cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 474 Documents
 29   30   31   32   33 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN DESA Ilhaminatun Nor; Sulistina
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.57997

Abstract

Abstrak Dunia kerja merupakan tempat bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pekerja bukan hanya laki-laki namun perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan. Perempuan mempunyai hak untuk dilindungi khususnya dalam dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akan hak yang dimiliki oleh pekerja perempuan dalam dunia kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif (Normatif law research). Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue approach), Pendekatan konseptual (Conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini hak bagi pekerja perempuan berkaitan dengan hak reproduksi seperti hak cuti haid, melahirkan dan menyusui. Bentuk implementasi terhadap pekerja disesuaikan dengan Undang-Undang yang telah mengatur akan hak bagi seorang pekerja. Dengan demikian perempuan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan berhak atas bentuk implementasi terhadap haknya dalam bekerja. kepada pembentuk Undang-Undang perlu untuk membuat peraturan yang lebih spesifik terhadap pemenuhan hak pekerja perempuan. Kepada pemerintah hendaklah memberikan perlindungan hukum dan bentuk implementasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Hak Pekerja, Perempuan, Pemerintahan Desa.   Abstract The world of work is a place for someone to fulfill their life needs. Workers are not only men but women also have the right to get a job. Women have the right to be protected, especially in the world of work. This research aims to find out about the rights possessed by female workers in the world of work. The type of research used in this research is normative law research. This research uses a statutory approach, conceptual approach. Based on the results of this study, the rights for women workers are related to reproductive rights such as the right to menstrual leave, childbirth and breastfeeding. The form of implementation for workers is adjusted to the law that has regulated the rights of a worker. Thus women are entitled to legal protection and are entitled to a form of implementation of their rights at work. to the legislators it is necessary to make more specific regulations on the fulfillment of the rights of women workers. The government should provide legal protection and forms of implementation in accordance with the laws and regulations. Keywords: Workers' Rights, Women, Village Government.
AKAD BA’I TAWARRUQ DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH Hikmah, Hikmah; Tri Hidayati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.58269

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas akad bai’ at-tawarruq dalam lembaga keuangan syariah dari perspektif fiqih muamalah. Tawarruq, yang berarti mencari likuiditas, merupakan transaksi jual beli di mana seseorang membeli barang secara kredit, lalu menjualnya kembali secara tunai kepada pihak ketiga. Meskipun di beberapa negara seperti Malaysia, tawarruq digunakan dalam perbankan syariah, di Indonesia akad ini masih diperdebatkan dan belum diizinkan karena dikategorikan sebagai transaksi yang cenderung makruh bahkan haram oleh sebagian ulama. Artikel ini menelaah dasar hukum tawarruq, jenis-jenisnya (tawarruq hakiki dan tawarruq al-munazzam), serta pendapat para ulama, DSN MUI, dan Fiqh Mualamah mengenai hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik library research atau penelitian pustaka. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah dan artikel dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Akad bai’ at-tawarruq merupakan bentuk transaksi yang cukup rumit dan masih menjadi perdebatan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.Perbedaan pandangan di kalangan ulama dari berbagai mazhab fiqih mencerminkan kompleksitas dalam menetapkan hukumnya. Oleh karena itu, penerapan tawarruq di Indonesia harus mengedepankan prinsip transparansi serta mencegah kemungkinan penyalahgunaan yang dapat menyerupai praktik riba. Diperlukan kajian yang lebih mendalam guna menemukan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan perkembangan industri perbankan syariah nasional. Pendekatan yang menyeluruh dan seimbang antara sisi kemaslahatan dan kerugian menjadi sangat penting dalam menentukan posisi tawarruq dalam sistem keuangan syariah Indonesia. Kata Kunci: Akad ba’i tawarruq, hukum akad ba’i tawarruq, lembaga keuangan syariah   Abstract This article discusses the bai' at-tawarruq contract in Islamic financial institutions from the perspective of fiqh muamalah. Tawarruq, which means seeking liquidity, is a sale and purchase transaction in which a person buys goods on credit and then resells them in cash to a third party. Although in some countries such as Malaysia, tawarruq is used in Islamic banking, in Indonesia this contract is still debated and not permitted because it is categorized as a transaction that tends to be makruh and even haram by some scholars. This article examines the legal basis of tawarruq, its types (tawarruq hakiki and tawarruq al-munazzam), as well as the opinions of scholars, DSN MUI, and Fiqh Mualamah regarding its law. The research method used in this research is a descriptive qualitative approach with library research techniques. This research data is secondary data sourced from scientific journals and articles from previous research that are relevant to the topic under study. The bai' at-tawarruq agreement is a complicated form of transaction that is still debated in Islamic banking practices in Indonesia. The differences in views among scholars from various schools of fiqh reflect the complexity in determining the law. Therefore, the application of tawarruq in Indonesia must prioritize the principle of transparency and prevent the possibility of misuse that can resemble usury practices. A more in-depth study is needed to find an approach that is in accordance with sharia values and the needs of the development of the national Islamic banking industry. A comprehensive and balanced approach between the benefits and disadvantages is very important in determining the position of tawarruq in Indonesia's Islamic financial system. Keywords: Ba'i tawarruq contract, law of ba'i tawarruq contract, Islamic financial institutions
PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM MENDUKUNG DAN MENDORONG INDUSTRI HALAL DI SULAWESI SELATAN Nachda Alyaditha; Kamaruddin Arsyad; Sumarlin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.58316

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan industri halal di Sulawesi Selatan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis bagaimana BSI berkontribusi melalui pembiayaan syariah, pendampingan UMKM, serta penguatan ekosistem halal di tingkat lokal. Temuan menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki potensi besar sebagai pusat industri halal, ditunjang oleh sektor unggulan seperti makanan halal, wisata ramah Muslim, dan kosmetik halal. BSI memainkan peran penting dalam memperluas akses keuangan syariah, mendampingi pelaku usaha, dan mendorong percepatan sertifikasi halal. Dukungan BSI juga terlihat dari digitalisasi layanan seperti Portal UMKM BSI dan Portal Salam Digital. Meski terdapat tantangan seperti keterbatasan literasi keuangan dan infrastruktur, kolaborasi antara BSI, pemerintah, dan lembaga terkait membuka peluang besar untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai kawasan strategis industri halal di Indonesia Timur. Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, industri halal, Sulawesi Selatan, UMKM, keuangan syariah   Abstract This article explores the role of Bank Syariah Indonesia (BSI) in supporting and promoting the halal industry in South Sulawesi. Using a descriptive qualitative approach, the study analyzes BSI’s contributions through Islamic financing, SME mentoring, and strengthening the local halal ecosystem. The findings reveal that South Sulawesi has strong potential to become a halal industry hub, driven by key sectors such as halal food, Muslim-friendly tourism, and halal cosmetics. BSI plays a vital role in expanding access to Islamic financial services, assisting business actors, and accelerating halal certification. Its support is also evident in the digitalization of services such as the BSI SME Portal and Salam Digital Portal. Despite challenges like limited financial literacy and infrastructure, collaboration between BSI, the government, and related institutions presents a significant opportunity to establish South Sulawesi as a strategic halal industrial zone in Eastern Indonesia. Keywords: Bank Syariah Indonesia, halal industry, South Sulawesi, SMEs, Islamic finance
DAMPAK TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA Ilham; Kurniati; Musyfikah Ilyas
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.58361

Abstract

Abstrak Tindak kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang dapat menimbulkan dampak mendalam bagi korban. Artikel ini membahas bagaiamana kekerasan seksual dipahami dan direspons dalam pandangan hukum islam dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta bagiamana pendekata normatif ini dapat digunakan secara integratif untuk merumuskan solusi yang adil dan manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahn dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pandangan islam dan HAM terhadap kekerasan seksual, serta penyebab dan solusinya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi Pustaka dan analisis isi, terhadap literatur jurnal ilmiah ,fatwa, kitab fikih, serta dokumen HAM internasional maupun nasional. Penelitian ini menggunakan kerangka maqasid al-syariah dan pendekatan nilai-nilai keadilan dalam HAM untuk menemukan titik temu diantara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa islam dan HAM memiliki titik temu yang kuat dalam mempertahankan martabat korban dan melindunginya. Kekerasan seksual dapat disebabkan oleh faktor-faktor struktural dan hukum, serta faktor-faktor kultural dan relasional. Pendidikan seksual yang didasarkan pada prinsip Islam, perubahan fikih gender, dan pendekatan keadilan restoratif adalah beberapa metode pencegahan yang ditawarkan. MUI, NU, dan Muhammadiyah adalah lembaga keislaman yang memiliki tanggung jawab strategis untuk mendorong fatwa dan kebijakan yang mendukung korban. Menurut penelitian ini, integrasi Islam dan hak asasi manusia dapat berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk membangun sistem perlindungan korban yang kontekstual dan adil. Selain itu, hal ini memungkinkan ijtihad sosial yang berkembang sesuai dengan zaman. Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Hukum Islam; HAM; Maqasid al-Syariah; Keadilan Restoratif   Abstract Sexual violence is a serious crime that can have profound impacts on victims. This article discusses how sexual violence is understood and responded to from the perspective of Islamic law and human rights, and how this normative approach can be used integratively to formulate just and humane solutions. This research aims to address three research questions: the perspectives of Islam and human rights on sexual violence, as well as its causes and solutions. The approach used is qualitative, using literature review and content analysis, examining scientific journals, fatwas, Islamic jurisprudence (fiqh) books, and international and national human rights documents. This research uses the maqasid al-Shari'ah framework and a justice-based approach to human rights to find common ground. The results show that Islam and human rights have strong common ground in upholding and protecting the dignity of victims. Sexual violence can be caused by structural and legal factors, as well as cultural and relational factors. Sex education based on Islamic principles, changes in gender fiqh, and a restorative justice approach are some of the prevention methods offered. MUI, NU, and Muhammadiyah are Islamic institutions that have strategic responsibility for pushing fatwas and policies that support victims. According to this research, the integration of Islam and human rights can serve as a strong basis for building a contextual and fair victim protection system. Apart from that, this allows social ijtihad to develop according to the times. Keywords: Sexual Violence; Islamic Law; HAM; Maqasid al-Syariah; Restorative Justice
HUKUM ISLAM BIDANG POLITIK (SIYASAH) DI INDONESIA Andi Takdir Djufri; Jamiat Akadol; Andi Akmal
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.58781

Abstract

Abstrak Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan unik dalam mengintegrasikan prinsip politik Islam (Siyasa Syar’iyyah) ke dalam sistem hukum sekuler berbasis Pancasila. Makalah ini menganalisis rekonstruksi hukum Islam bidang politik (Siyasa) dalam konteks ketatanegaraan Indonesia melalui pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis teks normatif Islam (Al-Qur’an, Hadis, karya ulama klasik). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Siyasa di Indonesia tidak diwujudkan melalui formalisasi syariat secara legalistik, melainkan melalui adaptasi nilai-nilai etis Islam ke dalam kebijakan publik, desentralisasi kekuasaan, dan partisipasi politik. Partai Islam dan otonomi daerah menjadi instrumen utama artikulasi Siyasa, sementara lembaga seperti pesantren berperan dalam mendamaikan prinsip agama dengan identitas kebangsaan. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan kultural—seperti penguatan etika politik berbasis maqashid al-shariah (tujuan syariah) dan dialog inklusif—lebih efektif dalam memperkaya demokrasi Indonesia daripada model formalisasi hukum agama. Dengan kerangka teori legal pluralism dan post-secularism, makalah ini menegaskan bahwa integrasi Siyasa ke dalam sistem nasional harus memprioritaskan kemaslahatan publik, keadilan sosial, dan kohesi bangsa, tanpa mengabaikan karakter pluralistik Indonesia. Kata Kunci: Hukum Islam, Politik (Siayasah), Indonesia   Abstract Indonesia, as the world's most populous Muslim nation, faces unique challenges in integrating Islamic political principles (Siyasa Syar'iyyah) into a secular legal system based on Pancasila. This paper analyzes the reconstruction of Islamic political law (Siyasa) in the context of Indonesian constitutional law through a qualitative approach that combines analysis of Islamic normative texts (the Qur'an, Hadith, and works of classical Islamic scholars). The research findings indicate that Siyasa in Indonesia is not realized through the legalistic formalization of Sharia, but rather through the adaptation of Islamic ethical values into public policy, decentralization of power, and political participation. Islamic parties and regional autonomy are the primary instruments for the articulation of Siyasa, while institutions such as Islamic boarding schools (pesantren) play a role in reconciling religious principles with national identity. This study concludes that cultural approaches—such as strengthening political ethics based on the maqasid al-shariah (the objectives of Sharia) and inclusive dialogue—are more effective in enriching Indonesian democracy than the formalization of religious law. Within the theoretical framework of legal pluralism and post-secularism, this paper asserts that the integration of Siyasa into the national system must prioritize public welfare, social justice, and national cohesion, without neglecting Indonesia's pluralistic character. Keywords: Islamic Law, Politics (Siyasa), Indonesia
PENGARUH PENGGUNAAN KOREAN BRAND AMBASSADOR, BRAND IMAGE, DAN LABEL HALAL TERHADAP IMPULSIVE BUYING KONSUMEN SUSU INDOMILK Adinda Putri Permata Hati; Khusnul Fikriyah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.58792

Abstract

Abstrak Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan Korean brand ambassador, brand image, dan label halal terhadap impulsive buying konsumen susu indomilk. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan secara online. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan total responden sebanyak 160 responden. Pengolahan data menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) versi 4.0. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penggunaan Korean brand ambassador tidak berpengaruh baik terhadap impulsive buying konsumen susu indomilk. Sementara itu, brand image berpengaruh secara signifikan terhadap impulsive buying konsumen susu indomilk. Label halal tidak memiliki pengaruh terhadap impulsive buying konsumen susu indomilk. Kata Kunci: Brand Ambassador, Brand Image, Label Halal, Impusive Buying   Abstract This study aims to analyze the influence of using a Korean brand ambassador, brand image, and halal label on the impulsive buying behavior of Indomilk consumers. The research was conducted using a quantitative approach, with primary data obtained through online questionnaires. The sampling technique used was purposive sampling, with a total of 160 respondents. Data analysis was performed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) version 4.0. The findings reveal that the use of a Korean brand ambassador does not have a significant effect on the impulsive buying behavior of Indomilk consumers. Meanwhile, brand image has a significant influence on impulsive buying. The halal label, however, does not show any significant effect on the impulsive buying behavior of Indomilk consumers. Keywords: Brand Ambassador, Brand Image, Label Halal, Impulsive Buying
PENGARUH KESADARAN HALAL DAN KEMUDAHAN TRANSAKSI TERHADAP MINAT BELI ULANG SKINCARE SKINTIFIC DI TIKTOK SHOP DENGAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI Ananta Aime Nurulistya; Khusnul Fikriyah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.58832

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Halal dan Kemudahan Transaksi terhadap Minat Beli Ulang Skincare Skintific di Tiktok Shop dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 150 responden. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan aplikasi SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran halal tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan minat beli ulang. Sementara itu, kemudahan transaksi berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan, tetapi tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap minat beli ulang. Selain itu ditemukan bahwa variabel kepuasan pelanggan mampu memediasi pengaruh kemudahan transaksi terhadap minat beli ulang, namun tidak dapat memediasi pengaruh kesadaran halal terhadap minat beli ulang. Kata Kunci: Kesadaran Halal, Kemudahan Transaksi, Kepuasan Pelanggan, dan Minat Beli Ulang   Abstract This study aims to analyze the effect of Kesadaran halal and Ease of Transaction on Repurchase Interest in Skintific Skincare at Tiktok Shop with Customer Satisfaction as a Mediating Variable. This study uses a quantitative approach with primary data obtained through distributing questionnaires online. The sampling technique used was purposive sampling with a total of 150 respondents. Data analysis was performed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with the SmartPLS version 4.0 application. The results showed that kesadaran halal has no significant direct effect on customer satisfaction and repurchase intention. Meanwhile, ease of transaction has a direct effect on customer satisfaction, but does not have a significant direct effect on repurchase intention. In addition, it was found that the customer satisfaction variable was able to mediate the effect of transaction convenience on repurchase intention, but could not mediate the effect of kesadaran halal on repurchase intention. Keywords: Kesadaran halal, Ease of Transaction, Customer Satisfaction, and Repurchase Interest
PERAN MINAT BELI DALAM MEMEDIASI LITERASI HALAL DAN RELIGIUSITAS TERHADAP LOYALITAS CUSTOMER KOPI KEKINIAN Nayla Anissa Lahama; Khusnul Fikriyah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.58853

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran minat beli terhadap literasi halal dan religiusitas terhadap loyalitas customer kopi kekinian. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data primer yang didapat dari penyebaran kuesioner secara daring. pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 175 responden. Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu Partial Least Square Sctructural Equation Modeling (PLS-SEM) pada perangkat SmartPLS 4. Hasil dari penelitian didapati bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada literasi halal dan minat beli terhadap loyalitas customer kopi kekinian di Surabaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penikmat kopi kekinian di Kota Surabaya memiliki minat beli ulang dan tingkat literasi yang baik pada produk kopi kekinian yang halal. Penelitian ini juga menemukan bahwa religiusitas tidak berpengaruh positif terhadap loyalitas customer. Artinya, tingkat religiusitas individu tidak menjadi faktor utama yang memengaruhi kesetiaan konsumen terhadap produk kopi kekinian halal. Kata Kunci: Literasi Halal, Minat Beli, Loyalitas Customer, Religiusitas Abstract This study aims to analyze the role of purchase intention in mediating the influence of halal literacy and religiosity on customer loyalty toward contemporary coffee. The research employs a quantitative method using primary data collected through an online questionnaire. The sampling technique used is purposive sampling, with a total of 175 respondents. Data analysis was conducted using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with the SmartPLS 4 software. The findings reveal that halal literacy and purchase intention have a positive and significant influence on customer loyalty toward contemporary coffee in Surabaya. This indicates that contemporary coffee consumers in Surabaya tend to have strong repurchase intentions and a good level of understanding regrarding halal-certified coffee products. The study also found that religiosity does not have a significant positive effect on customer loyalty. This suggests that an individual’s level of religiosity is not a key factor influencing consumer loyalty toward halal contemporary coffee products. Keywords: Halal Literacy, Purchase Intention, Customer Loyalty, Religiosity
PENYIMPANGAN DISTRIBUSI ZAKAT MAAL HASIL PERTANIAN: ANALISIS PRAKTIK, PENYEBAB DAN SOLUSINYA (STUDI KASUS DESA TLANAKAN) Holili; Putri Ayu Firawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.59179

Abstract

Abstrak Zakat maal hasil pertanian merupakan sebagian harta kekayaan suatu individu dari hasil bumi yang wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab. Namun, pada pendistribusiannya masih terjadi penyimpangan di masyarakat Desa Tlanakan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskrispikan praktik penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian, penyebab dan cara mengatasinya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan sumber data primer serta sekunder, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data yang dipergunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, praktik penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian antara lain adanya masyarakat yang tidak mengeluarkan atau mendistribusikan zakat meski sudah mencapai nisab, distribusi zakat diberikan langsung kepada buruh panen yang terkadang tidak termasuk golongan mustahik atau tidak didistribusikan tepat kepada mustahik zakat, dan distribusi zakat tidak sesuai kadar zakat maal hasil pertanian. Kedua, penyebab terjadinya penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian yaitu kesadaran serta pengetahuan masyarakat rendah, sifat kikir dan bakhil, gaya hidup sekelompok orang yang bermegah-megahan, dan penyaluran zakat yang tidak efektif atau menggunakan cara tradisional. Ketiga, untuk mengatasai penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian yakni dibutuhkan penyuluhan serta sosialisasi, membentuk lembaga zakat, dan pembiasaan sejak dini dalam suatu individu. Kata Kunci: Penyimpangan Distribusi Zakat Maal, Hasil Pertanian.   Abstract Agricultural zakat is a portion of an individual's wealth from agricultural products that must be paid after reaching the nisab. However, in its distribution, there are still deviations in the community of Tlanakan Village. The purpose of this study is to identify and describe the practices of deviation in the distribution of agricultural zakat, the causes, and ways to overcome them. This study uses a qualitative research method with a case study approach, using primary and secondary data sources, data collection through interviews, observation, and documentation. The data analysis used is qualitative descriptive analysis. The results show: First, the practices of deviation in the distribution of agricultural zakat include the existence of people who do not pay or distribute zakat even though they have reached the nisab, zakat distribution is given directly to harvest workers who sometimes are not included in the mustahik group or not distributed precisely to the zakat recipients, and zakat distribution is not in accordance with the amount of agricultural zakat. Second, the causes of deviation in the distribution of agricultural zakat are low awareness and knowledge of the community, stinginess and miserliness, a lifestyle of some people who show off, and ineffective zakat distribution or using traditional methods. Third, to overcome the deviation in the distribution of agricultural zakat, it is necessary to provide counseling and socialization, establish zakat institutions, and habituate individuals from an early age. Keywords: Deviation in Zakat Distribution, Agricultural Products.
URGENSI STANDARISASI HALAL DALAM INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN: TELAAH PROSES PRODUKSI, BAHAN TAMBAHAN, DAN KAIDAH FIKIH Fatmawati; Nasrullah bin Sapa; Cut Mutiadin; Heri Iswandi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.59543

Abstract

Abstrak Standarisasi halal dalam industri makanan merupakan kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya kesadaran konsumen Muslim dan berkembangnya pasar global produk halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi standarisasi halal dari perspektif fiqih dan regulasi kontemporer, serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen dan integritas produk halal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang mencakup analisis terhadap literatur klasik fiqih, fatwa ulama kontemporer, serta regulasi halal seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan standar halal internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standarisasi halal dalam industri makanan merupakan kebutuhan fundamental yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam menjamin kehalalan produk, tetapi juga sebagai implementasi nyata dari prinsip-prinsip fiqih muamalah. Dalam perspektif fiqih, standarisasi halal mencerminkan prinsip kehati-hatian (ihtiyath), pencegahan terhadap yang syubhat dan haram (sad al-dzari’ah), serta perlindungan terhadap hak konsumen. Kata kunci: standarisasi halal, fiqih muamalah, regulasi halal, industri makanan.   Abstract Halal standardization in the food industry is an urgent need amidst growing Muslim consumer awareness and the growing global halal product market. This study aims to examine the urgency of halal standardization from a contemporary Islamic jurisprudence (fiqh) and regulatory perspective, as well as its implications for consumer protection and halal product integrity. The research method used is a qualitative study with a library research approach, which includes analysis of classical Islamic jurisprudence (fiqh) literature, contemporary Islamic fatwas (fatwas), and halal regulations such as Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and international halal standards. The results show that halal standardization in the food industry is a fundamental need that serves not only as a technical instrument to guarantee product halalness but also as a concrete implementation of the principles of Islamic jurisprudence (fiqh) in transactions. From a fiqh perspective, halal standardization reflects the principles of prudence (ihtiyath), prevention of doubtful and forbidden matters (sad al-dzari'ah), and protection of consumer rights. Keywords: halal standardization, muamalah fiqh, halal regulation, food industry.

Page 31 of 48 | Total Record : 474

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2026): April Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue