cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Sumpena
Contact Email
agus.sumpena@unpad.ac.id
Phone
+6281313026767
Journal Mail Official
poros.hukum@unpad.ac.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Program Studi Magister Ilmu Hukum JL. Banda No 42 Bandung 40112 Email: poros.hukum@unpad.ac.id
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 27157202     EISSN : 27159418     DOI : https://doi.org/10.23920/jphp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran (JPHP) publishes peer-reviewed public and private law articles from scholars, policy makers, and legal practitioners. The majority parts of the journal focus on national related issues; other parts focus on comparative and transnational law issues, to stand on Indonesian perspective to global problem. JPHP publishes its content in Bahasa Indonesia as most of the readers and authors will relatively be more familiar with the use legal terminology and avoid some misunderstanding because of the translation to other languages. Nevertheless, we particularly do welcome articles written in English for comparative and transnational law manuscripts due to practicability for expanding reach access to non-Indonesian readers. the openly access journal is managed and prepared by academician and supporting staffs of the Magister of Laws Faculty of Law Universitas Padjadjaran to contribute to positive changes in law. This journal is available in print and online and highly respects the publication ethic and avoids any type of plagiarism.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 97 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP LOGO INSTANSI PEMERINTAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP ALTER EGO Mahadiena Fatmashara; Muhamad Amirulloh; Laina Rafianti
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i1.258

Abstract

ABSTRAKSalah satu instansi pemerintah di Jawa Barat, menggunakan logo yang diciptakan oleh pegawai dari instansi tersebut. Pembuatan logo tidak diperjanjikan khusus, sehingga pencipta tidak mendapatkan royalti (materiil dan ekonomi). Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai Implementasi Prinsip Alter ego yang berkaitan pada hak cipta seseorang yang mengakui pencipta sebagai pemilik hak tertinggi. Pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap gangguan apapun dari pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Apabila dilihat pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terpenuhi. Meskipun instansi pemerintah tidak bertujuan untuk kegiatan komersial. Namun hak moral dan hak ekonomi hakikatnya wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hukum terhadap pencipta atas logo tetap harus diakui. Kata kunci: alter ego; hak cipta; hak moral; logo; instansi pemerintah. ABSTRACTOne of the government agencies in West Java, using a logo created by employees of the agency. Logo creation is not specifically promised, so creators do not get royalties (material and economic). It is interesting to review the Implementation of Alter ego Principles relating to the copyright of a person who recognizes the creator as the owner of the highest right. The Creator has the natural right to utilize his creation and defend his creation against any interference from the other party.The research methods used in this writing are analytically descriptive to obtain an overview of the prevailing laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive laws. The approach used in this study is normative juridical, by examining library materials called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions, and teachings of experts and their implementation in practice.If viewed in Article 35 paragraph (1) and (2) of Law No. 28 of 2014 on Copyright is not fulfilled. Although government agencies do not aim for commercial activities. But moral rights and economic rights must essentially be implemented in accordance with the principles of intellectual property protection. Legal protection of creators over logos must still be recognized.Keywords: alter ego; copyright; government agencies; logo; moral rights.
PERAN KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL PBB 1982 DAN INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) BAGI KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SELAMA BERLAYAR DALAM PELAYARAN INTERNASIONAL Piseth Chann
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i1.260

Abstract

ABSTRAKEksploitasi terhadap tenaga kerja di laut lepas, khususnya ABK, masih sering terjadi. Meskipun tidak diatur secara spesifik, keselamatan dan keamanan ABK dapat dikaitkan dengan KHL PBB 1982, Pasal 94. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menjelaskan keterkaitan Pasal 94 KHL dengan perlindungan terhadap ABK, peran IMO terhadap keselamatan dan keamanan ABK, dan kerja sama antara IMO dan ILO dalam menangani masalah eksploitasi sumber daya manusia dalam pelayaran internasional. Dari kajian ini dapat dijelaskan bahwa dalam KHL PBB 1982, Pasal 94 Ayat 2 (b) dan 3 (b) terdapat kewajiban yang dibebankan kepada Negara Bendera untuk ikut bertanggung jawab jika ABK mendapatkan suatu masalah. Sementara itu, sebagai agen khusus PBB, IMO telah mengadopsi satu Kode Manajemen Internasional dengan tujuan untuk memastikan keselamatan manusia dan menghindari kerusakan lingkungan laut. IMO, ILO dan Ad Hoc juga membentuk kerja sama tripartit untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di laut. Kata Kunci: anak buah kapal; IMO; ILO; keselamatan dan keamanan ABSTRACTExploitation of workers on the high seas, especially the ship's crew, is still common. Although not specifically regulated, the safety and security of the ship's crew can be linked to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Article 94. The purpose of this study is to explain the relationship between Article 94 UNCLOS and the protection of ship's crew, the role of International Maritime Organization (IMO) in the safety and security of ship's crew, and cooperation between IMO and ILO in dealing with the problem of exploitation of human resources in international shipping. From this study, it can be explained that in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 94 Paragraphs 2 (b) and 3 (b) there was an obligation imposed on the Flag State to take responsibility if the ship's crew had a problem. Meanwhile, as a UN special agent, IMO has adopted an International Management Code to ensure human safety and avoid damage to the marine environment. IMO, ILO and Ad Hoc also formed tripartite cooperation to regulate matters related to employment at sea.Keywords: ILO; IMO; security and safety; ship's crew
ASPEK HUKUM HUBUNGAN INDUSTRIAL TERKAIT AKSI MOGOK KERJA OLEH SERIKAT PEKERJA DI PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Ellyna Putri Nugraha; Agus Mulya Karsona; Holyness Singadimedja
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i1.262

Abstract

ABSTRAKKondisi hubungan industrial ideal mempunyai beberapa faktor pendukung salah satunya komunikasi yang baik antar para pelaku seperti pemberi kerja, pekerja juga pemerintah agar terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan seperti aksi mogok kerja. Tujuannya untuk membangun dan memupuk hubungan industrial yang kondusif, harmonis, dan berkeadilan di lingkungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Masalah pertama yaitu bagaimana aspek hukum hubungan industrial dalam penyelesaian sengketa terkait aksi mogok kerja di Indonesia, kedua bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company dengan PUK SP RTMM-SPSI (Pimpinan Unit Kerja “Serikat Pekerja” Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company. Akibat tindakan pekerja melakukan mogok kerja tidak sah, Peradilan memutuskan Serikat Pekerja dan Pengurus Serikat Pekerja telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company tidak mendapatkan pertanggungjawaban ganti kerugian sebesar kurang lebih Sembilan belas miliyar seperti yang dimintakan dalam gugatannya. Kata Kunci: hubungan industrial; sengketa hubungan industrial; mogok kerja.ABSTRACTThe ideal industrial relations condition has several supporting factors, one of which is good communication between actors such as employers, workers and the government in order to avoid unwanted things such as strikes. The goal is to build and foster industrial relations that are conducive, harmonious and just in the work environment. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications, namely describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and positive law enforcement practices concerning the problem. The first problem, namely how the legal aspects of industrial relations in resolving disputes related to strike action in Indonesia, second, how to resolve industrial relations disputes between PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company with PUK SP RTMM-SPSI (Head of Work Unit "Worker Union" Tobacco, Food and Beverage, All Indonesian Workers Union) PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company. As a result of the workers' actions in carrying out illegal strikes, the court decided that the workers' union and workers' union officials had committed illegal acts and PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company is not liable for compensation of approximately nineteen billion as requested in the lawsuit.Keywords: industrial relations; industrial relations dispute settlement; strike.
ANALISIS YURIDIS HAK EIGENDOM VERPONDING SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN Irman Widi Kurniawan; Etty Mulyati; Betty Rubiati
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i1.264

Abstract

ABSTRAKDi dalam bagian kedua UUPA mengatur tentang pelaksanaan konversi hak atas tanah menjadi wujud kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun kepastian hukum terhadap konversi Hak atas tanah barat terutama sertifikat Hak Eigendom Verponding masih menjadi problematika tersendiri bagi masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah barat tersebut apabila dijadikan sebuah jaminan guna memperoleh fasilitas kredit. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan kajian bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Berdasarkan pembahasan tersebut bahwa Kepastian Hukum terkait konversi hak Eigendom Verponding telah memiliki kekuatan hukum mengikat dengan ketentuan diperlukan konversi sehingga dapat dijadikan objek jaminan namun dalam prakteknya masih terdapat objek jaminan dengan tidak memperhatikan asal mula objek jaminan tersebut serta akibat hukum terhadap konversi hak atas tanah tersebut adalah pemberlakuan UUPA menjadi dasar bahwasanya prinsip status quo hak atas tanah terdahulu memberikan jaminan kepastian hukum dengan ketentuan hak-hak lama menjadi tidak diakui keberadaannya. Kata Kunci: hak atas tanah; hak barat; kepastian hukum jaminan; konversi ABSTRACTIn the second section of the UUPA regulates the conversion of land rights into a form of legal certainty as stipulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. But the legal certainty of the conversion of the Right to western land, especially the Eigendom Verponding Rights certificate, remains a problem for people who have proof of ownership of the western land if it is used as a guarantee to obtain credit facilities. The research method used is normative juridical with the study of primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the discussion that legal certainty related to the conversion of rights Eigendom Verponding has had a binding legal force with the necessary provisions of conversion so that it can be used as an object of guarantee but in practice there is still an object of guarantee by not taking into account the origin of the object of the guarantee and the legal consequences of the conversion of the right to land is the enactment of the UUPA being the basis that the principle of the status quo of the former land rights provides a guarantee of legal certainty with the provisions of old rights to be unclaimed civility. Keywords: conversion; guarantee legal certainty; land rights; western rights
PERLINDUNGAN TERHADAP IDENTITAS KONSTITUSI INDONESIA Nurul Maulinawaty Nadya Dewi
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i1.265

Abstract

ABSTRAKSetiap negara memiliki ciri konstitusi yang berbeda-beda, begitu pula dengan identitas konstitusi yang dilatar belakangi oleh sejarah dan politik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berisikan prinsip-prinsip dasar bagi peraturan lainnya. Dalam kaitannya dengan ciri dari suatu negara, maka identitas dari UUD 1945 sebagai konstitusi negara harus dilindungi. Hal ini erat kaitannya pada saat melakukan perubahan atau amandemen, sehingga identitas konstitusi harus tetap terjaga dan tidak mengubah diluar kesepakatan sehingga tidak menjadikannya sebagai sebuah konstitusi yang baru. Tulisan ini akan membahas sejauh mana perlindungan identitas konstitusi dapat menciptakan ketahanan konstitusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan konstitusi. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan konseptual, dengan demikian didapatkan hasil bahwa perlindungan identitas konstitusi berpengaruh terhadap ketahanan konstitusi, khususnya apabila terjadi perubahan atau amandemen sehingga ruh konstitusi tetap tercermin sebagai ciri dari bangsa. Diperlukan lembaga khusus untuk memeriksa dan mengawasi perubahan konstitusi Indonesia yaitu dengan memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas terhadap perubahan UUD 1945. Kata Kunci: identitas konstitusi; konstitusi; perlindungan ABSTRACTEvery country has different constitutional characteristics, as well as a constitutional identity which is based on history and politics. In Indonesia, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a written basic law which contains the basic principles for other regulations. In relation to the characteristics of a country, the identity of the 1945 Constitution as the state constitution must be protected. This is closely related when making changes or amendments, so that the identity of the constitution must be maintained and not change outside the agreement so as not to make it a new constitution. This paper will discuss the extent to which constitutional identity protection can create constitutional resilience and the factors that affect constitutional protection. Normative legal research is used in this study using a conceptual approach, thus the results show that the protection of constitutional identity has an effect on the resilience of the constitution, especially when changes or amendments occur so that the spirit of the constituency is still reflected as a characteristic of the nation. A special institution is needed to examine and supervise changes to the Indonesian constitution, namely by giving additional powers to the Constitutional Court to examine the constitutionality of the amendments to the 1945 Constitution. Keywords: constitutional identity; constitution; protection
PENERBITAN SAHAM BANK BUMD TERBUKA TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DIHUBUNGKAN DENGAN FUNGSI PASAR MODAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PERUSAHAAN DAN INVESTASI Nia Kania; R Kartikasari; Etty Djukardi
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i1.290

Abstract

ABSTRAK Salah satu fungsi utama pasar modal adalah sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi perseroan atau investasi, Perseroan terbuka dapat melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan lembar saham baru di pasar modal melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut PMTHMETD). Namun demikian karena mayoritas pemegang saham BUMD adalah Pemerintah Daerah, terdapat ketidakharmonisan antara regulasi yang berlaku di pasar modal untuk aksi korporasi penambahan modal perusahaan dengan regulasi yang berlaku untuk pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan urgensi pemerintah untuk menyelaraskan regulasi yang berlaku dalam investasi pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku di pasar modal mengingat terdapatnya BUMD berstatus perusahaan terbuka, selain itu BUMD berstatus terbuka dalam melakukan aksi korporasi penambahan modal selain PMT HMETD dapat melalui mekanisme HMETD untuk meminimalisir adanya risiko harga eksekusi yang lebih tinggi dari harga pasar. Belum adanya payung hukum yang tegas dalam regulasi investasi pemerintah daerah pada BUMD berstatus perusahaan terbuka tidak mencerminkan asas kepastian hukum, yaitu bagi pemerintah daerah selaku investor dan BUMD itu sendiri sebagai perusahaan terbuka. Kata kunci: BUMD terbuka; kepastian hukum; pasar modal; PMT HMETD. ABSTRACT One of the main functions of capital market is as an alternative financing for a company or investment, a public company can carry out additional capital by issuing new shares through rights issue or through the mechanism of “Without Pre-emptive Rights” (PMTHMETD). However, because the majority of shareholders are Regional Governments, there is a gap between capital market regulation with Local Government investment regulation, so it becomes an obstacle in its implementation. This research is a descriptive analytical study using a normative juridical approach. The results show the urgency of the government to harmonize applicable regulations in the implementation of local government investment with capital market regulation considering there are Public Listed Regional Owned Company, however Public Listed Regional Owned Company in carrying out corporate actions can increase capital through the “with pre-emptive rights” or HMETD mechanism to minimize the risk of execution price which is higher than the market price. The absence of a firm legal protection in the regulation of local government investment in Public listed Regional Owned Company does not reflect the principle of legal certainty, namely for the local government as an investor and the Regional Owned Company itself as a public listed company.Keywords: capital market; legal certainty; Non Pre-emptive Rights; public listed regional owned company
IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BUMD TERHADAP PENJAMINAN ASET BUMD KEPADA BANK Mentari Octovia
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v1i2.292

Abstract

ABSTRAKArtikel ini menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD khususnya Pasal 95 yang mengatur bahwa dalam rangka pengembangan usahanya BUMD diperbolehkan untuk menjaminkan asetnya yang berasal dari hasil usaha, tetapi tidak mengatur mengenai kebolehan BUMD untuk menjaminkan asetnya apabila BUMD masih membukukan rugi dan belum memiliki hasil usaha. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan kejelasan mengenai kebolehan penjaminan aset BUMD kepada bank dan menegaskan keterpisahannya dengan aset daerah. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Temuan ini membuktikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD secara implisit turut mengakui pada Pasal 3 bahwa penjaminan aset BUMD dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih BUMD dapat dilakukan selama mendapat persetujuan kepala daerah atau perwakilannya. Ketentuan ini mengimplikasikan tidak adanya pembedaan terhadap aset mana yang dapat dijaminkan, menegaskan perbedaannya dengan aset daerah dan juga selaras dengan ketentuan mengenai penjaminan aset Perseroan Terbatas dalam perundang-undangan.Kata kunci: BUMD; peraturan pemerintah; penjaminan aset; pinjaman bank ABSTRACTThis article analyzes the Government Regulation Number 54 Year 2017 concerning Regional Owned-Enterprise (ROEs), particularly Article 95 which regulates that ROEs are allowed to obtain bank loan and guarantee their assets originating from business revenues in the context of business development, but does not regulate its ability to guarantee their assets if ROEs still prosted a loss and do not earn profits yet. This article aims to provide clarity regarding ROEs ability in guaranteeing their aseets to banks and emphasize its separation from regional assets. The research method used is decriptive analytical with normative juridical approach. The finding proves that the Government Regulation Number 54 Year 2017 implicitly acknowledge in Article 3 that the guarantee of ROEs asset with a value of more than 50% of ROEs net worth can be carried out as long as it is approved by the regional head or his representative. Therefore, it implies that there is no distinction between which assets can be guaranteed, confirms its diference with the regional assets, and it is also in line with the regulations regarding guarantee of limited liability company’s assets.Keywords: regional owned-enterprise, government regulation, assets guarantee, bank loan
PENEGAKAN HUKUM SECARA INTEGRATIF ALIH FUNGSI LAHAN DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN Aman Gane
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v1i2.293

Abstract

ABSTRAK Penegakan hukum merupakan hal yang mutlak dilakukan pada setiap pelanggar hukum terutama masalah tindak pidana kehutanan yang dapat “menjalar” bukan hanya masalah kehutanan saja, namun dapat menjadi masalah korupsi, pencucian uang dan mungkin saja mengarah terhadap hal yang bersifat administrasi negara. Metode penelitian yang dilakukan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum secara integratif alih fungsi lahan dalam tindak pidana kehutanan adalah penegakan hukum dari segala aspek hukum dalam menanganai permasalahan kehutanan. Kedudukan tanah serta hutan yang dikuasai oleh pihak lain dari hasil suatu tindak pidana adalah selama tanah tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan pidana dengan kasus DL Sitorus yang dibuktikan oleh penyidikan oleh penyidik penyitaan wajib dilakukan. Kata kunci: integratif; kehutanan; tindak pidana ABSTRACTLaw enforcement is absolute should be conducted in every lawbreaker particularly in terms of the forestry crimes that can be “ spread” not just about forestry just, but corruption can be a problem, money laundering and it is probably the leading about the national civil service in nature. Research methods that were done is the research uses specification descriptive analytical. Methods of use juridical normative. Data collection techniques to be used in this research is a study document. The method of analysis data is normative qualitative. Conclusion in this research is considered that an law enforcement over the area in a criminal offense forester are law enforcement from all aspects law in handle forestry problems .Domicile of dust and the forest that is mastered by other parties of to the results of a of a criminal act is as long as the land was having relation or relatedness criminal with a case DL Sitorus as evidenced by the seizure of the perpetrators because police investigations by investigators obligatoryKeywords: integratif; forestry; crimes
DILEMATIKA DISKRESI KEUANGAN, KEBIJAKAN YANG DIANGGAP TABU Amelia Cahyadini; Chyntia Pinky Jullianti
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i1.332

Abstract

ABSTRAK Diskresi merupakan hal yang umum dalam penyelenggaraan negara, terkecuali yang berkaitan dengan keuangan negara. Diskresi keuangan sangat dibatasi pelaksanaannya di Indonesia dan bahkan dikhawatirkan rentan terjadi korupsi menjadi kondisi yang mengintai pejabat administrasi negara. Dalam praktiknya, diskresi keuangan justru dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan, stagnasi, serta menyiasati agar suatu program berjalan atau agar tujuan yang diinginkan cepat tercapai dengan memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Sehingga, ada beberapa hal terkait diskresi keuangan yang menjadi pertanyaan, pertama, bagaimana kedudukan diskresi keuangan sebagai salah satu bentuk kebijakan publik dalam pandangan normatif? Kedua, bagaimana batasan-batasan diskresi keuangan yang seharusnya diterapkan agar tercapai tujuan dari kebijakan publik yang dirumuskan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan hasil dari penelitian mengedepankan prinsip money follow program berdasarkan ketentuan-ketentuan diskresi sebagai berikut: dilakukan oleh pejabat struktural merangkap politik, tidak dapat dilakukan terhadap program rutin, dapat dipertanggungjawabkan terhadap APBN dan APBD secara wajar, dan tidak boleh melebihi 0.1% dari total keseluruhan anggaran tahunan kementerian/lembaga/daerah.Kata kunci: diskresi keuangan; money follow program; penyelenggaraan negara. ABSTRACT Discretion is common in administration of state, with the exception matters relating to financial state. Financial discretion is severely restricted in Indonesia and there are close to corruption lurks state administration officials. In practice, financial discretion is precisely intended to solve problems, stagnate, and find shortcuts so that a program can work or get around something so that the desired goals are quickly achieved by paying attention to the interests of the general public. So, there are several things related to financial discretion which are questions, first, how is the position of financial discretion as a form of public policy in the normative view? Second, how are the limits of financial discretion that should be applied in order to achieve the objectives of the formulated public policy? The research method used is a normative research method with the results of the research prioritizing the principle of money follow programs based on the provisions of discretion as follows: carried out by structural and concurrent political officials, cannot be carried out in routine programs, accounted for the APBN and APBD fairly, and may not be exceeds 0.1% of the total annual ministry/agency/ regional annual budget.Keywords: financial discretion; money follow program; administration of state.
PENGARUH ALIRAN HUKUM ALAM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA Nadia Astriani
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i1.333

Abstract

ABSTRAK Pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang universal dan abadi, dimana satu sama lain akan saling mempengaruhi. Hukum yang universal dan abadi hanya ditemukan dalam Aliran Hukum Alam. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan menitikberatkan pada perkembangan aliran hukum alam dan pengaruhnya dalam hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum alam dan melihat penerapan teori ini dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Keadilan yang sangat menonjol dalam Hukum Lingkungan menunjukkan pengaruh dari aliran Hukum Alam, dan menjadi dasar bagi pengelolaan lingkungan di Indonesia. Prinsip keadilan, keberlanjutan dan efisiensi yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya air dan posisi air yang secara kodrati adalah hak asasi manusia juga menguatkan pengaruh aliran hukum alam. Aliran Hukum Alam hanyalah satu dari aliran yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Sehingga perlu juga mempelajari pengaruh aliran dan teori hukum di luar aliran Hukum Alam untuk memperkaya pemahaman hukum lingkungan dan hukum sumber daya alam. Kata kunci: sumber daya air; hukum alam; hukum lingkungan. ABSTRACT Water resource management should heed of humans and environment relation. Human and environment had an eternal and universal relation, so they will always influence each other. The eternal and universal of law only can find Natural Law 's theory. Based on that, this article will focus on development of natural law's theory and their impact on environmental law esspecially for water resources management in Indonesia. The research was conducted by examining natural law theories and seeing the application of this theory in the Indonesian legal system governing water resources management. The research showed that the principle of Justice which is very prominent in Environmental Law had big influence by Natural Law, and it becomes basis on environmental management in Indonesia. The principle of justice, sustainable and efficiency was the basis for management of water resources and considered of the water position was part of human rights, it conclude that natural law make big influence to environmental law it self. Bassically the Natural Law's theory was not the only one that affected environment and natural resources management. So, it is also necessary to study the influence of another legal philosophy and theories outside the natural law to enrich understanding of environmental law and natural resource law. Keywords: environmental law; natural law; water resource management.

Page 3 of 10 | Total Record : 97

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN