cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Admin
Contact Email
jurnalcourtreview@gmail.com
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
jurnalcourtreview@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No. 11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27761916     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 17   18   19   20   21 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL ATAS PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH YANG SERTIFIKATNYA DIJAMINKAN DI BANK TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBELI Insyirah, Fioletta Izzah; Hasanah, Uswatun; Umar, Muhamad Abdul; Sullaiman, Mochamad; Murofikoh, Dede Ika
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2556

Abstract

There is a problem of the seller's legal responsibility in the house sale and purchase agreement when the title certificate is pledged to the bank without informing the buyer. This research is based on the Civil Code (KUHPerdata) and Law Number 4 of 1996 concerning the Rights of Dependents. Secretly mandating certificates is considered a violation of the principle of good faith, as stipulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, and contrary to Article 10 paragraph (1) of the Law on the Rights of Dependents which forces transparency and registration of the rights of dependents. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, decision analysis, and academic literature review. The results of the study stated that sellers can be subject to civil liability based on the principle of default or unlawful acts because the object of sale and purchase is no longer free from the burden of dependents. The Supreme Court's Decision Number 751 PK/Pdt/2019 shows that buyers who have fulfilled their obligations under the Sale and Purchase Agreement (PPJB) continue to suffer losses due to certificates that are pledged without a permit, so that the process of the Deed of Sale and Purchase (AJB) is hampered and has the potential to be auctioned. Analysis from various studies, such as the work of Martha & Fadillah (2020), Nursanti & Fadjriani (2021), and Jennis (2022), confirms that non-disclosure related to dependent rights violates the principles of transparency and protection for buyers. This study concludes that increased legal supervision and education in property transactions is needed to prevent the misuse of certificates and ensure good legal protection for buyers.
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM PENCEGAHAN PEROMPAKAN DI PERAIRAN INDONESIA Rohmanullah, Nuzul Maulana; Michael, Tomy
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2560

Abstract

Kejahatan perompakan (piracy) di laut lepas telah lama diakui sebagai hostis humani generis (musuh seluruh umat manusia), yang memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menangkap dan menyita kapal perompak di luar yurisdiksi negara manapun, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Pasal 105. Meskipun kewenangan penegakan hukum ini bersifat universal, pelaksanaannya tunduk pada batas-batas hukum internasional. Jurnal ini menganalisis secara mendalam kerangka hukum yang mengatur kewenangan penyitaan dan menyoroti ketentuan krusial mengenai tanggung jawab negara penyita. Fokus utama diletakkan pada Pasal 106 UNCLOS 1982, yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab negara penyita atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat penyitaan yang dilakukan tanpa alasan yang memadai (without adequate grounds). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keseimbangan antara kebutuhan untuk memberantas perompakan dan kewajiban negara untuk menghormati kedaulatan negara bendera serta hak-hak pemilik kapal yang sah di bawah rezim tanggung jawab negara.
ANALISIS HUKUM PIDANA KASUS PEMBUNUHAN MUTILASI ML TERHADAP SADI KABUPATEN SERANG: STUDI PUTUSAN NOMOR 434/PID.B/2025/PN SRG Umami, Tiara Mulsa; Putri, Diana; Rosa, Farah
COURT REVIEW Vol 6 No 01 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i01.2572

Abstract

Berdasarkan penelitian, abstrak ini membahas kasus pembunuhan berencana yang diikuti mutilasi di Indonesia, penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus mutilasi di tahun 2023-2025, termasuk di Banten, seperti kejadian di Desa Gunungsari, Kabupaten Serang, pada April 2025. Dalam kasus tersebut, terdakwa membunuh dan memutilasi kekasihnya yang sedang mengandung, namun karena rasa malu dan tekanan terhadap pernikahan. Sumber hukum primer meliputi Pasal 340 KUHP dan putusan pengadilan, sedangkan sumber sekunder berasal dari jurnal dan literatur terkait. Masalah penelitian meliputi kronologi dan motif kasus, serta penerapan Pasal 340 KUHP dan pertimbangan hakim dalam putusan. Penelitian menyimpulkan bahwa KUHP belum secara eksplisit mengatur tindak mutilasi, sehingga dianggap sebagai bagian dari Pasal 340, meskipun memberikan keadilan restoratif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI SEWA MENYEWA HOTEL MELALUI PLATFORM DIGITAL Wulandari, Ayu Wira; Hasanah, Ananda Dwi
COURT REVIEW Vol 6 No 01 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i01.2682

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa menyewa melalui aplikasi online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, Melalui penelitian normatif, kajian dapat dilakukan secara mendalam terhadap ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk pengaturan mengenai klausula baku dalam perjanjian elektronik. Aplikasi online ini berfokus pada kepuasan pelanggan dengan memberikan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana aplikasi online sewa menyewa dapat beroperasi sesuai dengan regulasi hukum yang ada, serta tantangan yang muncul dalam era digital.  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS KELALAIAN TENAGA KESEHATAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PASIEN Azkia, Dani Walada; Leony, Durratu Soraya
COURT REVIEW Vol 6 No 01 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i01.2696

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab hukum atas kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan kerugian atau kematian pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana rumah sakit serta penerapan sanksi pidana dalam kasus kelalaian tenaga kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana rumah sakit didasarkan pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta didukung oleh doktrin vicarious liability, hospital liability, dan strict liability. Penerapan sanksi pidana harus memenuhi unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum, serta perlu diorientasikan pada perlindungan dan pemulihan hak pasien.
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT KERAS GOLONGAN G Aini, Zahratul; Maharani, Disa Belvia
COURT REVIEW Vol 6 No 01 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i01.2697

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi pengawasan pemerintah dan penerapan sanksi pidana terhadap peredaran obat keras golongan G dan obat palsu di Indonesia. Sebagai hak konstitusional yang dijamin Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, kesehatan publik terancam oleh praktik ilegal pengedar obat yang mengabaikan standar mutu demi keuntungan ekonomi. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana efektivitas regulasi terbaru dalam menekan angka peredaran sediaan farmasi ilegal dan bagaimana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2023 memperkuat aspek penegakan hukum melalui ancaman sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku. Selain itu, BPOM memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang menjalankan fungsi preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa perlindungan konsumen yang optimal hanya dapat dicapai melalui sinergi antara ketegasan sanksi pidana dan pengawasan sistematis yang didelegasikan hingga ke tingkat daerah. Penguatan fungsi pengawasan dan kepatuhan terhadap standar kefarmasian menjadi syarat mutlak untuk menjamin hak masyarakat atas sediaan farmasi yang aman, bermutu, dan legal.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI YANG TIDAK SESUAI DALAM PENAWARAN BARANG DARI PELAKU USAHA YANG TERCANTUM DI MEDIA SOSIAL Salsabila, Devina; Audina, Thasya
COURT REVIEW Vol 6 No 01 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i01.2706

Abstract

Transaksi jual beli melalui media sosial memberikan kemudahan bagi konsumen, namun berpotensi menimbulkan kerugian akibat informasi barang yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian informasi tersebut melanggar hak konsumen dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi online. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 Andini, Salma Rilla; Yanda, Hanivah Putri
COURT REVIEW Vol 6 No 01 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i01.2707

Abstract

Perdagangan manusia (TPPO) adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan dan anak-anak. Laporan ini menganalisis penanganan kasus perdagangan manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal, dengan fokus pada analisis norma hukum positif, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perdagangan manusia di Indonesia adalah tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, dan kurangnya akses informasi. Upaya pemerintah untuk mengatasi perdagangan manusia meliputi pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban melalui rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Namun, komitmen yang lebih kuat dari semua pemangku kepentingan dan peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan untuk memberantas praktik perdagangan manusia secara efektif.

Page 21 of 21 | Total Record : 208

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2004 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 01 (2026): ILMU HUKUM Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 05 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 04 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 03 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 02 (2023): PERTANAHAN Vol 3 No 01 (2023): ILMU HUKUM Vol 2 No 06 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 04 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 03 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 5 (2022): ILMU HUKUM Vol 1 No 04 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 02 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 1 (2021): ILMU HUKUM Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM More Issue