cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Sumpena
Contact Email
agus.sumpena@unpad.ac.id
Phone
+6281313026767
Journal Mail Official
poros.hukum@unpad.ac.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Program Studi Magister Ilmu Hukum JL. Banda No 42 Bandung 40112 Email: poros.hukum@unpad.ac.id
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 27157202     EISSN : 27159418     DOI : https://doi.org/10.23920/jphp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran (JPHP) publishes peer-reviewed public and private law articles from scholars, policy makers, and legal practitioners. The majority parts of the journal focus on national related issues; other parts focus on comparative and transnational law issues, to stand on Indonesian perspective to global problem. JPHP publishes its content in Bahasa Indonesia as most of the readers and authors will relatively be more familiar with the use legal terminology and avoid some misunderstanding because of the translation to other languages. Nevertheless, we particularly do welcome articles written in English for comparative and transnational law manuscripts due to practicability for expanding reach access to non-Indonesian readers. the openly access journal is managed and prepared by academician and supporting staffs of the Magister of Laws Faculty of Law Universitas Padjadjaran to contribute to positive changes in law. This journal is available in print and online and highly respects the publication ethic and avoids any type of plagiarism.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 97 Documents
 3   4   5   6   7 
KEDUDUKAN PERATURAN DEWAN KOMISARIS DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN Pamonaran Manahaar; Isis Ikhwansyah; R. Kartikasari
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i1.552

Abstract

ABSTRAKDireksi dan Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang diberikan wewenang oleh UUPT bertindak untuk dan atas nama perseroan, serta bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan. Di dalam UUPT diatur bahwa Anggaran Dasar dapat menetapkan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris perseroan untuk memberikan persetujuan. Di dalam perkembanganya terhadap permintaan persetujuan sering terjadi keterlambatan dikarenakan Dewan Komisaris tidak berada di Perusahan. Sebagai bentuk mengatasinya Dewan Komisaris membuat Peraturan Dewan Komisaris tentang Persetujuan Dewan Komisaris yang menjadi permasalahan apabila terjadi kerugian akibat dari peraturan tersebut siapa yang bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Peraturan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Perusahaan serta Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Dalam Pengelolaan Perusahaan Berdasarkan Peraturan Dewan Komisaris yang Dihubungkan Dengan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan. Penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan teknik pengumpulan data yang didapat melalui studi kepustakaan kemudian dilengkapi dengan data yang didapat dari hasil wawancara dengan menggali informasi yang didapatkan. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan kajian diperoleh hasil pertama bahwa keberadaan Peraturan Dewan Komisaris memiliki kedudukan yang sangat penting sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Kedua terhadap organ yang harus bertanggungjawab, kedua organ tidak harus bertanggungjawab dikarenakan tindakan yang dilakukan telah sesuai UUPT dan Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan. Kata Kunci: Organ Perseroan; Pengelolaan Perusahaan; Pertanggung jawaban ABSTRACTThe Board of Directors and the Board of Commissioners are corporate organs that are authorized by the Company Law to act for and on behalf of the company, and are fully responsible for the management of the company. The Company Law stipulates that the Articles of Association may stipulate the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to give approval. In its development, there are often delays in requesting approval because the Board of Commissioners is not at the Company. As a form of overcoming it, the Board of Commissioners makes a Board of Commissioners Regulation regarding the approval of the Board of Commissioners which becomes a problem if there is a loss as a result of the regulation who is responsible. This study aims to determine the position of the Board of Commissioners' Regulations on the Implementation of Company Management and the Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners in Managing the Company Based on the Board of Commissioners' Regulations Associated with the Principles of Company Management. This writing uses the normative juridical method with data collection techniques obtained through library research and then equipped with data obtained from interviews by digging up the information obtained. The analytical method used is qualitative. Based on the study, the first results obtained that the existence of the Board of Commissioners Regulations has a very important position in accordance with the legislation, Second to the organs that must be responsible, the two organs do not have to be responsible because the actions taken are in accordance with the Company Law and the Company Management Principles.Keywords: Company Organs; Company Management; Accountabilit
PENUNDAAN PENGESAHAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH HAKIM DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Agitha Putri Andany Hidayat Agitha; Anita Afriana
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i1.564

Abstract

ABSTRAKPerdamaian dalam PKPU menawarkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya sebagai upaya menghindari kepailitan, sehingga perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak diperlukan pengesahan perdamaian dari Pengadilan Niaga. Namun dalam praktik, ditemukan adanya penundaan pengesahan perdamaian yang telah disetujui para pihak akibat laporan yang belum diserahkan Pengurus dalam masa PKPU. Penulisan artikel ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk melihat penundaan pelaksanaan pengesahan perdamaian dalam PKPU oleh Hakim di Pengadilan Niaga dan akibat hukum atas penundaan pengesahan perdamaian tersebut serta kaitannya dengan asas kepastian hukum. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan pengesahan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diawali dengan pemungutan suara (voting) para kreditor dan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Menurut UUKPKPU penundaan pengesahan perdamaian Pengadilan Niaga dapat dilakukan dengan mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penundaan tersebut. Ketentuan yang mengatur jangka waktu ini merupakan substansi formil, hukum acara Kepailitan dan PKPU yang tidak dapat dikesampingkan hakim, mengikat, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penundaan pengesahan perdamaian dalam PKPU berakibat penyelesaian utang debitor kepada kreditor menjadi tertunda, sebab perjanjian perdamaian belum berlaku secara hukum dan mengikat para pihak. Pengesahan perdamaian yang menyimpangi Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU, mengakibatkan perdamaian tidak sah dan debitor dinyatakan pailit.Kata kunci: kepastian hukum; pengesahan; perdamaian; PKPU. ABSTRACTThe reconciliations in PKPU (Debt Payment Obligation Postponement) offers full or half of the debt payment methods in order to avoid bankruptcy, the reconciliation are legally applied and binding the parties needed for reconciliation validation from the Commercial court. Yet in practice, there found indications of reconciliation’s approval delay which has been approved by the parties as the result of reports that has yet to submitted to the committee in the time of PKPU meanwhile by the judge with the verdict of time extention in the form of PKPU still deviate from the legislation, so that it leads to the validity of the reconciliation. This articles is decriptive analytical, with the purpose to see the the delay in impelementation validation in PKPU by the judge in Commercial Court and the legal consequences of the said reconciliation’s aproval delay and its relation to the principle of legal certainty. This research found that the implementation of the ratification reconciliation in PKPU begins with a vote of the creditors and obtains permanent legal force through the decision of ratification reconciliation by the Commercial Court. According to the UUKPKPU, the postponement of the ratification of the reconciliation of the Commercial Court may postpone and set a trial date no later than 14 (fourteen) days after the postponement. The provisions governing this period of time are formal substance, the procedural law of Bankruptcy and PKPU which cannot be overruled by judges, bind, and provide legal certainty for the parties. Delaying the ratification of the reconciliation in the PKPU resulted in the settlement of debtor’s debt to creditors to be delayed, because the reconciliation had not been legally enforce and binding on the parties. The ratification reconciliation that violates Article 284 paragraph (3) of the UUKPKPU, results in the reconciliation being invalid and the debtor being declared bankrupt.Keywords: legal certainty; PKPU; reconciliation; validation.
TINDAKAN FRAUD DALAM HAL REKAYASA PELUNASAN KREDIT OLEH PEGAWAI BANK DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN Risdy Ardiansyah; Etty Mulyati; Nun Harrieti
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i1.569

Abstract

ABSTRAKMaraknya tindakan tindakan fraud baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang dilakukan oleh pihak luar bank. Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan tindakan fraud, salah satunya melalui kebijakan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai analisis tindakan fraud dan tanggung jawab bank atas kerugian nasabah dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat analisis deskriptif guna gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Tindakan fraud dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian yaitu bank wajib untuk selalu memelihara tingkat kesehatannya, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian menurut Pasal 2, 8, dan 29 UU Perbankan. Serta Bank wajib menyusun dan menerapkan strategi anti Fraud secara efektif. Pertanggungjawabannya dapat dilihat pada Pasal 49 UU Perbankan, Pasal 8 POJK 39/POJK.03/2019 dan khususnya untuk lembaga keuangan mikro Pasal 37 UU LKM.Kata kunci: fraud; kredit; prinsip kehati-hatian; perbankan. ABSTRACTThe rise of the action acts of fraud both were done by the bank's internal as well as that carried out by parties outside the bank. Bank has a role which is very important in the prevention of acts of fraud, one of them through policy prudential principles. It is interesting to study the analysis of fraud and the bank's responsibility for customer losses in the case of manipulation credit repayment by bank employees is linked to the prudential principles. The research methods used in this writing are analytically descriptive to obtain an overview in-depth about a situation or symptoms are observed associated with regulatory laws and legal theories. The approach used in this study is normative juridical, by examining library materials called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions, and teachings of experts and their implementation in practice. The act of fraud in terms of manipulation credit repayment by bank employees is linked to the prudential principles, namely that banks are required to always maintain their level of health, by applying the prudential principles according to Articles 2, 8 and 29 of the Banking Law. Also, Banks are required to formulate and implement an effective anti- fraud strategy. Accountability can be viewed on Article 49 of the Banking Law, Article 8 POJK 39/POJK.03/2019 and in particular to institutions finance micro Article 37 of the institutions finance micro Law.Keywords: fraud; credit; prudential principles; banking.
SISTEM PREFERENSI UMUM DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL RELEVAN Eko Oktavian
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i1.614

Abstract

ABSTRAKTulisan ini dibuat bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem preferensi umum/Generalyzed System of Preferences (GSP). Pemberian tarif dan bea masuk oleh negara maju kepada negara berkembang seringkali dibarengi dengan motif-motif lain dalam pelaksanaannya di lapangan. Negara maju tidak serta merta memberikan fasilitas kemudahan perdagangan ini kepada negara-negara berkembang dalam menjual produk-produknya di pasar mereka. Dikarenakan pasal asli dalam aturan perdagangan internasional hanya mengatur secara umum. Pasal yang ada di dalam GATT tidak mengatur secara spesifik mengenai pemberian fasilitas kemudahan bea masuk (GSP). Artikel ini mencoba memasukkan pasal-pasal dalam konvensi-konvensi relevan terkait fasilitas GSP. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah deskriptif analitis yang menggambarkan berbagai masalah hukum, fakta, serta gejala lainnya dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu bersifat memaparkan atau menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara meneliti bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat para ahli. Dari hasil penelitian didapat mengenai pasal-pasal dalam konvensi-konvensi yang masih relevan dalam pemberian fasilitas bea masuk dalam sistem preferensi umum/Generalized System of Preferences (GSP) ialah Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB, Resolusi Sidang Umum PBB tanggal 12 Desember 1974 [3281 (XXIX)] Piagam Hak-Hak Kewajiban Ekonomi Negara-Negara Pasal 18, 19, 21, 25 dan 26. Pasal-pasal yang disebut diatas masih relevan dalam kaitannya dengan sistem preferensi umum/Generalized System of Preferences (GSP). Kata Kunci: gsp, tarif, fasilitas, negara berkembang, negara maju. ABSTRACTThis paper aims to find out more about the Generalized System of Preferences (GSP). The provision of tariffs and import duties by developed countries to developing countries is often accompanied by other motives in their implementation in the field. Developed countries do not necessarily provide these trade facilities to developing countries in selling their products in their markets. Because the original article in international trade rules only regulates in general terms. The article in the GATT does not specifically regulate the provision of import duty facilities (GSP). This article tries to include articles in relevant conventions related to GSP facilities. The research method used in this paper is descriptive analytical which describes various legal issues, facts, and other symptoms using a normative juridical approach, which is to describe or describe existing problems by examining primary legal materials, literature, articles. , expert opinion. From the results of the research, it was found that articles in conventions that are still relevant in providing import duty facilities in the Generalized System of Preferences (GSP) are Article 1 paragraph 3 of the United Nations Charter, Resolution of the United Nations General Assembly dated December 12, 1974 [3281 (XXIX)] Charter of Economic Rights and Duties of States Articles 18, 19, 21, 25 and 26. The articles mentioned above are still relevant in the Generalized System of Preferences (GSP).Keywords: gsp, tariffs, facilities, developing countries, developed countries.
STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Yuliana Keke Febrianti; Zainal Mutaqqin; Amelia Cahyadini
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i1.668

Abstract

ABSTRAKTujuan dari tulisan ini adalah penulis mencoba memaparkan mengenai strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) khususnya di masa pandemi Covid-19 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Penulis juga membahas mengenai kontribusi pengenaan pajak dari kegiatan PMSE di Indonesia terhadap APBN dan manfaat lainnya. Kesimpulan yang dihasilkan dari tulisan ini adalah pemerintah memberlakukan PPN dan PPh atau Pajak Transaksi Elektronik untuk aktivitas PMSE untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa pandemi Covid-1. Penerimaan pajak dari kegiatan PMSE berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara dan kebijakan ini juga dapat menciptakan level playing field.Kata kunci: perdagangan melalui sistem elektronik; pajak pertambahan nilai; pajak penghasilan ABSTRACTThe purpose of this paper is that the author tries to explain the government's strategy in increasing tax revenue from Electronic Trading (PMSE) activities, especially during the Covid-19 pandemic with the issuance of Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. The author also discusses the contribution of taxation from PMSE activities in Indonesia to the state budget (APBN) and other benefits. The conclusion is that during the Covid-19 pandemic, the government's strategy in increasing tax revenue from PMSE activities is the imposition of Value Added Tax (PPN) on digital products provided by foreign companies consumed domestically and the imposition of Income Tax (PPh) or Digital Services Tax (DST) on PMSE activities conducted by foreign tax subjects with certain criteria. Tax revenue from PMSE activities contributes significantly to state revenue and this policy can also create a level playing field.Keywords: electronic trading; value added tax; income tax
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI KONDOTEL JIMBARAN VIEW BALI YANG TELAH MENERIMA PENYERAHAN UNIT KONDOTEL DAN TELAH MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI SEBELUM PENGEMBANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Monica Sondang Odilia Adi; Susilowati Suparto; Betty Rubiati
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i1.671

Abstract

ABSTRAKKondotel merupakan bangunan yang menggabungkan karakter kondominium dan hotel, yang dapat dihuni dengan dikelola menggunakan sistem hotel. Namun, pada praktiknya, terdapat pengembang yang dinyatakan pailit dan mengakibatkan unit kondotel dimasukkan kedalam harta pailit pengembang. Sebelum pengembang dinyatakan pailit, para pembeli telah melakukan serah terima unit dengan pengembang dan telah melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan data dianalis secara yuridis-kualitatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Jual Beli yang telah ditandatangani oleh para pembeli, peralihan haknya telah terjadi. Hak milik atas unit kondotel Jimbaran View Bali telah beralih menjadi milik para pembeli, sehingga tidak seharusnya unit kondotel dimasukkan kedalam harta pailit pengembang. Untuk melindungi para pembeli akibat ditolaknya permohonan pendaftaran peralihan hak untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun oleh Kantor Pertanahan, para pembeli dapat mengajukan gugatan kepada pihak Kantor Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, karena mengakibatkan unit kondotel Jimbaran View Bali milik para pembeli dimasukkan kedalam harta pailit pengembang.Kata kunci: akta jual beli; harta pailit; kondotel. ABSTRACTCondotel combines the characteristics of a condominium and a hotel in one building, hence its units can be purchased and owned individualy, but still be operated like a hotel. Buyers hold the rights of ownership to their purchased units, yet there are cases where the developer of the condotel is declared bankrupt and the condotel is listed as its bankruptcy assets. That condition happened despite the fact that before being declared bankrupt, the units has been handovered by the developer to the buyers, and both parties have signed The Sale and Purchase Deed in front of a Land Deed Official. This article will talk about the case of Jimbaran View Bali Condotel, where said condition occurred. The study in this article was done using juridical-normative approach, the data was analyzed using juridical-qualitative method, and the specification of this study is descriptive-analysis. The findings show that the transfer of rights has happened, marked by the signing of The Sale and Purchase Deed by both parties. Buyer’s ownership of Jimbaran View Bali Condotel units are legitimate, yet the curator still listed the condotel as the developer’s bankruptcy assets. To protect themselves, the buyers whose rights of ownership are denied by the National Land Agency can file a lawsuit in Denpasar Administrative Court against the National Land Agency because of their stipulation caused for listing their units in Jimbaran View Bali Condotel as the developer’s bankruptcy assets.Keywords: the sale and purchase deed; bankruptcy assets; condotel.
TINJAUAN PERKAWINAN PERIPARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Mega Mutiara Putri; Djanuardi Djanuardi; Hazar Kusmayanti
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i1.693

Abstract

ABSTRAKPerkawinan bukanlah peristiwa kemasyarakatan biasa, melainkan peristiwa yang menimbulkan akibat-akibat yang diatur oleh hukum. Dalam masyarakat terjadi berbagai bentuk perkawinan yang sangat beragam salah satunya ialah perkawinan periparan yang banyak terjadi di salah satu daerah di Kabupaten Garut dalam dua bentuk. Pertama, pernikahan antar ipar dimana pasangan suami isteri yang menikah diikuti dengan adik mereka masing-masing melangsung peknikahan juga. Bentuk kedua, yaitu suami menikah dengan saudara pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keabsahan perkawinan periparan tersebut ditinjau berdasarkan perspektif hukum islam dan hukum adat dihubungkan dengan UUP, serta mengakaji juga bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan periparan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa perkawinan periparan dalam bentuk yang pertama sah baik menurut hukum islam dan hukum adat, sedangkan perkawinan periparan dalam bentuk kedua sah pula menurut hukum adat, tetapi menurut hukum islam sah sepanjang dilakukan tidak dalam satu waktu yang bersamaan. Kata kunci: Hukum Adat, Hukum Islam, Perkawinan Periparan. ABSTRACT Marriage is not an ordinary social event, but an event that has consequences that are regulated by law. In society, there are various forms of marriage that are very diverse, one of which is periparan marriage, which occurs in one area in Garut Regency in two forms. First, the marriage between in-laws where a married couple is followed by their respective siblings to get married as well. The second form, namely the husband married to the spouse's brother. This study aims to examine how the legitimacy of the partner marriage is reviewed from the perspective of Islamic and customary law, and also to examine how the legal consequences of the partner marriage are. This study uses a normative juridical research method. Based on the research, it can be seen that the partner marriage in the first form is valid both according to Islamic law and customary law, while the partner marriage in the second form is also valid according to customary law, but according to Islamic law as long as it is not carried out at the same time.Keywords: Customary Law, Islamic Law, Marriage In Relation
KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ATAS PELANGGARAN ADMINISTRASI TATA RUANG DAN ALIH FUNGSI LAHAN SEMPADAN SUNGAI DALAM RANGKA TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG BERKELANJUTAN Wildan Siregar; Ida Nurlinda; Maret Priyanta
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i1.710

Abstract

ABSTRAKPenataan ruang merupakan salah satu instrument pengendalian dan pengeleloaan lingkungan hidup, pemanfaatan ruang harus sesuai dengan peruntukannya dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan fungsinya, pemanfaatan ruang yang berkualitas yakni mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekologi, sosial dan ekonomi. Tata ruang sering di abaikan dalam pemanfaatannya, misalnya pelangaran atas sempadan sungai, Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. namun pada kenyataannya sempadan sungai beralih fungsi yang berdampak buruk bagi lingkungan. Penataan ruang memiliki peranan penting untuk menjaga fungsi fungsi ruang yang berkelanjutan, segala pemanfaatan ruang harus berdasarkan kajian RTRW yang sudah di rumuskan ke dalam peraturan tata ruang baik di level Nasional dan daerah, yang saling bersinergi satu sama lain. Untuk di level daerah peran dari pemerintah daerah sangatlah penting dalam pengambilan keputusan pemanfaatan ruang, perlu upaya yang serius dan konsisten untuk selalu bersandar kepada peraturan tata ruang. Sehingga pemanfaatan sesuai dengan fungsinya dapat terwujud dan kerusakan lingkungan dapat di Kelola dengan baik. Kata kunci: penegakan hukum lingkungan; tata ruang; pembangunan berkelanjutan; sempadan sungai ABSTRACTSpatial planning is one of the environmental control and management instruments, the use of space must be in accordance with its designation by considering environmental sustainability in accordance with its function, quality use of space, namely realizing the protection of space functions and preventing and overcoming negative impacts on the environment, and realizing a balance between ecological interests. , social and economic. Spatial planning is often neglected in its utilization, for example the violation of river boundaries. River borders function as a buffer space between river ecosystems and land, so that river functions and human activities are not disturbed by each other. but in reality the river border has changed its function which has a negative impact on the environment. Spatial planning has an important role to maintain sustainable spatial functions, all spatial uses must be based on the RTRW study that has been formulated into spatial regulations both at the national and regional levels, which synergize with each other. At the regional level, the role of local governments is very important in making decisions on spatial use, serious and consistent efforts are needed to always rely on spatial regulations. So that utilization according to its function can be realized and environmental damage can be managed properly.Keywords: environmental law enforcement; spatial planning; sustainable development; river border
POLITIK HUKUM BIDANG PANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA Muhammad Amin; Rukmana Amanwinata; I Gde Pantja Astawa
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i1.714

Abstract

ABSTRAKNegara Indonesia dalam upaya pembangunaan ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian hutan dituntut dapat menjalankan perannya menjadi pilar sekaligus dasar dari keberadaan hukum dan sekaligus penggerak hukum itu sendiri jangan sampai negara malah menjadi pusat masalah dari keberadaan hukum yang diciptakannya, sehingga pengaturan mengenai pangan menjadi tidak memiliki kepastian dan kejelasan. Dari permasalahan tersebut, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: apakah politik hukum bidang pangan dan implementasinya sudah berhasil mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Bagaimana konsep yang tepat tentang politik hukum bidang pangan dan implementasinya yang dapat mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum bidang pangan dan implementasinya sudah berhasil mewujudkan ketahanan pangan Indonesia adalah terdapatnya beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan guna menyempurnakan aturan yang ada. Penyempurnaan tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 36, Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 132. Dilain sisi, Dilain sisi, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal; 1 dan Pasal 4. Implementasi yang dapat dilihat dari keberhasilan ketahanan pangan adalah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Banten yang telah ada peraturan daerahnya. Adanya Peraturan Daerah itulah yang menjadi inti keberhasilan adanya ketahanan pangan. Konsep yang tepat tentang politik hukum bidang pangan dan implementasinya yang dapat mewujudkan ketahanan pangan Indonesia, pada dasarnya ketahanan pangan akan berhasil apabila pola pikir pemerintah bisa berubah. Pangan sebagai kebutuhan dasar (basic needs), aspek pangan mempunyai peran yang sangat besar bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Langkah untuk mencapai ketahanan pangan perlu penguatan Community Development. Selain itu, pemerintah perlu membangun platform ketahanan pangan untuk mendapatkan database pangan yang akurat. Hal Inilah yang harus dilakukan pemerintah agar ketahanan pangan bisa tercapai terutama dalan mewujudkan swasembada beras yang berkelanjutanKata kunci: Asas Ultimum Remedium; Penghentian Penyidik. ABSTRACT The Indonesian state, in its efforts to develop food security and at the same time preserve forests, is required to be able to carry out its role as a pillar as well as the basis of the existence of law and at the same time the driving force of the law itself, lest the state becomes the center of the problem of the existence of the law it creates, so that regulations regarding food become uncertain and clarity. From these problems, the authors identify the following problems: whether legal politics in the food sector and its implementation has succeeded in realizing Indonesia's food security. How is the right concept of legal politics in the food sector and its implementation that can realize Indonesian food security. The approach method uses normative juridical. The data collection technique that will be used in this research is document study. The data analysis method is normative qualitative. Based on the analysis that the author did, it can be concluded that the legal politics of the food sector and its implementation has succeeded in realizing Indonesian food security. This improvement can be seen from Law Number 18 of 2012 concerning Food Article 2, Article 4, Article 14, Article 17, Article 36, Article 123, Article 124 and Article 132. On the other hand, on the other hand, in Law Number 41 1999 concerning Forestry Article; 1 and Article 4. The implementation that can be seen from the success of food security is in the Provinces of South Sumatra and Banten Provinces which already have regional regulations. The existence of the Regional Regulation is the core of the success of food security. The right concept of legal politics in the food sector and its implementation that can realize Indonesian food security, basically food security will succeed if the government's mindset can change. Food as a basic need, the aspect of food has a very large role for the life of a nation. The availability of food that is smaller than the need can create economic instability. Steps to achieve food security need to strengthen Community Development. In addition, the government needs to build a food security platform to obtain an accurate food database. This is what the government must do so that food security can be achieved, especially in realizing sustainable rice self-sufficiencyKeywords: Legal Politic; Implementation; Food Security.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: STUDI PADA LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM I’ANATUSH-SHIBYAN Fitri Jayanti Eka Putri; Lies Sulistiani; Agus Takariawan
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i1.718

Abstract

ABSTRAKAnak berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Dalam prosesnya seringkali anak mendapatkan tekanan dari sekitarnya yang dapat memengaruhi kondisi fisik maupun psikisnya. Hal tersebut melatarbelakangi dua permasalahan: Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak khususnya di LPKS YPI I’anatush-Shibyan. Kedua, apakah program pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak khususnya LPKS YPI I’anatush-Shibyan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut: Pertama, menganalisis terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan dalam sistem peradilan pidana anak. Kedua, menyelidiki penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak terhadap anak berkonflik dengan hukum di dalam lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa LPKS YPI I’anatush-Shibyan telah memiliki program-program perlindungan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.Kata kunci: anak berkonflik dengan hukum; lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pidana anak; sistem peradilan pidana anak ABSTRACTChildren in conflict with the law must receive different treatment from adults who commit crimes. In the process, children often get pressure from their surroundings which can affect their physical and psychological conditions. This is behind two problems: First, how is the form of legal protection for children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system, especially in LPKS YPI I'anatush-Shibyan. Second, whether the coaching program for children who are in conflict with the law at the social welfare organization has fulfilled the principle of the best interests of children, especially LPKS YPI I'anatush-Shibyan. This study aims to answer these two problems: First, to analyze the forms of legal protection for children in conflict with the juvenile criminal justice system. Second, to investigate the application of the principle of the best interest of the child to the child in conflict with the law in the social welfare organization based on the principle of the best interest of the child. This study uses a normative juridical method that focuses on literature studies. The results of the study show that LPKS YPI I'anatush-Shibyan already has legal protection programs for children in conflict with the law by prioritizing the principle of the best interests of the child.Keywords: children in conflict with the law; children’s criminal act; juvenile justice system

Page 5 of 10 | Total Record : 97

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN