areas so that justice seekers can easily access the Sengkang Religious Court office.
IMPLEMENTASI HUKUM UDARA INTERNASIONAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESELAMATAN PENERBANGAN: STUDI KASUS KECELAKAAN PESAWAT UDARA LION AIR JT 610 Widiyanto, Saptandri; Rumani, Daniel Dewantoro; Masita, Maya
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3771

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum udara privat internasional dalam upaya peningkatan keselamatan penerbangan, dengan studi kasus kecelakaan pesawat udara LION Air JT 610 2018. Penelitian ini menyajikan tinjauan norma-norma hukum udara privat internasional sebagai rujukan penerbangan internasional yang menjadi sumber hukum udara nasional serta sejauhmana penerapan dan penegakan hukum dapat membantu mencegah kecelakaan pesawat udara di masa depan. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen resmi, peraturan internasional, dan laporan resmi hasil investigasi kecelakaan pesawat udara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kecelakaan pesawat udara terjadi di Indonesia (domestik) namun keluarga korban menerima ganti rugi langsung dari hasil mediasi dan charity dari Boeing. Penelitian ini memberikan rekomendasi dari sisi tanggung jawab perusahaan penerbangan, dalam pemberian ganti rugi kepada korban agar tidak ditambahkan persyaratan baru yang nantinya akan membebani korban atau keluarganya sedangkan dari aspek keselamatan, diperlukan dukungan dari semua pihak baik dari regulator, operator, maupun stakeholder untuk menindaklanjuti dan aksi serta pelaporan perkembangan atas rekomendasi keselamatan hasil investigasi agar kejadian serupa tidak terjadi dengan sebab yang sama di masa depan.. This study aims to analyze the implementation of international private air law to improve aviation safety, with a case study of the 2018 LION Air JT 610 aircraft accident. This study presents an overview of international private air law norms as a reference for international aviation sources of national air law and the extent to which the application and enforcement of the law can help prevent future aircraft accidents. The research method involves the analysis of official documents, international regulations, and official reports of aircraft accident investigation results. The results showed that although the aircraft accident occurred in Indonesia (domestic), the families of the victims received direct compensation from the mediation and charity results of Boeing. This study provides recommendations from the side of responsibility of airline companies, in providing compensation to victims so that new requirements are not added that will later burden victims or their families. At the same time, from the safety aspect, support from all parties is needed from regulators, operators, and stakeholders to follow up and take action and report progress on safety recommendations from investigations so that similar accidents do not occur with the same causes in the future.

Page 16 of 27 | Total Record : 264

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue