cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Admin
Contact Email
jurnalcourtreview@gmail.com
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
jurnalcourtreview@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No. 11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27761916     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 203 Documents
 17   18   19   20   21 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL ATAS PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH YANG SERTIFIKATNYA DIJAMINKAN DI BANK TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBELI Insyirah, Fioletta Izzah; Hasanah, Uswatun; Umar, Muhamad Abdul; Sullaiman, Mochamad; Murofikoh, Dede Ika
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2556

Abstract

There is a problem of the seller's legal responsibility in the house sale and purchase agreement when the title certificate is pledged to the bank without informing the buyer. This research is based on the Civil Code (KUHPerdata) and Law Number 4 of 1996 concerning the Rights of Dependents. Secretly mandating certificates is considered a violation of the principle of good faith, as stipulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, and contrary to Article 10 paragraph (1) of the Law on the Rights of Dependents which forces transparency and registration of the rights of dependents. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, decision analysis, and academic literature review. The results of the study stated that sellers can be subject to civil liability based on the principle of default or unlawful acts because the object of sale and purchase is no longer free from the burden of dependents. The Supreme Court's Decision Number 751 PK/Pdt/2019 shows that buyers who have fulfilled their obligations under the Sale and Purchase Agreement (PPJB) continue to suffer losses due to certificates that are pledged without a permit, so that the process of the Deed of Sale and Purchase (AJB) is hampered and has the potential to be auctioned. Analysis from various studies, such as the work of Martha & Fadillah (2020), Nursanti & Fadjriani (2021), and Jennis (2022), confirms that non-disclosure related to dependent rights violates the principles of transparency and protection for buyers. This study concludes that increased legal supervision and education in property transactions is needed to prevent the misuse of certificates and ensure good legal protection for buyers.
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM PENCEGAHAN PEROMPAKAN DI PERAIRAN INDONESIA Rohmanullah, Nuzul Maulana; Michael, Tomy
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2560

Abstract

Kejahatan perompakan (piracy) di laut lepas telah lama diakui sebagai hostis humani generis (musuh seluruh umat manusia), yang memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menangkap dan menyita kapal perompak di luar yurisdiksi negara manapun, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Pasal 105. Meskipun kewenangan penegakan hukum ini bersifat universal, pelaksanaannya tunduk pada batas-batas hukum internasional. Jurnal ini menganalisis secara mendalam kerangka hukum yang mengatur kewenangan penyitaan dan menyoroti ketentuan krusial mengenai tanggung jawab negara penyita. Fokus utama diletakkan pada Pasal 106 UNCLOS 1982, yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab negara penyita atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat penyitaan yang dilakukan tanpa alasan yang memadai (without adequate grounds). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keseimbangan antara kebutuhan untuk memberantas perompakan dan kewajiban negara untuk menghormati kedaulatan negara bendera serta hak-hak pemilik kapal yang sah di bawah rezim tanggung jawab negara.
ANALISIS HUKUM PIDANA KASUS PEMBUNUHAN MUTILASI ML TERHADAP SADI KABUPATEN SERANG: STUDI PUTUSAN NOMOR 434/PID.B/2025/PN SRG Umami, Tiara Mulsa; Putri, Diana; Rosa, Farah
COURT REVIEW Vol 6 No 01 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i01.2572

Abstract

Berdasarkan penelitian, abstrak ini membahas kasus pembunuhan berencana yang diikuti mutilasi di Indonesia, penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus mutilasi di tahun 2023-2025, termasuk di Banten, seperti kejadian di Desa Gunungsari, Kabupaten Serang, pada April 2025. Dalam kasus tersebut, terdakwa membunuh dan memutilasi kekasihnya yang sedang mengandung, namun karena rasa malu dan tekanan terhadap pernikahan. Sumber hukum primer meliputi Pasal 340 KUHP dan putusan pengadilan, sedangkan sumber sekunder berasal dari jurnal dan literatur terkait. Masalah penelitian meliputi kronologi dan motif kasus, serta penerapan Pasal 340 KUHP dan pertimbangan hakim dalam putusan. Penelitian menyimpulkan bahwa KUHP belum secara eksplisit mengatur tindak mutilasi, sehingga dianggap sebagai bagian dari Pasal 340, meskipun memberikan keadilan restoratif.

Page 21 of 21 | Total Record : 203

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2004 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 01 (2026): ILMU HUKUM Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 05 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 04 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 03 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 02 (2023): PERTANAHAN Vol 3 No 01 (2023): ILMU HUKUM Vol 2 No 06 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 04 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 03 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 5 (2022): ILMU HUKUM Vol 1 No 04 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 02 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 1 (2021): ILMU HUKUM Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM More Issue