cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 2 Nomor 3 April 2021" : 7 Documents clear
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ISBAT NIKAH ANAK DIBAWAH UMUR Nurmayasari Nurmayasari; Patimah Patimah; Rahmatiah HL
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877

Abstract

 AbstrakPokok permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Isbat Nikah anak dibawah umur (Studi Putusan 0140/Pdt.P/PA/Pkj.). Jenis penellitian ini tergolong dalam Kualitatif deskriptif yaitu merupakan jenis  penelitian lapangan (File research) dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah buku terkait judul, internet, dan karya ilmiah yang terkait dengan judul. Selain itu, metode observasi, wawancara dan studi dokumen juga digunakan dalam mengumpulkan sumber data. Kemudian instrument penelitian terdiri dari putusan hakim, pedoman wawancara, handphone dan alat tulis. Lalu teknik pengelolahan yang digunakan adalah identifikasi data, editing dan coding. Dan metode analisis data dilakukan dengan penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut Agama dan kepercayaan masing-masing para pihak. Dalam hal ini, pengadilan Agama Pangkajene tidak melegalkan perkara Isbat nikah, baik perkara isbat nikah terhadap anak dibawah umur ataupun bukan. hanya saja ada pengecualian untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan mengutamakan asas kemaslahatan. Implikasi dari penelitian ini adalah : 1.) pemerintah harus memberikan regulasi yang sangat ketat agar tidak ada lagi yang terjadi pernikahan anak dibawah umur sehingga tidak ada yang dapat dirugikan bagi masyarakat atau pemerintah. 2.) mengedukasi masyarakat tentang hukum perkawinan dan juga penerapannya merupakan salah satu langkah untuk memangkas penyelundupan hukum di Indonesia.Kata Kunci: Isbat Nikah, Perkawinan Anak dibawah umur, Putusan.AbstractThe problems of the research is how the Juridical Analysis of the Judge's Decision on the Marriage Isbat of minors (Study of Decision 0140/Pdt.P/PA/Pkj.). The type of research is classified as descriptive qualitative like of field research (file research) with the research approach used two approach are a normative and empirical approach. The data sources of this research are books related to the title, the internet, and scientific works related to the title. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews and document studies. Then the research instrument consists of the judge's decision, interview guidelines, cellphones and stationery. Then the management techniques used are data identification, editing and coding. And the data analysis method is done by data reduction, data presentation and conclusion drawing. The conclution of this research is that the Isbat of marriage can be carried out on marriages that are carried out legally according to the religion and beliefs of each party. In this case, the Pangkajene Religious Court did not legalize the Isbat marriage case, whether the marriage isbat case against minors or not. it's just that there are exceptions to grant the request by prioritizing the benefit principle. The implications of this research are: 1.) The government must to give regulations so that no more child marriages occur so that no one can be harmed for the community or the government. 2.) make socialization from government to educating the public about marriage law and its implementation is one of the steps to reduce legal smuggling in Indonesia.Keywords: Decision, Marrige Ratification, The Cild Marrige.
Dilematika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dan Refleksi Hukum Islam Bagi Non Muslim Yang Bersengketa Abdur Rahman Adi Saputera
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.15630

Abstract

AbstrakGeliat perkembangan ekonomi syariah di indonesia semakin pesat, hal ini tidak lepas dari prinsip spiritualis idealis yang diusung oleh sistem perekonomian ini, Berbicara tentang ekonomi syariah berarti memperbincangkan persoalan harta, benda, dan transaksi, sehingga diskurs itu tidak akan pernah lepas dari gesekan atau sengketa yang diakibatkan oleh Wanprestasi. Tulisan ini berusaha mengupas tuntas persoalan dualisme kewenangan peradilan Agama atau Negeri dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah, dan kemungkinan diperbolehkan atau tidaknya Non Muslim menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan agama yang nota bene hanya diperuntukan bagi pemeluk agama Islam saja. Kesimpulannya Penyelesaian sengketa ekonomi syariah boleh dilakukan melalui 2 jalur, yaitu  litigasi (sidang di pengadilan) dan non litigasi (diluar sidang pengadilan atau dengan jalan ADR). Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan, segala bentuk penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah. Non Muslim diperbolehkan untuk menggunakan sistem ekonomi berbasis syariah dan bilamana terjadi gesekan atau perkara, maka harus diselesaikan melalui jalur peradilan Agama dengan syarat kumulatifnya, harus mau menundukan diri (Asas Penundukan diri) dengan sukarela terhadap ketentuan dan tata cara penyelesaian Hukum Islam. Sekalipun terkesan saling bertentangan, Asas Personalitas Keislaman tidak bertolak belakang dengan Konsep Kewenangan Absolut Pengadilan Agama, bahkan justru keduanya saling melengkapi menyesuaikan pada pola konteks persoalan.AbstractThe progress of the development of the Islamic economy in Indonesia is increasingly rapid, this is inseparable from the idealist spiritualist principles promoted by this economic system, Talking about Islamic economics means discussing the issues of property, objects and transactions, so that the exchange rate will never be separated from friction or disputes. caused by Default. This paper seeks to thoroughly examine the dualism of the authority of the Religious or State courts in resolving Sharia Economic disputes, and whether or not it is permissible for non-Muslims to resolve sharia economic disputes in religious courts which are nota bene, only for Muslims. In conclusion, sharia economic dispute resolution can be done through 2 channels, namely litigation (trial in court) and non-litigation (outside court proceedings or by means of ADR). The Religious Courts have absolute authority to examine, try and decide all forms of dispute resolution in the field of sharia economics. Non-Muslims are allowed to use a sharia-based economic system and if there is friction or a case, it must be resolved through the religious court with the cumulative conditions, must be willing to submit (the principle of submission) voluntarily to the provisions and procedures for settling Islamic Law. Even though it seems contradictory to each other, the Principle of Islamic Personality does not contradict the Concept of Absolute Authority of the Religious Courts, in fact both of them complement each other according to the pattern of the context of the problem.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI SAWAH Riana Riana; Marilang Marilang; Nurjannah Nurjannah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15165

Abstract

AbstrakPenelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem gadai sawah di Kec. Polongbangkeng Utara Kab.Takalar Jenis penelitian ini tergolong  kualitatif dengan pendekatan penetian yang digunakan adalah : yuridis-normatif dan teologis-normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah iman desa, pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengeloaan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Balangtanaya pada umumnya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan/pemnafaatan sawah berada dipihak penerima gadai atau pihak penggadai tergantung dari kesepakatan sampai pelunasan utang. Pembayaran utang tersebut tidak memiliki batasan waktu, utang tersebut dapat dilunasi ketika pihak penggadai telah memiliki uang. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukan dan syarat gadai. Adapun praktik gadai yang dilakukan tanpa batasan waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai barang jaminan dikuasai oleh penerima gadai yang terjadi di Desa Balangtanaya dianggap tidak sah menurut Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma.Kata Kunci : Gadai Sawah, Hukum Islam, Sistem Gadai. AbstractThis research is how The Islamic Law review of the rice field pawn system in subdistrict of Polongbangkeng Utara Regency of Takalar. The type of this research is classified as a qualitative with the research approach used is : Normative Juridical and Normative Theological. The data source from this research is The Village Priest, The Mortage Giver (Rahin) and The Mortage Receiver (Murtahin). Furthermore, the data collection methods that used were observation, interviews and documentation. Then, the management and data analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of paddy pawning systems in Balangtanaya Village, in general The Pawners (Rahin) came to the pawn recipient (Murtahin) with the aim of borrowed money to fill the needs and rice fields as collateral. The right to control / use the rice fields is in debt on the part of the mortgagee or the pawnbroker depending on the agreement until payment. The payment of the debt has no time limit, the debt can be paid off when the pledge has had money. The reviewed of the implementation of contract, it has met the pillars and conditions of the mortgage. The practice of pawning is carried out without a time limit by taking benefits from the fields as collateral controlled by a pawn recipient which occurs in Balangtanaya Village is considered invalid according to the Koran, Al-Hadith and Ijma.Keywords: Islamic Law, Paddy Pawn, Pawn System.
TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SECARA DARING (ONLINE) TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN IKLAN Khusnul Khatimah; Erlina Erlina
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16426

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui untuk mengetahui proses jual beli secara daring (online) yang dilakukan ARS Shop sesuai dengan hukum Islam dan untuk mengetahui sistem pemasaran barang yang dilakukan pada online ASR Shop. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch), jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: sosiologis. Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah Undang-Undang, pemilik usaha, konsumen. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu: 1). Pengelolaan data, penyajian data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena ketidak jujuran dari pemilik usaha dan tidak memenuhi rukun dan syarat dari ajaran syariat Islam sendiri, Serta tujuan Owner ARS shop memasarkan gambar yang tidak sesuai dengan iklan untuk menarik perhatian para konsumen untuk membeli barang yang dijualnya dan memiliki banyak keuntungan. Dengan cara ini mereka akan merugikan konsumennya.Kata Kunci: Hukum Islam, Iklan, Jual Beli Online. AbstractThis research was conducted with the aim of knowing to know the online buying and selling process conducted by ARS Shop in accordance with Islamic law and to know the marketing system of goods carried out in the online ASR Shop. This research uses a type of field reserch, this type of research is classified as quantitative with the research approach used is: sociological. The source of this research data source is the Act, business owners, consumers. Furthermore, the methods of data collection used are: interviews, observations, and documentation. While the data management and analysis techniques carried out is by 1 stage, namely: 1). Data management, presentation of data withdrawal conclusions. The results of this study show that there are irregularities that do not comply with Islamic law due to dishonesty from business owners and do not meet the pillars and requirements of islamic sharia teachings themselves, As well as the purpose of Owner ARS shop to market images that do not fit the advertisement to attract the attention of consumers to buy goods that he sells and have many advantages. This way they will harm their consumersKeywords: Advertising, Islamic Law, Online Buying and Selling.
TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM Ahmad Fatur Rahman; Hadi Daeng Mapuna
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.16207

Abstract

AbstrakPokok pemasalahan yang dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pegadaian Syariah apabila barang jaminan (marhun) yang dititipkan nasabah mengalami kerusakan atau hilang dan apakah pertanggungjawaban ganti kerugian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu dengan besaran ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang jaminan (marhun) atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak pegadaian. Dalam penyelesaian terhadap kerugian nasabah tersebut dilakukan dengan kekeluargaan. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo selain dari tempat penyimpanan yang dijaga ketat juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan, dimana asuransi ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syariah dengan Asuransi.Kata Kunci: Barang Jaminan, Hukum Islam, Pegadaian Syariah. AbstractThe main problem that is used as the basis for the discussion of this thesis is what is the form of Sharia pawnshop accountability if the collateral (marhun) entrusted by the customer is damaged or lost and whether the liability for compensation provided by the Palopo City Branch Sharia Pegadaian is in accordance with the provisions of Islamic law. The results show that the responsibility provided by Sharia Pawnshops is in accordance with the provisions of Islamic law, namely the amount of compensation of 95% of the estimated value of collateral (marhun) or according to mutual agreement between the customer and the pawnshop. Settlement of customer losses is carried out with kinship. Anticipation made by the Palopo City Branch Sharia Pawnshop aside from the tightly guarded storage area also the existence of insurance carried out by Sharia Pawnshops on collateral, where this insurance is not borne by the customer but a separate agreement between the Sharia Pawnshop and Insurance.Keywords: Collateral, Islamic Law, Sharia Pawnshop.
PELAKSANAAN ARISAN HANDPHONE SECARA ONLINE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Siti Rismayanti Basri; Nila Sastrawati; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21829

Abstract

AbstrakPenelitian Ini membahas tentang tujuan untuk mengetahui pelaksanaan arisan handphone secara online dan bagaimana tinjauan hukum islam serta untuk mengetahui sistem yang dilakukan pada arisan handphone di akun instagram @arisanonline_mks. Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu salah satu penelitian Kualitatif, dimana peneliti turun langsung untuk menngumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis empiris. Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah pemilik arisan dan anggota arisan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu: 1). Pengelolaan data, analis data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan handphone secara online pada @arisanonline_mks bertentangan dengan syariat islam dimana arisan ini menetapkan suatu persyaratan denda dan biaya admin diawal perjanjian, semua bentuk denda yang diberlakukan diawal perjanjian bertentangan dengan syariat islam dan disebut sebagai riba jahiliyah (riba nasi’ah) dan segala bentuk riba adalah haram dalam hukum islam, sementara di dalam al-qur’an sudah dijelaskan cara memperoleh harta sesuai syariat islam, dan sebagai umat muslim yang beragama dan berilmu hendaknya menentukan suatu kegiatan dalam memperoleh harta yang tidak hanya menguntungkan di dunia tetapi bernilai pahala di sisi Allah swt dan mengantarkan kepada surga-Nya.Kata Kunci : Arisan Online, Hukum Islam, Pelaksanaan. AbstractThis research discusses the purpose of knowing the implementation of mobile social gathering online and how to review Islamic law and to find out the system carried out on mobile social gathering on the Instagram account @arisanonline_mks. The type of research used in this research is Field Research, which is a qualitative research, where researchers go directly to collect data, with the research approach used is: empirical juridical. The sources of data for this research are arisan owners and arisan members. Furthermore, the data collection methods used are: interviews, and documentation. While the data management and analysis techniques are carried out in 1 stage, namely: 1). Data management, data analysis conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of online mobile social gathering at @arisanonline_mks is against Islamic law where this social gathering stipulates a requirement for fines and admin fees at the beginning of the agreement, all forms of fines imposed at the beginning of the agreement are contrary to Islamic law and are referred to as usury jahiliyah (riba nasi'). ah) and all forms of usury is forbidden in Islamic law, while in the Qur'an it has been explained how to obtain property according to Islamic law, and as Muslims who are religious and knowledgeable, they should determine an activity in obtaining wealth that is not only profitable in the world. but worth the reward in the sight of Allah swt and lead to His paradise.Keywords: Implementation, Islamic Law, Online Gathering.
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ZAKAT MAAL MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH Awaluddin, Awaluddin; Raya, Muhammad Yaasiin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.21999

Abstract

Abstrak Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat. Terutama bagi umat muslim yang saat ini sedang berada pada fase yang cukup memprihatinkan. Pengelolaan dan penyaluran zakat yang baik dapat memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat. Tentunya pengelolaan zakat tergantung dari manajerial dari lembaga pengelola zakat seperi LAZISMU dapat mengelola dan menyalurkan dana zakat dengan efektif dan tepat sasaran. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana efektifitas pengelolaan dan penyaluran zakat maal melalui LAZISMU Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologi normative (syar’i), yuridis dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran zakat maal di LAZISMU Sulawesi Selatan sudah cukup efektif dengan melihat indikator yang telah ditetapkan LAZISMU Sulawesi Selatan. LAZISMU mengelola dan menyalurkan zakat maal sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan agama dan selama penerapan dan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan belum ada komplain atau protes dari para mustahik terkait pengelolaan dan penyaluran dana keuangan terutama zakat maal. Kata Kunci: Efektifitas, LAZISMU, Zakat Maal. Abstract The Zakat is one of the third pillars of Islam. Zakat has an important position and position because its existence involves aspects of people's lives. Especially for Muslims who are currently in a phase that is quite alarming. Good management and distribution of zakat can have a significant impact on the community. Of course, the management of zakat depends on the management of zakat management institutions such as LAZISMU, which can manage and distribute zakat funds effectively and on target. The main problem in this study is how the effectiveness of the management and distribution of zakat maal through LAZISMU South Sulawesi. This type of research is field research using qualitative methods with the research approach used is normative theology (syar'i), juridical and empirical. Based on the results of this study, it shows that the management and distribution of zakat maal in LAZISMU South Sulawesi is quite effective by looking at the indicators that have been set by LAZISMU South Sulawesi. LAZISMU manages and distributes zakat maal in accordance with the sharia established by religion and during the implementation and all forms of activities carried out there have been no complaints or protests from mustahik regarding the management and distribution of financial funds, especially zakat maal. Keywords: Effectiveness, LAZISMU, Zakat Maal.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue