Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Ius Publicum merupakan Jurnal Ilmiah yang menerbitkan artikel berupa gagasan konseptual dan laporan penelitian di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, diterbitkan secara berkala pada bulan Juni dan November dan telah disetujui dan siap dipublikasikan baik cetak maupun elektronik yang akan diedarkan setiap periode.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MELALUI PENERAPAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Watkat, Fransiscus Xaverius]]>;
<![CDATA[Ingratubun, Muhammad Toha]]>;
<![CDATA[Apriyanti, Adelia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v5i1.83
<![CDATA[Data pribadi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang manusia baik sebagai individu (hak privasi) maupun dalam kedudukannya sebagai warga negara (hak warga negara) perlu mendapat perlindungan hukum yakni melalui penerapan sistem hukum pidana. Pentingnya penerapan sistem hukum pidana dalam hal ini, mengingat terdapat berbagai macam kasus yang berkenaan dengan penyalahgunaan data pribadi seorang warga negara dalam berbagai aspek kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara baik dilakukan secara individu, perusahaan (korporasi) maupun oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk mengumpulkan, memporoses hingga sampai penyebarluasan data pribadi secara melawan hukum, baik dalam kedudukannya sebagai subjek data pribadi, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem hukum pidana, terhadap penyalahgunaan data pribadi, khususnya menyangkut sistem pemidanaan yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, walaupun telah ada pengaturan hukum khusus yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi, yakni Undang-Undang RI Nomor: 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun dalam konstek penerapan hukum pidana belum dapat diterapkan sesuai dengan pengaturan Pasal 65 sampai dengan Pasal 73 yang mengatur tentang larangan penyalahgugunaan data pribadi dan pengaturan tentang ketentuan pidana yang dilakukan baik oleh orang pribadi, badan hukum (korporasi) di Indonesia. Faktor-faktor penyebabnya adalah pertama, formulasi kebijakan hukum oleh pembentuk undang-undang lebih mengedepankan sanksi administratif; kedua, penyelesaian masalah/sengketa dapat dilakukan diluar sistem peradilan (alternative dispute resolution). Ketiga, penegakan hukum pidana dan/atau pemidanaan merupakan upaya hukum terakhir (the lass resource), dan keempat, merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 UU Perlindungan Data Pribadi.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PPJB RUMAH SUSUN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Wibisana, Nicholas Ardy]]>;
<![CDATA[Sari, Retno Dewi Pulung]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v5i1.84
<![CDATA[Penelitian ini membahas isu tentang penggunaan klausula eksonerasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan klausula baku dalam PPJB dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan tidak mencederai kehendak para pihak, sebab yang halal dan itikad baik. Konsumen yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pembatalan klausula baku yang telah dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen. Dalam proses penyusunan perjanjian, konsumen juga perlu melakukan upaya-ypaya preventif dengan membaca isi perjanjian dan memproyeksikan resiko atau implikasi dari sahnya suatu perjanjian]]>
<![CDATA[MOTIVATION OFFENDERS TERHADAP PEMBUNUHAN KOLEKTIF DALAM PERKAWINAN (STUDI POLSEK TAMPAN) ]]>
<![CDATA[Rohim, Abdul]]>;
<![CDATA[Rinaldi, Kasmanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v5i1.86
<![CDATA[Beragam jenis tindakan kejahatan sering terjadi, salah satunya adalah pembunuhan kolektif dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat meneliti kasus pembunuhan kolektif yang dilakukan seorang istri dan rekannya terhadap suaminya yang disebabkan karena berbagai faktor yang dilakukan oleh suami sehingga menyebabkan kekecewaan dan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti terkait masalah bagaimana faktor penyebab terjadinya pembununuhan kolektif dalam perkawinan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab terjadinya pembunuhan kolektif dalam perkawinan di wilayah Polsek Tampan. Metode yang akan peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan mewawancarai informan dan key informan untuk mendapatkan informasi terkait kasus pembunuhan kolektif dalam perkawinan yang pernah terjadi. Dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dengan narasumber, dan dokumentasi berupa pengambilan foto dengan narasumber. Dari hasil penelitian ini didapati hasil bahwa kasus pembunuhan yang terjadi di Pekanbaru pada tanggal 13 januari 2018 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, kejadian ini terbukti langsung oleh sang istri yang memergoki suaminya sedang melakukan perzinahan dengan selingkuhannya. Faktor selanjutnya yaitu adalah korban sudah tidak menafkahi keluarga dan korban telah menjual asset yang dimiliki sebagai modal usaha. Faktor penyebab terjadinya pembunuhan ini yang terakhir adalah adanya faktor eksternal yang dilakukan sang istri yang meminta tolong untuk melakukan pengeroyokan hingga berakhir pembunuhan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGAJUAN GUGATAN PAILIT ATAU PKPU TANPA MELALUI OJK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.) ]]>
<![CDATA[Indra Dewaa, Mychael Marcelino]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v5i1.87
<![CDATA[Insurance is an agreement that arises between the agreement between the insurer and the insured, then the insured will make premium payments in exchange for the insurer who will provide guarantees for something that is insured. Decision number 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. itself is a case involving one of the insurance companies, PT Asuransi Jiwa Kresna, which was filed without going through the Financial Services Authority as a legal institution that can file a lawsuit against an insurance company, the filing of a lawsuit in this case itself occurred because of the inability of PT Asuransi Jiwa Kresna to make benefit payments to its customers. In this lawsuit itself there is a problem where the customer who is the plaintiff files a lawsuit on his own without going through the OJK on the basis that the customer has previously made a request to the OJK but did not get a response and in the lawsuit itself, the customer uses a legal reference in the form of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration which should use Law Number 40 of 2014 concerning Insurance against the waiting time for a response from the OJK to his request as a legal provision that more specifically regulates the problems experienced by customers and PT Asuransi Jiwa Kresna itself. This research uses a normative juridical research method that relies on primary legal material as the main material and this research also relies on the use of the Lex Specialis Systematic principle as a basis for evaluating the use of related legal regulations.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PRAKTIK KAWIN KONTRAK DI KAWASAN BUKIT CIPENDAWA, CIANJUR JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Indah Sari, Yuliana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v5i1.88
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban praktik kawin kontrak dan peran pemerintah dalam menanggulagi praktik kawin kontrak yang terjadi di Kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat. Perlu diketahui penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif, adapun sumber data yang digunakan ialah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yakni penelitian tersebut akan diolah dengan dikelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian dibandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum serta dalam pengambilan kesimpulan menggunakan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum bagi korban kawin kontrak dapat mengajukan kepada Komnas Perempuan, Komnas Perempuan sebatas memantau bagaimana kasus tersebut ditangani untuk memastikan lembaga penyedia layanan di Pemerintah dan di masyarakat memenuhi hak-hak korban, dikarenakan komnas perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan bersifat pro justicia. Kedua, peran pemerintah dalam mengatasi kawin kontrak di Cianjur Jawa Barat ialah dengan membentuk Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak, secara praktek peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan yang memaksa bagi masyarakat, karena tidak ada sanksi yang tegas.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS KEJAKSAAN NEGERI CILACAP DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT CILACAP ]]>
<![CDATA[Arfan, Daikan Aolia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v5i1.89
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran kepercayaan MLKI di masyarakat Cilacap dan mengetahui hambatan-hambatan pada pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran kepercayaan MLKI di masyarakat cilacap. Untuk menghetahui hal tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, dengan spesifikasi peneltian yang bersifat deskriptif-analitis. Adapun sumber data pada penelitian ini yakni sumber data primer dan data sekunder yang berisi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Cilacap dengan subjek penelitian Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (MLKI). Teknik pengumpulan data dengan cara menelaah data dari data primer yang dikumpulkan melalui proses wawancara terhadap informan, kemudian data sekunder melalui teknik studi pustaka terkait kejaksaan. Kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dengan data-data tersebut akan diolah dan dianalisis secara sistematis, objektif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik tiga kesimpulan. Pertama, Program pengawasan terhadap aliran Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun pelaksanaannya masih belum dapat terlaksana secara penuh dikarenakan budaya yang masih kompromistis baik pada masyarakat maupun dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam sistem hukum belum sepenuhnya efektiv. Kedua, Hambatan-hambatan pada pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) diantaranya: karena koordinasi koordinasi dan kerjasama tidak berjalan dalam koridor yang benar, dikarenakan sumber daya manusia penegak hukum terkait masalah agama dan aliran kepercayaan masih rendah; Disisi lain terdapat pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Kurangnya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, yakni tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya; Masyarakat yang belum sadar atas hak kebebasan beragama dan hak menganut kepercayaan; masih terdapat kecenderungan budaya masyarakat cilacap untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT INDUSTRI PELEBURAN LIMBAH DAUR ULANG ALUMINIUM ]]>
<![CDATA[Pratistita, Made Wipra]]>;
<![CDATA[Triadi, Irwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v5i1.90
<![CDATA[Aluminum is a metal that is used as a basic material for making human equipment products. Aluminum products that are not used often become rubbish or waste that can be recycled. Recycling of aluminum waste is carried out by smelting. The aluminum smelting process of course produces gas emissions which, when released into the wild, have an impact on reducing the quality of clean air. This research discusses the extent to which legal protection can be provided for the behavior of the aluminum smelting industry which disposes of waste gas from its smelting into the wild when viewed from statutory regulations. In this research the author uses normative legal research methods using legal sources from primary legal materials in the form of environmental law legislation and secondary legal materials in the form of books and articles regarding the management of hazardous and toxic waste. The conclusion obtained in this paper is that the disposal of gas resulting from smelting aluminum waste that exceeds air quality standards can be subject to law enforcement processes based on applicable statutory provisions.]]>
<![CDATA[Menata Ulang Kebijakan Penggunaan Politik Identitas Era Demokrasi dalam Perspektif Hukum ]]>
<![CDATA[Wirawan, Vani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v5i1.91
<![CDATA[Keberagaman di Indonesia telah menjadi penyebab utama terjadinya konflik sepanjang sejarah terutama pasca era demokrasi, seperti konflik antar agama, suku, ras, budaya, dan sebagainya. Konflik-konflik itu semakin berkembang bukan hanya sebagai konflik antara satu identitas, tetapi sudah masuk ke fase baru sebagai konflik antara beberapa identitas yang muaranya berbentuk politik identitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi politik identitas di Indonesia dan proses menata ulang penggunaan politik idenditas dalam perspektif hukum. Metode penulisan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa problematik politik identitas era demokrasi ini melalui teori teori psikoanalisis yang menyatakan Kasus Cebong versus Kampret merupakan penekanan id dan ego kedua belah pihak yang egonya mengarah kepada id yang ebih kuat, yang memuculkan kecemasan, permusuhan dan kompetisi. Karena ego yang mengarah ke id terlalu besar, maka rasionalnya mulai tenggelam, sehingga terjadi terkotak kotaknya masyarakat. Sedangkan tawaran penataan ulang penggunaan politik indentitas dalam perspektif hukum berupa penekanan esensi dari politik identitas itu sendiri, berupa ujaran kebencian terkait suku, ras, dan agama yang tercanum dalam Pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Komisi II DPR harus mendorong Bawaslu dan para penegak hukum untuk secara tegas menindak pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu yang bersifat ujaran kebencian dan perlu mempertimbangkan untuk menyempurnakan atau melengkapi UU Pemilu tentang pemaknaan politik identitas secara tegas.]]>
<![CDATA[REFORMULASI PERADILAN ELEKTRONIK TATA USAHA NEGARA PASCA REFORMASI DI ERA DIGITAL 4.0 ]]>
<![CDATA[Navisa, Fitria Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v5i1.92
<![CDATA[Selama satu dasawarsa terakhir di Indonesia, khususnya di bidang peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara, akhir-akhir ini terjadi reformasi besar-besaran dalam sistem peradilan, dimulai dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat, hingga terakhir dengan berlakunya UU No. 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, telah terbuka arus perluasan wilayah hukum absolut peradilan tata usaha negara yang sangat pesat sehingga saat ini tidak hanya diperbolehkan untuk menguji beschikking, tetapi juga berwenang mengadili semua jenis keputusan administratif pemerintah, sepanjang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, dan juga untuk menyelesaikan perselisihan tentang tindakan faktual. 1 Tahun 2019 yang membuka paradigma baru bagi sistem peradilan di Indonesia, atau pada pengadilan elektronik (ecourt). Metode yang digunakan adalah metode pencarian bibliografi, atau pencarian yang mengambil sumber dari literatur terkait dan terkait dengan pembahasan Dalam dokumen ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pemutakhiran substansi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah usang dengan era digital 4.0.]]>
