cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 27   28   29   30   31 
PROBLEMATIKA KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TERHADAP UPAYA KODIFIKASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Fadli, Muhammad Nur; Ridwan , Mochammad Samsi; Assegaf , Asyraf Alharaer; Anam , Asroful
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59091

Abstract

Abstrak Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sebagaimana tercermin dari peningkatan peringkat Indonesia dalam State of Global Islamic Economy (SGIE) 2023 dari posisi ke-4 menjadi ke-3. Namun, regulasi ekonomi syariah masih berstatus kompilasi dan belum mencapai kodifikasi sebagai kitab undang-undang. Hal ini berawal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memberikan Pengadilan Agama kewenangan di sektor ekonomi syariah. Sebagai respon, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Maka tujuan dari penelitian ini memberi solusi untuk meningkatkan hierarki peraturan ekonomi syariah yang semula masih kompilasi bisa berubah menjadi undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji kedudukan Perma dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun untuk bahan hukum yang digunakan bahan hukum sekunder yang terdapat pada buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi serta jurnal-jurnal hukum. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma tidak memiliki kedudukan dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, sehingga menjadi hambatan bagi KHES untuk dikodifikasi menjadi undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan pencabutan Perma terlebih dahulu, agar KHES dapat memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat sebagai undang-undang dan mampu mendukung perkembangan ekonomi syariah secara lebih komprehensif. Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Kodifikasi; Peraturan Mahkamah Agung   Abstract The development of Islamic economics in Indonesia continues to progress, as reflected in Indonesia's improved ranking in the State of Global Islamic Economy (SGIE) 2023 from fourth to third place. However, Islamic economic regulations remain at the compilation stage and have yet to achieve codification as a statute. This issue traces back to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts, amended by Law No. 3 of 2006, which granted the Religious Courts jurisdiction over the Islamic economic sector. In response, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2008 concerning the Compilation of Islamic Economic Law (KHES). The purpose of this research is to propose solutions for elevating the regulatory hierarchy of Islamic economic law from a compilation to a statutory law. This study employs a normative legal method with a statutory approach to examine the position of Supreme Court Regulations in Indonesia's regulatory hierarchy. Secondary legal materials, including legal books, theses, dissertations, and law journals, are utilized in this research. The analysis method is qualitative. The findings reveal that Perma does not hold a position within Indonesia's regulatory hierarchy, posing a significant obstacle to the codification of KHES into statutory law. Therefore, it is necessary to revoke the Perma first to provide KHES with stronger legal legitimacy as statutory law, enabling it to support the comprehensive development of Islamic economics. Keywords: Islamic Economics; Codification; Supreme Court Regulation
PERAN PEMBIAYAAN BPRS AL SALAM TERHADAP PERTUMBUHAN EKOSISTEM INDUSTRI HALAL PADA UMKM DI DEPOK Dzakiy Askhiya; Ach. Yasin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59106

Abstract

Abstrak Peran pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Salam dalam mendukung pertumbuhan UMKM halal di Kota Depok. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan mengakses pembiayaan dari bank konvensional karena sistem bunga yang tinggi. BPRS Al Salam hadir sebagai alternatif pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti murabahah, mudharabah, danmusyarakah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap staf BPRS serta pelaku UMKM penerima pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dari BPRS Al Salam memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan daya saing UMKM di sector halal. Selain pembiayaan, BPRS juga memberikan edukasi dan pendampingan yang membantu UMKM berkembang secara berkelanjutan. Dengan pendekatan berbasis syariah yang adil dan inklusif, BPRS Al Salam turut memperkuat ekosistem industry halal di tingkat lokal. Kata Kunci : BPRS Al Salam, Pembiayaan Syariah, UMKM, Industri halal, Depok   Abstract The role of financing from the Al Salam Sharia People's Financing Bank (BPRS) in supporting the growth of halal MSMEs in Depok City. Many MSMEs have difficulty accessing financing from conventional banks due to the high interest system. BPRS Al Salam is present as an alternative financing based on sharia principles such as murabahah, mudharabah, and musyarakah. This study uses a qualitative approach with interview techniques, observation, and documentation of BPRS staff and MSMEs receiving financing. The results of the study show that financing from BPRS Al Salam has a positive impact on business growth, increased production capacity, and the competitiveness of MSMEs in the halal sector. In addition to financing, BPRS also provides education and assistance that helps MSMEs develop sustainably. With a fair and inclusive sharia-based approach, BPRS Al Salam also strengthens the halal industry ecosystem at the local level. Keywords: BPRS Al Salam, sharia financing, UMKM, halal industry, Depok.
BARANG TEMUAN (LUQATHAH) YANG TELAH DI MANFAATKAN DALAM PERSPEKTIF MAZHAB IMAM SYAFI’I Maryani; A. Syukri Shaleh; Idil Adha; Suryansyah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59108

Abstract

Abstrak Penanganan barang temuan (luqathah) masih menjadi isu yang kurang dipahami di tengah masyarakat, terutama dalam konteks jual beli pakaian bekas, di mana sering ditemukan barang-barang bernilai seperti dompet di dalam kantong pakaian yang telah dibeli. Dalam kasus seperti ini, timbul pertanyaan mengenai status kepemilikan barang tersebut: apakah tetap dikategorikan sebagai luqathah atau telah sah menjadi milik pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Mazhab Imam Syafi’i terhadap barang temuan yang telah dimanfaatkan oleh penemunya, serta menganalisis praktik masyarakat di Jalan AMD, Kecamatan Muara Bulian, dalam menangani barang temuan pada transaksi jual beli pakaian bekas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara lapangan terhadap penjual dan pembeli pakaian bekas di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Imam Syafi’i, barang temuan tetap wajib diumumkan selama satu tahun sebelum dapat dimanfaatkan, dan harus dikembalikan apabila pemiliknya muncul dan dapat membuktikan kepemilikannya. Jika barang telah dimanfaatkan sebelum masa tersebut selesai, maka penemu berkewajiban mengganti nilainya. Di sisi lain, pemahaman masyarakat masih beragam dan cenderung kurang tepat, sebagian besar menganggap barang tersebut sebagai hak milik setelah pembelian dilakukan. Penelitian ini merekomendasikan adanya edukasi hukum Islam terkait luqathah kepada masyarakat, khususnya dalam aktivitas perdagangan barang bekas, agar transaksi tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan etika muamalah. Kata Kunci: Luqathah, Mazhab Imam Syafi’i, Barang Temuan, Jual Beli Pakaian Bekas, Hukum Islam   Abstract The handling of found items (luqathah) remains a poorly understood issue in the community, particularly in the context of buying and selling used clothing, where valuable items such as wallets are often found in the pockets of purchased clothing. In such cases, questions arise regarding the ownership status of the item: whether it remains categorized as luqathah or has legally become the property of the buyer. This study aims to examine the views of the Imam Shafi'i school of thought on found items that have been used by the finder and to analyze the practices of the community on Jalan AMD, Muara Bulian District, in handling found items in used clothing transactions. The research method used was qualitative-descriptive with a juridical-normative and empirical approach. Data were obtained through literature review and field interviews with sellers and buyers of used clothing at the research location. The results indicate that according to the Imam Shafi'i school of thought, found items must be declared for one year before they can be used and must be returned if the owner appears and can prove ownership. If the item is used before this period expires, the finder is obliged to replace its value. On the other hand, public understanding remains varied and often inaccurate, with most considering the item to be their property after purchase. This study recommends public education on Islamic law regarding luqathah, particularly in the secondhand goods trade, to ensure transactions remain compliant with sharia principles and ethical transactions. Keywords: Luqathah, Shafi'i School of Law, Found Goods, Used Clothing Trading, Islamic Law
PANDANGAN ETIKA BISNIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI TERLARANG : RIBA DAN BUNGA BANK Widia Nursamsi; Dede Kania
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59177

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas pandangan etika bisnis dalam ekonomi syariah terhadap transaksi yang dianggap terlarang, khususnya riba dan bunga bank. Dalam perspektif syariah, riba secara tegas dilarang karena dianggap merugikan pihak yang lemah dan melanggar prinsip keadilan serta kesejahteraan sosial. Riba adalah penambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman yang tidak didasarkan pada aktivitas usaha atau risiko nyata, yang menyebabkan ketidakadilan bagi peminjam.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis metode studi kepustakaan yaitu suatu metode yang bersumber dari buku-buku, jurnal, serta literatur-literatur lain yang mendukung dalam penelitian ini. Hasil dari pembahasan ini adalah bunga bank dalam sistem perbankan konvensional sering kali dipandang sebagai bentuk riba, karena melibatkan penambahan pada pokok pinjaman tanpa memperhitungkan keuntungan atau kerugian dalam usaha. Dalam etika bisnis syariah, baik riba maupun bunga bank dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan yang merugikan kesejahteraan bersama. Sebagai solusinya, sistem ekonomi syariah menawarkan alternatif melalui transaksi berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang memastikan pembagian keuntungan dan risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini menegaskan bahwa pandangan etika bisnis syariah berfokus pada prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab untuk menghindari eksploitasi dalam transaksi keuangan. Kata kunci: Bunga Bank, Etika Bisnis, Ekonomi Syariah   Abstract This study discusses the ethical perspective of business in Islamic economics on transactions that are considered prohibited, especially usury and bank interest. In the perspective of Islamic law, usury is strictly prohibited because it is considered detrimental to the weak and violates the principles of justice and social welfare. Usury is an addition required in a loan transaction that is not based on business activities or real risks, which causes injustice to the borrower. The research method used in this study is the type of literature study method, namely a method that is sourced from books, journals, and other literature that supports this study. The results of this discussion are that bank interest in the conventional banking system is often viewed as a form of usury, because it involves an addition to the principal loan without taking into account the profit or loss in the business. In Islamic business ethics, both usury and bank interest are considered forms of exploitation and injustice that are detrimental to the common welfare. As a solution, the Islamic economic system offers an alternative through profit-sharing transactions, such as mudharabah and musyarakah, which ensure a fair distribution of profits and risks between the parties involved. This study confirms that the view of Islamic business ethics focuses on the principles of justice, social welfare, and responsibility to avoid exploitation in financial transactions. Keywords: Bank Interest, Business Ethics, Islamic Economics
DINAMIKA PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU PASCA REFORMASI Siti Fatimah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59214

Abstract

Abstrak Pasca Reformasi yang dimulai sejak tahun 1999 telah membawa perubahan besar dalam sistem politik indonesia, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilu dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi, namun hingga saat ini, berbagai faktor mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu melibatkan responden dari masyarakat desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran politik dan akses informasi mengalami peningkatan, tantangan seperti apatisme politik, ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu, dan politik uang masih menjadi hambatan utama dalam partisipasi pemilih. Selain itu, keberagaman partai politik dan perubahan aliansi politik pasca reformasi turut mempengaruhi dinamika pilihan pemilih yang sering kali berujung pada ketidakstabilan dalam pola pemilu. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran medis sosial dalam mempengaruhi keputusan pemilih, meskipun ada risiko penyebaran informasi yang tidak akurat. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, memperkuat pendidikan politik, serta mengatasi praktik politik uang untuk meningkatkan kualitas dan inklusivitas pemilu di indonesia. Kata Kunci: Dinamika Politik, Partisipasi Pemilih, Pemilu, Pasca Reformasi   Abstract The post-reform era that began in 1999 has brought major changes to Indonesia's political system, including the organization of elections and public involvement in the democratic process. Voter participation is one of the important indicators in assessing the quality of democracy, but to date, various factors affect the level of community involvement in elections. This research uses a phenomenological approach, involving respondents from village communities. The research shows that although political awareness and access to information have increased, challenges such as political apathy, distrust of the electoral system, and money politics are still major obstacles to voter participation. In addition, the diversity of political parties and changes in political alliances post-reform also affect the dynamics of voter choice, which often leads to instability in electoral patterns. This research also highlights the important role of social media in influencing voters' decisions, despite the risk of inaccurate information dissemination. Based on these findings, it is suggested that further efforts should be made to increase transparency in election administration, strengthen political education, and address money politics to improve the quality and inclusiveness of elections in Indonesia. Keywords: Political Dynamics, Voter Participation, Elections, Post-Reformation
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TATA RUANG, ALIH FUNGSI KAWASAN MANGROVE MENJADI JALAN LINGKAR DI KOTA PALOPO Ichsan Ashari Achmad; Nasrah Hasmiati Attas; Sabrina Rahmah Ihsan; Nurfadilla; Virgi Ramadhan; Isnul Al Ridha
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59215

Abstract

Abstrak Pembangunan jalan lingkar di Palopo yang melewati kawasan mangrove menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian tata ruang dan legalitas alih fungsi lahan.Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan kawasan mangrove termasuk kawasan lindung yang harus dilestarikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami regulasi yang mengatur kawasan lindung dan batasan alih fungsi lahan, khususnya hutan mangrove yang ada di Jalan Lingkar kota Palopo. Adapun metode penelitian ini ialah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar tersebut memberikan banyak dampak positif kepada masyarakat, khususnya para UMKM yang mendirikan usahanya. Selain itu, dengan adanya Jalan Lingkar ini, juga memberikan sebagian dampak negatif karena mengalih fungsikan kawan mangrove menjadi jalan lingkar ini akan membuat terganggunya fungsi ekologis hutan mangrove terhadap lingkungan fisik biologis. Kata Kunci : Jalan Lingkar;Kawasan Mangrove;Yuridis Empiris;Alih Fungsi Lahan   Abstract The construction of a ring road in Palopo, which passes through a mangrove area, raises questions about the suitability of spatial planning and the legality of land conversion. Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning states that mangrove areas are protected areas that must be preserved. This study aims to understand the regulations governing protected areas and the boundaries of land conversion, specifically the mangrove forest along the Palopo Ring Road. The research method is empirical-legal with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews, observations, documentation studies, and literature reviews. The results indicate that the construction of the Ring Road has had many positive impacts on the community, particularly the MSMEs establishing their businesses. Furthermore, the construction of the Ring Road also has some negative impacts, as converting mangrove areas into a ring road will disrupt the ecological function of the mangrove forest and its impact on the physical and biological environment. Keywords: Ring Road; Mangrove Area; Empirical-Legal; Land Conversion
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP PENGHALANG AKTIFITAS PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KONAWE Niken Yulian Yusuf; Wa Ode Intan Kurniawati; Desti Fitri Alif Fasya; Virya Suprayogi Yusuf; Supriadi; M. Yusuf
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59432

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan investor terhadap penghalang aktivitas pertambang. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah Tindak pidana dibidang pertambangan mineral dan batu bara terdapat subjek hukum dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan suatu organisasi paguyuban yang bernama Pambers telah dengan sengaja menghalang- halangi aktifitas investor pertambangan dengan dalil wilayah pertambangan PT. ST Nickel Resources merupakan wilayah atau tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat sebelum adanya ketentuan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, kemudian terjadinya konflik antara investor dengan masyarakat secara premanisme menghalang-halangi aktifitas penambangan, melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi) dan membuat palang/pagar serta menghentikan kegiatan alat berat yang bekerja di wilayah IUP-OP PT. ST Nickel Resources, sehingga berakibat menimbulkan kerugian bagi investor. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investor, Pertambangan   Abstract This study aims to determine and understand the form of investor protection against obstruction of mining activities. This study uses normative research. The results of this study are criminal acts in the field of mineral and coal mining, there are legal subjects from a group of people who, on behalf of a community organization called Pambers, have deliberately obstructed the activities of mining investors on the grounds that the mining area of ​​PT. ST Nickel Resources is an area or land controlled by a group of people before the provisions of law number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining, then a conflict occurs between investors and the community in a thuggish manner obstructing mining activities, conducting demonstrations and making barriers/fences and stopping the activities of heavy equipment working in the IUP-OP area of ​​PT. ST Nickel Resources, resulting in losses for investors. Keywords: Legal Protection, Investor, Mining Activities.
ANALISIS STRATEGI PEMASARAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS PADA TOKO KAOS KAKI BASOCKA.ID Zidan Fatari; Sri Abidah Suryaningsih
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59433

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran syariah yang diterapkan oleh Basocka.id dalam menghadapi persaingan bisnis kaos kaki di Surabaya. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pemasaran syariah pada Basocka.id sudah berjalan dengan baik melalui penerapan prinsip teistis, etis, realistis, dan humanistis. Namun demikian, terdapat kekurangan dalam optimalisasi promosi digital. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Basocka.id berada dalam posisi strategi agresif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan digital marketing dan branding Islami untuk meningkatkan daya saing. Kata Kunci: Strategi Pemasaran Syariah, Persaingan Bisnis, Basocka.id, SWOT.   Abstract This study aims to analyze the sharia marketing strategy implemented by Basocka.id in facing business competition in the sock industry in Surabaya. Using a qualitative method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews, observation, documentation, and triangulation. The results indicate that the implementation of the sharia marketing strategy at Basocka.id has been well-executed through the application of theistic, ethical, realistic, and humanistic principles. However, there is a lack of optimization in digital promotion. The SWOT analysis shows that Basocka.id is positioned in an aggressive strategy. This study recommends strengthening digital marketing and Islamic branding to enhance competitiveness. Keywords: Sharia Marketing Strategy, Business Competition, Basocka.id, SWOT.
PENTINGNYA SERTIFIKASI HALAL DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Sapinah; Nasrullah bin Sapa; Cut Muthiadin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59436

Abstract

Abstrak Pertumbuhan populasi Muslim global dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap nilai-nilai etika, kebersihan, dan keberlanjutan telah mendorong permintaan terhadap produk halal secara signifikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi sertifikasi halal dalam perdagangan internasional, baik dari perspektif ekonomi Islam maupun dinamika global industri halal. Menggunakan metode studi pustaka kualitatif, penelitian ini menganalisis literatur akademik dan regulasi yang relevan guna menelusuri peran strategis sertifikasi halal dalam menjamin kualitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas akses pasar internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen kompetitif dalam perdagangan lintas negara. Meskipun terdapat tantangan berupa ketidakharmonisan standar antarnegara dan keterbatasan pengakuan timbal balik, sertifikasi halal tetap memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM, serta edukasi sosial. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi standar halal global, digitalisasi sistem jaminan halal, dan integrasi nilai-nilai maqāṣid al-sharī‘ah sebagai fondasi pengembangan industri halal yang inklusif dan berkelanjutan. Kata kunci: Sertifikasi halal, perdagangan internasional, industri halal, kepercayaan konsumen   Abstract The growing global Muslim population and increasing consumer awareness of ethical, hygienic, and sustainable values have significantly boosted demand for halal products. This article aims to examine the importance of halal certification in international trade from both Islamic economic perspectives and global halal industry dynamics. Employing a qualitative library research method, this study analyzes academic literature and relevant regulations to explore the strategic role of halal certification in ensuring product quality, enhancing consumer trust, and expanding international market access. The findings indicate that halal certification functions not only as a religious requirement but also as a competitive instrument in cross-border trade. Despite challenges such as the lack of harmonized standards and limited mutual recognition among certifying bodies, halal certification contributes positively to economic growth, SME empowerment, and social awareness. This study recommends the global harmonization of halal standards, the digitalization of halal assurance systems, and the integration of maqāṣid al-sharī‘ah values as the foundation for developing an inclusive and sustainable halal industry. Keywords: Halal certification, international trade, halal industry, consumer trust
Disparitas Putusan Hakim Dalam Penggunaan Sumber Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syariah Nurul Badriyah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59491

Abstract

Abstrak Pembiayaan murabahah sering kali identik dengan yang namanya jaminan, sebab dengan adanya jaminan menjadikan alasan lembaga keuangan syariah mewajibkan nasabah untuk menyiapakan agar mereka serius dengan pesanannya dan menjadi cadangan jika nasabah mengalami kemacetan dalam angsuran. Akad yang digunakan oleh pihak lembaga syariah mayoritas menggunaka akad wakalah, alasannya karena lebih memudahkan lembaga keuangan syariah dalam pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan cara diwakilkan pembeliannya oleh nasabah. Metode yang diterapkan pada kajian ini ialah metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan dengan fokus penelitian terhadap norma hukum yang mengatur perihal masalah yang tengah dikaji. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwasanya pertimbangan hakim untuk membuat keputusan terhadap suatu perkara dilihat dari dasar hukum apa yang akan digunakannya apakah telah sejalan dengan hukum ekonomi syariah serta pengetahuan hakim terhadap peraturan perundang-undangan ekonomi syariah sejauh  mana yang hendak dipakai selaku dasar hukum dalam membuat keputusan terhadap suatu perkara. Hakim di pengadilan agama sering kali hanya menggunakan satu dasar hukum sebagai pertimbangannya yang mana ini terasa kurang optimal sebab pengalaman, pengetahuan, dan standard kecakapan sangat dibutuhkan oleh hakim dalam menyelesaiakan perkara sengketa ekonomi. Kata Kunci: Dsiparitas Putusan, Pertimbangan Hakim, Sumber Hukum   Abstract Murabahah financing is often identical to what is called collateral, because the existence of collateral is the reason for Islamic financial institutions to require customers to prepare so that they are serious about their orders and become a reserve if the customer experiences a delay in installments. The majority of contracts used by Islamic institutions use the wakalah contract, the reason being that it makes it easier for Islamic financial institutions to purchase goods needed by customers by having the customer represent them in purchasing them. The method used in this study is the normative legal method, namely library legal research, which in its research focuses on legal norms that regulate the problems being studied. The results of this study indicate that the judge's consideration in deciding a case is seen from what legal basis will be used, whether it is in accordance with Islamic economic law and the judge's knowledge of Islamic economic laws and regulations to what extent will be used as a legal basis in deciding a case. Judges in religious courts often only use one legal basis as their consideration, which is less than optimal because experience, knowledge, and skill standards are very much needed by judges in resolving economic disputes Keyword: Disparity of decisions, Judge's Considerations, legal sources

Page 29 of 40 | Total Record : 395

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue