cover
Contact Name
Achluddin Ibnu Rochim
Contact Email
corelsurabaya@gmail.com
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
jurnalabdimas1@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No. 11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional
ISSN : -     EISSN : 27970493     DOI : -
Jurnal Pengabdian Nasional ABDI MASSA ber e-ISSN 2797-0493 ini adalah Jurnal Pengabdian Nasional, memuat artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada bidang teknologi tepat guna dan kewirausahaan. Hasil-hasil kegiatan pengabdian masyarakat berupa penerapan dan pendampingan kepada masyarakat di berbagai bidang ilmu, diantaranya: Teknologi Rekayasa Pendidikan, Hukum, Psikologi, Pertanian, Manajemen, Teknologi Informasi, Sosial Humaniora, dan Bidang Ilmu Lainnya. Dengan hasil-hasil pengabdian sebagai berikut: People, Local Food Security, Training, Marketing, Appropriate Technology, Design Community Empowerment, Social Access; Community Services Student Community Services; Education for Sustainable Development.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 227 Documents
PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI BENTUK PROTEKSI DARI RISIKO AKIBAT KEGIATAN USAHA Putu Rahayu, Sang Ayu; Fery Anitasari, Rahayu
ABDIMAS Vol 6 No 01 (2026): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v6i01.2662

Abstract

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus terlebih dahulu memiliki izin usaha. Izin tersebut merupakan instrumen legal untuk menjamin suatu kegiatan usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan, baik dalam aspek keamanan, kesehatan, maupun dampak lingkungan. Tanpa adanya pengawasan yang memadai terhadap izin usaha dapat memberikan dampak bagi masyarakat dari perspektif risiko akibat kegiatan usaha. Akibat tersebut seperti kerugian finansial akibat praktik usaha yang tidak berizin, dampak kesehatan dari produk yang mengandung bahan berbahaya, ataupun kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha yang tidak bertanggung jawab saat dan pasca kegiatan usahanya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya konsumen, mengenai pentingnya pengawasan izin usaha adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingan publik sekaligus mendorong terciptanya lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi masyarakat pada dasarnya adalah dari perspektif masih perlunya pemahaman lanjutan atas keterlibatan konsumen dalam pengawasan izin usaha yang dapat mengantisipasi risiko yang mungkin ditimbulkan akibat kegiatan usaha. Keberlanjutan tersebut dapat diatasi dengan memberikan edukasi mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme pengawasan izin usaha yang efektif. Sehingga, untuk dapat memberikan konsumen pengetahuan lanjutan, maka solusi yang ditawarkan dari hasil pengabdian adalah pemberdayaan konsumen melalui kegiatan edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kapasitas mereka untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Kegiatan pengabdian yang dilakukan mencakup pembekalan mengenai regulasi izin usaha, hak-hak konsumen sesuai Undang-undang, serta prosedur pelaporan secara konvensional maupun menggunakan sistem jika ditemukan pelanggaran.
PELAKSANAAN ADMINISTRASI DI KANTOR CABANG PEMBANTU PT. BANK BNI TBK SURABAYA: Pendampingan Kepada Kegiatan Magang Mahasiswa di KCP PT. Bank BNI TBK Kertajaya Surabaya Mulyati, Diana Juni; Virginya, Angely
ABDIMAS Vol 6 No 01 (2026): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v6i01.2672

Abstract

Tujuan dari kegiatan pendampingan yang utama kepada mahasiswa magang ini adalah memberikan mengenai pemahaman yang mendalam mengenai operasional pada perusahaan, khususnya dalam bidang pelaksanaan kegiatan administrasi. Kegiatan pendampingan kepada mahasiswa magang ini diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan dalam bidang pelaksanaan kegiatan Administrasi: pengelolaan dokumen, surat menyurat, administrasi perkantoran, magang dilakukan dengan cara konsultasi dan arahan pendampingan di kantor cabang pembantu PT.Bank BNI Tbk Kertajaya Surabaya. Pendampingan kepada mahasiswa magang dilakukan sistem administrasi yang kompleks dan dinamis, yang sangat relevan untuk dipelajari oleh mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga, karena bagian administrasi memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran dalam perusahaan. Kegiatan magang di Kantor Cabang PT. Bank BNI Tbk Surabaya dilakasanakan selama 40 Hari. Kegiatan pendampingan pada mahasiswa magang menghasilkan pemahaman mengenai ketrampilan perkantoran di bidang pelaksanaan administrasi secara mendalam yang ada didalam perusahaan.
STUDI KASUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK DI KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN Priyono, Minsa Prastowo; Lokajaya, I Nyoman; Widodo, Richardus; Kastiawan, I Made
ABDIMAS Vol 6 No 01 (2026): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v6i01.2673

Abstract

Kabupaten Asmat bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, dengan usulan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merencanakan Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak sebagai komitmen untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung perkembangan anak, agar anak-anak Asmat dapat bermain dengan aman dan menyenangkan, serta mendukung hak-hak dasar mereka. Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak direncanakan di kawasan alun-alun kota, Lapangan Yos Sudarso Distrik Agats merupakan salah satu ikon kota yang memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan publik dan simbol pembangunan daerah. Melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan, lapangan ini menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menanamkan jiwa dan semangat nasionalisme kepada masyarakat. Karakteristik Ruang Bermain Ramah Anak adalah tempat yang aman, nyaman, inklusif dan mendukung perkembangan optimal anak, dengan ciri-ciri seperti 1) keamanan fisik berupa alat bermain aman, pagar, CCTV, 2) kenyamanan meliputi bebas asap rokok, pencahayaan baik, toilet anak, 3) aksesibilitas meliputi mudah dijangkau, gratis, untuk disabilitas serta 4) fasilitas pendukung meliputi P3K, pengawas terlatih, tempat sampah, jalur evakuasi yang bebas diskriminasi dan mendorong kreativitas serta interaksi sosial.
KEBIJAKAN JATIM BERSINAR (JAWA TIMUR BERSIH NARKOBA) MELALUI STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL JAWA TIMUR Putri, Falindra Syahla; Murti, Indah
ABDIMAS Vol 6 No 01 (2026): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v6i01.2674

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang berdampak luas terhadap aspek sosial, kesehatan, dan keamanan di Indonesia. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jatim) berperan penting dalam mendukung program Jatim Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai upaya preventif dan edukatif untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis dan mendukung pelaksanaan strategi komunikasi publik Humas BNNP Jatim dalam mengadvokasi kebijakan Jatim Bersinar. Kegiatan dilaksanakan di Kantor BNNP Jawa Timur selama 40 hari, melibatkan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi lapangan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan meninjau efektivitas komunikasi dalam pelaksanaan program. Hasil menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik berbasis kolaborasi dan edukasi digital efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kesadaran terhadap bahaya narkoba. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan lapangan seperti tes urin, sosialisasi di Kelurahan Balongsari, serta dokumentasi kegiatan penegakan hukum memperlihatkan sinergi antara dunia akademik dan instansi pemerintah. Kegiatan ini membuktikan bahwa komunikasi publik yang terarah dan partisipatif mampu memperkuat advokasi kebijakan dan mempercepat terwujudnya lingkungan sosial bersih narkoba di Jawa Timur.
PENDAMPINGAN KEGIATAN MAHASISWA MAGANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM KINERJA ADMINISTRATIF PENERAPAN ARSIP DIGITAL Ibnu Rochim, Achluddin; Amiranto, J.B.
ABDIMAS Vol 6 No 01 (2026): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v6i01.2681

Abstract

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur salah satu instansi pemerintah daerah yang berfungsi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan. Sebagai instansi yang memiliki lingkup kerja luas dan melibatkan banyak pegawai, dituntut adanya sistem administrasi yang tertib, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Pendampingan kegiatan magang kepada mahasiswa bertujuan untuk memberikan pemahaman nyata kepada mahasiswa mengenai dunia kerja di instansi pemerintahan, memperluas wawasan terhadap penerapan ilmu dalam praktik. Mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan realitas birokrasi serta mengasah kemampuan konseptual, teknikal, dan relasional yang diperlukan dalam lingkungan kerja. Pendampingan kegiatan mahasiswa magang memberikan kontribusi nyata dalam membantu kelancaran kegiatan administrasi di subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Memahami proses secara langsung pengelolaan administrasi surat-menyurat dan arsip digital. Meningkatkan kemampuan teknis pengelolaan dokumen, dari penyusunan, validasi, hingga penyimpanan arsip. Melatih ketelitian dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas administratif. Pelaksanaan pendampingan kegiatan mahasiswa magang di Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur memberikan pengalaman langsung dalam memahami proses administrasi, khususnya pengelolaan surat-menyurat dan arsip digital. Melalui kegiatan seperti penginputan data, pemilahan dan verifikasi dokumen, scanning berkas, serta pengarsipan baik secara fisik maupun digital, sehingga diperoleh gambaran mengenai alur kerja administrasi. Dari kegiatan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem arsip digital telah mulai diimplementasikan dan terbukti memberikan manfaat berupa kemudahan akses, efisiensi waktu, serta peningkatan keteraturan dokumen, namun pelaksanaannya belum berjalan optimal.
KINERJA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN JAWA TIMUR DALAM PENGAWASAN MALADMINISTRASI Sofiana; Radjikan
ABDIMAS Vol 6 No 01 (2026): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v6i01.2683

Abstract

Kegiatan magang ini dilandaskan pada skema Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang memiliki tujuan dalam memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri lewat berbagai kegiatan di luar kelas perkuliahan. Tujuan daripada kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengenal lebih mengenai lembaga Ombudsman serta mengetahui alur pelaporan hingga tindakan terhadap laporan. Jenis pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh penulis adalah Magang Mandiri. Teknik pengambilan data yang digunakan diantaranya observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data disajikan melalui metode analisis berikut seperti, reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Hasil dari kegiatan magang menunjukkan selama 40 hari Kerja melaksanakan magang di Ombudsman RI perwakilan Provinsi Jawa Timur, penulis menerima berbagai pengarahan dari staff PVL. Keasistenan Bidang Pemeriksaan, dan Keasistenan Bidang Pencegahan tetang mekanisme laporan, output, dan verifikasi Laporan. Selain itu, penulis juga menerima berbagai tugas yang diberikan oleh staff-staff Ombudsman yang bertujuan untuk lebih mengenal maladministrasi dalam pemerintahan seperti Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), penyusunan SKPD, Penyusunan LHPD, dan Notulen rapat. Kesimpulan dari kegiatan magang ini adalah Ombudsman menjadi lembaga yang mengimplementasikan teori-teori tersebut secara nyata, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berkeadilan bagi masyarakat.
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN APBDESA MELALUI PENDAMPINGAN BERBASIS REGULASI Handoko, Rudy; Rahmiyati, Nekky; Sudaryanto, Edy
ABDIMAS Vol 6 No 01 (2026): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v6i01.2691

Abstract

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan instrumen strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih banyak desa yang menghadapi kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDesa, antara lain keterbatasan waktu penyusunan, dinamika perubahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, serta perubahan kebijakan peruntukan Dana Desa yang relatif sering. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan APBDesa melalui penyuluhan dan pendampingan di Desa Mungkung dan Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif melalui tahapan penyuluhan regulasi, pelatihan teknis penyusunan APBDesa, serta pendampingan langsung berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, peningkatan kemampuan teknis dalam penyusunan dan pelaporan APBDesa, serta tersusunnya dokumen APBDesa yang lebih sistematis, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam memperkuat tata kelola keuangan desa dan direkomendasikan untuk direplikasi pada desa lain dengan karakteristik permasalahan yang serupa.