cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
WIDYA HANDINI
Contact Email
widyahandini@stisipolp12.ac.id
Phone
+6285839665892
Journal Mail Official
journal@stisipolp12.ac.id
Editorial Address
Jl. Diponegoro No.16, Parit Padang, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33215
Location
Kab. bangka,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
JURNAL STUDIA ADMINISTRASI
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12
ISSN : 27468372     EISSN : 27468372     DOI : https://doi.org/10.47995/jian.v3i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Studia Administrasi is a peer-review journal published by Department of Public Administration STISIPOL Pahlawan 12, Bangka Belitung. We welcome all contributions on the following topics: Governance, Public organization, Public policy, Public service, Management, Bureaucratic ethics, Administrative / governance law, Management of Regional Owned Enterprises / State Owned Enterprises, Management of State Apparatus Resources.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 59 Documents
 2   3   4   5   6 
Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik Pada Fitur LAKSA Di Kota Tangerang: Indonesia Amelia, Risma; Cahaya Ningrum, Agni; Maharani Setyadana, Aldisya; Fitri Kamila, Diah; Arif Kurniawan, Irvan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Studia Administrasi
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v5i2.101

Abstract

Perkembangan teknologi informasi kini membawa perubahan signifikan. Manusia menciptakan teknologi dengan motivasi dan dorongan agar hidup menjadi lebih baik. Manusia membuat teknologi dan menciptakan alat-alat untuk mendukung perkembangan informasi. Perkembangan tersebut harus diimbangi dengan hadirnya inovasi sistem informasi pelayanan publik berbasis aplikasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Penerapan sistem informasi mutlak ada di semua organisasi. Karena sistem informasi bukanlah organisasi atau lembaga itu sendiri, melainkan membantu pelaksanaan proses kerja agar dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Informasi yang tersedia bagi masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan tepat waktu, termasuk penerapan informasi pelayanan publik di Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang telah meluncurkan aplikasi berbasis TIK bernama Tangerang Live yang didalamnya terdapat fitur LAKSA. LAKSA merupakan ruang virtual yang disediakan Pemerintah Kota Tangerang dalam menjawab tantangan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Tangerang di era cyber, khususnya dalam hal penampung saran maupun pengaduan terkait permasalahan yang ada di wilayah Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Kota Tangerang dalam mensosialisasikan penerapan sistem informasi dalam aplikasi pada fitur laksa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpukan. Penelitian ini menggunakan 5 dimensi teori data driven decision making capability yang dikemukakan oleh Lian Jia, Lagu Jiahe dan Dianne Hall (2015).
PERAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN, PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KABUPATEN BANYUASIN Holipah, Holipah
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6 No 1 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v6i1.104

Abstract

This studies audit modified into carried out to find out the general safety, manage, and conservation efforts that had been carried out to provide criminal guarantees, preserve sustainability, and increase the outcomes of the participatory trends that have been set up via PNPM and facilitated thru the guarantees). The trouble confronted thru BKAD is that it is a sustainable arrears from the SPP group in Banyuasin. This studies takes up the issue via the use of investigating the location of BKAD in defensive, coping with, and keeping the consequences of the implementation of PNPM in Banyuasin. The qualitative qualitative technique have become selected to study the trouble this is being investigated. The research statistics had been amassed through in-intensity interviews, observations, and documentation. The self-discipline of informants was done with the aid of way of purposive sampling and snowball sampling. Records is verified via regular participation, declaration, member checking, and triangulation. The information had been analyzed qualitatively, which consisted of facts collection, facts reduction, data presentation, and statistics verification. The research findings cowl three problems. First, BKAD takes safeguards aimed at inventorying SPP assets and properties through discussions. 2nd, BKAD carries out a manage software by using manner of restructuring consumer loans, taking element with all the corporations worried in PNPM. 0.33, the conservation efforts completed with the aid of using BKAD have resulted in sustainable SPP.
Pengawasan dan Hubungan dengan Eefektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Maluku Gustia, Gustia; Sahetapy, Petronela; Rahanra, Ivonni
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6 No 1 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v6i1.105

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku. Pengambilan data primer dilakukan melalui daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang terlibat secara langsung berkaitan dengan penelitian tentang Pengawasan Dan Hubungannya Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku.Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya koofisien korelasi antara kedua variabel pokok dalam penelitian ini sebesar 0,48 dan berada pada posisi sedang. Selanjutnya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan atau tidaknya, maka perlu dilakukan pengujian dengan membandingkannya dengan nilai r- Product Moment pada taraf signifikan 0.5 % (tingkat kepercayaan 95 %). Hasilnya adalah sebesar 0.266.s. Dengan demikian hasilnya menunjukkan bahwa t-tabel lebih besar dari nilai r-tabel (0,48 > 0.226), maka dapat dikatakan bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, maka semakin meningkat pula efektivitas kerja pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku. Sebaliknya apabila pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah tidak dilaksanakan dengan baik, maka efektivitas kerja pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku semakin menurun. Demikian hipotesis yang mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengawasan dengan efektivitas kerja pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku diterima daya keberlakuannya.
Peran Modal Sosial Podakan Patung Bersama Dalam Pembangunan Ekonomi Desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung (Studi Pada Budidaya Ikan di Lahan Bekas Tambang): Indonesia Misna, Evi; Asmara, Citra; Herdiyanti, Herdiyanti
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Studia Administrasi
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v5i2.193

Abstract

Peran Modal sosial didefinisikan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh kelmpok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama terutama dibidang pembangunan ekonomi. Dimana modal sosial muncul di lingkungan kelompok dari hasil interaksi dalam suatu kelompok. Munculnya modal sosial karena pengaruh dari rasa kepercayaan yang tinggi, aturan norma sebagai kontrol sosial dan jaringan sosial. Modal sosial dipercaya sebagai dorongan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori modal sosial dari Robert Putnam yang berfokus pada bahwa modal sosial memiliki tiga unsur modal sosial yaitu kepercayaan, norma dan jaringan sosial. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana mekanisme peran modal sosial Podakan Patung Bersama dalam upaya melakukan strategi pembangunan ekonomi Desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung (studi pada budidaya ikan di lahan bekas tambang). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dari wawancara secara mendalam dengan informan. Penelitian ini mengambil informan sebanyak 12 orang dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kepercayaan yang tinggi antar anggota Podakan Patung Bersama membentuk modal sosial yang kuat sehingga mampu membangun hubungan kerjasama dengan relasi yang ada. Keberadaan modal sosial Podakan Patung Bersama sangat dirasakan dan didayagunakan secara efektif terhadap pengembangan usaha budidaya ikan dilahan bekas tambang. (2) Mekanisme peran modal sosial yang dimiliki Podakan Patung Bersama sudah didayagukan sedemikian rupa, sehingga memberikan dampak terhadap kualitas dan kapasitas anggota kelompok semakin berkembang. (3) Keberhasilan modal sosial yang dimanfaatkan akan memberikan dorongan untuk pengembangan usaha lebih maju dengan memperhatikan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan anggota serta berkontribusi terhadap masyarakat.
Transformasi Paradigma Thomas S. Kuhn dalam Operasi Pemelihara Perdamaian PBB: Indonesia Sriyanto, Sriyanto; Alfitri, Alfitri; Widodo, Slamet; Sriati, Sriati
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Studia Administrasi
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v5i2.195

Abstract

Konsep revolusi ilmiah dari Thomas Kuhn memiliki karakteristik pemikiran dan model filsafat baru yang berpengaruh terhadap sejarah lahirnya ilmu pengetahuan dan filsafat sains. Konsep tersebut juga berpengaruh dalam proses konstruksi maupun rekonstruksi munculnya ilmu pengetahuan baru. Menurut Thomas Kuhn sejarah ilmu pengetahuan digunakan sebagai starting point kajian permasalahan fundamental dalam epistemologi keilmuan. Hal tersebut dikarenakan sains prinsipnya selalu ditandai dengan kuatnya paradigma dan revolusi ilmiah yang terjadi setelah adanya anomaly dan krisis. Fase ini kemudian didefinisikan oleh Thomas Kuhn sebagai fase sejarah lahirnya ilmu pengetahuan baru, dimulai dengan normal science, kemudian terjadi anomali dan krisis. Dengan adanya hal tersebut, kemudian muncul revolusi ilmiah yang menyebabkan lahirnya ilmu pengetahuan baru. Konsep Thomas Kuhn tersebut relevan dengan pengembangan keilmuan operasi pemeliharaan perdamaian dunia (peace keeping operation) dengan tujuan membangun keterbukaan pengembangan operasi pemeliharaan perdamaian dunia terhadap anomali dan krisis serta munculnya revolusi dalam ilmu operasi pemeliharaan perdamaian dunia sehingga memotivasi munculnya paradigma baru di dalam pengembangan konsep operasi pemeliharaan perdamaian dunia. Berbagai pendekatan dalam studi operasi pemeliharaan perdamaian dunia dapat menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya normatif, historis, empiris dan pendekatan lainnya dalam rangka penyiapan kapabilitas pembangunan pasukan yang terlibat dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia
Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan (Studi Pada Kantor Kejaksaan Provinsi Bandar Lampung terhadap Barang Bukti Kejahatan Berupa Sepeda Motor): Indonesia febriana, ira
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Studia Administrasi
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v5i2.196

Abstract

Kejaksaan tidak hanya mempunyai tugas atau wewenang untuk melakukan penuntutan saja, tetapi juga harus menyimpan barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kendaraan bermotor. Eksistensi dan fungsi alat bukti dan barang bukti memegang peranan yang sangat penting, bukan hanya membuat terang suatu tindak pidana, akan tetapi juga penting dalam menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Banyaknya kendaraan bermotor sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti tentang bagaimana pengelolaan barang bukti berupa sepeda motor di lingkuan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dalam melakukan upaya itu, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan strategi penjelasan dengan paradigma rasionalisme kritis. Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mengungkapkan dua temuan. Pertama, bahwa implemetasi kebijakan dalam pengelolaan barang bukti berupa sepeda motor di lingkungan kejaksaan negeri Bandar Lampung tidak berjalan efektif, sehingga banyak barang bukti kejahatan berupa sepeda motor mengalami kerusakan, kehilangan akibat dari kurangnya penjagaan tidak profesionalisme. Kedua, pengelolaan barang bukti berupa sepeda motor, masih memiliki banyak permasalahan begitu krusial mulai dari jumlah unit yang tidak kompatibel, kendala sarana dan prasana hingga staff yang tidak professional yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola barang bukti dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan barang bukti yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung belum optimal sehingga perlu adanya kebijakan kepala kejaksaan untuk mengatasi permasalahan tersebut
Optimalisasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pangkalpinang: Indonesia Arkum, Darol; Handini, Widya; kurniawan, risky
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Studia Administrasi
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v5i2.197

Abstract

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu kota yang jumlah sampahnya meningkat setiap tahun. Jumlah sampah terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Kota Pangkalpinang mengumpulkan 150 hingga 200 ton sampah dari warga setiap hari, sedangkan TPA seluas 2,5 hektar dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa telah melebihi kapasitasnya. Selain itu, jika fasilitas ini tidak dioperasikan secara maksimal, Kota Pangkalpinang akan kesulitan dalam memenuhi tugas pengelolaan sampahnya. Akibatnya, sampah menumpuk dan menimbulkan banyak dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang dilaksanakan dan mencari solusi untuk optimalisasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang. Dalam 10 tahun terakhir, beberapa penelitian tentang pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang telah dilakukan. Namun penelitian terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang belum pernah dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dan perlu dilakukan untuk menganalisis dan memaksimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, FGD (Focus Group Discussion), wawancara mendalam, dokumentasi serta pengumpulan data sekunder terkait Perda Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Pangkalpinang. Langkah selanjutnya adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dimana data sekunder terkait kebijakan sampah di Kota ini akan dikaji dari uraian isi, pelaksaan dan bukti empiris. Selain itu aspek penting Teori Implementasi Kebijakan (Komunikasi, Sumber Daya, Birokrasi dan Disposisi) akan di analisis dan dibandingkan dengan realita yang ada di Kota Pangkalpinang
AF POSITIVISME LOGIS: POSITIVISME LOGIS Fikri, Ady; Waspodo, Waspodo; Alfitri, Alfitri; Sriati, Sriati
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6 No 1 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v6i1.203

Abstract

Positivisme merupakan aliran filsafat yang dipelopori oleh Filosof Perancis yang bernama Auguste Comte Positivisme hanya mempercayai fakta yang dapat diregistrasi secara inderawi yang dijadikan objek ilmu pengetahuan. Fakta tersebut dapat ditinjau dan diuji dan setelah itu barulah kemudian dijadikan landasan pengetahuan Positiviseme Logis dikaitkan dengan pandangan mengenai ilmu pengetahuan yang memiliki 2 tradisi filsafat yaitu Emirisme-Positivisme Empirisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa pengalaman indrawimerupakan satu-satunya sumber pengetahuan. Pandangan ini sama dengan positivisme yang menekankan aspek kebebasan manusia untuk memperlakukan apa yang diindrainya sebagai kenyataan dan sumber satu-satunya dari pengetahuan ilmiah. Logika adalah bahasa formal yang dapat digunakan untuk menjelaskan kenyataan menurut model-model matematis sehingga menjadi pengetahuan yang jelas, pasti, dan benar. Kendati positivisme logis mengintegrasikan empirisme positivisme dan logika, aliran positivisme logis tidak bisa dipahami sebagai salah satu dari tiga pandangan
MM DEKOLONISASI: Dekolonisasi Imam, Maidi
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6 No 1 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v6i1.204

Abstract

Gerakan Dekolonisasi merupakan gerakan bangsa- bangsa yang terjajah terkhususnya anak bangsa yang berada di kawasan benua Asia dan Afrika.Secara politis Dekolonisasi dibidang politik dimulai setelah perang dunia II berakhir dimana Negara Jepang dan Jerman kalah dalam peperangan terasebut muncullah semangat untuk merdeka, atau melepaskan diri dari negara yang menguasainya. India melepaskan diri dari Inggeris, Indonesia melepaskan diri penjajahan Belanda dan Pendudukan Jepang, dan hampir semua negara di Asia Tenggara terjadi Dekolonisasi. Dekolonisasi merupakan proses panjang dari suatu bangsa yang ingin merdeka, jauh sebelum lahirnya para proklamator Seperti Soekarno dan M. Hatta gelombang Dekolonisasi sudah berjalan. Seperti perang Diponegoro, di Jawa Tengah, perlawanan Tuanku Imam Bonjol Sumatera Barat dan Para Pejuang Di Aceh, Maluku. Lonceng kemerdekaan jauh sudah berbunyai sebelum masa politik etis. Politik etis muncul setelah pemerintah Belanda mengadakan kegiatan tanam paksa terhadap Bangsa Indonesia, karena kas Negara Belanda bangkrut disebabkan peperangan di Eropa yang dipicu oleh Belgia yang ingin Merdeka dari Belanda. Dampak dari politk Etis inilah bangsa Belanda memberi kesempatan kepada anak-anak Pribumi untuk dapat mengikuti pendidikan formal Belanda, dengan tujuan agar dapat membantu Pemerintahan kolonial didalam menjalankan tugas-tugas administrasi atau pelayanan publik dan Menjadi BIROKRAT dipemerintahan kolonial Belanda. Namun output dari politik etis itu berkembang tidak sesuai dengan cita-cita Pemerintah kolonial, bahkan kontra produktif, yang melahirkan para pemikir Dekolonisasi yang menyuarakan kemerdekaan dan keadilan bagi bangsa Indonesia atau Hindia Belanda, dengan membuat partai dan perserikatan, seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, Keinginan kuat dari negara-negara yang terjajah Untuk merdeka mendapat momen yang tepat ketika perang Asia Pasifik dimana Bangsa Jepang melawan sekutu dan membutuhkan bantuan relawan tentara cadangan, tenaga dari bangsa Indonesia, bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk memenangkan perang ASIA PASIFIK dengan iming-iming dan berjanji akan memberikan kemerdekaan setelah Perang Asia Timur Raya berakhir. Dekolonisasi tidak terbatas pada politik saja namun dekolonisasi meliputi, Dekolononisasi Agama, Bahasa, Budaya, Ilmu Pengetahuan, Filsafat, hampir semua aspek kehidupan dunia ini terjajag oleh bangsa Eropa, Utamanya Inggris yang menganggap bahwa merkalah yang paling tinggi dan Evolusi Agama dan peradaban, yang menyebabkan muncul gerakan dekolonisasi dalam semua aspek kehidupan.
IS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MERESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI KOTA PALEMBANG: Restrukturisasi Organisasi Syarif, Imran
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6 No 1 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v6i1.208

Abstract

Penataan organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 membuat pemerintah daerah mengambil kebijakan berupa adanya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja di Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi restrukturisasi di dalam dunia struktur dan tatanan birokrasi di kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian, pasca implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, pemerintah kota Palembang tidak mengalami perubahan struktur organisasi secara signifikan, akan tetapi hanya merubah di bidang secretariat yang sebelumnya belum memiliki tugas dan fungsi secara jelas dan teraarah. Selain itu, restrukturasi di kota Palembang, terjadi pada perubahan nama dinas, dan lebih mengitegrasikan kepada satu dinas. Oleh karena itu, implementasi PP. No. 18 tahun 2016, implementasi terhadap perampingan struktur pada bidang OPD, pada kenyataan tidak memiliki perubahan yang signifikan. Justru, pemerintah kota Palembang hanya merubah nama dinas daerah kota saja. Disamping itu, upaya pemerintah melalui restrukturisasi OPD, bertujuan dalam mewujudkan sebuah birokrasi “miskin struktur, kaya fungsi”. Hal ini sesuai dengan paradigma rasionalisme kritis dalam mewujudkan sebuah tatanan birokrasi yang ramping, mini namun dihuni oleh tingkat efektifitas dan profesionalisme yang tinggi.

Page 5 of 6 | Total Record : 59

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI Vol 6 No 2 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI Vol 6 No 1 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Studia Administrasi Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Studia Administrasi Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Studia Administrasi Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Studia Administrasi Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Studia Adminstrasi Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Studia Administrasi Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Studia Administrasi Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Studia Administrasi Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Studia Administrasi More Issue