cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 264 Documents
 16   17   18   19   20 
URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMINJAMAN DANA SECARA ONLINE DI KOTA MAKASSAR Bahri, Samsul; Makkawaru, Zulkifli; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3830

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peminjaman dana secara online dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberi perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan melalui peminjaman dana secara online. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data dikumpulkan menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi, tehnik analisis data dengan menggunakan analisis deskriktif kualitatif. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peminjaman dana secara online dengan menerapkan Prinsip Dasar perlindungan konsumen yaitu Pertama; Transparasi, dalam pinjaman dana secara online memastikan keterbukaan, meminimalkan risiko, membangun kepercayaan, mendorong persaing usaha sehat. Kedua; Perlakuan yang adil. OJK dengan memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk mengedepankan prinsip perlindungan konsumen khususnya perlakuan yang adil (treat consumer fairly) dalam perencanaan, pemasaran dan pemanfaatan produk sektor jasa keuangan. Perlakuan adil ini dibutuhkan agar setiap produk yang ditawarkan dapat dimengerti konsumen dari sisi manfaat. Adapun Upaya Pemerintah terhadap perlindungan Hukum bagi konsumen yang dirugikan melalui peminjaman dana secara online yaitu Pertama; Pengawasan, yang dilakukan pemerintah dalam hal ini OJK terkait perusahaan fintech itu sendiri adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Kedua; pemerintah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjaman dana secara online yang legal serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman dana secara online. Ketiga; Pemerintah membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk melakukan pemblokiran bagi entitas penyelenggara Peminjaman Dana Online yang melanggar aturan dan perundang-undangan. The research aims to achieve two objectives. to determine the legal protection framework for consumers in online fund borrowing, to identify the government's efforts in providing legal protection for consumers who suffer losses through online fund borrowing. This study employs an empirical juridical approach, specifically a normative research type. The research is conducted in Makassar City. Primary and secondary data sources are used, collected through techniques such as interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out using qualitative descriptive analysis, involving data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The legal protection framework for consumers in online fund borrowing is built upon basic consumer protection principles to achieve Consumer Protection in Online Fund Borrowing. This involves transparency in online loans, fair treatment in planning, marketing, and utilizing financial services products, as well as a reliable system to establish broad supervision and protect the public. Additionally, it includes efficient complaint resolution mechanisms, where the Financial Services Authority (OJK) provides a consumer complaint facility through its Consumer Services. Government efforts toward legal protection for consumers who suffer losses through online fund borrowing entail a supervisory system, led by relevant institutions such as the OJK. Preventive measures involve educating and socializing the public to enhance understanding of selecting competent online lending services and comprehending potential risks. The government establishes the Investment Alert Task Force (SWI) to block entities that violate regulations and laws in the realm of online fund borrowing. These entities are halted from their operations.
ANALISIS HUKUM PENEGAKAN PELANGGARAN DISIPLIN TERHADAP SISWA SEKOLAH POLISI NEGARA DAERAH SULAWESI SELATAN Ipdulkipli, Iip; Madiong, Baso; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3831

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian normati empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap siswa yang melanggar disiplin di SPN Daerah Sulawesi Selatan, berupa (a) pelanggaran ringan atas tata tertib, kerapihan, kebersihan dan etika diri karena belum mengerti aturan-aturan  berlaku, (b) pelanggaran sedang yaitu melanggar aturan yang sudah diketahuinya, dan diberi sanksi tindakan disiplin tegas dan terukur, (c) pelanggaran berat yaitu  melanggar   peraturan kehidupan siswa, sanksi berupa teguran keras, tindakan tegas terukur, bimbingan, konseling, jika melakukan tindak pidana  dapat  diberhentikan. Faktor penghambat penegakan hukum disiplin SPN Daerah Sulawesi Selatan yaitu (a) kurangnya aturan yang  sanksi sehingga  sulit menegakkan peturan kehidupan siswa, (b) kurang efektif penegakan hukum/disiplin  (c) Sumber daya manusia tenaga pendidik dan provos, yang ada dari segi kuantitas sudah cukup, namun dari segi kualitas harus ditingkatkan karena 16,7 %  tenaga pendidik masih berpendidikan SMA dan 0%  S3, demikian pula provos 37,5% masih berpendidikan SMA artinya belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi. This study aims to determine and analyze law enforcement against students who violate discipline and analyze the factors that become obstacles in law enforcement against students who violate discipline at the South Sulawesi Regional Police School. This research is an empirical normative study with a qualitative approach, which was conducted at the South Sulawesi Regional Police School. The results of this study indicate that law enforcement against students who violate discipline at the South Sulawesi Regional SPN, in the form of (a) minor violations of order, tidiness, cleanliness and personal ethics because they do not understand the applicable rules, (b) moderate violations, violating the rules which he already knows, and is given strict and measurable disciplinary sanctions, (c) serious violations namely violating the rules of student life, sanctions in the form of a stern reprimand, measurable firm action, guidance, counseling, if you commit a crime you can be dismissed. The inhibiting factors for enforcing the disciplinary law of the South Sulawesi Regional SPN are (a) the lack of rules that sanction making it difficult to enforce rules on student life, (b) the ineffective enforcement of laws/discipline (c) The human resources of educators and provos, which exist in terms of quantity. sufficient, but in terms of quality it must be improved because 16.7% of the teaching staff still have high school education and 0% doctoral degrees, as well as 37.5% provos still have high school education, meaning they have not yet received a university education.
ANALISIS PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JABATAN Sunarya, Irwan; Renggong, Ruslan; Nur, Mustawa
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3833

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran kepolisian sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Penggelapan Jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Faktor penghambat pelaksanaan peran Kepolisian sebagai penyidik tindak pidana penggelapan jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian Hukum Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian sebagai penyidik dalam tindak pidana penggelapan jabatan di Kepolisian Daerah Sulsel belum berjalan secara optimal, diakibatkan julam kasus dalam proses penanganan di tahap penyelidikan berbeda dengan jumlah kasus di tahap penyidikan. Dan Faktor yang menghambat pelaksanaan alam penyidikan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan bersumber daridua factor, yaitu: Faktor Intern dan Faktor Ekstern.Faktor intern dipengaruhi Sumber Daya Manusia, dan Sarana dan Prasana. Faktor ekstern, adalah factor yang menghambat pelaksanaan penyidikan yang bersumber dari pelapor dan terlapor. Faktor tersebut dipengaruhi, kesadaran hukum Masyarakat dan budaya. This study aims to determine the implementation of the role of the police as investigators in the crime of embezzlement in the South Sulawesi Regional Police and the inhibiting factors in carrying out the role of the police as investigators for the crime of embezzlement in the South Sulawesi Regional Police. The research method used is Empirical Juridical Law research. The results of the study show that the role of the police as investigators in the crime of embezzlement at the South Sulawesi Regional Police has not run optimally, due to the fact that the number of cases in the process of handling at the investigation stage is different from the number of cases at the investigation stage. And the factors that impede the implementation of the nature of the investigation by the South Sulawesi Regional Police on the crime of embezzlement in office originate from two factors, namely: Internal factors and external factors. Internal factors are influenced by human resources, and facilities and infrastructure. External factors, are factors that hinder the implementation of investigations originating from the reporter and the reported. These factors influenced the legal awareness of society and culture.
TINDAKAN PENYELIDIKAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI Astaman, Astaman; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3834

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tindakan Kepolisian terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan kendala yang dihadapi Kepolisian dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yaitu dengan penyelidikan. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Kendala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yaitu kendala internal dan Kendala Eksternal yaitu undang-undang tidak mengatur pemberian kewenangan kepada polri untuk melakukan penyadapan, kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi, karena tidak jujur, jumlah kerugian akibat tindak pidana korupsi yang terlalu besar, tersangka tindak pidana korupsi tindak sanggup membayar kerugian sehingga terpidana korupsi lebih memilih hukuman subsidair dari pada pengembalian aset yang telah dikorupsi. This research aims to find out the actions of the Police in recovering state financial losses due to corruption crimes and the obstacles faced by the Police in recovering state losses due to corruption crimes. The research method used is empirical juridical legal research. The results showed that the role of the South Sulawesi Regional Police in recovering state losses due to corruption is through investigation. Presidential Instruction Number 5 of 2004 provides maximum support for corruption prosecution efforts carried out by the Indonesian National Police. The obstacles of the South Sulawesi Regional Police in recovering State losses due to corruption are internal obstacles and external obstacles because the law does not regulate the granting of authority to the police to conduct wiretapping, difficulty in proving the results of corruption, because it is dishonest, the amount of losses due to corruption is too large, the suspect of corruption is willing to pay losses so that corruption convicts prefer a subsidized sentence rather than returning assets that have been corrupted.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI - AD YANG MELAKUKAKAN DISERSI DI KODAM XIV/HASANUDDIN Mbotengu, Noris; Hasan, Yulia A; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3836

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab Desersi di wiliayah Kodam XIV/Hsn, dan langkah-langkah penanganan terhadap pelaku Desersi di wiliayah Kodam XIV/Hsn, dengan metode menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, adapun analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif data primer dan data sekunder. Pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui perundang-undangan terkait dan kepustakaan. Data yang terkumpul selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah. Adapun Hasil penelitian bahwa Penerapan hukum pidana militer terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan desersi merupakan wewenang dari peradilan militer untuk mengadilinya, kemudian tahapan-tahapannya berupa penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer atas perintah dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum). selanjutnya berkas penyelidikan diberikan kepada Oditur Militer untuk dipelajari, maka oditur militer membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer, setelah peradilan merasa cukup dengan berkas dari Oditur Militer, maka peradilan militer akan mengadili anggota militer yang didakwakan melakukan desersi. Penyelesaian perkara dalam peradilan militer pada saat ini telah di atur dengan baiknya, akan tetapi diharapkan semua yang berperan dalam proses penyelesaian perkara militer melakukan semua tahapan tersebut dengan berasaskan Keadilan dan Hukum Positif. Penerapan peraturan yang ada harus dilakukan secara konsisten dan selalu diadakan pengkajian terhadap perkara-perkara desersi agar dari hambatan tersebut dapat dicari solusi dan jalan keluar untuk mengurangi kuantitas tindak pidana desersi. This research aims to determine: 1) the factors causing the crime of desertion in the area of Kodam XIV/Hsn. 2) What are the steps for dealing with perpetrators of the crime of desertion in the area of Kodam XIV/Hsn.This research uses normative-empirical legal research, while the data analysis used is a qualitative approach to primary and secondary data. where in analyzing/processing data, primary data obtained through relevant legislation and literature is first organized. Then the collected data is then discussed, compiled, described and interpreted, and the problem is studied so that a conclusion is obtained as a problem solving effort.The results of the research show that the application of military criminal law to members of the TNI who are proven to have committed the crime of desertion is within the authority of the military court to try them, then the stages take the form of an investigation carried out by the Military Police on orders from superiors who have the right to punish (Ankum). then the investigation files are given to the Military Prosecutor for study, then the military prosecutor makes an indictment to be handed over to the Military Court, after the judiciary is satisfied with the files from the Military Prosecutor, then the military court will try the military member accused of desertion. Settlement of cases in military justice is currently well regulated, but it is hoped that all those who play a role in the process of resolving military cases carry out all these stages based on Justice and Positive Law. The application of existing regulations must be carried out consistently and studies of desertion cases must always be carried out so that solutions and solutions can be found from these obstacles to reduce the quantity of criminal acts of desertion.
ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI KAWASAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM RANGKA PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN GOWA Sudarso, Priyo; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3838

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi kawasan pembangunan perumahan di kabupaten Gowa dan faktor yang menghambat pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi kawasan pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Gowa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaan perizinan perubahan penggunaan lahan, harus mendapatkan izin dari instansi seperti Bappeda, BPN, BP2T, dan Dinas Pertanian, dalam hal ini masyrakat meminta pertimbangan teknis. Tetapi keputusan akhir pada Bupati, alur dalam perzinan perubahan penggunaan lahan belum berjalan dengan baik, karena belum ada sistem tertulis mengenai prosedur perizinan perubahan penggunaan lahan. Masyrakat yang ingin mengalih fungsikan lahan pertanian ke non pertanian harus ke Bappeda, Dinas Pertanian untuk meminta pertimbangan teknis, jika di setujui lalu mendaftarkan perizinan dan faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Kawasan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa adalah kendala koordinasi, pelaksanaan Kebijakan, kendala Konsistensi Perencanaan, masih terdapat ego dari beberapa instansi, bisnis perumahan semakin berkembang, kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya. This research aims to determine the implementation of the conversion of agricultural land into residential development areas in Gowa Regency and the factors that hinder the implementation of the conversion of agricultural land into residential development areas in Gowa Regency. The research method used is empirical juridical legal research. The research results show that the implementation of the transition from agricultural to non-agricultural land functions in Gowa Regency is guided by Gowa Regency Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land. In implementing land use change permits, you must obtain permission from agencies such as Bappeda, BPN, BP2T, and the Agriculture Service, in this case the community asks for technical considerations. However, the final decision is made by the Regent, the flow of land use change licensing has not gone well, because there is no written system regarding procedures for land use change permitting. People who want to convert agricultural land to non-agricultural use must go to Bappeda, the Department of Agriculture to ask for technical considerations, if approved, then register permits and factors that hinder the implementation of the conversion of agricultural land into residential development areas in Gowa Regency, namely obstacles to coordination, policy implementation, Consistency in planning, there are still egos from several agencies, the housing business is growing, there is a lack of public awareness of their obligations.
ANALISIS HUKUM TINDAKAN MALPRAKTIK OLEH DOKTER : STUDI PUTUSAN No 72/Pdt.G/2020/PN Mks Khalid, Hasibuddin
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3850

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena pertimbangan hakim yang menolak gugatan malpraktik dokter dan kurangnya pengetahuan hukum di kalangan pasien dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan kelemahan bukti dari penggugat, sehingga perlindungan hukum tidak tercapai karena dasar hukum penggugat memiliki pembuktian yang tidak sah di mata hakim. Tujuan penelitian adalah memahami pertimbangan hakim dalam putusan kasus malpraktek dan bentuk perlindungan hukum bagi penggugat. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menganalisis putusan Studi No 72/Pdt.G/2020/PN Mks terkait malpraktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak gugatan karena kurangnya bukti yang kuat dari penggugat, menyebabkan ketidakwujudan perlindungan hukum. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya kehati-hatian dokter dalam pelayanan medis, menghindari kesalahan yang merugikan pasien. Penggugat perlu memiliki bukti kuat dalam menuntut pertanggungjawaban rumah sakit. Dalam penyelesaian malpraktek, disarankan mengikuti isi perjanjian sebelum tindakan medis. Rumah sakit dan sarana kesehatan perlu membuat SOP berdasarkan konsensus profesi dokter, kondisi rumah sakit, dan fungsi pelayanan kesehatan. SOP ini akan membimbing dokter untuk menjalankan tugasnya tanpa merugikan pasien. Ikatan Dokter Indonesia disarankan membuat standar profesi kedokteran dengan batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki dokter sesuai UU Praktik Kedokteran. Hal ini mendukung peningkatan kualitas pelayanan medis dan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi semua pihak.. This research discusses the phenomenon of judges' considerations in rejecting doctors' malpractice claims and the lack of legal knowledge among patients and the public. This results in weaknesses in the plaintiff's evidence, so that legal protection cannot be achieved because the plaintiff's legal basis has evidence that is invalid in the eyes of the judge. The aim of the research is to understand the judge's considerations in decisions on malpractice cases and the forms of legal protection for plaintiffs. The research uses the Normative Juridical method by analyzing Study decision No. 72/Pdt.G/2020/PN Mks regarding malpractice. The research results show that the judge rejected the lawsuit because of the lack of strong evidence from the plaintiff, causing the lack of legal protection. Research recommendations emphasize the need for doctors to be careful in medical services, avoiding mistakes that harm patients. The plaintiff needs to have strong evidence to hold the hospital accountable. In settling malpractice, it is recommended to follow the contents of the agreement before medical treatment. Hospitals and health facilities need to create SOPs based on a consensus of the medical profession, hospital conditions and health service functions. This SOP will guide doctors to carry out their duties without harming patients. The Indonesian Doctors Association is advised to create medical professional standards with minimum competency limits that doctors must have in accordance with the Medical Practice Law. This supports improved quality of medical services and more effective legal protection for all parties.
ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG HUMAN TRAFCKING Hambali, Azwad Rachmat; Arief, Anggreany
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3851

Abstract

Implementasi hukum terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking, serta untuk memahami pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam kasus-kasus semacam ini, khususnya dalam putusan pengadilan negeri Makassar. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif, yang mengandalkan analisis bahan pustaka dan data sekunder untuk menelusuri regulasi hukum terkait tindak pidana orang yang turut serta dalam perdagangan orang di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menggambarkan dua hal penting. Pertama, penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana orang yang terlibat dalam perdagangan orang atau human trafficking di putusan Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua, pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa juga telah mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan vonis penjara masing-masing selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,-. Adapun, jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan dan kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-. Mengingat maraknya tindak kejahatan yang mengeksploitasi atau memperoleh keuntungan dari perdagangan orang, tindakan preventif sangatlah krusial. Oleh karena itu, disarankan untuk terus mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai masalah ini kepada masyarakat. Langkah ini penting agar masyarakat dapat memahami risiko dan bahaya terkait serta mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Implementation of the law against individuals involved in criminal acts of human trafficking, as well as to understand the legal considerations taken by judges in cases like this, especially in decisions of the Makassar district court. The research method applied is a normative legal approach, which relies on analysis of library materials and secondary data to explore legal regulations related to criminal acts of people who participate in human trafficking in Makassar City. The results of this research illustrate two important things. First, the application of criminal law to perpetrators of criminal acts involving people involved in human trafficking in the Makassar District Court decision is in accordance with the provisions mandated in Article 2 paragraph (1) of Law No. 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking. Second, the legal considerations taken by the judge in sentencing the defendants also complied with the applicable provisions, with a prison sentence of 3 years each and a fine of Rp. 120,000,000,-. Meanwhile, if the fine cannot be paid, it will be replaced by imprisonment for 1 month and the obligation to pay court costs of IDR 2,500. Considering the rise of crimes that exploit or profit from human trafficking, preventive action is very crucial. Therefore, it is recommended to continue providing education and outreach regarding this issue to the community. This step is important so that the public can understand the related risks and dangers and know the right solutions to overcome these problems effectively.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PAREPARE Saleh, Muh; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3852

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menganalisis perlindungan hukum, faktor penghambat dan upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di Kota Parepare. Tipe penelitian adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang mengarah untuk mengkaji gejala-gejala, faktor-faktor atau kejadian secara sistematis dan akurat, dan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data prime yaitu mendatagi langsung responden dengan cara pengamatan (observasi), wawancara (interviu) dan mengedarkan angket. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwa 1.Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan pelecehan seksual belum maksimal diberikan oleh pihak penegak hukum meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta perlidungan yang diberikan, 2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksualterhadap anak adalahfaktor penegakan hukum, faktor lingkungan, faktor  keluarga dan faktor Lemahnya Pengawasan Orang Tua, 3. Peran Masyarakat dalamPenanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya, dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak ditingkat akar rumput sehingga referensi mendeteksi adanya kasus kekerasan terhadap anak. This research aims to gain an understanding and analyze legal protection, inhibiting factors and efforts to overcome sexual abuse crimes against children in Parepare. The type of research is empirical normative research, namely research that aims to examine symptoms, factors or events systematically and accurately, and uses primary and secondary data. The technique used to obtain prime data is directly collecting data from respondents by observing, interviewing and distributing questionnaires. Based on the research results, it was found that 1. Forms of legal protection for children as victims of sexual harassment have not been maximally provided by law enforcers even though many victims' rights have been fulfilled and protection has been provided, 2. Factors that cause sexual violence against children are a factor in law enforcement, environmental factors, family factors and weak parental supervision. 3. The role of society in handling sexual violence against children is necessary, taking into account prevention aspects involving citizens and also involving children with the aim of providing protection to children at the level grass roots so that references detect cases of violence against children.
UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (IN KRACHT VAN GEWISJDE) Arief, Anggreany; Hambali, Azwad Rachmat
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3853

Abstract

Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden verzet) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewisjde) adalah sebuah studi yang bertujuan untuk menganalisis proses perlawanan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan informan yang relevan dan data sekunder dari sumber pustaka yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus Derden verzet, hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama aspek-aspek yang terkait dengan pokok perkara, termasuk keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh pihak yang melakukan perlawanan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman teknis yang mengatur prosedur Derden verzet agar dapat memberikan panduan yang jelas bagi peradilan di Indonesia dalam menangani kasus semacam ini di masa depan. Studi ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana sistem peradilan Indonesia menangani perlawanan hukum pihak ketiga terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Legal Efforts to Resist Third Parties (Derden verzet) Against Judge's Decisions That Have Permanent Legal Force (In Kracht Van Gewisjde) is a study that aims to analyze the process of legal resistance carried out by third parties against judge's decisions that have obtained permanent legal force in a legal context Indonesia. This research uses empirical research methods by collecting primary data through interviews with relevant informants and secondary data from related library sources. The results of this research show that in the Derden verzet case, the judge needs to carefully consider aspects related to the subject matter of the case, including witness statements and evidence presented by the opposing party. The recommendation from this research is that it is important for the Supreme Court to develop technical guidelines governing Derden verzet procedures so that they can provide clear guidance for the judiciary in Indonesia in handling cases like this in the future. This study provides valuable insight into how the Indonesian justice system handles third party legal challenges to judges' decisions that have permanent legal force.

Page 18 of 27 | Total Record : 264

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue