cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Admin
Contact Email
jurnalcourtreview@gmail.com
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
jurnalcourtreview@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No. 11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27761916     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 259 Documents
 20   21   22   23   24 
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET: KESEIMBANGAN PERLINDUNGAN BANK DAN DEBITUR: Legal Analysis of Non-Performing Loan Resolution: Balancing Protection for Banks and Debtors Hardyansah, Rommy; Darmawan, Didit; Samawati, Wiati; Mukti, Andhika Praja; Merak, Sena Maulana; Falahuddin, Mochammad An'im
COURT REVIEW Vol 6 No 03 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i03.2761

Abstract

Layanan perbankan berupaya memberikan fasilitas yang membantu meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Salah satu fasilitas kredit menjadi jalan strategis untuk menyelesaikan pemenuhan dana bagi pelaku usaha maupun perseorangan. Namun, seringkali ditemukan hambatan pada penyelesaian kredit dengan macetnya pola pembayaran. Kredit macet berdampak pada persoalan finansial dan hukum, yang melibatkan kompleksitas dalam menjalankan kewenangan eksekusi jaminan serta perlindungan hak debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dalam penyelesaian kredit macet dengan fokus pada keseimbangan perlindungan antara bank sebagai kreditur dan debitur sebagai pihak yang rentan. Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Kepailitan, dan regulasi OJK yang mengatur mekanisme penyelesaian kredit bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia memberikan kemudahan bagi bank dalam mengeksekusi jaminan, tetapi masih perlu diseimbangkan dengan perlindungan hukum yang adil bagi debitur agar terjadi keadilan kontraktual dan menghindari penyalahgunaan kewenangan. Kesimpulannya, pengaturan hukum harus terus dikembangkan agar efektif dan responsif terhadap dinamika ekonomi serta mampu menjaga stabilitas sistem perbankan dengan mengedepankan keadilan bagi kedua pihak. Saran diberikan terkait peningkatan edukasi debitur, pembaruan regulasi, mekanisme penyelesaian yang humanis,dan penguatan lembaga mediasi untuk menyelesaikan kredit macet di luar pengadilan.
ANALISIS KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA Tri Heriyanto; Dimas Prakasa; Wiwin Adi Saputra; Dwi Ikram Aprianto; Siti Humulhair
COURT REVIEW Vol 6 No 03 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i03.2828

Abstract

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang merendahkan martabat kemanusiaan dengan perempuan dan anak sebagai korban paling rentan akibat kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan budaya patriarki. Penelitian ini menganalisis sinkronisasi dan implementasi kebijakan perlindungan korban dalam sistem hukum nasional Indonesia serta merumuskan model ideal berbasis keadilan restoratif dan hukum progresif. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap dengan sinkronisasi vertikal antara UUD 1945, UU PTPPO, UU TPKS, KUHP, serta Perma Nomor 1 Tahun 2022 dan 2024. Namun sinkronisasi horizontal masih lemah, khususnya pada mekanisme restitusi. Implementasi menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan hukum dengan tingkat penyelesaian kasus hanya 12,8 persen, pemenuhan hak korban yang belum optimal, koordinasi antar lembaga yang belum sinergis meski telah dibentuk Dit PPA PPO di sebelas Polda, serta keterlambatan adaptasi terhadap modus digital. Model ideal perlindungan korban bertumpu pada reformasi paradigma penegakan hukum ke arah restoratif, penguatan kelembagaan terintegrasi melalui mekanisme one stop service, dan partisipasi aktif masyarakat dengan dukungan judicial activism serta pendekatan sosio-psiko yuridis.
TELAAH HUKUM TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN, PEMELIHARAAN ANAK, DAN PERWALIAN DI INDONESIA Saad Prasetyo; Kana Afanin Ridha; Auliya Azzahra; Hukaimah Hukaimah; Febriana Nur Azizah
COURT REVIEW Vol 6 No 04 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i04.2864

Abstract

Penelitian ini membahas pengaturan hukum mengenai pemeliharaan anak, perwalian, dan putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian hukum normatif ini menganalisis Pasal 98–106 tentang pemeliharaan anak, Pasal 107–112 tentang perwalian, serta Pasal 113–148 tentang putusnya perkawinan. Dalam pemeliharaan anak, KHI menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara penuh. Ayah bertanggung jawab atas nafkah dan biaya penyusuan, sedangkan hak asuh anak kecil diberikan kepada ibu dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Perwalian diatur sebagai amanah untuk melindungi anak yang belum cakap hukum, mencakup pengasuhan dan pengelolaan harta dengan pengawasan ketat dari pengadilan. Bagian putusnya perkawinan mengatur berbagai mekanisme seperti cerai talak, cerai gugat, khulu’, li’an, dan fasakh beserta alasan, prosedur, dan akibat hukumnya, termasuk iddah, nafkah, mut’ah, hak asuh anak, serta pembagian harta bersama. Semua proses perceraian wajib dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengutamakan upaya perdamaian.Penelitian ini menyimpulkan bahwa KHI telah memberikan pengaturan yang cukup komprehensif dan sejalan dengan prinsip hukum Islam untuk melindungi hak anak dan mewujudkan keadilan dalam keluarga. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel serta penguatan peran pengadilan dalam pengawasan agar tujuan perlindungan anak dan keharmonisan keluarga dapat tercapai secara optimal.
DINAMIKA PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN PASCA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2023 Eky Kartika Nugraha
COURT REVIEW Vol 6 No 04 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i04.2910

Abstract

Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) merupakan salah satu agenda strategis nasional dalam mewujudkan ketahanan energi dan mendukung target Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060. Dalam pelaksanaannya, pengembangan EBT tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan membawa perubahan penting dalam pengaturan kewenangan pemerintahan pada sektor energi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan energi baru terbarukan pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 serta mengkaji implikasinya terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai distribusi kewenangan pengembangan energi baru terbarukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan berupa keterbatasan kapasitas daerah, potensi tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan dan harmonisasi regulasi guna mendukung percepatan transisi energi nasional yang berkelanjutan.
PROBLEMATIKA DESAIN KELEMBAGAAN OTORITA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: STUDI TERHADAP KEDUDUKAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN Putri Tamara Maukura
COURT REVIEW Vol 6 No 04 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i04.2912

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 melahirkan desain kelembagaan baru berupa Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Keberadaan OIKN menimbulkan perdebatan karena berstatus sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi, tetapi dipimpin oleh Kepala Otorita yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan OIKN dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta merumuskan penguatan akuntabilitasnya agar selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi pemerintahan daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OIKN merupakan lembaga hibrida yang memadukan fungsi pemerintahan pusat dan daerah khusus. Model tersebut mendukung efektivitas pembangunan, namun menimbulkan persoalan berupa ambiguitas status kelembagaan, ketiadaan DPRD, dan terbatasnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kewenangan, penguatan mekanisme pengawasan, pembentukan kanal partisipasi publik, serta peningkatan transparansi guna menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM BENTUK PENGHINAAN DI INDONESIA Stanisius Leo; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sendi Sanjaya
COURT REVIEW Vol 6 No 03 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i03.3000

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mendorong meningkatnya kejahatan siber (cyber crime), khususnya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana cyber crime dalam bentuk penghinaan di Indonesia dan penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana penghinaan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, masih belum memberikan ukuran yang jelas mengenai batas antara kritik dan penghinaan, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Dalam praktiknya, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, penegakan hukum terhadap delik ini masih menghadapi kendala pembuktian, khususnya terkait keabsahan dan kekuatan bukti elektronik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi regulasi untuk memberikan parameter yang lebih jelas serta penguatan penerapan teori pembuktian elektronik dalam proses peradilan pidana.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT Nana Kurnia; Appe Hutauruk; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean; Sunarno
COURT REVIEW Vol 6 No 03 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i03.3001

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 123-K/PM.III-12/AL/VIII/2024. Permasalahan bertolak dari dualisme hukum yang berlaku bagi anggota TNI AL, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai hukum pidana umum, dan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta KUHPM sebagai hukum pidana khusus militer, sehingga menimbulkan ketidakpastian forum peradilan yang berwenang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara materiil KDRT oleh prajurit TNI AL tetap tunduk pada UU PKDRT sebagai lex specialis, sedangkan secara formil yurisdiksi mengadili beralih ke Pengadilan Militer berdasarkan asas personalitas. Unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi pada terdakwa, namun yurisdiksi militer membawa pertimbangan kepentingan dinas yang memperlunak sanksi dan membatasi restitusi korban. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi dan mekanisme penanganan KDRT yang berorientasi pada korban.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Ngatiyono; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
COURT REVIEW Vol 6 No 03 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i03.3002

Abstract

Penipuan online (online fraud) merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami pertumbuhan paling signifikan di Indonesia. Berdasarkan data Bareskrim Polri, pada periode Januari–Maret 2026 tercatat 10.583 laporan kasus penipuan online. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) pengaturan tindak pidana penipuan online dalam hukum pidana di Indonesia; dan (2) penegakan hukum tindak pidana penipuan online dalam praktik di Indonesia, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 640/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana penipuan online masih bersifat multi-instrumen dan terfragmentasi dalam KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen tanpa adanya undang-undang khusus yang komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian kualifikasi delik dan disparitas penerapan hukum, penegakan hukum dalam praktik masih bercorak reaktif dan parsial, dengan empat kendala struktural utama yaitu keterbatasan forensik digital, kesulitan identifikasi pelaku, hambatan yurisdiksi lintas negara, dan tingginya dark number akibat rendahnya tingkat pelaporan korban. Dari total kerugian yang dilaporkan sebesar Rp9,5 triliun dalam periode November 2024 hingga Mei 2026, hanya Rp638,9 miliar yang berhasil dipulihkan melalui mekanisme IASC. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus penipuan online sui generis, standardisasi pedoman penuntutan nasional, dan penguatan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum di seluruh tingkatan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI: ANALISIS YURIDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Jody Agy Napitupulu; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
COURT REVIEW Vol 6 No 03 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i03.3003

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahguna narkotika bagi diri sendiri melalui pendekatan yuridis normatif. Permasalahan utama yang diteliti adalah inkonsistensi penerapan asas kesalahan (mens rea) dalam praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia. Ketiadaan unsur bentuk kesalahan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 111, 112, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan pasal-pasal tersebut menjadi "pasal karet" yang berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Analisis kasus meliputi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN.Spg, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/2025/PT.SBY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6728K/Pid.Sus/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana yang mengabaikan pembuktian niat atau maksud (mens rea) pelaku sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri bertentangan dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (nulla poena sine culpa) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah Agung telah memberikan terobosan penting dengan menerapkan prinsip in dubio pro reo dan doktrin mens rea dalam perkara penyalahgunaan narkotika, namun diperlukan revisi undang-undang dan regulasi dari Mahkamah Agung untuk mencegah disparitas putusan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN WILAYAH PERIKANAN (ILLEGAL FISHING) DI PERAIRAN INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING Faizal Imam Muharam; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sendi Sanjaya
COURT REVIEW Vol 6 No 03 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i03.3004

Abstract

Tindak pidana pelanggaran wilayah perikanan (illegal fishing) oleh warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp30 triliun hingga Rp56 triliun per tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana tersebut serta pertanggungjawaban pidana pelakunya dalam praktik penegakan hukum, dengan mengacu pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori yurisdiksi dan teori pertanggungjawaban pidana individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pengaturan illegal fishing bersifat dualistis, memadukan hukum nasional dan UNCLOS 1982 dengan konsekuensi bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan hanya berupa denda, tidak termasuk pidana penjara, karena belum ada perjanjian bilateral Indonesia-Vietnam; dan kedua, pertanggungjawaban pidana dalam praktik hanya menjangkau nakhoda selaku pelaku lapangan, sementara beneficial owner di luar yurisdiksi Indonesia luput dari penuntutan, suatu accountability gap yang menuntut reformasi legislatif dan penguatan kerja sama hukum internasional. Berlakunya KUHP Nasional 2023 membuka peluang perluasan pertanggungjawaban melalui pertanggungjawaban pidana korporasi dan asas nasionalitas pasif.

Page 22 of 26 | Total Record : 259

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2004 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 06 (2026): ILMU HUKUM Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM Vol 6 No 04 (2026): ILMU HUKUM Vol 6 No 03 (2026): ILMU HUKUM Vol 6 No 02 (2026): ILMU HUKUM Vol 6 No 01 (2026): ILMU HUKUM Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 05 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 04 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 03 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 02 (2023): PERTANAHAN Vol 3 No 01 (2023): ILMU HUKUM Vol 2 No 06 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 04 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 03 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 5 (2022): ILMU HUKUM Vol 1 No 04 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 02 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 1 (2021): ILMU HUKUM Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM More Issue