cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 28   29   30   31   32 
The Role of Green Human Resource Managemen in Digital-Based Organization : A Systematic Review from 2019 – 2023 Buhairi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59514

Abstract

Abstract The implementation of Green Human Resource Management (GHRM) practices reflects the awareness of organization and responsibility towards the environment. The aim of this paper is to analyze the relationship between GHRM and digital-based organizations. This research relies on systematic review techniques to analyze scientific production in this field. A total of 33 GHRM articles were extracted using three main levels of analysis. This study reveals that: (i) GHRM management practices can be summarized into four main categories (employees, marketing systems and organizational social responsibility, leadership and management, and organizational behavior and culture); (ii) the importance of GHRM management does not only include environmental objectives; and (iii) there are significant barriers that must be considered when implementing GHRM practices in digital-based organizations. Keywords: Green Human Resource Management; Green organization; Green digital; Green technology; SLR;
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BALITA KORBAN PENGANIAYAAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA Syarifatul Malihah; Ismail Marzuki
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59518

Abstract

Abstrak Fenomena meningkatnya kasus penganiayaan terhadap anak balita dalam lingkungan keluarga menjadi perhatian serius dalam konteks perlindungan hukum anak di Indonesia. Anak balita, sebagai kelompok usia paling rentan, sering kali menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh terdekat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak balita korban penganiayaan dalam lingkungan keluarga serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak balita mencakup upaya preventif dan represif yang harus didukung oleh penegakan hukum yang konsisten, edukasi masyarakat, serta peran aktif lembaga perlindungan anak. Implementasi hukum yang masih lemah menjadi tantangan utama dalam memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang rendah serta stigma sosial turut menjadi penghambat dalam proses pelaporan dan penyelesaian kasus. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan sistem hukum yang berpihak pada korban anak, serta peningkatan peran keluarga, masyarakat dan negara dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak balita. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penganiayaan Anak, Anak Balita, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Perlindungan Anak.   Abstract The rising phenomenon of abuse against toddlers within the family environment has become a critical concern in the context of child legal protection in Indonesian. Toddlers, as the most vulnerable age group, are frequently subjected to physical and psychological abuse by parents or close caregive. This study aims to examine, from a normative legal perspective, the forms of legal protection available to toddlers who are victims of abuse in the family and to identify the legal efforts that can be taken to address such criminal acts. Using a normative juridical research method, this study analyzes various legal regulations, such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The discussion reveals that legal protection for abused toddlers involves both preventive and repressive efforts, wich must be supported by consistent law enforcement, public legal education, and the active role child protection institutions. Weak law implementation remains a major challenge in providing justice for victims. Moreover, low public legal awareness and prevailing social stigma hinder the reporting and resolution of abuse cases. This research concludes that a strengthened legal system that prioritizes child victims is urgently needed, along with enhanced roles of the family, society, and the state in creating a safe and nurturing enviroment for toddler development. Keywords: Legal protection, Child abuse, Toddlers, Domestik violence, Child protection law.
URGENSI SKEMA PENJAMINAN SIMPANAN SYARIAH DI INDONESIA: KRITIK ATAS KETIMPANGAN REGULASI DALAM SISTEM KEUANGAN GANDA Muhammad Aenurrofiq
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59705

Abstract

Abstrak Sistem keuangan Indonesia menganut dual banking system, namun skema penjaminan simpanan yang berlaku masih seragam dan bercorak konvensional. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketimpangan regulasi terhadap perbankan syariah, baik secara normatif, struktural, maupun kelembagaan. Fokus penelitian ini adalah ketimpangan regulasi dalam skema penjaminan simpanan di Indonesia serta mendesakkan urgensi pembentukan skema penjaminan syariah yang mandiri. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan regulatif yang dihadapi bank syariah, sekaligus menawarkan landasan normatif dan kebijakan untuk pembentukan sistem penjaminan syariah yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat bentuk utama ketimpangan, yakni ketimpangan norma, struktur kelembagaan, pengelolaan dana, dan kesiapan pasca-spin-off UUS. Ketimpangan ini lahir dari pendekatan keseragaman hukum yang mengabaikan karakteristik substantif sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, pembentukan skema penjaminan simpanan syariah yang mandiri dan sesuai prinsip fikih merupakan keharusan untuk menjamin keadilan hukum, kepastian kelembagaan, serta keberlanjutan sistem keuangan ganda di Indonesia. Kata Kunci: Lemembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Skema Penjaminan Simpanan Syariah, Ketimpangan Regulasi   Abstract Indonesia adopts a dual banking system, allowing conventional and Islamic banks to operate side by side. However, the existing deposit insurance scheme remains uniform and conventionally oriented. This misalignment has resulted in regulatory disparities affecting Islamic banking in normative, structural, and institutional aspects. This study focuses on examining the regulatory asymmetries within Indonesia’s deposit insurance system and emphasizes the urgency of establishing a distinct Islamic deposit insurance scheme. The primary objective is to identify the forms of regulatory imbalance faced by Islamic banks and to propose normative and policy frameworks aligned with Islamic legal principles. Employing a juridical-normative approach and qualitative library research, the study identifies four main areas of disparity: legal norms, institutional structure, fund management, and post–spin-off preparedness of Islamic banking units. These disparities stem from a one-size-fits-all legal framework that overlooks the unique characteristics of Islamic financial systems. Therefore, establishing an independent and sharia-compliant deposit insurance scheme is imperative to ensure legal justice, institutional certainty, and the sustainability of Indonesia’s dual financial system. Keywords: Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS), Islamic Deposit Insurance Scheme, Regulatory Disparity
IMPLEMENTASI AL-‘UQUD AL-MALIYAH AL-MURAKKABAH DALAM EKOSISTEM INDUSTRI HALAL: SINKRONISASI ANTARA FIKIH DAN PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA Ahmad Rifai; Muhammad Fauzan Januri; Sofian Al-Hakim
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59707

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi al-‘uqud al-maliyah al-murakkabah (akad-akad keuangan gabungan) dalam ekosistem industri halal di Indonesia serta mengeksplorasi sejauh mana sinkronisasi antara norma fikih dan praktik bisnis dapat diwujudkan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi di berbagai lembaga keuangan syariah, pelaku industri halal, dan otoritas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad murakkabah seperti murabahah-wakalah, istishna’-ijarah, dan salam-paralel telah menjadi bagian penting dalam inovasi produk halal, baik di sektor keuangan maupun sektor riil. Namun, ditemukan tantangan signifikan dalam bentuk ketidakseimbangan antara tuntutan efisiensi bisnis dan pemahaman fikih yang komprehensif, serta belum optimalnya peran regulasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan implementasi. Penelitian ini menegaskan bahwa sinkronisasi antara fikih dan praktik bisnis hanya dapat tercapai melalui kolaborasi multi-pihak, penguatan kelembagaan syariah, serta peningkatan literasi fikih di kalangan pelaku industri. Dengan demikian, akad murakkabah berpotensi menjadi instrumen strategis dalam membangun industri halal yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai maqashid al-syariah. Kata kunci: Al-‘Uqud Al-Murakkabah, Industri Halal, Fikih Muamalah, Akad Gabungan, Sinkronisasi Syariah-Bisnis   Abstract This study aims to examine the implementation of al-'uqud al-maliyah al-murakkabah (joint financial contracts) in the halal industry ecosystem in Indonesia and explore the extent to which synchronization between fiqh norms and business practices can be realized. Using a descriptive qualitative approach through field studies, data was collected through in-depth interviews, direct observations, and documentation studies at various Islamic financial institutions, halal industry players, and financial authorities. The results of the study show that the use of murakkabah contracts such as murabahah-wakalah, istishna'-ijarah, and salam-paralel has become an important part of halal product innovation, both in the financial sector and the real sector. However, significant challenges were found in the form of an imbalance between the demands of business efficiency and a comprehensive understanding of fiqh, as well as the non-optimal role of regulations and the Sharia Supervisory Board in supervising implementation. This research emphasizes that synchronization between fiqh and business practices can only be achieved through multi-stakeholder collaboration, strengthening sharia institutions, and increasing fiqh literacy among industry players. Thus, the murakkabah contract has the potential to become a strategic instrument in building a halal industry that is not only economically competitive, but also based on the values of maqashid al-sharia. Keywords: Al-'Uqud Al-Murakkabah, Halal Industry, Fiqh Muamalah, Joint Contracts, Sharia-Business Synchronization
PENGARUH LITERASI ZAKAT DAN PEMBAYARAN DIGITAL TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT DI LAZIS NURUL FALAH SURABAYA Sulthan, Muhammad Harish; A'rasy Fahrullah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59775

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh literasi zakat dan pembayaran digital terhadap potensi penerimaan zakat dengan minat sebagai variabel intervening di LAZIS Nurul Falah Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner secara online. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, melibatkan 180 responden yang memenuhi kriteria tertentu. Analisis data menggunakan metode Structural Equation Modeling – Partial Least Square (SEM-PLS) yang diolah melalui perangkat lunak SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi zakat dan pembayaran digital berpengaruh positif terhadap potensi penerimaan zakat melalui minat sebagai variabel intervening di LAZIS Nurul Falah Surabaya. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman zakat yang baik serta adopsi teknologi digital dalam memperkuat minat muzakki, sehingga dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan zakat di lembaga amil zakat pada era digital. Kata Kunci: Literasi Zakat, Pembayaran Digital, Minat Membayar Zakat   Abstract The purpose of this study is to analyze the influence of zakat literacy and digital payment on zakat receipt potential, with interest as an intervening variable at LAZIS Nurul Falah Surabaya. This research employs a quantitative method with primary data obtained through online questionnaires. The sampling technique used is purposive sampling, involving 180 respondents. Data analysis is conducted using Structural Equation Modeling - Partial Least Square (SEM-PLS) with SmartPLS 4.0 software. The results indicate that zakat literacy and digital payment positively influence zakat receipt potential through interest as an intervening variable at LAZIS Nurul Falah Surabaya. These findings emphasize the importance of increasing zakat literacy and optimizing digital payment systems to enhance the potential zakat receipts, particularly through strengthening the interest of zakat. Keywords: Zakat Literacy, Digital Payments, Interest in Paying Zakat.
DAMAI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI (Kajian Hadis Tentang Damai Pada Fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 2000 Tentang Musyarakah) Fiina, Alfiina Rohmatil Aliyah; Moh. Habib Hakiki; Khamim
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.60030

Abstract

Abstrak Ekonomi syariah atau disebut juga sebagai ekonomi Islam, yaitu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Syari’ah.Yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Akad murabahah adalah menjadi salah satu bagian dari bentuk produk perbankan syari’ah. Bila hal dimaksud, terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak bank dan nasabahnya, maka dalam sengketa tersebut terdapat alternatif dalam penyelesaiannya. Kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat, melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui proses litigasi di dalam pengadilan yang dituangkan dalam klausul penyelesaian sengketa. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan Akad As-Sulhu Sebagai akar penyelesaian sengketa dalam mu’amalah. Metode penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan studi pustaka pada karya-karya ulama klasik. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa penyelesain kasus persengketaan dilakukan melaluiarbitase syari’ah atau yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) atau non litigasi. Namun, apabila melalui arbitrase syariah tdak dapat menemukan solusi, maka sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan Agama. Pada hukum ekonomi islam, menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan di istilahkan dengan tahkim dan As-Sulhu. Kata kunci: Perdamaian (Ash-Sulhu), Wanprestasi, Musyarakah Abstract Sharia economics, also known as Islamic economics, is an economy based on Sharia principles. What is meant by sharia economics are actions or business activities carried out by individuals, legal entities or non-legal entities in order to meet their needs. commercial and non-commercial according to sharia principles. Murabahah contracts are part of sharia banking products. If this happens, there is an argument or quarrel between the bank and its customer, then in this solution there is an alternative solution. The parties to the dispute can resolve it by deliberation to reach a consensus, through a dispute resolution institution or through a litigation process in court as outlined in the settlement settlement clause. This article aims to describe the As-Sulhu Agreement as the root of settlements in mu'amalah. The research method in this article was carried out using literature studies on the works of classical scholars. The results of this research explain that the resolution of dispute cases is carried out through sharia arbitration or resolved peacefully (outside of court) or non-litigation. However, if a solution cannot be found through sharia arbitration, then the settlement will be resolved through the religious courts. In Islamic economic law, resolving problems outside of court is termed tahkim and As-Sulhu Key Words: Peace (Ash-Sulhu), Wanprestasi, Musyarakah
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI TEMPAT KERJA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 96/PID.B/2024/PN PBL Putra Riskiawan; Mohammad Islahuddin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.58942

Abstract

Abstrak Tindak pidana penggelapan kerap terjadi di lingkungan kerja akibat penyalahgunaan kepercayaan. Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 372 KUHP dalam kasus penggelapan oleh sopir di CV Exotic Java Adventure berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa unsur penggelapan terpenuhi secara hukum. Terdakwa terbukti menggelapkan uang setoran sebesar Rp78.100.000 untuk berjudi online dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Meskipun penegakan hukum telah dilakukan, efek jera dan perlindungan terhadap korban dinilai belum maksimal. Penelitian ini menekankan pentingnya pencegahan melalui pengawasan internal, edukasi hukum, dan sistem kerja berbasis akuntabilitas sebagai upaya mengurangi penggelapan di tempat kerja, khususnya dalam era digital. Kata kunci : Tindak Pidana Penggelapan, Pasal 372 KUHP, Hubungan Kerja, Putusan Pengadilan, Penegakan Hukum, Pencegahan Kejahatan   Abstract Embezzlement often occurs in the workplace due to abuse of trust. This study analyzes the application of Article 372 of the Criminal Code in a case of embezzlement by a driver at CV Exotic Java Adventure based on Decision Number 96/Pid.B/2024/PN Pbl. Using a normative juridical approach and case study, it was found that the elements of embezzlement were legally fulfilled. The defendant was found guilty of embezzling Rp78,100,000 in deposits for online gambling and was sentenced to two years in prison. Although law enforcement has been carried out, the deterrent effect and protection for victims are considered less than optimal. This study emphasizes the importance of prevention through internal supervision, legal education, and an accountability-based work system as an effort to reduce embezzlement in the workplace, especially in the digital era. Keywords: Embezzlement, Article 372 of the Criminal Code, Employment Relations, Court Decisions, Law Enforcement, Crime Prevention
PENGARUH PROMOSI, HARGA, DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN KIRANA STORE SUMBERBARU JEMBER Lailatus Syarifah; Fahrudin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.60018

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh promosi, harga, dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen pada Kirana Store Sumberbaru, Jember. Kirana Store merupakan salah satu bentuk usaha ritel lokal yang menghadapi persaingan ketat di tengah perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana ketiga faktor tersebut secara parsial maupun simultan memengaruhi tingkat kepuasan konsumen yang berbelanja di toko tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif, di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada konsumen Kirana Store dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda melalui bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, promosi, harga, dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Promosi yang menarik, harga yang kompetitif, dan pelayanan yang ramah serta profesional terbukti mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pelaku UMKM, khususnya dalam sektor ritel, untuk lebih fokus pada strategi pemasaran yang terintegrasi guna membangun keunggulan kompetitif. Kirana Store disarankan untuk terus mengoptimalkan promosi digital, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kualitas layanan sebagai strategi menghadapi persaingan pasar yang semakin kompleks. Kata Kunci: Kepuasan Konsumen, Promosi, Harga, Kualitas Layanan     Abstract This research aims to determine the extent to which promotion, price, and service quality affect consumer satisfaction at Kirana Store Sumberbaru, Jember. Kirana Store is a form of local retail business that faces intense competition amid changes in lifestyle and technological development. The focus of this research is to analyze how these three factors partially and simultaneously influence the level of consumer satisfaction when shopping at the store. This research uses a quantitative approach with an associative method, where data is collected through distributing questionnaires to Kirana Store customers and analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS software. The research results indicate that both partially and simultaneously, promotion, price, and service quality have a significant effect on customer satisfaction. Attractive promotions, competitive prices, and friendly as well as professional service have proven capable of enhancing customer satisfaction and loyalty. These findings provide practical implications for MSME players, especially in the retail sector, to focus more on integrated marketing strategies to build competitive advantages. Kirana Store is advised to continue optimizing digital promotions, maintaining price stability, and improving service quality as strategies to face increasingly complex market competition. Keywords: Customer Satisfaction, Promotion, Price, Service Quality
ASAS KEADILAN DALAM DESENTRALISASI FISKAL MELALUI PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH Nurul Shalihat Ansar; Mar’atun Fitriah; Bambang Hermawan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.60154

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji penerapan asas keadilan dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia, dengan menitikberatkan pada mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta memperkuat responsivitas pelayanan publik di tingkat lokal. Namun, tantangan ketimpangan dalam distribusi fiskal masih sering muncul. Asas keadilan baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar daerah) merupakan unsur kunci agar seluruh daerah memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk menjalankan otonomi dan memenuhi kebutuhan dasar warganya. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang mengatur sistem perimbangan keuangan, serta mendalami literatur dan praktik implementasinya. Temuan menunjukkan bahwa walaupun instrumen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) telah dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal, masih terdapat kendala nyata dalam pelaksanaannya—termasuk persoalan akurasi data, rumitnya formula alokasi, dan kapasitas daerah yang belum merata. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam sistem penghitungan alokasi dana, peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan di tingkat daerah, serta penguatan mekanisme pengawasan guna memastikan tercapainya asas keadilan secara lebih maksimal dalam praktik desentralisasi fiskal. Kata kunci : Desentralisasi Fiskal,  Asas Keadilan, Perimbangan Keuangan   Abstract This study examines the application of the principle of fairness within the framework of fiscal centralization in Indonesia, with a focus on the fiscal balance mechanism between the central and regional governments. Fiscal decentralization is expected to increase the efficiency of resource use and strengthen public service accountability at the local level. However, the challenge of inequality in fiscal distribution still frequently arises. The principle of fairness—both vertically (between the central and regional governments) and horizontally (between regions)—is a key element in ensuring that all regions have sufficient fiscal capacity to exercise autonomy and meet the basic needs of their citizens.Using a normative legal approach, this study examines the regulations governing the fiscal balance system and examines the literature and practices on their implementation. The findings indicate that although instruments such as the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), and the Revenue Sharing Fund (DBH) are intended to reduce fiscal disparities, significant obstacles remain in their implementation—including data accuracy issues, complex allocation formulas, and uneven regional capacity. Therefore, improvements are needed in the fund allocation delivery system, increased financial management capabilities at the regional level, and strengthened oversight mechanisms to ensure maximum fairness in implementing fiscal decentralization.Keywords: Fiscal Decentralization, Principle of Justice, Financial Balance
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA DEFORESTASI MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI DI KAWASAN KONSERVASI Nasrah Hasmiati Attas
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i3.60029

Abstract

Abstrak: Deforestasi merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Desa Kalotok, yang terletak di wilayah kerja KPH Rongkong, menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya konversi hutan lindung menjadi lahan pertanian. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang mempercepat laju deforestasi dan lemahnya perlindungan kawasan konservasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai regulasi kehutanan, serta mengembangkan strategi penyuluhan hukum yang partisipatif dan kontekstual. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan langsung, diskusi kelompok, distribusi materi informasi hukum, dan pemanfaatan media sosial komunitas lokal. Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, petani, pemuda, dan aparat desa sebagai mitra strategis. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam diskusi hukum serta munculnya minat terhadap akses legal seperti perizinan PBPH. Strategi yang paling efektif terbukti melalui pendekatan diskusi kelompok kecil, yang membangun rasa memiliki dan keterlibatan warga. Meskipun masih terdapat kendala seperti literasi hukum rendah dan tumpang tindih regulasi, kegiatan ini memberikan dampak awal yang positif dan dapat dijadikan dasar bagi program pendampingan hukum lanjutan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Devorestasi, Kawasan Konservasi   Abstract Deforestation is one of the most pressing environmental issues, directly impacting ecosystem sustainability and the welfare of communities living near forest areas. Kalotok Village, located within the working area of the Rongkong Forest Management Unit (KPH Rongkong), faces serious challenges due to the increasing conversion of protected forests into agricultural land. The low level of legal awareness among the community has become a major factor accelerating deforestation and weakening conservation efforts. This community service activity aimed to enhance public understanding of forestry regulations and to develop participatory and contextual legal outreach strategies. The implementation methods included direct legal counseling, group discussions, distribution of legal information materials, and the use of local community social media. The activity involved community leaders, farmers, youth, and village officials as strategic partners. The results showed increased community participation in legal discussions and a growing interest in legal access mechanisms such as PBPH licensing. The most effective strategy was found to be small group discussions, which fostered a sense of ownership and community engagement. Despite challenges such as low legal literacy and regulatory inconsistencies, this activity had a positive initial impact and can serve as a foundation for more structured and sustainable legal assistance programs. Keywords: Legal Counseling, Deforestation, Conservation Area

Page 30 of 40 | Total Record : 395

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue