cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Admin
Contact Email
jurnalcourtreview@gmail.com
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
jurnalcourtreview@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No. 11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27761916     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 17   18   19   20   21 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI SUMATERA BARAT: STUDI KASUS LAPORAN OMBUDSMAN RI Iskandar, Muhammad; Irianto, Kartika Dewi
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2464

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena maladministrasi dalam pelayanan publik di Sumatera Barat melalui telaah Laporan Tahunan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat periode 2020–2024. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis maladministrasi paling dominan adalah penundaan berlarut, disertai peningkatan kejadian penyimpangan prosedur di tahun-tahun terakhir. Sektor layanan publik yang sering dilaporkan meliputi pemerintah daerah, pendidikan, dan kesehatan. Contoh kasus signifikan seperti maladministrasi di RSUP M. Djamil Padang (2020) dan permasalahan PPDB di 2023 menggambarkan dampak nyata terhadap hak dasar warga. Studi ini menegaskan pentingnya peran Ombudsman dalam menjaga akuntabilitas dan mendorong langkah preventif melalui edukasi hukum, integritas aparatur, dan penyederhanaan prosedur birokrasi.
SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT: STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI (PUTUSAN NOMOR 94/PID.B/2024/PN BKT) Fajar, Rahul Sang
COURT REVIEW Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i05.2465

Abstract

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimum lima tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis-normatif unsur-unsur tindak pidana tersebut dan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi diskresi hakim dalam penjatuhan sanksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer (KUHP, yurisprudensi) dan sekunder (literatur hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam kasus ini sangat bergantung pada pembuktian unsur materiil delik, khususnya akibat luka berat (Pasal 90 KUHP) dan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, putusan hakim mencerminkan sintesis antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Pertimbangan hakim juga dilihat dari faktor memberatkan (motif keji, dampak permanen pada korban) dan faktor meringankan (penyesalan tulus, upaya restitusi/perdamaian, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif). Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai inkonsistensi putusan yang dijatuhkan di bawah batas maksimum undang-undang, putusan yang adil harus tetap menjunjung prinsip proporsionalitas dan kearifan individual hakim untuk melindungi korban dan memberikan efek jera.
ANALISIS PENANGANAN MALADMINISTRASI DI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT Nasli, Muhammad Ibnu Zaki; Irianto, Kartika Dewi
COURT REVIEW Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i05.2466

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memainkan peran krusial dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang bertugas untuk menanggapi keluhan masyarakat terkait maladministrasi, ORI memiliki mandat untuk melakukan investigasi, memberikan rekomendasi, serta mengawasi implementasi perbaikan di berbagai sektor pelayanan publik. Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sumatera Barat menerima beberapa laporan terkait maladministrasi pelayanan publik, salah satunya adalah laporan oleh keluarga dari dua orang yang mengalami kecelakaan bermotor di daerah Kota Pariaman. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yaitu data yang ada pada Ombudsman RI Sumatera Barat dengan cara pengumpulan data melalui kegiatan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan jenis maladministrasi dan untuk mengetahui mekanisme dan proses penanganan maladministrasi.
DAMPAK OVERKAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA: STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA PADANG Isramsir, Royhan Daffa
COURT REVIEW Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i05.2469

Abstract

Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk di Lapas Kelas IIA Padang. Jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas ideal berdampak langsung pada terganggunya pemenuhan hak asasi narapidana, seperti hak atas tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan, dan kesempatan untuk memperoleh pembinaan yang memadai. Kondisi hunian yang penuh sesak tidak hanya menimbulkan persoalan fisik, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis, meningkatkan risiko konflik, serta menurunkan efektivitas pembinaan yang seharusnya menjadi tujuan utama pemasyarakatan. Upaya penanggulangan yang dilakukan, seperti optimalisasi ruang dan pembinaan berbasis kelompok, hanya memberikan solusi sementara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan komprehensif berupa penerapan alternatif pemidanaan non-penjara, prinsip restorative justice, serta pembangunan infrastruktur pemasyarakatan yang lebih memadai agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dan hak asasi narapidana tetap terlindungi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN E-COMMERCE SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DI INDONESIA Alif, Rahmat Syauqi
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2470

Abstract

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Internet adalah media yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing, surfing), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Selain itu juga perkembangan hukum bisnis saat ini berkembang sangat pesat. Selain itu perkembangan teknologi yang semakin maju dan hukum pun harus mengikuti perkembangan jaman. Di Indonesia mulai berkembang istilah suatu perbuatan yang disebut transaksi jual beli secara online (e-commerce). Dalam hubungannya dengan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Transaksi e-commerce memberikan kemudahan bagi konsumen dalam kegiatan jual beli barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini telah membawa banyak keuntungan, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 bertujuan untuk
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENJALANKAN PROGRAM REHABILITASI PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA: STUDI KASUS: LAPAS KELAS IIA PADANG Riski, Ramad Yurizal
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2472

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang dalam melaksanakan program rehabilitasi bagi narapidana kasus narkotika, hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIA Padang menjalankan fungsi rehabilitasi dengan mengutamakan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Program tersebut meliputi kegiatan keagamaan, bimbingan mental, serta pelatihan keterampilan kerja yang bertujuan memulihkan kondisi fisik dan psikologis narapidana. Pelaksanaan rehabilitasi juga melibatkan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan instansi terkait. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana, jumlah petugas yang minim, dan over kapasitas penghuni Lapas, secara keseluruhan, peran Lapas Kelas IIA Padang telah berkontribusi positif terhadap pemulihan dan reintegrasi sosial narapidana, meskipun masih diperlukan penguatan sumber daya dan dukungan kebijakan yang lebih optimal.
SANKSI HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI INDONESIA Ningrum, Dini Kusuma; Hariyono, Dipo Wahyoeno
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2477

Abstract

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Indonesia telah berkembang dari sekadar komitmen moral menjadi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, praktik implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari sifat administratif program CSR hingga minimnya keterlibatan masyarakat lokal. Pelanggaran kewajiban CSR bahkan kerap menimbulkan pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menelaah beberapa kasus pelanggaran CSR di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana, merupakan instrumen penting dalam memastikan kepatuhan korporasi. Efektivitas sanksi hukum masih terbatas akibat lemahnya penegakan dan kompleksitas pembuktian, meskipun beberapa putusan pengadilan telah menerapkan prinsip strict liability terhadap perusahaan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, konsistensi penerapan sanksi, serta pengawasan yang transparan menjadi syarat utama agar sanksi hukum benar-benar mampu menegakkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara substantif dan berkeadilan.
HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS/2023/PN TBN. Azzam, Fakhriyadi Yazid; Sidarta, Dudik Djaja; Nasoetion, Deddi Wardana
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2483

Abstract

Dalam situasi di mana terjadi kejahatan seksual pada anak, timbul berbagai kerugian yang dirasakan oleh korban, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang, yang membutuhkan upaya pengembalian pada keadaan semula bagi anak. Melalui Restitusi, terdapat kompensasi atas hilangnya harta benda, ganti rugi atas rasa sakit yang diakibatkan oleh tindakan kriminal, dan/atau penggantian untuk biaya perawatan medis atau psikologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Regulasi Hukum Di Indonesia Mengatur Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual 2) Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual, pada Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PN TBN di Pengadilan Negeri Tuban. Penelitian ini adalah sebuah studi hukum normatif yang mengkaji sumber hukum utama dan pendukung. Metode yang diterapkan meliputi pendekatan Perundang-Udangan dan pendekatan studi kasus. Sumber hukum dianalisis dengan menggunakan metode normatif- kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam regulasi hukum di Indonesia ini terkait restitusi bagi anak korban sudah tercukupi; 2) Hakim dalam memeriksa perkara terkait restitusi, dalam Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PN TBN. telah mempertimbangkan untuk unsur-unsur serta peraturan-peraturan yang terkait dalam perkara pidana ini, serta memperhatikan kepentingan korban anak yaitu pemenuhan hak Restitusinya, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam menentukan besaran Restitusinya.
ANALISIS KOMPARATIF REGULASI ALIH DAYA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Buulolo, Riz Kan Fadilah; Akbar, Muhammad Haikal; Zidomi, Arya Andika Maulana; Malik, Ilman; Novita, Tri Reni
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2520

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja menghadirkan transformasi mendasar dalam pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya mengenai penyediaan jasa tenaga kerja melalui sistem alih daya (outsourcing). Kajian ini bertujuan menelaah perbandingan regulasi outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja dengan peraturan sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan, serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hubungan kerja dan jaminan hak-hak pekerja alih daya. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan Kajian mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja memperluas ruang lingkup pekerjaan yang dapat dialihdayakan dari sebelumnya terbatas pada aktivitas pendukung menjadi mencakup pula kegiatan inti perusahaan dengan ketentuan khusus. Perubahan ini berpotensi mengganggu kestabilan hubungan kerja karena pekerja menghadapi kerentanan terhadap praktik perjanjian kerja waktu tertentu yang diperpanjang secara terus-menerus tanpa jaminan status tetap. Di lain pihak, terdapat upaya perlindungan melalui persyaratan bentuk badan hukum bagi penyedia jasa dan kewajiban tanggung jawab solidaritas dari perusahaan pengguna. Disimpulkan bahwa meski UU Cipta Kerja memberikan keluwesan bagi pelaku usaha, namun juga menciptakan tantangan dalam menyeimbangkan antara fleksibilitas ketenagakerjaan dengan jaminan kepastian hukum bagi pekerja alih daya.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1214/PDT.G/2023/PA.SRG. GUGATAN HAK ASUH ANAK YANG JATUH ANAK PADA SUAMI Prasetyo S., Pukka Dean; Wahyuni, Friska; Wulandari, Ayu; Fatimahtuzzahro; Murofikoh, Dede Ika
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2555

Abstract

Divorce is a legal event that not only completes the marital relationship, but also has major consequences for children, especially in terms of determining who has the right to take care of them. Generally, in accordance with Article 105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law (KHI), custody of children who have not yet mumayyiz is held by the mother. However, this rule is not absolute and must still take into account the best principles for the child. This study aims to analyze the division of custody of minors to fathers after divorce and explore legal considerations from the Panel of Judges in Decision Number 1214/Pdt. G/2023/PA. Srg who decides custody is given to the father. This study conducts a juridical-normative research method with an approach to laws and regulations, conceptual, and case studies. Data was collected through a literature review on regulations, a compilation of Islamic Law, and an analysis of court decisions. The findings of this study show that custody can be given to fathers if there is strong evidence that the mother is unable to carry out responsibilities in parenting, both physically, morally, emotionally, and economically. In this situation, the Board of Judges evaluated that the mother's living conditions were inadequate, there was neglect in parenting because children were often left to elderly grandmothers, and lack of attention due to a new marriage. Meanwhile, fathers are proven to have better housing stability, financial support, and parenting commitments. The Board of Judges makes decisions based on the principles of maslahah, the best interests of the child, and alignment with Article 3 of the Convention on the Rights of the Child.

Page 20 of 21 | Total Record : 208

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2004 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 01 (2026): ILMU HUKUM Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 05 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 04 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 03 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 02 (2023): PERTANAHAN Vol 3 No 01 (2023): ILMU HUKUM Vol 2 No 06 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 04 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 03 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 5 (2022): ILMU HUKUM Vol 1 No 04 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 02 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 1 (2021): ILMU HUKUM Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM More Issue