cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Burham Pranawa
Contact Email
burham_9@yahoo.com
Phone
+6285229050827
Journal Mail Official
burham_9@yahoo.com
Editorial Address
Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali 57315
Location
Kab. boyolali,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Bedah Hukum
Published by Universitas Boyolali
ISSN : 25795228     EISSN : 26865327     DOI : https://doi.org/10.36596/jbh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Boyolali merupakan wadah atau sarana yang menerbitkan tulisan ilmiah hasil-hasil penelitian maupun non hasil penelitian di bidang ilmu-ilmu hukum Seperti (Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negra, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Islam)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 124 Documents
 9   10   11   12   13 
Analisis Kerjasama dan Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tata Kelola Niaga Timah di PT. Timah Tbk Aswin, Albert Stephen; Suparji, Suparji; Rifai, Anis
Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v9i2.1853

Abstract

Tulisan ini membahas persoalan hukum yang timbul dari kerja sama antara PT Timah Tbk. dengan mitra smelter swasta serta keterkaitannya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Melalui penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dengan perkara tata kelola niaga PT Timah Tbk., ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan manipulasi dalam proses pengadaan bijih timah hingga pengolahan di smelter swasta. Praktik tersebut memunculkan potensi pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menimbulkan kerugian negara. Selain melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, indikasi aliran dana hasil kejahatan juga mengarah pada dugaan TPPU berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Ditemukan celah regulasi dan kelemahan tata kelola internal yang memungkinkan skema “kerja sama” dimanfaatkan untuk memfasilitasi tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Dengan demikian, diperlukan pembenahan menyeluruh, baik melalui pengetatan SOP internal di PT Timah, penegakan hukum yang konsisten, maupun penyempurnaan regulasi demi mencegah terulangnya praktik serupa.
Upah, Cuti Melahirkan, dan Jaminan Sosial: Tantangan Keadilan Gender di Tempat Kerja Eviningrum, Sulistya; Marista, Mina; Yulyastia Rizki Ananda, Elfara
Jurnal Bedah Hukum Vol. 10 No. 1 (2026): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v10i1.2334

Abstract

The issue of gender justice in the workplace remains a serious challenge in industrial relations, particularly concerning the fulfilment of women's labour rights. Three crucial aspects that often cause disparities are wages, maternity leave, and employment social security. This study aims to analyse how the implementation of wage policies, maternity leave, and social security affects the realization of gender justice in the work environment. Although the Indonesian constitution guarantees the right to fair treatment in employment relations, female workers still face structural barriers in the form of wage gaps (gender pay gap) and career vulnerability due to reproductive functions. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that the implementation of the latest regulations, such as Law No. 4 of 2024 on Maternal and Child Welfare (KIA Law), brings a breath of fresh air for the protection of reproductive rights through the extension of maternity leave duration, but on the other hand poses the risk of covert discrimination in employment continuity. In addition, the social security system still requires synchronization to be more inclusive of various women's work models. This study concludes that achieving substantive gender justice necessitates regulatory synchronization, strengthening gender-sensitive inspections, and reforming the burden of proof, alongside shifting the financial responsibility for reproductive rights from employers to the national social security system to eliminate structural discrimination and ensure career continuity for female workers.
Kewenangan PTUN dalam Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) Rizky, Andy Noor Januar Rizky; Rifai, Anis
Jurnal Bedah Hukum Vol. 10 No. 1 (2026): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v10i1.2339

Abstract

The background of this research departs from a significant change in the authority of the State Administrative Court after the enactment of the Government Administration Law and PERMA Number 2 of 2019, which opens up space for testing the government's factual actions as part of administrative disputes. This change raises problems regarding the limits of the new authority of the State Administrative Court and how it is applied in cases of Unlawful Acts by Agencies and/or Government Officials. The purpose of this paper is to analyze the scope of the PTUN's authority in handling OOD cases and to examine its application through court decisions. This study uses normative legal methods with a legislative approach and qualitative analysis of primary, secondary, and related legal materials. The results of the study show that PERMA Number 2 of 2019 expressly stipulates that OOD cases are the absolute authority of the PTUN so that the settlement is no longer in the civil regime. The examination of the government's factual actions now uses the touchstone of administrative law and the general principles of good governance. This finding is strengthened through the analysis of Decision Number 315/G/TF/2022/PTUN. JKT and Decision Number 230/G/TF/2019/PTUN. JKT assesses that the factual actions of government officials cause losses to the community. From these results, it is concluded that the expansion of the authority of the PTUN provides a more appropriate legal protection mechanism for citizens and strengthens the principle of government accountability within the framework of the state of law.
PENILAIAN BURUK DARI FOOD VLOGGER TERHADAP USAHA KULINER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA: PENILAIAN BURUK DARI FOOD VLOGGER TERHADAP USAHA KULINER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Rakhmat Agustiyarno
Jurnal Bedah Hukum Vol. 10 No. 1 (2026): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena ulasan negatif yang marak dari vlogger makanan terhadap bisnis kuliner telah menciptakan permasalahan hukum yang kompleks di era digital. Seringkali, ulasan yang ofensif, provokatif, atau tidak berdasar menyebabkan kerugian yang signifikan bagi bisnis, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: dapatkah tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana? Studi ini mengkaji unsur pidana yang terkandung dalam ulasan negatif terhadap vlogger makanan dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif, studi ini menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum pidana, dan kasus-kasus terkait melalui tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulasan yang berisi fitnah atau penghinaan berpotensi melanggar Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kualifikasi ini dapat dipenuhi jika terdapat bukti adanya niat jahat (mens rea) dan kerugian nyata yang diderita oleh korban. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adaptif dan kesadaran etika dari para kreator konten agar mereka tidak melampaui batas kebebasan berekspresi. Implikasi hukum ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hak berpendapat dan melindungi reputasi individu atau entitas di ruang publik digital.

Page 13 of 13 | Total Record : 124

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2026): Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Bedah Hukum More Issue