cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Burham Pranawa
Contact Email
burham_9@yahoo.com
Phone
+6285229050827
Journal Mail Official
burham_9@yahoo.com
Editorial Address
Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali 57315
Location
Kab. boyolali,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Bedah Hukum
Published by Universitas Boyolali
ISSN : 25795228     EISSN : 26865327     DOI : https://doi.org/10.36596/jbh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Boyolali merupakan wadah atau sarana yang menerbitkan tulisan ilmiah hasil-hasil penelitian maupun non hasil penelitian di bidang ilmu-ilmu hukum Seperti (Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negra, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Islam)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 121 Documents
 9   10   11   12   13 
Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Kehutanan Ishak, Muhammad; Shahrullah, Rina Shahriyani; Syarief, Elza
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i2.1064

Abstract

Abstrak Hakim sebagai orang yang mengadili perkara di pengadilan. Tugas dan fungsinya seorang hakim haruslah selaras dengan aturan hukum serta berdampingan dengan asas-asas seorang hakim dan agar tidak mempengaruhi tingkat kebebasan hakim dituntut tidak memihak dalam proses pemeriksaan di persidangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka telah berlandaskan kepada Peraturan Perundang – Undangan dan Asas-asas hukum. Berdasarkan tujuan tersebut yang menjadi rumusan masalah ialah apa menjadi dasar kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka pelaku tindak pidana kehutanan? bagaimana harmonisasi hukum di Indonesia terhadap kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka pelaku tindak pidana kehutanan?. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis Normatif. Data yang digunakan data sekunder. Hasil penelitian Kewenangan hakim dalam menetapkan status tersangka merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 36. Terhadap kewenangan hakim dalam penetapan tersangka terjadi disharmonisasi hukum yaitu berkaitan dengan asas hakim yang menganut asas praduga tidak bersalah. Berdasarkan Teori Cita Hukum Gustav Radbruch, dapat disimpulkan kewenangan penetapan oleh Hakim tidak memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan pada setiap individu terkhusus tindak pidana perusakan hutan.
Analisis Penerapan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tertentu Dari Kalangan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) : (Suatu Kajian Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK) Subagja, Aba; Rifai, Anis; Fuad, Fokky
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i2.1111

Abstract

In Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (UU ASN) there are provisions regarding the position of employees outside the Civil Servants (PNS) or non-PNS employees, namely Government Employees with Employment Agreements (PPPK). Regarding personnel management for PPPK, the government further regulates through Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management (PP 49/2018) in order to produce PPPK that is professional, has basic values, professional ethics, free from political intervention, clean from corrupt practices, collusion and nepotism. The issuance of Presidential Regulation Number 38 of 2020 concerning Types of Positions That Can Be Filled by Government Employees with Employment Agreements (Perpres 38/2020) limits the types of positions and criteria for positions that can be filled by non-PNS or PPPK employees, thereby minimizing the potential for discrimination and social jealousy between ASN employees. The problems that will be discussed in this study are related to what types of positions can be filled by ASN non-PNS or PPPK employees and how the practice of implementing procedures for filling positions from PPPK circles. In this study the authors used the normative-empirical method, examining the implementation of positive legal provisions and written documents in each particular legal event that occurred. The results of this study are that there are certain ASN positions that can be filled by PPPK, namely Functional Positions, High Leadership Positions and Other Positions whose criteria are regulated in Presidential Regulation 38/2020, besides that the implementation of filling high leadership positions that can be filled by PPPK in practice has not fully based on the criteria regulated by the provisions of laws and regulations.
Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Bagi Debitor Yang Melakukan Wanprestasi Atas Kesepakatan Perdamaian Adithio, Stephano Ranno; Rifai, Anis; Shebubakar, Arina Novizas
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i2.1116

Abstract

Perjanjian merupakan kesepakatan antara kreditur dan debitur, namun ada saja kegagalan dari salah satu pihak terutama debitur dalam melaksanakan kewajiban yang sebelumnya telah disetujui, dan kegagalan itu disebut perbuatan wanprestasi atau kelalaian. Adapun perbuatan debitur yang melakukan wanprestasi dapat terlihat dari putusan nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Oleh karenanya penulis ingin mengangkat permasalahan seperti bagaimanakah akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian? dan bagaimana upaya hukum kreditur akibat dari debitur yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian pada perkara Perkara Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jounto Nomor 118/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst? Metode penelitian pada tulisan ilmiah ini menggunakan analisis secara yuridis normatif dengan memakai data-data hukum dengan cara Open Source. Hasil dari penelitian menemukan pertama, akibat hukum debitur wanprestasi ialah dapat dibatalkannya suatu perjanjian Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dikarenakan debitur terutang telah lalai melaksanakan kewajibannya pada pembayaran tahapan pembayaran kedua, dimana debitur seharusnya membayar kewajiban sebesar Rp.4.500.000.000,- namun hanya dibayarkan Rp.1.000.000.000,- yang tentunya masih sangat kurang dari pembayaran yang telah ditentukan dalam akta perdamaian. Sehingga hal ini membuat kreditur melaksanakan pembatalan perjanjian perdamaian sesuai dengan Pasal 5 ayat ke 2 perjanjian perdamaian yang menyatakan perjanjian perdamaian dapat berakhir dengan sendirinya dalam hal telah terjadi wanprestasi oleh debitur. Hasil penelitian yang kedua, kreditur dapat mengajukan permohonan ke pengadilan niaga atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dalam melakukan pembayaran hutang, adapun total hutang yang masih belum dibayarkan sebesar Rp.28.766.385.000,- dari Rp.41.266.385.000,- . Oleh karenanya berdasarkan dengan Pasal 170 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, kreditur dapat menuntut suatu pembatalan dari adanya akta damai atau perjanjian damai yang telah disahkan, dikarenakan pihak debitur lalai.
Tinjauan Yuridis Pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) Beton Oleh 6 BUMN Infrastruktur Terhadap Praktek Monopoli Gani, Vonny Kartika; Suparji, Suparji; Suartini, Suartini
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i2.1204

Abstract

Special Purpose Vehicle merupakan sebuah entitas berbadan hukum yang dibentuk secara khusus yang mana adanya pembentukan SPV dalam melakukan kegiatan usaha telah sering dilakukan baik di bisnis dalam lingkup mikro hingga lingkup besar yang berskala nasional maupun regional bakan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Pembentukan PT KLN sebagai SPV yang dibuat BUMN Infrastruktur memiliki indikasi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berdasarkan penelitian ini penulis menguraikan hal-hal yang dapat menjadi dasar pembentukan PT KLN tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Urgensi Regulasi Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Ecommerce Arum Prastyanti, Rina; Mustofa, Khoirul
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i2.1413

Abstract

AI influences the facility's algorithm or search engine for a particular product or service. Then it changes the cost and length of lines such as in online transport, which can be detrimental to customers. Not to mention about data security and consumer privacy in the era of frequent cybercrime. In Indonesia, consumers' personal data is spread or sold due to hacking in many e-commerce applications. The juridical-normative method is used in this research to determine consumer protection after the implementation of AI in online businesses. The purpose of this study is to determine the urgency of regulation of the use of artificial intelligence (AI) in e-commerce. And the form of legal protection for consumers of e commerce users. This research uses two approaches: a case approach and a statutory approach, all available data is analysed using qualitative descriptive analysis techniques, Taking into account that the use of AI in Indonesia will not only increase for technological purposes alone, but also in various sectors, existing laws and regulations in the field of technology must be applied to regulate the application of AI in Indonesia. Any new regulation should ensure compliance with existing regulations and adjust to the characteristics of the relevant sectors
Implementasi UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional Terhadap Ketenagakerjaan Di Indonesia Divanadrata, Alifaini; Santoso, Imam Budi
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i2.1526

Abstract

This research aims to find out the value and advantage or self-employed employment and the legal implications of self-employed employment. Based on main legal material, legal principles and laws and regulations related to this research includes the self-employed employment. In the discussion in this research related to the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2004 concerning Social Security for Employment. How is the government’s efforts in the social security program, how do workers get their rights in case of accidents or work mistakes, how do workers resigned or being fired and many else in Law of The Republic of Indonesia No. 40 of 2004 will be explained in this journal.
Implementasi KRPPA Di Kota Madiun Sebagai Wujud Gendermainstream Sari, Siska Diana; Arizal, Nizam Zakka; Eviningrum, Sulistya; Kharisma, Bintang Ulya; Perdana, Yudita Ayu Widya; Aa’nisaa, Rara
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i2.1719

Abstract

Abstract This study examines the KRPPA or Women-Friendly and Child-Caring Village program in Madiun City to improve public understanding of gender equality. Legislation governing gender equality is contained in the 1945 Constitution Article 27 Paragraph (1) and Article 28 I Paragraph (2). This program exists as an effort to increase public awareness of gender equality between men and women and protection of children in Indonesia. KRPPA is expected to become a new epicenter for development based on the fulfillment of women's and children's rights. All aspects of development must be felt by residents of the Village without exception, in accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs). The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) together with the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (Kemendesa) developed the Women-Friendly and Child-Caring Village (DRPPA) and Women-Friendly and Child-Caring Village (KRPPA) policies. KRPPA is a sub-district that integrates gender perspectives and children's rights in the governance of sub-district governance, sub-district development, and development and empowerment of sub-district communities, which are carried out in a planned, comprehensive, sustainable manner, in accordance with the vision of Indonesian development. The purpose of this study is to examine the Implementation of Women-Friendly and Child-Caring Sub-districts (KRPPA) in Pilot Project Sub-districts in Madiun City. The method used in this study: this study is an empirical juridical legal research with a socio-legal research approach. The research location is in several sub-districts that are used as KRPPA Pilot Parjects in Indonesia. Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang progam KRPPA atau Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kota Madiun untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender. Peraturan perundangan yang mengatur tentang kesetaraan gender terdapat di UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2). Program ini ada, sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan serta perlindungan terhadap anak di Indonesia. KRPPA diharapkan dapat menjadi episentrum baru bagi pembangunan yang berbasis pemenuhan hak perempuan dan anak. Semua aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga Kelurahan tanpa terkecuali, sesuai dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) mengembangkan kebijakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). KRPPA merupakan kelurahan yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, Pembangunan kelurahan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Implementasi Kelurahan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (KRPPA) Di Kelurahan Pilot Project Di Kota Madiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini : penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal research. Lokasi penelitian di beberapa kelurahan yang dijadikan Pilot parject KRPPA di Indonesia
Aktualisasi Perlindungan Data Pribadi Konsumen Terhadap Penggunaan Layanan Internet Trisetyo, Muhammad Dhimas; Agustianto, Agustianto; Sudirman, Lu
Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v9i1.1300

Abstract

The use of internet services has become widespread and has become an integral part of daily life for millions of individuals around the world. However, in accessing and using internet services, consumers often face various risks and challenges, such as privacy violations, online fraud, or non-compliance with promises made by service providers. Apart from that, a high security system also increases public confidence in comprehensive data security protection. Legal protection aims to integrate and coordinate various interests in society because in one movement of interests, protection of certain interests. In implementing personal protection in electronic systems, it must be based on the principle of respect for personal data as privacy and every owner of personal data has the right to data in the electronic system. Therefore, legal protection of consumers regarding the use of internet services is becoming increasingly important. This research actualizes the protection of consumer personal data in the context of internet service use. We analyze relevant legal and regulatory developments, both at national and international levels, that play a role in protecting consumer rights and interests in the digital ecosystem.
Tinjauan Hukum Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dessy Kurnia; Suparji, Suparji; Rifai, Anis
Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v9i1.1671

Abstract

Penyederhanaan regulasi dan perizinan di bidang penataan ruang pasca Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Percepatan penyusunan dan penetapan RDTR menjadi sangat penting karena RDTR berpengaruh dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha, yaitu sebagai acuan dalam penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha. Sementara itu banyak RTRW kabupaten/kota yang sedang dalam proses Peninjauan Kembali dan dilakukan revisi peraturan daerah tentang RTRW kabupaten/kota. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap dinamika peraturan kepala daerah tentang RDTR yang ditetapkan sebelum revisi peraturan daerah tentang RTRW kabupaten/kota ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan peraturan kepala daerah tentang RDTR yang memuat substansi perubahan dalam rancangan revisi RTRW, sementara revisi RTRW belum ditetapkan peraturan daerahnya, akan berpotensi tidak sesuai dengan kaidah hukum dan hierarki perundang-undangan, serta berpotensi terdapat ketidaksinkronan dengan RTRW yang masih berlaku.
Penyalahgunaan Minuman Beralkohol dan Pelecehan Seksual terhadap Wanita Pemandu Lagu : Studi Kasus Denpasar dan Badung Swardhana, Gde Made; Wibawa, Made Satria; Putra, I Ketut; Purwani, Sagung M.E.
Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v9i1.1756

Abstract

Secara kriminologis bahwa perilaku menyimpang akibat meminum minuman beralkohol yang berlebihan menyebabkan mabuk tentu karena di bawah kesadarannya dapat melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terhadap pemandu lagu di tempat hiburan malam seperti cafe maupun karaoke. Ketentuan mengenai Pelecehan seksual utamanya jenis dan kualifikasinya sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Permasalahan yang difokuskan dalam artikel ini, yakni (1) karakteristik pelecehan seksual dan kekerasan seksual, dan (2) faktor-faktor penyebab kekerasan seksual serta upaya penanggulangannya. Metode yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan berbasis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual hukum, dan pendekatan fakta hukum diperkuat studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang didapat bahwa dengan mengetahui perumusan perundang-undangan dikaitkan dengan perilaku meminum minuman beralkohol dan peristiwa terjadinya pelecehan seksual terhadap pemandu lagu, ditemukan jenis pelecehan seksual apa saja yang dialami oleh wanita pemandu lagu karaoke, serta bagaimana upaya penanggulangannya agar tidak terjadi pelecehan seksual akibat dari kondisi mabuk tersebut. Akhirnya, perlunya tindakan preventif dan dikombinasikan penegakan hukum secara koersif yang dapat menanggulangi permasalahan minuman beralkohol serta penanggulangan pelecehan seksual.

Page 11 of 13 | Total Record : 121

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Bedah Hukum More Issue