cover
Contact Name
Ahmad Habibi
Contact Email
pascampduniska@gmail.com
Phone
+6285845959702
Journal Mail Official
pascampduniska@gmai.com
Editorial Address
Jalan Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi
ISSN : -     EISSN : 27765113     DOI : http://dx.doi.org/10.31602/jmpd.v1i2.5022
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi (JMPD) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin. Jurnal ini terbit sebanyak dua kali setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juni. Jurnal ini menerbitkan penelitian dan artikel konseptual yang berkaitan dengan bidang ilmu Manajemen Pendiikan. Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi (JMPD) ini khusunya berfokus dalam penyebaran dan pengembangan bidang Manajemen Pendidikan yang berkaitan dengan: Manajemen Pendidikan Manajemen Kurikulum Manajemen Pendidikan Formal Manajemen Pendidikan Non Formal dan Pelatihan Manajemen Pendidikan Tinggi Manajemen Bimbingan dan Konseling Manajemen Kelas Manajemen Mutu Pendidikan Manajemen SDM Pendidikan Manajemen Tekhnologi Pendidikan dan Pembelajaran Manajemen Media Pendidikan dan Pembelajaran Manajemen Keuangan Pendidikan
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2025)" : 15 Documents clear
WAWASAN SALAFI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILU 2024 Halizzah, Khansa Auliya; Maksum, Muh Nur Rochim
Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jmpd.v5i1.18167

Abstract

sebagian kelompok Salafi menganggap demokrasi sebagai sistem yang tidak islami dan sesat, namun ada di antara mereka yang tetap memanfaatkan pemilu untuk memilih pemimpin yang dianggap dapat membawa kebaikan bagi umat Islam. Pendapat dari beberapa narasumber menunjukkan variasi sikap, dari yang mendukung partisipasi aktif dalam pemilu hingga yang cenderung apatis terhadap politik praktis. Gerakan Salafi di Solo juga menunjukkan dinamika yang kompleks dalam hubungannya dengan pemerintah. Beberapa di antara mereka menaati pemerintah yang sah meskipun tidak menjalankan syariat Islam secara penuh, asalkan umat Islam masih bebas menjalankan ibadahnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan dampak gerakan Salafi di Solo serta membantu dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks pemilu 2024.
PERUBAHAN PENDIDIKAN KEMANDIRIAN ANAK RANTAU DI PONDOK PESANTREN Fitriani, Fitriani; Suryanto, Suryanto; Tuponowati, Safitri; Radiana, Usman
Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jmpd.v5i1.16622

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang mengirim anak-anak mereka merantau ke Pulau Jawa untuk belajar di pondok pesantren. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Subjek penelitian adalah orang tua yang anaknya merantau serta anak-anak rantau di Kota Malang, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kemandirian anak rantau dalam membentuk pribadi yang kuat dan kompeten. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Minat tinggi orang tua terhadap pendidikan anak; 2) Kerelaan orang tua dan anak berpisah demi pendidikan; 3) Anak rantau banyak yang berhasil secara akademik dan agama, serta kembali membangun daerah asal; 4) Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat; 5) Anak rantau memiliki kemandirian yang tinggi.AbstractThis research is based on observations in Kubu Raya Regency, West Kalimantan, where many families send their children to study at Islamic boarding schools in Java. The study uses a qualitative-descriptive approach, with data collected through interviews and observations. The research subjects include parents whose children study abroad and the children themselves in Malang, East Java. The purpose of this research is to assess the independence of migrant students and how it shapes them into strong, competent individuals. The findings show: 1) A strong parental interest in providing education for their children; 2) Parents' and children's willingness to separate in pursuit of better education; 3) Many migrant students achieve academic and religious success and return to contribute to their hometowns; 4) Increased education levels in the community; 5) Migrant students exhibit high levels of independence.
MANAJEMEN STRATEGIK DALAM PELIBATAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN BERDASARKAN INSTRUMEN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN (IASP) 2020 DI MIN 1 BANDUNG Anisa, Ana; Nugraha, Mulyawan Safwandy
Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jmpd.v5i1.18162

Abstract

Kebijakan pendidikan Indonesia sangat terkait dengan kebijakan publik lainnya dan dapat berubah jika kebijakan publik berubah. Pendidikan memerlukan partisipasi masyarakat untuk menghasilkan komunitas pembelajaran yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berlokasi di MIN 1 Bandung. Dalam konteks manajemen strategik, keterlibatan masyarakat dipandang sebagai salah satu strategi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya komite, beberapa program dapat berjalan lancar, dan sosialisasi dengan siswa dapat dikordinir dengan mudah. Partisipasi komite dan elemen lain seperti Polsek, Puskesmas, dan RT/RW setempat menerima tanggapan positif, terutama dengan adanya program yang melibatkan interaksi dengan lingkungan sekitar dan program pembiasaan yang menciptakan kebiasaan baru di lingkungan sekolah. Partisipasi masyarakat atau keikutsertaan individu dalam pengembangan diri, kehidupan, dan lingkungan, yang melibatkan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, menjadi bagian integral dari strategi manajemen untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas.
PERAN MUHAMMADIYAH DALAM ASPEK EKONOMI MELALUI AMAL USAHA MUHAMMADIYAH UNTUK MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT YANG BERDASAR PADA UNGKAPAN K.H AHMAD DAHLAN "HIDUP HIDUPILAH MUHAMMADIYAH, JANGAN MENCARI HIDUP DI MUHAMMADIYAH" Rosyida, Maharani Trianur; Maksum, Muh Nur Rochim
Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jmpd.v5i1.18168

Abstract

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M, Muhammadiyah merupakah salah satu organisasi islam yang eksis di Indonesia hingga sekarang. Muhammadiyah mengadakan suatu pendekatan, pendekatan sendiri untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research). Obyek penelitian yang akan diteliti adalah Ranting Aisyiyah Kaligawe dan masyarakat Dukuh Pengkol, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan. Pimpinan Ranting Aisyiyah Kaligawe yang berada dibawah naungan Ranting Muhammadiyah Kaligawe setiap tahunnya dapat melaksanakan program kesejahteraan sosial berbentuk santunan (feeding) sebanyak 2x, yaitu di awal tahun Hijriah dan di pertengahan bulan Ramadhan untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial masyarakat tersebut. Namun, dilaksanakannya program tersebut dengan harapan dapat memperluas perkaderan Ranting Aisyiyah khusunya didesa Kaligawe, atau dapat disebut Long term education, dalam Muhammadiyah istilah ini juga dikenal sebagai upaya pengkaderan. Ternyata program tersebut tidak dapat menarik perhatian masyarakat yang mendapat santunan atau tidak adanya timbal balik kepada Aisyiyah, karena salah satu faktornya pribadi seseorang tersebut yang sudah kental dengan tradisi terdahulu yang tidak bisa ditinggalkan, juga desa Kaligawe memang mayoritas masyarakatnya masuk ke organisasi sebelah/NU. Dengan ini Ranting Aisyiyah hendaknya melaksanakan beberapa inovasi perkaderan yaitu dengan mengajak keluarga terdekat, bisa satu anak perempuan, baik anak perempuan sendiri, anak saudara, atau anak tetangga. Besar harapan dilaksanakannya inovasi perkaderan tersebut dapat menambah sedikit demi sedikit perkaderan di Ranting Aisyiyah Kaligawe.
KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM POLITIK PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER Nabila, Inatsa Zulfa; Maksum, Muh Nur Rochim
Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jmpd.v5i1.18165

Abstract

The current reality is that the role of women is not given more attention so that society does not realize the importance of women's participation in the political system. Women are always considered weak when it comes to their physical appearance, moreover, the nature that has been assigned to women is often seen as an obstacle for them to serve in the government system. On the other hand, Islam's view of women does not differentiate their position. Islam does not recognize discrimination between women and men. However, the majority of fiqh scholars who follow the Manhaj Salaf agree to prohibit women from becoming leaders. The aim of this research is to describe the position of women in the political system according to several contemporary scholars, including Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, and Hasan Al-Banna. The paradigm of this research is qualitative research. Using this type of library research. The object of study in this research is the thinking of contemporary ulama regarding the law for women in politics. This research describes the various views of the three scholars along with the basis used in deciding the legal position of women in politics

Page 2 of 2 | Total Record : 15