cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Sumpena
Contact Email
agus.sumpena@unpad.ac.id
Phone
+6281313026767
Journal Mail Official
poros.hukum@unpad.ac.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Program Studi Magister Ilmu Hukum JL. Banda No 42 Bandung 40112 Email: poros.hukum@unpad.ac.id
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 27157202     EISSN : 27159418     DOI : https://doi.org/10.23920/jphp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran (JPHP) publishes peer-reviewed public and private law articles from scholars, policy makers, and legal practitioners. The majority parts of the journal focus on national related issues; other parts focus on comparative and transnational law issues, to stand on Indonesian perspective to global problem. JPHP publishes its content in Bahasa Indonesia as most of the readers and authors will relatively be more familiar with the use legal terminology and avoid some misunderstanding because of the translation to other languages. Nevertheless, we particularly do welcome articles written in English for comparative and transnational law manuscripts due to practicability for expanding reach access to non-Indonesian readers. the openly access journal is managed and prepared by academician and supporting staffs of the Magister of Laws Faculty of Law Universitas Padjadjaran to contribute to positive changes in law. This journal is available in print and online and highly respects the publication ethic and avoids any type of plagiarism.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 97 Documents
 2   3   4   5   6 
EKSISTENSI LEMBAGA ALTERNATIF PRNYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA Syarifah Baagil; Renny Supriyatni; Helza Nova Lita
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.338

Abstract

ABSTRAK Pada umumnya setiap jenis sengketa yang terjadi, selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Saat ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi) salah satunya melalui alternatif penyelesaian sengketa. Kegiatan bisnis pada perbankan syariah yang jumlah transaksinya cukup banyak bahkan mungkin mencapai ratusan setiap hari tersebut, menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan dan terjadinya sengketa (dispute/difference) antara para pihak yang terlibat serta tidak mungkin dapat dihindarkan, diantaranya didalam kegiatan Perbankan Syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2020. Permasalahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan alternatif serta menginventarisasi lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada perbankan syariah yang efektif di Indonesia. Metode pendekatan penelitian diawali dengan pendekatan deskriftif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, segala fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menemukan dan menginventarisasi bahwa lembaga-lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar pengadilan di Indonesia, lebih sering menggunakan mediasi sebagai jalan akhir dalam penyelesaian sengketa. Dinilai lebih cepat dalam menyelesaikan sebuah perkara, LAPSPI juga memiliki alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa, seperti ajudiksi dan arbitrase Saran, agar memeplex optimalisasi bagi prospek dan eksistensi Lembaga penyelesaian sengketa diluar persidangan, LAPSPI sebaiknya melakukan lebih banyak kegiatan guna memberika pengetahuan tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa diluar persidangan melalui LAPSPI, karena dinilai masyarakat umum kurang mengetahui tentang produk dari LAPSI, juga dengan keterbatasan jarak lokasi, LAPSPI lebih baik membuka banyak kantor cabang disetiap kota karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan, terbukti dinilai dapat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.
IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI Annisa Dita Setiawan; Artaji; Sherly Ayuna Putri
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.352

Abstract

ABSTRAK Sistem terobosan yang diberi nama sistem E-Court merupakan salah satu inovasi Mahkamah Agung dalam menghadapi tantangan terkait perkembangan kehidupan manusia yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sistem ini dibuat untuk menjembatani kendala geografis Indonesia, membuat sistem peradilan lebih sesuai dengan asas yang ada, dan memicu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan data dianalisis secara kualitatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di beberapa Pengadilan Negeri sebagian besar sudah terlaksana dengan efektif, namun beberapa fitur seperti pemanggilan secara elektronik dan persidangan secara elektronik belum sepenuhnya diterapkan karena masih terdapat perdebatan terkait asas hukum. Kata kunci: e-court; penegakan hukum; persidangan elektronik. ABSTRACT The E-Court system is one of the Supreme Court's innovations in facing challenges related to the development of human life, regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts electronically. This system was designed to solve Indonesia's geographic constraints, make the judicial system simpler and faster, reduce court costs, and increase public confidence in the judiciary in upholding law and justice. This study used an empirical juridical approach to the specifications of the research carried out in a descriptive analytical manner with data analyzed qualitatively. The results show that the implementation of Supreme Court Regulation No.1 of 2019 concerning Electronic Case and Trial Administration in District Courts has mostly been carried out effectively, but features such as electronic summons (E-Summon) and electronic trials (E-Litigation) have not fully implemented. There are still obstacles such as the trial schedule not appearing. The current E-Court regulations do not regulate access to court for the public, additional evidence, and fee refunds. Public trust in the security of the E-Court system is still low, so further socialization is needed to the public and judicial apparatus to maximize E-Court users. Keywords: e-court; law enforcement; electronic trial.
PENERAPAN CLASS ACTION DI INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1794 K/Pdt/2004 Nurasti Parlina
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.377

Abstract

Abstrak Gugatan perwakilan atau class action dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan di Indonesia mengalami tren positif pasca adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang kemudian disusul dengan adanya gugatan perwakilan sebagaimana Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004 yang merupakan preseden dalam hal penerapan gugatan perwakilan di Indonesia. Tulisan ini hendak mengkaji bagaimana penerapan gugatan perwakilan yang diajukan oleh korban longsor Mandalawangi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis kemudian menyimpulkan bahwa penerapan gugatan perwakilan dalam kasus ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan telah diterapkan oleh Hakim dengan sangat baik. Kemudian salah satu manfaat dari adanya gugatan perwakilan dalam perkara ini adalah adanya kepastian atas ganti rugi yang akan didapatkan oleh korban longsor Mandalawangi. Hal ini menandakan bahwa gugatan perwakilan di Indonesia jika diterapkan secara benar akan memudahkan masyarakat yang mencari keadilan. Kata kunci: Ganti rugi; Gugatan Perwakilan; Lingkungan Hidup. Abstract Class action in the settlement of environmental legal disputes in Indonesia has experienced a positive trend after the existence of PERMA No.1 of 2002 about class action procedure which was then followed by a representative lawsuit in Decision Number 1794 K / Pdt / 2004 which is a precedent in the application of a representative lawsuit in Indonesia. This paper is reviewing the application of the representative lawsuit filed by the Mandalawangi landslide victims. The research method uses normative juridical with a case study approach. The author then concluded that the application of the representative suit in this case was in accordance with the existing regulations and had been implemented by the Judge very well. Then one of the benefits of having a representative suit in this case is the certainty of compensation that will be collected by the victims of the Mandalawangi landslide. This indicates that the representative suit in Indonesia, if properly implemented, will make it easier for people seeking justice. Keywords: Compensation; Environment; Representative Lawsuit.
IMPLEMENTASI PENGATURAN PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Mochammad Bobby Rachman; Zainal Muttaqin; Amelia Cahyadini
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.384

Abstract

ABSTRAK Kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dinyatakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat yang mencatat bahwa dari sekitar 17 juta kendaraan bermotor, hanya 11 juta diantaranya yang bisa tertagih pajaknya. Sementara sisanya dalam status tidak jelas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Ketentuan besaran tarif BBNKB di Daerah Provinsi Jawa Barat ditetapkan dalam Pasal 28 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013, guna menjalankan fungsi mengatur (regulerend) dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui BBNKB ketentuan besaran tarif dalam peraturan tersebut telah mengalami penambahan besaran dan diperinci oleh Pasal 28 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020. Meskipun telah diterapkan kenaikan besaran tarif dalam aturannya pada Tahun 2020 realisasi PAD Provinsi Jawa Barat dari BBNKB hanya sebesar Rp.3.902,583,887,500 Capaian ini lebih rendah dibandingkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp, 6,300,781,441,900. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempermudah implementasi pengaturan pemungutan BBNKB di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan merubah. Sistem pemungutan BBNKB yang semula menggunakan Official Assessment System menjadi menggunakan Self Assesment System. dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Kata Kunci: BBNKB, Implementasi, Pendapatan Asli Daerah ABSTRACT Lack of taxpayer compliance to pay Motor Vehicle Title Fee. The West Java Regional Revenue Agency (Bapenda) stated that out of around 17 million motorized vehicles, only 11 million of them could be collected for taxes. While the rest are in unclear status. The method used in this research is normative juridical. The results showed that. Provisions for the BBNKB tariff rate in the West Java Province are stipulated in Article 28 of West Java Governor Regulation Number 33 of 2013, in order to carry out the function of regulating (regularend) and increasing Regional Original Revenue through BBNKB, the provisions of the tariff rates in these regulations have been increased in size and are detailed by Article 28 West Java Governor Regulation Number 2 of 2020. Even though the tariff increase has been implemented in the regulations in 2020, the realization of West Java Province PAD from BBNKB is only Rp. 3,902,583,887,500 This achievement is lower than the realization in 2019 of Rp, 6,300,781,441,900. Efforts that can be made to facilitate the implementation of BBNKB collection arrangements in the West Java Province in order to increase Regional Original Income (PAD) are to change. The BBNKB collection system, which originally used the Official Assessment System, is now using the Self Assessment System. With this system, it is hoped that the implementation of administration that is too burdensome to taxpayers and bureaucracy will be avoided. Keywords: BBNKB, Implementation, Local Own Revenue
PENGEMBANGAN MUATAN MATERI KONSTITUSI TENTANG HAK ASASI MANUSIA: PERBANDINGAN INDONESIA, SINGAPURA, DAN REPUBLIK RAKYAT CINA Muhammad Ridzki Kharisma
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.263

Abstract

ABSTRAKMuatan materi konstisusi secara luas mengatur beberapa hal yang paling fundamental demi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak semua hal dapat dimasukkan dalam muatan materi konstitusi, ada hal yang pokok tapi tidak penting, pun sebaliknya. Hak asasi manusia (human right) menjadi salah satu muatan materi penting dan pokok dalam konstitusi yang dimiliki oleh suatu negara. Namun, dewasa ini telah terjadi perkembangan HAM yang begitu pesat di setiap negara. Meskipun hakikat dasar HAM itu bersifat kodrati, universalitas dan abadi, namun pada kenyataannya di setiap negara memberikan klasifikasi HAM yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi dan persoalan dalam negara yang bersangkutan. Dalam tulisan ini akan dikaji mengenai bagaimana urgensi muatan materi HAM dalam konstitusi negara hukum yang demokratis. Kemudian akan membahas bagaimana perbedaan dan persamaan mengenai pengembangan muatan materi konstitusi tentang hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat Cina?Kata kunci: HAM; materi konstitusi; perbandingan. ABSTRACTThe content of constitution material broadly regulates some of the most fundamental things for the life of the nation and state. Not all things can be included in the material content of the Constitution, because there are basic things but not important, however. Human right became one of the important materials and the principal in the Constitution owned by a country. Nowadays, however, there has been a rapid development of human rights in every country. Although the basic nature of human rights is natural, universal and eternal, in reality each country provides a different classification of human rights, depending on the conditions and problems in the country concerned. In this paper, we will examine the urgency of the content of human rights material in the constitution of a democratic rule of law. Then we will discuss the differences and similarities regarding the development of constitutional material content on human rights in the constitutions of Indonesia, Singapore and the People's Republic of China?Keywords: human rights; material constitution; comparative.
PERBANDINGAN PARTISIPASI RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN KONSTITUSI INDONESIA, THAILAND, DAN AFRIKA SELATAN: SUATU PENELITIAN AWAL Muhammad Nur Jamaluddin
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.368

Abstract

ABSTRAKPembentukan dan perubahan konstitusi tetap menjadi sumber kontestasi akademik dan politik yang berlangsung di berbagai negara. Kekakuan amandemen formal menghasilkan perdebatan kontroversial atau konstitusi yang ada tidak diterapkan karena tekanan sosial, ekonomi, atau politik berkelanjutan. Faktanya, partisipasi rakyat dalam pembentukan dan perubahan konstitusi Indonesia, Thailand dan Afrika Selatan sangatlah terbatas. Rakyat yang terlibat dalam proses pembentukan dan perubahan konstitusi hanya mewakili golongan tertentu saja dan mempunyai kekuatan yang penting dan dominan. Rakyat juga tidak dilibatkan dari awal proses pembentukan dan perubahan konstitusi, sehingga partisipasi rakyat dalam pembentukan dan perubahan konstitusi belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan partisipasi rakyat dalam pembentukan dan perubahan konstitusi Indonesia, Thailand dan Afrika Selatan terdapat dalam cara dan bentuk optimalisasi partisipasi rakyatnya, sedangkan persamaannya ketiga konstitusi mengatur tentang kuorum yang dihadiri lembaga yang mengesahkan dalam proses pembentukan dan perubahan konstitusi. Kemudian ketentuan yang jelas mengenai partisipasi rakyat yang dijadikan sebagai prosedur dalam pembentukan dan perubahan konstitusi hanya terdapat dalam Pasal 255 ayat (4) Konstitusi Kerajaan Thailand 2017, dan Pasal 59 Konstitusi Afrika Selatan 1996, sedangkan di Indonesia tidak menentukan secara eksplisit dalam konstitusinya bahwa partisipasi rakyat harus dijadikan sebagai prosedur dalam pembentukan dan perubahan konstitusi. Kata kunci: Partisipasi Rakyat; Pembentukan dan Perubahan Konstitusi; Indonesia; Thailand; Afrika Selatan ABSTRACTThe establishment and amendment of the Constitution remains a source of ongoing academic and political contestation in various countries. The rigidity of the rules of formal amendments has resulted in a highly controvercial debate or the provisions of the existing constitution not applied due to sustained social, economic, or political pressures. In fact, the people's participation in the formation and change of Constitution of Indonesia, Thailand and South Africa is limited. People involved in the process of forming and changing the Constitution represent only certain classes and the notabene has an important and dominant force. The people are also not involved from the beginning of the Constitution formation and changes, so that the participation of the people in the formation and change of Constitution has not been carried out optimally. The results showed that the differences in involvement of the people's participation in the formation and change of the Constitution of Indonesia, Thailand and South Africa are found in the manner and form of the optimization of the participation of the people, while the similarities of these three constitutions govern quorum procedures in the process of forming and changing the constitution that must be attended by the Parliament and/or institutions that have the Then the clear provisions of the participation of the people used as a procedure in the formation and amendment of the Constitution only contained in Article 255 paragraph (4) of the Royal Constitution of Thailand 2017, and Article 59 The National Assembly of South Africa Republic 1996, kwhereas in Indonesia does not determine explicitly in its constitution that the participation of the people should be used as a procedure in the formation and change of constitution. Keywords: Involvement of People's Participation; Formation and Constitutional Change; Indonesia; Thailand; Afrika Selatan.
ANALISIS YURIDIS PENGAMBILAN SECARA PAKSA KENDARAAN DEBITUR YANG WANPRESTASI OLEH PERUSAHAAN LEASING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PPU-XVII/2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Rina Perwitasari; Sigid Suseno; Ijud Tajudin
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.378

Abstract

ABSTRAKPengambilan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing merupakan hal yang merugikan konsumen terlebih adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 yang menyatakan adanya pelarangan tindakan tersebut. Namun dilain sisi, penarikan tersebut dilakukan karena konsumen melakukan wanprestasi dengan tidak membayarnya cicilan bulanan kendaraan bermotor. Pada dasarnya meskipun tindakan konsumen merupakan perbuatan wanprestasi, namun tindakan paksa yang dilakukan perusahaan leasing tersebut cenderung dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Metode penelitian yang dilakukan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana adalah pada dasarnya pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui PN bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditur. Namun demikian, ketika tidak diajukan kepada PN dan tidak adanya sukarela dari debitur maka pemidanaan dapat dilekatkan pada perusahaan leasing atas tindakan pengambilan paksa kendaraan konsumen oleh Debt collectror yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan leasing. Pertanggungjawaban pidana tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 adalah perbuatan paksaan dan kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Hal tersebut jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam UUJF dan pelekatan hukum pidana pun dapat dilakukan.Kata kunci: pengambilan paksa; debitur; hukum pidana. ABSTRACTForcible taking of motorized vehicles by leasing companies is detrimental to consumers, especially with the Constitutional Court Decision Number 18/PPU-XVII/2019 which states that this action is prohibited. But on the other hand, the withdrawal was made because the consumer defaulted by not paying the monthly installment of the vehicle. Basically, even though the consumer's actions are acts of default, the forced actions carried out by the leasing company tend to be classified as criminal acts. The research method used is the research specification using analytical descriptive. The approach method uses normative juridical. The data collection technique that will be used in this research is document study. The data analysis method is normative qualitative. Based on the analysis that the author carried out, it can be concluded that the act of forcibly taking a debtor's vehicle in default by a leasing company after the Constitutional Court Decision Number 18/PPU-XVII/2019 can be qualified as a crime is basically the direct execution of the creditor without going through the District Court. done if the debtor admits a default or breach of contract in his agreement with the creditor. However, when it is not submitted to the PN and the debtor is not voluntary, the punishment can be attached to the leasing company for the act of forcibly taking consumer vehicles by the debt collector which is an extension of the leasing company. Criminal liability for the act of forcibly taking a debtor's vehicle in default by a leasing company after the Constitutional Court's Decision Number 18/PPU-XVII/2019 is an act of coercion and violence from a person who claims to be the party who has the power to collect the debtor's debt loan, it can even give birth to acts of violence. arbitrarily committed by the fiduciary recipient (creditor). This is clearly evidence of the existence of unconstitutional issues in the norms regulated in UUJF and the attachment of criminal law can also be done.Keywords: Forced Retrieval; Debtor; Criminal Law.
HARMONISASI HUKUM KETENTUAN LISENSI WAJIB (COMPULSORY LICENSE) PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA Arini Yunia Pratiwi; Muhamad Amirulloh; Anita Afriana
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.385

Abstract

AbstrakPemberian lisensi wajib PVT yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri bukan oleh DJKI, perlu diharmonisasikan dengan ketentuan serupa pada undang-undang bidang KI yang lainnya. Dalam UU Paten misalnya, pemberi lisensi wajib adalah DJKI, mengingat bahwa hal tersebut termasuk merupakan proses hukum administratif, bukan hukum formil terkait penyelsaian sengketa. Hal ini memperlihatkan adanya kewenangan judikatif yang berlebihan (overbodig) karena sampai masuk kepada bidang eksekutif. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan pengaturan lisensi wajib PVT dalam UU PVT yang harus melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri, dan akan dianalisis dengan asas kepastian hukum serta harmonisasinya secara horisotal dengan ketentuan lisensi wajib paten dalam UU Paten. Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif, dengan mengkaji UU PVT tentang kewenangan pengadilan negeri dalam memberikan lisensi wajib PVT. Artikel ini mengemukakan asas dan teori hukum yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan ketentuan tentang kewenangan pemberian lisensi wajib dalam UU PVT dari Pengadilan Negeri kepada Kantor PVT yang lebih jelas memisahkan kewenangan lembaga yudikatif dan eksekutif dalam perlindungan PVT. Kata kunci: perlindungan varietas tanaman; lisensi wajib; pengadilan negeri; kantor pvt; kepastian hukum AbstractThe provision of compulsory PVT licenses carried out by the District Court, not by the DJKI, needs to be harmonized with similar provisions in other IP laws. In the Patent Law, for example, the obligatory licensor is DJKI, considering that this is an administrative legal process, not a formal law related to dispute resolution. This shows the existence of excessive judicial authority (overbodig) because it has entered the executive field. This writing is analytical descriptive in nature, which describes the mandatory PVT licensing arrangements in the PVT Law which must go through an application to the District Court, and will be analyzed with the principle of legal certainty and horizontal harmonization with the provisions of the mandatory patent license in the Patent Law. The approach method used by the author is normative juridical, by reviewing the PVT Law regarding the authority of district courts in granting mandatory PVT licenses. This article proposes legal principles and theories that can be used to make changes to the provisions regarding the authority to grant a compulsory license in the PVT Law from the District Court to the PVT Office which more clearly separates the powers of the judiciary and the executive in the protection of PVT.Keywords: plant variety protection; compulsory license; district court; pvt office; legal certainty
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Boby Bimantara; Somawijaya Somawijaya; Imamulhadi Imamulhadi
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.357

Abstract

ABSTRAK Penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dijadikan dasar hukum dalam penegakan hukum sebagai upaya menjamin kelestarian lingkungan hidup, yang dalam praktek sering ditemukan hasil penyidikan tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga ingin mengetahui penerapan asas ultimum remedium yang dijadikan dasar dalam penegakan hukum.bagi perkara tindak pidana lingkungan hidup Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu mengkaji Peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan penegakan hukum, dan penelitian ini lebih menitik-beratkan kepada penelitian kepustakaan. Data yang telah diperoleh tersebut dikaji dan di analisis yang diperoleh dari literatur maupun sumber lain, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur atau kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan: (1) Perkara yang tidak diterima oleh Jaksa atas dasar tidak cukup bukti, sehingga terjadi bolak balik berkas perkara bisa dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan atau dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tetap melakukan koordinasi yang baik dan harus bersikap professional. (2) Penerapan asas ultimum remedium ini hanya terbatas dan baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak memiliki itikad baik lagi.Kata kunci: asas ultimum remedium; penghentian penyidik. ABSTRACT Investigation of environmental crime cases which are used as the legal basis in law enforcement as an effort to ensure environmental sustainability, which in practice is often found that the results of investigations are not accepted by the Public Prosecutor and also want to know the application of the ultimum remedium principle which is used as the basis for law enforcement. for environmental crime cases. The method used in this research is the normative juridical method, which examines statutory regulations and literature related to law enforcement, and this research focuses more on library research. The data that has been obtained are reviewed and analyzed obtained from literature and other sources, then analyzed qualitatively by combining data from literature or literature studies and field studies. Based on the analysis carried out, it can be concluded: (1) Cases that are not accepted by the Prosecutor on the basis of insufficient evidence, so that case files go back and forth, the investigation can be terminated on grounds or grounds that can be legally accountable while maintaining good coordination and must behave professional. (2) The application of the ultimum remedium principle is only limited and can only be imposed if the administrative sanctions that have been imposed are not complied with or the violation is committed more than once, and there is no longer good faith.Keywords: cessation of investigation; Principle ultimum remedium.
KEBERADAAN GARASI BERSAMA SEBAGAI IMPLIKASI ATAS KEBIJAKAN MENGUASAI GARASI DI JAKARTA R. Adi Nurzaman; Santi Hapsari Dewi Adikancana; Gebby Seskia Veronica
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.620

Abstract

ABSTRAK Kemacetan sebagai akibat parkir liar di Jakarta diatasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pembentukan kebijakan menguasai garasi bagi pemilik kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Tranportasi. Kebijakan ini mewajibkan pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi sendiri untuk menguasai lahan tertentu sebagai tempat parkir kendaraannya. Keterbatasan lahan parkir di Jakarta mendorong masyarakat setempat dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi lain atas diterapkannya ketentuan menguasasi garasi dengan mengadakan garasi bersama atau garasi komunal. Keberadaan garasi bersama sudah menyebar di berbagai daerah di Jakarta namun belum ada ketentuan yang mengatur secara resmi keberadaan garasi bersama tersebut sebagai pemenuhan syarat menguasai garasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang bertujuan menemukan prosedur atau mekanisme paling tepat yang dapat dipergunakan untuk mengkoordinasikan keberadaan garasi bersama terutama dalam kedudukannya sebagai pemenuhan syarat menguasai garasi.Kata kunci: garasi; kebijakan; transportasi; perizinan; parkir. ABSTRACT Congestion as a result of illegal parking in Jakarta was overcome by the DKI Jakarta Provincial Government through the establishment of a garage master policy for motor vehicle owners in the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 5 of 2014 concerning Transportation. This policy requires vehicle owners who do not have their own garage to control certain land as a vehicle parking lot. The limited parking space in Jakarta has encouraged local communities and the DKI Jakarta Ministry Of Transportation to look for other solutions to the application of provisions to control garages by holding joint garages or communal garages. The existence of a shared garage has spread in various areas in Jakarta, but there is no provision that officially regulates the existence of the joint garage as fulfillment of the mastery of the garage. This research is a sociological juridical study that aims to find the most appropriate procedure or mechanism that can be used to coordinate the existence of a shared garage, especially in its position as a fulfillment of mastering the garage.Keywords: garage, licensing, transportation, parking, policy.

Page 4 of 10 | Total Record : 97

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN