cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Sumpena
Contact Email
agus.sumpena@unpad.ac.id
Phone
+6281313026767
Journal Mail Official
poros.hukum@unpad.ac.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Program Studi Magister Ilmu Hukum JL. Banda No 42 Bandung 40112 Email: poros.hukum@unpad.ac.id
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 27157202     EISSN : 27159418     DOI : https://doi.org/10.23920/jphp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran (JPHP) publishes peer-reviewed public and private law articles from scholars, policy makers, and legal practitioners. The majority parts of the journal focus on national related issues; other parts focus on comparative and transnational law issues, to stand on Indonesian perspective to global problem. JPHP publishes its content in Bahasa Indonesia as most of the readers and authors will relatively be more familiar with the use legal terminology and avoid some misunderstanding because of the translation to other languages. Nevertheless, we particularly do welcome articles written in English for comparative and transnational law manuscripts due to practicability for expanding reach access to non-Indonesian readers. the openly access journal is managed and prepared by academician and supporting staffs of the Magister of Laws Faculty of Law Universitas Padjadjaran to contribute to positive changes in law. This journal is available in print and online and highly respects the publication ethic and avoids any type of plagiarism.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 97 Documents
 1   2   3   4   5 
TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM PELAYANAN OBAT DENGAN RESEP DOKTER Veronica Komalasari
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v1i2.242

Abstract

ABSTRAKApoteker sebagai tenaga kesehatan profesional di bidang pelayanan kefarmasian dalam menjalankan tugasnya didasarkan kode etik sebagai penjiwaan moral pekerjaan keprofesian. Namun kode etik profesi kadang-kadang sudah tidak begitu diperhatikan lagi. Akibatnya, ciri profesi luhur bidang kefarmasian sebagai pemberian bantuan berupa pelayanan obat yang berorientasi kebutuhan masyarakat, luntur dan cenderung menjadi transaksi komersial produk kefarmasian yang berorientasi keuntungan bisnis. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi dan penelahaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Tugas dan kewenangan apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian adalah dalam pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Tanggung jawab apoteker dalam pelayanan obat yang diresepkan dokter adalah harus mengutamakan kebutuhan dan keselamatan pasien. Tanggung jawab menyeluruh apoteker dalam pelayanan obat adalah kepedulian farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.Kata kunci: pelayanan obat; tanggung jawab apoteker; resep dokter. ABSTRACTPharmacist as a professional health worker in the field of pharmacy services in carrying out its duties is based on the code of Ethics as a moral psychiatric profession work. But a profession code of ethics is sometimes not very much noticed. Consequently, the hallmark of the noble profession of pharmacy as a provision of assistance in the form of drug services oriented to community needs, wear off and tend to be commercial transactions of pharmaceutical products that are business-oriented. The research method uses a normative juridical approach with research specifications of the analytical descriptive. Data collection is conducted through the inventory and study of primary, secondary, and tertiary legal materials which are then analyzed in a qualitative juridical. The duty and authority of the pharmacist in carrying out the work of the pharmacy is in the manufacture including the quality control of pharmaceutical preparations, securing, procurement, storage and distribution of drugs, drug management, medical treatment of Doctor's prescription, drug information services, and the development of medicines, medicinal materials and traditional medicines. The responsibility of the pharmacist in the drug service prescribed by the Doctor is to prioritize the needs and safety of patients. The overall responsibility of pharmacists in drug service is pharmaceutical care to improve the quality of patient life.Keywords: drug services; medical prescription; pharmacist's responsibilities.
PENJAMINAN PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA MELALUI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN Hendry Irwanugroho
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam pembangunan infrastruktur terdapat keterbatasan biaya investasi, sehingga upaya-upaya awal untuk menghasilkan sumber dana yang ada disini menjadi sangat penting. Pemerintah pada gilirannya akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi peran serta dunia usaha (sektor swasta) dalam suatu program kemitraan sesuai regulasi pemerintah yang berlaku yang dapat ditempuh dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited). Perlu diingat negara Republik Indonesia memiliki corak welfare state yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 dimana kemakmuran masyarakat yang diutamakan. Dengan demikian tugas pemerintah semakin kompleks. Kecenderungan demikian maka negara hukum saat ini sudah mengarah kepada suatu welfare state, yaitu suatu negara dalam bestuurszorg-nya juga melaksanakan tugas-tugas kesejahteraan umum dengan mengarah pada tujuan negara (Staatsdoel). Kata kunci: CSR; industri rumah tangga pangan; usaha mikro kecil. ABSTRACT On infrastructure development there are limited investment costs, causing the initial efforts to produce sources of funds become very important. The government would turn the investment into business world (private sector) with huge welcome in a partnership program in accordance with applicable government regulations that can be pursued with the Government and Business Entity (PPP) scheme through the Business Entity Initiative (Unsolicited). On the bold line we have to remember that the Republic of Indonesia is a welfare state that prioritizes the interests of all people. This can be seen in Article 33 of the 1945 Constitution where people's welfare is prioritized. Thus the task of the government is complex. Such a tendency then the legal state has now led to a welfare state, that is, a country in its bestuurszorg also carries out public welfare tasks by aiming at the country's goals (Staatsdoel). Keywords: CSR; the food and beverage industry; micro small businesses
ANALISIS TERHADAP HAK WARIS ATAS UTANG ANGGOTA AHLI WARIS YANG DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MENCICIL UTANG DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM Agita Maira Ramdani; Fatmie Utari
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Hukum Islam mengatur bahwa dalam soal waris mewarisi hal pertama yang harus dilakukan ahli waris yaitu memenuhi kewajiban pewaris seperti utang yang ditinggalkan oleh pewaris, pewaris yang memiliki hutang sewaktu hidup di dunia tentunya wajib dibayarkan utang-utangnya oleh ahli waris, akan tetapi berbeda dengan pewaris yang selama hidupnya meminjam uang terhadap seseorang yang meminjam agunan miliknya untuk dijadikan persyaratan dipenuhinya akad kredit, dimana sewaktu-waktu pemilik agunan meninggal dunia akan ada pembebasan utang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pembagian warisan juga mencari dan menentukan penyelesaian sengketa warisan dari utang anggota ahli waris yang dibebaskan dari kewajiban mencicilan utang karena program asuransi. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat asas kekuatan mengikat (adagium) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, kaidah ilmu fiqh memperbolehkan adanya pembebasan pembayaran utang seseorang sepanjang akad yang disepakatinya dan berlaku sepanjang tidak melanggar aturan, melakukan mediasi merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Kata kunci: Warisan; Utang; Penanggung Hutang; Pembebasan Utang; Hukum Islam; Adagium; Penyelesaian Sengketa. ABSTRACT Islamic law stipulates that in the matter of inheritance inheritance the first thing that must be done by the heir is to fulfill the obligations of the testator, such as the debt left by the testator, the heir who has a debt while living in the world must certainly be paid his debts by the heir, but it is different from the testator who during his life to borrow money from someone who borrowed his collateral to be used as a condition of fulfilling the loan agreement, where at any time the collateral owner dies there will be debt relief. The purpose of this study is to determine the distribution of inheritance also to seek and determine the settlement of inheritance disputes from debts of heir members who are exempt from debt repayments due to insurance programs. Based on this research, the results show that there is a principle of binding force (adagium) that has been agreed by both parties, the principle of fiqh allows for the release of a person's debt payments as long as the contract is agreed upon and applies as long as it does not violate the rules, mediating is the best way to resolve the problems. problems that arise. Keywords: Inheritance; Debt; Insurer Debt; Debt Exemption; Islamic Law; adage; dispute resolution
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PERINGKAT KEDUA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI Yogi Gantika Gandawidura
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam praktek perbankan, penyaluran kredit merupakan bisnis utama dari sebuah bank. Pemberian kredit akan dituangkan dalam suatu akta perjanjian kredit antara bank sebagai kreditor dan penerima kredit sebagai debitor yang diikuti dengan pengikatan jaminan. Pada umumnya jaminan yang sering diminta oleh bank adalah jaminan berupa hak milik atas tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Tanggungan, atas suatu objek tanah dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan untuk menjamin lebih dari satu utang. Dalam hal pembebanan Hak Tanggungan dengan dua peringkat kepada bank yang berbeda, maka bank pertama sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dan bank kedua sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank memiliki resiko macet. Ketika terjadi kredit macet maka pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama akan mendapatkan posisi yang didahulukan dibandingkan dengan Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua. Permasalahan bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua akan terjadi apabila kredit yang diberikan kepada debitur mengalami macet sementara kredit pada Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Pertama belum macet. Kreditur pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua tidak dapat melaksanakan eksekusi melalui parate eksekusi pada pelelangan umum karena terbentur pasal 6 UU Hak Tanggungan hal mana kreditur yang bisa melakukan parate eksekusi hanya Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Pertama sehingga bagaimana perlindungan hukum kepada Kreditor pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua apabila terjadi kredit macet. Kata kunci: bank; eksekusi Objek Hak Tanggungan peringkat kedua; kreditor ABSTRACT Abstracts are written in English. Font Book Antiqua (10 pt) Italic and preferably not more than 200 words. The abstract should be clear, concise, and descriptive. This abstract should provide a brief introduction to the problem, objective of paper, followed by a statement regarding the methodology and a brief summary of results. For example: This article analyses the competition law related to abuse of a dominant market position using strategy of predatory pricing by undertakings in the European Union. The purpose of this article is to survey predatory pricing as a phenomenon both within and outside the EU. The findings proved that undertakings who achieved their dominant position before the recession have significant advantage over smaller undertakings. However, they cannot necessa-rily afford to act on the same basis for long, which is why a model closer to that of the United States would be of benefit to control some behaviours of these undertakings. Bearing in mind that the Valio case is examined under EU law, it will be interesting to see if its judgement will be remembered as the ‘milk fallacy’ or if it will change the face of the case law as it currently stands. Keywords: Bank Execution of the rights object of second rank; Creditors
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN RESTORAN AYAM GORENG DI ATAS TANAH YANG BERKEPEMILIKAN GANDA DITINJAU DARI PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Mulyani Djakaria; Sridewi Anggraeni; Dimas Muhammad Alfian
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tanah girik adalah sebutan untuk tanah adat yang merupakan surat pajak hasil bumi/verponding sebelum diberlakukannya UUPA. Setelah diberlakukannya UUPA, tanah girik harus didaftarkan terlebih dahulu di kantor pertanahan setempat sehingga dapat diterbitkannya surat bukti kepemilikan yang kuat, sah dan diakui oleh UUPA itu sendiri yaitu sertifikat yang memiliki status hak tertentu (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Milik). Apabila suatu tanah girik tidak segera dilakukan konversi menjadi sertifikat akan menimbulkan suatu kondisi yang rawan akan terjadinya berbagai permasalahan seperti perebutan hak kepemilikan, penyerobotan, hingga kecurangan dalam proses jual beli tanah. Seperti permasalahan penyerobotan hak milik yang dialami oleh Ny. Sugiarti karena tanah girik yang dimilikinya belum didaftarkan sehingga dirinya belum memiliki sertifikat hak milik sebagai alat pembuktian yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pihak yang paling berhak atas tanah yang disengketakan serta mengetahui perlindungan hukum atas para pihak berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kata kunci: Girik; Pendaftaran Tanah; Sertifikat; Konversi ABSTRACT “Tanah girik” is the term for customary land which is an agricultural tax / verponding before the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulation. After the enactment of the Agrarian Regulation, the girik land must be registered first at the local land office so that the proof of ownership is strong, legal and recognized by the Agrarian Regulation itself, namely a certificate that has certain rights status (Building Right Title, Cultivation Right Title, Right of Use Title, Free Hold Title). If a girik land is not immediately converted into a certificate, it will create a condition that is prone to the occurrence of various problems such as the seizure of ownership rights, trespass to land, and fraud in the process of buying and selling land. Such as the problem of seizure of property experienced by Ny. Sugiarti because the girik land she owned by her has not been registered so that she does not yet have a certificate of ownership as a strong verification tool. The purpose of this study is to find out which party entiltled to the disputed land, also and knowing the legal protection of the parties based on positive law in Indonesia. Keywords: Girik; Land Registration; Certificate; Conversion
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBELI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG TIDAK TERLAKSANYA AKTA JUAL BELI AKIBAT PENOLAKAN DARI SEBAGIAN AHLI WARIS PIHAK PENJUAL BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Fatmie Utari; Haifa Hasna
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v1i2.247

Abstract

ABSTRAK Pada kondisi tertentu terdapat akta jual beli yang belum dapat dibuat oleh PPAT, seperti misalnya belum lunasnya pembayaran untuk tanah tersebut oleh pihak pembeli kepada pihak penjual, sehingga akta jual beli belum bisa dibuat maka notaris akan membuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). PPJB saja tidak lantas menyebabkan beralihnya hak milik atas barang dari tangan penjual ke tangan pembeli sebelum dilakukan penyerahan (levering). Pada hakekatnya PPJB itu dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan harga yang ditandai dengan kata sepakat (jual beli) dan yang kedua, tahap penyerahan (levering) benda yang menjadi objek perjanjian, dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik dari benda tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa yuridis normatif, adalah Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Perlindungan hukum bagi pihak pembeli adalah bahwa pihak pembeli memiliki kekuatan pembuktian dari akta PPJB yang dibuat oleh notaris dihadapan pengadilan. Pihak pembeli dapat mengajukan tuntutan untuk para ahli waris melaksanakan akta jual beli. Pihak pembeli disini telah dirugikan dengan adanya salah satu pihak ahli waris yang menolak untuk melaksanakan akta jual beli. Karena tanah tersebut masih kepemilikan bersama dari para ahli waris keseluruhan. Akibat hukum yang timbul karena pihak penjual telah melakukan wanprestasi adalah pihak penjual harus membayar ganti rugi yang telah timbul karena pihak penjual menghambat untuk melaksanakan akta jual beli. Kata kunci : Perjanjian, PPJB, Perlindungan Hukum. ABSTRACT In certain conditions there is a sale and purchase deed that has not been made by the PPAT, such as for example the payment for the land has not been fully paid by the buyer to the seller, so that the sale and purchase deed cannot be made, the notary will make a Sale and Purchase Agreement (PPJB). PPJB alone does not necessarily result in the transfer of ownership rights to the goods from the hands of the seller to the hands of the buyer prior to the levering. In essence, the PPJB is carried out in two stages, namely the stage of agreement between the two parties regarding goods and prices which are marked by an agreement (sale and purchase) and secondly, the stage of levering the objects which are the object of the agreement, with the aim of transferring property rights of the objects. the. The research method used in this research is in the form of normative juridical, is a normative juridical research that discusses the doctrines or principles in the science of law. Legal protection for the buyer is that the buyer has the power of proof from the PPJB deed made by a notary before the court. The buyer can file a claim for the heirs to implement the sale and purchase deed. The buyer here has been harmed by the presence of one of the heirs who refuses to implement the sale and purchase deed. Because the land is still joint ownership of the whole heirs. The legal consequence that arises because the seller has defaulted is that the seller must pay compensation that has arisen because the seller prevents him from implementing the sale and purchase deed. keywords: Agreement, PPJB, Legal Protection
STATUS PEWARISAN TRANSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU Sonny Dewi Judiasih; Elycia Feronia Salim; Agitha Putri Andany Hidayat; Cynthia Kurniawan; Rifny Meirizka; Firsty Anandini
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v1i2.248

Abstract

Abstrak Seiring perkembangan zaman, dewasa ini terdapat orang yang berkeinginan mengubah jenis kelaminnya yang disebut sebagai transeksual. Faktor yang menyebabkan seseorang menjadi transeksual selain dari faktor hormonal dapat juga terjadi karena pengaruh faktor lingkungan. Dalam hal ini akan menimbulkan masalah dalam segala aspek hukum dan bidang kehidupan salah satunya terkait dengan pewarisan bagi transeksual. Di Indonesia, eksistensi hukum adat terutama dalam hal waris masih diakui. Masyarakat adat khususnya adat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma agama Islam tentunya menolak keberadaan transeksual di lingkungan mereka dan dengan ditolaknya keberadaan transeksual di Adat Minangkabau, transeksual tidak berhak dalam pewarisan dalam waris adat khususnya di Minangkabau. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis tentang pewarisan transeksual dalam Hukum Waris Adat Minangkabau. Kata Kunci : agama, hukum adat, hukum waris, transeksual Abstract Along with the times, there are people who wants to change their sex, which is called transsexual. Factor that cause a person to become transsexual aside from hormonal factors can also occur due to the influence of environmental factors. On the other hand returning to norms and religion is considered to violate the norms and values of custom and religion, in this case, it will cause problems in all aspects of law and life, one of which is related to inheritance for transsexual. In Indonesia, the existence of Adat Law esspecialy in heir matter still recognized. Indigenous peoples especially Adat Minangkabau, who uphold Islamic religious values and norms naturally reject the existence of transsexual in their environment. There fore, transsexual are not entitled to inhertitance in Adat Minangkau in inheritance. The purpose in this paper is to find out, explain, and analyze abput transsexual inhertitance in Minangkabau Adat Law. Keyword : adat law, inheritance adat law, religion, transsexual
PENINGKATAN KAPASITAS BISNIS USAHA MIKRO KECIL MELALUI SERTIFIKASI PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA Tarsisius Murwadji; Anggi Saraswati
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKIndustri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan industri mikro kecil yang dapat menjadi salah satu industri yang potensial dan memiliki prospek yang baik sebagai penggerak perekonomian nasional. Eksistensi IRTP dari segi ekonomi sangat mendukung bagi masyarakat menengah ke bawah, akan tetapi dari segi hukum IRTP masih banyak terdapat pelanggaran, terutama dalam hal perizinan, salah satunya adalah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi IRTP tidak memiliki kepastian hukum karena IRTP sering meminta kelonggaran hukum dalam hal perizinan karena merasa masih usaha skala kecil. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) baik itu pemerintahan,perusahaan, dan perbankan dapat diterapkan untuk IRTP dalam hal memperoleh SPP-IRT. Dengan demikian, dapat mendorong IRTP untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya dan memberikan kesejahteraan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK).Kata kunci: CSR; industri rumah tangga pangan; usaha mikro kecil. ABSTRACTThe Food and Beverage Industry (IRTP) is a small micro industry that can become one of the potential industries and has good prospects as a driver of national growth. The existence of IRTP from an economic perspective is very supportive for the middle to lower classes, but in terms of legal IRTP there are still many who oppose it, especially in terms of licensing, one of which is the Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT). The method used is normative juridical and data obtained through literature study. The results show the existence of IRTP does not have legal certainty because IRTP often asks for legal concessions in terms of licensing because it requires a small scale business. Corporate social responsibility (CSR) be it government, corporate, and banking can be applied to IRTP in terms of obtaining SPP-IRT. Thus, it can encourage IRTP to increase its business capacity and provide assistance to micro small businesses.Keywords: CSR; the food and beverage industry; micro small businesses.
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA TERKAIT AKTA YANG DIBUATNYA Anita Afriana
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v1i2.250

Abstract

ABSTRAK Peran notaris sangat krusial dewasa ini digunakan oleh para pihak yang ingin membuat beragam perjanjian, dengan alasan akta notaris yang bersifat otentik dianggap masyarakat lebih terjamin kekuataan hukumnya daripada akta dibawah tangan. Namun dalam praktik, acapkali ditemukan adanya suatu akta notaris digugat untuk dimintakan pembatalan di muka pengadilan yang disebabkan karena kesalahan dari para pihak yang tidak sepakat dan tidak jujur dalam memberikan keterangannya terhadap notaris, atau kesalahan dari notaris itu sendiri baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan. Penulisan artikel ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk melihat kedudukan notaris di pengadilan terkait penyelesaian sengketa baik dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara maupun dari kedudukan akta otentik yang dihasilkannya serta tanggung jawab dari notaris/PPAT yang dianggap telah melakukan kesalahan ketika memberikan jasanya yang lebih lanjut dianggap merugikan pihak ketiga. Hasil menunjukkan bahwa dalam hal timbul permasalahan dikemudian hari atas terbitnya akta otentik yang dibuat oleh notaris, tidak serta merta notaris dapat ditarik sebagai pihak yang bersalah yang mengakibatkan persengketaan tetapi harus dilihat sejauhmana pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris, apakah ada kesalahan/tidak, pelanggaran terhadap kode etik dan atau UUJN. Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dalam sengketa perdata, notaris dapat saja berkedudukan sebagai pihak antara lain Tergugat jika dirasa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan pihak lain, sebagai Turut Tergugat, atau saksi. Tanggung jawab notaris/PPAT tergantung dari kedudukannya dalam penyelesaian sengketa, namun pada intinya mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Kata kunci: notaris; perdata; sengketa; tanggung jawab. ABSTRACT The role of a notary today is crucial for the parties who wish to make variety of agreements, due to authentic notarial deed is considered to be more secure for the society than the legal power of the deed under the hand. Nevertheless, in practice it is frequently discovered the presence of a notarial deed being sued to be requested for cancellation before the court due to the fault of the parties who disagree and dihonest in his statement to the notary, or the fault of the notary him/herself, either for negligence or willful misconduct. This article/is an analytical descriptive study, in order to see the position of the notary in the process of examination of dispute in court either as a person in his/her capacity as a state official or from the positions of the authentic deed made are often the source of disputes and and responsibility of the notary who is deemed to have made mistakes during undertaking further work that is considered detrimental to the third party. In terms of any problems that might arise in the future on the publication of an authentic deed made by the notary, the notary may not necessarily be drawn as the guilty party which caused the disputes, yet to be seen how far the offense has been committed by a notary, whether there is an error/not, a violation of the code of ethics and or the Law Number 2 of 2014 on the Position of Notary (hereinafter referred to as UUJN). In the dispute resolution in court on civil disputes, notaries can hold the position as the other party such as Defendant, if deemed to have committed an unlawful act to the detriment of others, as a co-defendant, or witness. The responsibility of a notary/PPAT depends on his/her position in dispute resolution, but in essence, they are responsible for their actions, whether civil, criminal or administrative. Keywords: notary; dispute; private; responsibility
PEMENUHAN HAK AKSES ATAS INFORMASI AMDAL DI INDONESIA: PENGUATAN REGULASI DAN OPTIMALISASI SISTEM ELEKTRONIK Cut Sabina Anasya Zulkarnain
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i1.253

Abstract

ABSTRAKUU Cipta Kerja dalam Pasal 39 ayat (2) untuk pertama kali mengatur keputusan kelayakan lingkungan harus diumumkan melalui sistem elektronik. Secara bersamaan, penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terbukti telah menjadi pemicu bagi Pemerintah dalam melakukan percepatan pengembangan penyusunan dan penilaian Amdal melalui sistem elektronik ‘Amdal.net’, yang seharusnya, juga menjadi penyelesaian baru bagi banyaknya masalah transparansi dan sengketa informasi dokumen Amdal di Indonesia selama ini. Aturan tersebut seolah dibuat agar mampu meyakinkan masyarakat bahwa transparansi akan lebih terjamin, padahal regulasi serupa yang ada juga belum terlaksana dengan baik, bahkan UU Cipta Kerja menghilangkan prinsip pemberian informasi dokumen Amdal yang sebelumnya terakomodir dalam Pasal 26 ayat (2) UU PPLH. Metode Penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap Penulisan melalui penulisan kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data sekunder termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tulisan ini merupakan suatu bentuk analisis kritis atas belum adanya pengaturan Amdal yang memadai terkait transparansi pengumuman usulan rencana usaha, dokumentasi saran, pendapat, tanggapan (SPT) masyarakat dan tanggapannya, hingga transparansi dokumen Amdal dalam pengumuman penerbitan Izin Lingkungan. Hal ini agar peraturan perundang-undangan di masa depan terkait pelaksanaan transparansi informasi dokumen Amdal dapat menghasilkan perbaikan signifikan, melalui sistem elektronik sebagai pembentukan sistem pengawasan publik.Kata kunci: analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal); sistem informasi lingkungan hidup; transparansi informasi dokumen lingkungan. ABSTRACTArticle 39 Paragraph (2) of Indonesian Omnibus Law, for the first time, regulates that the decision of the Amdal must be announced through electronic system. The Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has become a trigger for the government to speed up the development of environmental impact assesment (Amdal) through electronic system (Amdal.net), that should also resolve many transparency issues and information disputes regarding Amdal in Indonesia. Hence, the regulation was made to guarantee the transparency improvement to the public, however, similar regulations before have never been fully implemented. Even further, Omnibus Law has eliminated Amdal document information providing principles which previously accomodated on Article 26 Protection and Management of Environment Law. Used research method is juridical normative. Writing phase is done by finding secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. This paper is a form of critical analysis of the absence of adequate regulations regarding Amdal related to the transparency of the proposal, records of the citizen input with the documents of response, and also the decisions. So that, the future regulation regarding Amdal documents transparency, through Electronic System will result in significant improvements, as a supportive public law supervision system.Keywords: environmental document and information transparency; environmental impact assesment (amdal); environmental information system.

Page 2 of 10 | Total Record : 97

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN