JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Jurnal ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (JEKP) adalah jurnal yang berisi artikel-artikel meliputi hasil-hasil penelitian, analisis kebijakan, dan opini terkait perekonomian yang berkembang saat ini baik lingkup nasional maupun internasional. JEKP diterbitkan dua kali setiap tahunnya, yaitu periode Juli dan Desember.
Articles
130 Documents
<![CDATA[Analisis Permintaan Kuantitas dan Kualitas Beras di DKI Jakarta ]]>
<![CDATA[Nila Windiyarti]]>;
<![CDATA[Sri Hartoyo Sri]]>;
<![CDATA[Tanti Novianti Tanti]]>
<![CDATA[ JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (831.575 KB)
|
DOI: 10.29244/jekp.7.2.2018.159-173
<![CDATA[Beras merupakan salah satu makanan pokok yang mendominasi pemenuhan kebutuhan karbohidrat penduduk. Meningkatnya tingkat pendapatan penduduk menyebabkan preferensi terhadap beras yang dikonsumsi berubah. DKI Jakarta adalah provinsi dengan tingkat pendapatan yang terbesar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi permintaan beras dan melihat perubahan respon permintaan kuantitas dan kualitas beras terhadap perubahan pendapatan dan harga di Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan berasal dari SUSENAS DKI Jakarta periode Maret 2017. Jenis data yang digunakan merupakan data cross section dengan unit sampel 5.200 rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dalam bentuk dua persamaan tunggal semilog. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan perkapita, harga beras dan jumlah anggota rumah tangga secara positif memengaruhi permintaan beras di DKI Jakarta. Elastisitas pengeluaran dan kuantitas beras menunjukkan nilai yang positif. Hal ini menunjukkan kenaikan pendapatan akan memengaruhi permintaan beras dari sisi kuantitas dan kualitas beras. Sementara elastisitas harga silang menunjukkan arah yang beragam untuk terigu dan daging ayam.]]>
<![CDATA[Analisis Kesejahteraan Petani: Pola Penguasaan Lahan Di Kabupaten Lamongan ]]>
<![CDATA[Alfiana Ainurrahma]]>;
<![CDATA[Nunung R Nuryartono]]>;
<![CDATA[Syamsul H Pasaribu]]>
<![CDATA[ JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1000.11 KB)
|
DOI: 10.29244/jekp.7.2.2018.102-117
<![CDATA[Pola penguasaan lahan mempengaruhi efektivitas sektor pertanian. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan lahan pertanian dan menghitung koefisien Gini penguasaan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan. Data yang digunakan adalah data cross section rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Lamongan . Data diperoleh dari Sensus Pertanian 2013 dengan total observasi sebanyak 189 343 rumah tangga pertanian. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, dan jenis pendapatan utama secara signifikan mempengaruhi penguasaan lahan basah. Sedangkan faktor yang tidak signifikan mempengaruhi penguasaan lahan kering adalah jenis kelamin kepala rumah dan usia kepala rumah tangga. Terkait lahan basah sebagai sarana akumulasi aset bagi rumah tangga petani, hasil regresi menunjukkan bahwa petani mengalami penurunan dalam akumulasi marjinal lahan basah. Selain itu, koefisien Gini penguasaan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan adalah 0.49 dan menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi penguasaan lahan pertanian antar rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Lamongan cenderung moderat.]]>
<![CDATA[Tingkat Kemiskinan Di Pulau Papua Tahun 20011-2017 ]]>
<![CDATA[Yuliana Harianja]]>;
<![CDATA[Sahara]]>;
<![CDATA[Muhammad Findi]]>
<![CDATA[ JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (623.989 KB)
|
DOI: 10.29244/jekp.7.2.2018.189-200
<![CDATA[Pengentasan kemiskinan adalah salah satu tujuan pembangunan ekonomi. Selama tahun 2011 hingga 2017, Provinsi Papua dan Papua Barat yang terletak di Pulau Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi pertama dan kedua di Indonesia. Studi ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Pulau Papua selama tahun 2011 hingga 2017 menggunakan regresi data panel. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel-variabel PDRB per kapita sektor Pertambangan dan Penggalian, PDRB per kapita sektor Konstruksi, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan.]]>
<![CDATA[Dampak Diversifikasi Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN ]]>
<![CDATA[Faizal Amir]]>;
<![CDATA[Dedi Budiman Hakim]]>;
<![CDATA[Tanti Novianti]]>
<![CDATA[ JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1238.343 KB)
|
DOI: 10.29244/jekp.7.2.2018.118-139
<![CDATA[This study aims to analyze the impact of diversification of exports on economic growth in the ASEAN. The sample used in this study is the eight member countries of ASEAN for the period 2006-2014. The dependent variable is the growth of income per capita, while the independent variable which is based on the theory of Solow growth include number of workers, total of investment and export diversification index. The Observations are estimated using pooled least square. Based on these results, the majority of ASEAN countries have positive relation between export diversification index and the growth of income per capita. At times of crisis, the export diversification index in the ASEAN is no longer a positive impact on national income which is shown by the negative coefficient on the dummy variable interaction between the global crisis of 2008 with an export diversification index.]]>
<![CDATA[: BPS ]]>
<![CDATA[Ikhsan Margo Pangestu]]>
<![CDATA[ JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/jekp.8.1.2019.62-74
<![CDATA[Along with the improvement in the percentage rate of poverty and the unemployment rate at the national level, there is still big homework to be completed regarding the disparity at the regional level. On the one hand, the distribution of unemployment rates by province tends to be equally distributed, while the poverty rate shows the opposite, in which there are still many provinces that have high poverty rates. Those conditions suggests an indication of the working poor problems in Indonesia. This study aims to analyze the phenomenon of working poor and analysis the influence of village fund policy, investment, and employment factors on working poor in 2015-2018. The method of analysis was carried out by using a descriptive analysis and panel data model. The results of the study show that the distribution of the number of working poor by province shows a variety of conditions and tends to be unequal where there are still many regions that have low unemployment rates but the number of working poor tends to be high. The study also found that the village funds program, the percentage of formal workers, and the underemployment rate had a significant effect on the number of working poor.]]>
<![CDATA[Dampak Pembangunan Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2013 – 2017: Institut Pertanian Bogor ]]>
<![CDATA[Edi victara Tinambunan]]>;
<![CDATA[Muhammad Findi]]>;
<![CDATA[Yeti Lis Purnamadewi]]>
<![CDATA[ JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/jekp.8.1.2019.20-42
<![CDATA[Poverty is a social problem that has not been resolved until now. One way to overcome poverty is through equitable and targeted infrastructure development throughout Indonesia. This study analyzes the effect of infrastructure development on poverty through economic growth in Java and outside Java. The analytical tools in this study are simultaneous panel and typology klassen equipped with two structural equations. This study found that electricity, education, transportation and water infrastructure affect economic growth in Java. Meanwhile education, electricity, health and transportation infrastructure affect economic growth outside Java. Population and economic growth both affect poverty in Java and outside Java.]]>
<![CDATA[Analisis Disparitas Harga dan Korelasi terhadap Dana Desa: Studi Kasus Bawang Merah dan Cabai Merah: Institut Pertanian Bogor ]]>
<![CDATA[Dian Verawati Panjaitan]]>;
<![CDATA[Tanti Novianti]]>;
<![CDATA[Muhammad Fazri]]>;
<![CDATA[Sri Retno Wahyu Nugraheni]]>
<![CDATA[ JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/jekp.8.1.2019.1-19
<![CDATA[Price disparity is a crucial issue for Indonesia due to transportation cost and production cost. The prices of chili and shallot are rellatively fluctuating between times and between regions. Both of them have an important role to consume and use in both food and non-food industries. The government has implemented several policies to reduce price disparity between regions such as sea toll and infrastructure: rood, bridge, and irrigation systems which used village funds. This study examines the impact of village funds to the price disparity in chili and shallot market at provincial lavel. The findings show that price disparities between provinces still occur, especially in the eastern and western regions. Papua is a province with the highest prices in both commodities. The study also found no correlation between the village funds and the price of chili and shallot.]]>
<![CDATA[Dampak ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) Terhadap Trade Creation Dan Trade Diversion Indonesia Di Kawasan ACFTA+3 ]]>
<![CDATA[Siti khamila dewi]]>;
<![CDATA[Sahara]]>;
<![CDATA[Sri Mulatsih]]>
<![CDATA[ JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/jekp.8.1.2019.84-100
<![CDATA[Indonesia terlibat aktif dalam jejaring kerjasama Free Trade Area (FTA), salah satunya dengan menjadi anggota pada ASEAN-China FTA atau dikenal juga dengan ACFTA. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi nilai impor Indonesia dan mengetahui dampak ACFTA terhadap trade creation dan trade diversion Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan model panel data dengan data sekunder selama periode tahun 2000 hingga 2018 yang dikumpulkan dari WITS, WORLD BANK, UNCTAD, dan CEPII. Hasil empiris menunjukkan bahwa setelah ACFTA diberlakukan, nilai impor Indonesia dari negara-negara anggota ACFTA mengalami kenaikan. Nilai impor Indonesia secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh GDP per kapita Indonesia, GDP per kapita mitra dagang (negara ACFTA+3), dan jarak ekonomi antar negara. Sementara nilai tukar riil antar negara berpengaruh negatif terhadap nilai impor Indonesia. Secara keseluruhan Indonesia diduga mengalami kerugian dari adanya ACFTA akibat terjadinya trade diversion dari negara non-anggota ke negara-negara anggota di wilayah ACFTA +3.]]>
<![CDATA[Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara : Institut Pertanian Bogor ]]>
<![CDATA[Hendra Andy Mulia Panjaitan]]>;
<![CDATA[Sri Mulatsih]]>;
<![CDATA[Wiwiek Rindayati]]>
<![CDATA[ JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/jekp.8.1.2019.43-61
<![CDATA[The development of infrastructures is an important aspect in economic growth. It is because the existence of a infrastructure cause good increasing economic growth, through creation of new jobs, as well as reducing the levels of poverty and increasig per capita income. Inclusive growth is an important part of sustainable economic growth as shown in a global agreement on Sustainable Development Goals (SDGs), where the economic growth that can generate equity, reduce poverty and unemployment, and encourage economic growth faster. Economic growth that can be create equality, reduction poverty and unemployment, as well as the push the growth of economy the more fast. This study conducted an analysis of the impact of infrastructure development on inclusive economic growth in North Sumatra Province. The parameter estimates used are two-stages least square (2SLS). The data used are 33 district / cities in North Sumatra Province in the 2013-2017 period. The results showed that the GRDP growth was not inclusive, because it could increase GINI in North Sumatra.]]>
<![CDATA[Ekuivalen Tarif dan Determinan Impor Jasa Telekomunikasi di Negara APEC: Institut Pertanian Bogor ]]>
<![CDATA[Nisrina Rofifah]]>;
<![CDATA[Widyastutik]]>
<![CDATA[ JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/jekp.8.1.2019.75-83
<![CDATA[APEC (Asia-Pacific Economic Co-operation) is an economic cooperation among 21 member countries that was formed in 1989 with the aim of strengthening the economic growth in the region. Trade in services is one of the focuses in the APEC cooperation. One of the service sectors that has an important role as a set backbone in the economy is the telecommunication sector. This study aims to analyze the determinants of the import in the telecommunications services sector and estimate the tariff equivalent in each APEC country by using panel data model. The results show that the factors that significantly influenced the import value of telecommunications services in APEC countries are real GDP, distance, common language, and similarity in colonial history. The real GDP of importing and exporting countries has a positive impact on import, as well as the language and colonial history. Meanwhile, distance has a negative effect on the value of imports of telecommunications services in APEC countries. Estimated tariff equivalents suggest that Mexico, the Philippines, Peru and New Zealand are the countries with the highest trade barriers, while Singapore has the lowest average equivalent value among APEC countries.]]>
