cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 26   27   28   29   30 
PENGARUH LABELISASI HALAL, HALAL AWARENESS, DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HOTWAYS CHICKEN PADA KONSUMEN MUSLIM DI SIDOARJO Marizka Devita Sari; Fitriah Dwi Susilowati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.57694

Abstract

Abstrak Keputusan konsumen dalam membeli produk halal semakin menjadi aspek penting, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh labelisasi halal, halal awareness, dan brand image terhadap keputusan pembelian produk Hotways Chicken pada konsumen Muslim di Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 101 responden yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu menggunakan metode purposive sampling. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, labelisasi halal, halal awareness, dan brand image masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Selain itu, hasil uji F mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa labelisasi halal, halal awareness, dan brand image terhadap keputusan pembelian produk hotways chicken pada konsumen muslim di Sidoarjo. Kata Kunci: Labelisasi Halal, Halal Awareness, Brand Image, Keputusan Pembelian.   Abstract Consumer decisions in purchasing halal products are increasingly becoming an important aspect, especially in Indonesia, where the majority of the population is Muslim. This research aims to evaluate the influence of halal labeling, halal awareness and brand image on purchasing decisions for Hotways Chicken products among Muslim consumers in Sidoarjo. This research uses a quantitative approach with data collection techniques by distributing questionnaires to 101 respondents who were selected based on certain criteria using the purposive sampling method. Research findings show that partially, halal labeling, halal awareness and brand image each have a significant influence on purchasing decisions. Apart from that, the results of the simultaneous test (F test) indicate that these three variables jointly influence purchasing decisions. Thus, this research confirms that halal labeling, level of halal awareness, and perception of the brand are crucial factors in influencing Muslim consumers' decisions in choosing halal products. Keywords: Halal Labeling, Halal Awareness, Brand Image, Purchasing Decisions
URGENSI PENERAPAN LABELISASI HALAL DAN KUALITAS PRODUK DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN MUSLIM PADA PRODUK KOPI GRIYANG Febry Suryamado; Fitriah Dwi Susilowati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.57695

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran labelisasi halal dan kualitas produk dalam memengaruhi keputusan pembelian konsumen Muslim terhadap produk Kopi Griyang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap tiga kelompok informan: pemilik usaha, konsumen, dan akademisi di bidang bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa labelisasi halal tidak hanya menjadi simbol kepatuhan terhadap syariat Islam, tetapi juga membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya di wilayah mayoritas non-Muslim. Sementara itu, kualitas produk yang ditunjukkan melalui metode panen “petik merah”, proses produksi yang konsisten, dan kemasan yang menarik, turut menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian. Kedua variabel ini berperan dalam membentuk loyalitas dan rekomendasi konsumen terhadap produk. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara nilai religius dan kualitas dalam strategi pemasaran produk halal lokal, khususnya pada sektor UMKM. Kata Kunci: Labelisasi Halal, Kualitas Produk, Keputusan Pembelian.   Abstract This study aims to examine the role of halal labeling and product quality in influencing Muslim consumers' purchasing decisions toward Kopi Griyang products. Using a qualitative approach and a case study method, data were collected through semi-structured interviews with three groups of informants: business owners, consumers, and academics in the field of Islamic business. The findings reveal that halal labeling serves not only as a symbol of compliance with Islamic law but also shapes positive perceptions and enhances consumer trust, particularly in regions where Muslims are the minority. Meanwhile, product quality—reflected through selective "red cherry" harvesting methods, consistent production processes, and attractive packaging—also serves as a key factor in purchase decisions. Both variables contribute to fostering consumer loyalty and product recommendations. These findings highlight the importance of integrating religious values and product quality in the marketing strategy of local halal products, particularly within the MSME sector. Keywords: Halal Labeling, Product Quality, Purchasing Decisions.
ANALISIS UNSUR MERINGANKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP Sofiatin Hasana; Muhammad Islahuddin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.57774

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi penerapan faktor-faktor yang dapat mengurangi hukuman dalam kasus pembunuhan berencana menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan pembunuhan berencana dianggap sebagai salah satu tindakan kriminal paling berat dalam hukum pidana di Indonesia, karena mengandung elemen niat jahat dan perencanaan yang matang untuk mengambil kehidupan orang lain. Namun, dalam proses hukum, terdapat elemen-elemen tertentu yang bisa menjadi alasan untuk mengurangi hukuman bagi pelaku, seperti kondisi mental, tekanan dari lingkungan, alasan pembelaan, atau penyesalan yang ditunjukkan selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tanggung jawab pidana bagi pelaku pembunuhan berencana dan memahami cara hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa meringankan dalam putusan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pembunuhan berencana tergolong dalam kejahatan berat dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimum penjara 20 tahun, hakim masih dapat mempertimbangkan faktor-faktor subjektif dan objektif yang dapat meringankan hukuman, asalkan hal tersebut tidak mengurangi rasa keadilan dan keamanan masyarakat. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum dan pengembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam penerapan prinsip keadilan yang adil dan seimbang. Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Pasal 340 KUHP, Unsur Meringankan.   Abtract This study explores the application of factors that may reduce sentencing in cases of premeditated murder under Article 340 of the Indonesian Criminal Code. Premeditated murder is considered one of the most serious criminal offenses in Indonesian criminal law, as it involves malicious intent and careful planning to take another person's life. However, during legal proceedings, there are certain elements that may serve as grounds for sentence mitigation, such as mental condition, environmental pressure, self-defense claims, or remorse shown during the legal process. This research aims to examine the criminal responsibility of perpetrators of premeditated murder and understand how judges consider mitigating factors in their rulings. The method used in this research is normative juridical. The analysis results indicate that although premeditated murder is classified as a serious crime with penalties ranging from the death sentence, life imprisonment, to a maximum of 20 years in prison, judges may still take into account subjective and objective mitigating factors, provided that such considerations do not compromise the sense of justice and public safety. It is hoped that this research can contribute to legal practice and the development of criminal law science, particularly in the application of fair and balanced principles of justice. Keywords: Premeditated Murder, Article 340 of the Criminal Code, Mitigating Factors, Criminal Responsibility.
PERAN BMT AL-AMANAH DALAM MENINGKATKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI PELAKU USAHA DI KABUPATEN SINJAI Rosmah; Kamaruddin Arsyad; Sumarlin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.58154

Abstract

Abstrak Penelitian Artikel ini bertujuan untuk menelusuri peran BMT Al-Amanah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di kabaupaten sinjai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode literasi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Al-amanah berkontribusi dalam penyediaan berbagai produk pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, dan qardhul hasan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro. Selain pembiayaan, BMT al-amanah juga memberikan pendampingan usaha dan edukasi literasi keuangan syariah. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan masyarakat, dan risiko kredit. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara BMT al-amanah, pemerintah, dan lembaga zakat untuk memperluas akses dan memperkuat inklusi keuangan syariah Kata Kunci: BMT, Al-Amanah, Pemibiayaan Syariah, dan Usaha Mikro   Abstract This article explores the role of BMT Al-Amanah in increasing access to financing for micro business actors in the Sinjai district. This research was conducted using a literacy method with a qualitative approach. The results of the study show that BMT Al-amanah contributes to the provision of various sharia financing products such as murabahah, mudharabah, and qardhul hasan that are by the needs of micro businesses. In addition to financing, BMT al-amanah also provides business assistance and education on Islamic financial literacy. The challenges faced include limited capital, low public financial literacy, and credit risk. This study recommends strengthening collaboration between BMT al-amanah, the government, and zakat institutions to expand access and strengthen Islamic financial inclusion. Keywords: BMT, Al-Amanah, Sharia Financing, and Micro Enterprises
STRATEGI PENGELOLAAN SDI DALAM MENINGKATKAN BUDAYA KERJA ISLAMI DI BANK SYARIAH Asriani; Muhammad Wahyuddin Abdullah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.58410

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji strategi pengelolaan sumber daya insani (SDI) dalam meningkatkan budaya kerja Islami di bank syariah. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, ditemukan bahwa integrasi nilai Islam dalam rekrutmen, pelatihan, pengembangan karier, dan evaluasi kinerja sangat penting untuk membentuk budaya kerja yang beretika dan produktif. Peran kepemimpinan serta kebijakan organisasi yang mendukung nilai Islami menjadi kunci keberhasilan implementasi budaya kerja Islami. Strategi ini memperkuat kualitas SDI sekaligus memperkuat daya saing bank syariah. Kata Kunci: SDI, budaya kerja Islami, bank syariah, strategi pengelolaan, nilai Islam.   Abstract This study examines human resource management strategies to enhance Islamic work culture in Islamic banks. Using a qualitative literature review, it finds that integrating Islamic values in recruitment, training, career development, and performance evaluation is vital to creating an ethical and productive work culture. Leadership roles and organizational policies supporting Islamic values are key to successful implementation. These strategies improve HR quality and strengthen the competitive advantage of Islamic banks. Keywords: Human resources, Islamic work culture, Islamic bank, management strategy, Islamic values.
PENGELOLAAN SDI BERBASIS MAQASHID SYARIAH DALAM MENINGKATKAN ETOS KERJA Rizal Ancu; Muhammad Wahyuddin Abdullah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.58413

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas pengelolaan Sumber Daya Insani (SDI) berbasis maqāṣid syarīʿah sebagai strategi untuk meningkatkan etos kerja tenaga pendidik di lembaga pendidikan Islam. Pendekatan maqāṣid mencakup lima aspek utama: menjaga agama (ḥifẓ al-din), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-mal). Melalui pendekatan ini, pengelolaan tenaga pendidik dilakukan secara lebih holistik, dengan memperhatikan dimensi spiritual, emosional, dan kesejahteraan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip maqaṣid syari’ah mampu meningkatkan motivasi, loyalitas, serta profesionalisme guru secara signifikan, sehingga berdampak positif terhadap mutu pembelajaran dan keberlangsungan pendidikan Islam yang berkualitas. Kata Kunci: SDI, Maqaṣid Syariah, Etos Kerja, Tenaga Pendidik, Pendidikan Islam   Abstract This study discusses the management of Human Resources (HR) based on maqāṣid syarīʿah as a strategy to enhance educators’ work ethic in Islamic educational institutions. The maqaṣid framework includes five main principles: protection of religion (ḥifẓ al-din), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-‘aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and wealth (ḥifẓ al-mal). This approach promotes a holistic HR management model by considering the spiritual, emotional, and material well-being of teachers. The findings indicate that implementing these principles significantly improves educators’ motivation, loyalty, and professionalism, thereby contributing to the quality and sustainability of Islamic education. Keywords: Human Resources, Maqaṣid Syari’ah, Work Ethic, Educators, Islamic Education
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP RISIKO DAN KEUNTUNGAN DALAM KONTRAK AKAD SALAM A. Faadhillah Awaliah Ramadhani; Lailatul Mahdalena; Lutfiah Maysarah; Gita Ayu Lestari; Kamaruddin Arsyad
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.58683

Abstract

Abstrak Akad salam merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang diizinkan dalam Islam meskipun objek yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat akad dilakukan. Dalam akad ini, pembayaran dilakukan secara penuh di awal, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati di masa depan. Meskipun memberikan solusi pembiayaan bagi produsen dan petani kecil, akad salam tetap mengandung risiko, terutama terkait kemungkinan wanprestasi dari pihak penjual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji risiko dan keuntungan akad salam dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur keislaman, peraturan perundang-undangan nasional, serta fatwa DSN-MUI yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam memperbolehkan akad salam dengan syarat ketat untuk mencegah unsur gharar dan maysir, serta membagi risiko secara adil. Di sisi lain, hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit mengatur akad salam, namun dapat mengakomodasinya melalui prinsip perjanjian dalam KUH Perdata dan ketentuan perlindungan konsumen. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau arbitrase syariah. Dalam praktik modern, akad salam telah diadopsi dalam perbankan syariah dengan skema paralel, namun tetap membutuhkan penguatan hukum formal. Kajian ini merekomendasikan perlunya integrasi antara prinsip syariah dan regulasi nasional guna memastikan akad salam berjalan dengan adil, aman, dan efisien dalam perekonomian kontemporer. Kata Kunci: akad salam, risiko dan keuntungan, hukum Islam, hukum positif Indonesia.   Abstract Salam contract is a form of sale and purchase transaction that is permitted in Islam even though the object being traded is not yet available at the time the contract is made. In this contract, payment is made in full at the beginning, while delivery of goods is carried out at an agreed time in the future. Although it provides a financing solution for small producers and farmers, the salam contract still contains risks, especially related to the possibility of default by the seller. This study aims to examine the risks and benefits of the salam contract from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. The research method used is a literature study by collecting and analyzing various Islamic literature, national laws and regulations, and relevant DSN-MUI fatwas. The results of the study show that Islamic law permits the salam contract with strict conditions to prevent elements of gharar and maysir, and to share risks fairly. On the other hand, Indonesian positive law does not explicitly regulate the salam contract, but can accommodate it through the principle of agreement in the Civil Code and consumer protection provisions. Dispute resolution can be done through the courts or sharia arbitration. In modern practice, the salam contract has been adopted in Islamic banking with a parallel scheme, but still requires formal legal strengthening. This study recommends the need for integration between sharia principles and national regulations to ensure that the salam contract runs fairly, safely, and efficiently in the contemporary economy. Keywords: salam contract, risk and profit, Islamic law, Indonesian positive law.
PERKEMBANGAN USHUL FIQH DI ERA MODEREN: TRANSFORMASI METODOLOGIS DAN PARADIGMA IJTIHAD KONTEMPORER Umar Laila; Muammar Muhammad Bakry; Abdul Rauf Muhammad Amin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.58824

Abstract

Abstrak Perkembangan Ushul Fiqh di era modern menunjukkan pergeseran yang signifikan dari pendekatan tekstual-rigid menuju metode yang semakin kontekstual, berbasis maqāṣid, dan interdisipliner. Artikel ini mengkaji tiga dimensi utama: transformasi metodologis Ushul Fiqh klasik, evolusi paradigma ijtihad dari mujtahid tunggal (fardi) ke kolektif (jama’i), serta penerapan prinsip-prinsip Ushul dan maqāṣid dalam fenomena kontemporer seperti fintech, blockchain, crowdfunding, dan perlindungan data pribadi. Berdasarkan penelitian kualitatif-deskriptif dan analisis komparatif, hasil studi menunjukkan sistem hukum Islam modern kini bersifat dinamis dan relevan terhadap tantangan teknologi dan sosial. Disarankan agar kurikulum ushul fiqh lebih interdisipliner, memperkuat mekanisme ijtihad jama’i, serta mendorong publikasi dan evaluasi empiris terhadap fatwa keagamaan kontemporer. Kata kunci: Ushul Fiqh, maqāṣid, ijtihad jama’i, fintech syariah, hukum Islam modern   Abstract The development of Ushul Fiqh in the modern era marks a notable shift from a textual-rigid approach to a more contextual, maqāṣid-based, and interdisciplinary methodology. This article examines three core dimensions: the methodological transformation of classical Ushul Fiqh, the paradigm shift of ijtihad from individual (fardi) to collective (jama’i) reasoning, and the application of Ushul Fiqh principles and maqāṣid in contemporary phenomena such as fintech, blockchain, crowdfunding, and personal data protection. Utilizing a qualitative-descriptive method and comparative analysis, the study finds that modern Islamic legal systems have become dynamic and responsive to technological and social challenges. It is recommended to develop interdisciplinary Ushul Fiqh curricula, strengthen collective ijtihad mechanisms, and encourage the publication and empirical evaluation of contemporary religious fatwas. Keywords: Ushul Fiqh, maqāṣid, collective ijtihad, Islamic fintech, modern Islamic law
INTEGRASI HUKUM ISLAM DAN NEGARA DALAM SERTIFIKASI HALAL: ANALISIS NORMATIF ATAS UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL (JPH) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EPISTEMOLOGI FIKIH KONTEMPORER Nasrah Hasmiati Attas; Andi Akmal
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.58977

Abstract

AbstrakJaminan atas kehalalan produk merupakan kebutuhan esensial bagi umat Islam yang kini memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Regulasi ini menandai keterlibatan aktif negara dalam pengelolaan aspek keagamaan melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas administratif, sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memegang kewenangan normatif dalam menetapkan fatwa kehalalan. Dalam konteks tersebut, penting untuk menelaah bagaimana integrasi antara hukum Islam dan negara dalam sistem sertifikasi halal berlangsung, serta dampaknya terhadap konfigurasi epistemologi fikih kontemporer. Dengan menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan konseptual-reflektif, tulisan ini menganalisis data sekunder berupa regulasi, fatwa, dan literatur akademik terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan lembaga keagamaan bersifat simbiotik tetapi menyisakan ketegangan epistemologis. Proses formalisasi fikih dalam sistem hukum negara menggeser locus otoritas keagamaan, membatasi fleksibilitas metode istinbāṭ, dan menyederhanakan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah menjadi kerangka legal-formal. Untuk merespons kondisi ini, diperlukan pembaruan epistemologi fikih yang mengedepankan maqāṣid sebagai prinsip metodologis, menjaga independensi otoritas keilmuan ulama, serta mendorong dialog kritis dan konstruktif antara aktor negara dan institusi keagamaan. Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Hukum Islam, Epistemologi Fikih   Abstract The assurance of halal products is an essential need for Muslims, which has now gained formal recognition within Indonesia's national legal system through Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH). This regulation signifies the state's active involvement in managing religious affairs through the establishment of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) as the administrative authority, while the Indonesian Ulema Council (MUI) retains normative authority in issuing halal fatwas. Within this context, it is important to examine how the integration between Islamic law and the state functions within the halal certification system, and how it impacts the configuration of contemporary Islamic legal epistemology. Using a normative legal method and a conceptual-reflective approach, this study analyzes secondary data including regulations, fatwas, and relevant academic literature. The findings indicate that the relationship between the state and religious institutions is symbiotic but not free from epistemological tensions. The formalization of fiqh within the legal framework of the state has shifted the locus of religious authority, constrained the flexibility of istinbāṭ methods, and simplified the maqāṣid al-sharī‘ah approach into a legal-formal structure. To respond to this condition, a renewal of Islamic legal epistemology is necessary—one that emphasizes maqāṣid as a methodological foundation, upholds the scholarly independence of religious authorities, and promotes critical and constructive dialogue between state actors and religious institutions. Keywords: Halal Certification, Islamic Law, Fiqh Epistemology
MODERASI BERAGAMA DI ERA DIGITAL DALAM MENJAGA TOLERASI DI MASYARAKAT YANG MULTIKULTURAL Sabaruddin; Andi Takdir; Umar Laila; Abdul Halim Talli; Muh. Saleh Ridwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59013

Abstract

Abstrak Era digital telah menyaksikan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam komunikasi dan penyebaran informasi, termasuk yang bersifat religius. Seperti dalam masyarakat multikultural mana pun, moderasi beragama tetap menjadi faktor utama dalam menjaga toleransi dan harmoni sosial. Penelitian khusus ini bertujuan untuk membahas bagian moderasi beragama dalam menghadapi tantangan era digital dan bagaimana mekanisme ini dapat memperkuat nilai-nilai toleransi terhadap pluralitas budaya, etnis, dan agama. Dari sebuah studi literatur, ditemukan bahwa meskipun era digital telah memfasilitasi penyebaran pemikiran religius, hal itu juga menciptakan peningkatan potensi tumbuhnya intoleransi dan radikalisme melalui penyalahgunaan media sosial. Jadi, menurut pandangan kami, perlu ditekankan pada keseimbangan, keadilan, dan hikmat dalam hal-hal yang menyangkut masalah agama. Pendidikan digital dan literasi digital, dalam peran kepribadian dan institusi agamic, sangat membantu masyarakat terbentuk secara inklusif dan toleran. Oleh karena itu, membangun dan mempertahankan moderasi agama, sehingga terus berkembang, dalam kemampuan beradaptasi sehingga dapat selalu merespon dinamika masyarakat digital yang kompleks dan beragam. Kata kunci: Moderasi Agama, Waktu Digital, Toleran, Multikultural, Media Sosial.   Abstract The digital era has witnessed unprecedent changes in communication and the spread of information, including those of a religious nature. As in any multicultural society, religious moderation remains a major factor in maintaining tolerance and social harmony. This particular research aims to discuss the part of religious moderation in facing the challenges of the digital era and how this mechanism may strengthen the values of tolerance toward cultural, ethnic, and religious plurality. From a literature study, it is found that although the digital era has facilitated the spread of religious thoughts, it also creates increased potential for the growth of intolerance and radicalism through the misuse of social media. Thus, in our view, emphasis needs to be placed on balance, justice, and wisdom in matters involving religious matters. Digital education and digital literacy, in the roles of agamic personalities and institutions, go a long way toward society being formed inclusively and tolerantly. Hence, build and sustain religious moderation, thus perpetually evolving, in adaptability so that it may always respond to the complex and multifarious dynamics of digital society. Keywords: Religious Moderation, Digital Times, Tolerant, Multicultural, Social Media.

Page 28 of 40 | Total Record : 395

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue