cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
didin@untag-sby.ac.id
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
prajajurnal@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No.11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27970469     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 ini diterbitkan oleh Departemen Aksiologi, Community of Research Laboratory Surabaya, Indonesia sebagai media komunikasi dan diseminasi hasil penelitian dan karya ilmiah di bidang Administrasi Publik; Manajemen Publik; Pelayanan Publik; Kebijakan Publik; Governance; Local Government; Lembaga Internasional; dan Pembangunan. Redaksi PRAJA observer sangat terbuka menerima artikel dan resensi buku terkait ruang lingkup kami di bidang administrasi publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 429 Documents
 7   8   9   10   11 
IMPLEMENTASI TUGAS KARANG TARUNA MENURUT PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 : (STUDI KASUS KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA) Mahlita Fibry Wachidah; Bambang Kusbandrijo; Achluddin Ibnu Rochim
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara tentunya mempunyai berbagai lembaga juga organisasi baik itu formal dan informal seperti Karang Taruna yang khusus bagi pemuda.. Karang Taruna bisa dikatakan tempat berkembangnya kaum milenial, terutama bagi masyarakat juga kelompok sosial baik di daerah pedasaan maupun perkotaan dengan tetap berpegang terhadap sikap tanggung jawab serta kesadaran, khususnya yang berfokus dalam aspek kesejahteraan sosial. Kegiatan yang berkenaan dengan organisasi ini. Sesuai keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Pasal 1 butir 1 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. berkenaan dengan penulis judul yang diambil implementasi kebijakan menimbang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1terkait tugas karang taruna di kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan. Peneliti berusaha mengenali lebih lanjut terkait implementasi tugas karang taruna di kelurahan jepara. Konsep dan teori Marilee S. Grindle terkait implementasi yang digunakan oleh peneliti saat ini. Jenis metode digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti implementasi kebijakan tugas karang taruna yang dilakukan melalui delapan indikator terbukti semuanya sesuai dengan hasil tugas karang taruna. Tetapi disisi lain ada kendalan yang dirasa hal itu menjadi faktor penghambat berjalannya kinerja atau tugas karang taruna.
ANALISIS DAMPAK KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DESA KEBONAGUNG SIDOARJO Hibatur Rahman; Bambang Kusbandrijo; Achluddin Ibnu Rochim
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kantor Desa Kebonagung merupakan kantor yang menjadi suatu wadah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkup Desa Kebonagung Kabupaten Sidoarjo. Kepemimpinan di Desa Kebonagung dapat memberi dampak pada kualitas kinerja pegawainya. Fenomena yang peneliti temukan di tempat penelitian Kantor Desa Kebonagung adalah kurangnya intensitas bertemu antara antara pimpinan dengan pegawai,. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan observasi melalui 3 informan yang kemudian melalui uji triangulasi sumber untuk menguji validitas data dan uji analisis data dengan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin memberi dampak positif terhadap kinerja pegawai Kantor Desa Kebonangung, hal ini dapat dilihat dari aspek intelegensi, kematangan dan keluasan pandangan sosial, hubungan antar individu, integritas dan motivasi prestasi pemimpin yang dinilai baik, sehingga pemimpin diharapkan untuk selalu mempertahankan kinerja kerjanya yang baik, agar selalu membawa dampak positif bagi kinerja kerja pegawainya dan dapat mengoptimalkan tugasnya dalam memberikan pelayanan administrasi bagi masyarakat.
PENERAPAN PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PUBLIK: (Studi Kasus Di Kantor Desa Kebonagung Sidoarjo) Mochamad Mahdi AlJufry
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu pilihan strategis buat menerapkan good governance pada Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik begitu jua pelayanan publik di Kantor Desa Kebonagung. ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik di kantor Desa Kebonagung menjadi strategis buat memulai menerapkan good governance. Pelayanan publik menjadi penggerak utama juga dianggap penting yang seluruh aktor berasal unsur Good Governance. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mendeskripsikan dan menganalisis lancarnya pelaksanaan Good Governance di Kantor Desa Kebonagung Sidoarjo, sekaligus Untuk mendefinisikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat tercapainya Good Governance di Kantor Desa Kebonagung Sidoarjo.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan,menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah adalah pelayanan publik. Fungsi pelayanan publik ini sangat penting bahkan berperan sangat besar berkaitan dengan kepentingan umum, bahwa kepentingan masyarakat adalah salah satu dari prioritas dalam pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik saat ini merupakan bagian kebutuhan setiap warga masyarakat. Setiap birokrasi publik perlu berupaya untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna layanan.Kegunaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah adalah pelayanan publik. Fungsi pelayanan publik ini sangat penting bahkan berperan sangat besar berkaitan dengan kepentingan umum, bahwa kepentingan masyarakat adalah salah satu dari prioritas dalam pelayanan publik yang baik. Demikian halnya dengan Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan publik yang baik.
ANALISIS PENERAPAN SOP TERHADAP PENANGANAN WARGA ODGJ BINAAN UPTD LIPONSOS KEPUTIH Raul Sumarsono, Muhammad
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UPTD Liponsos Keputih yang berdiri pada tahun 1997 merupakan pondok sosial yang dibawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya. UPTD Liponsos Keputih tempat penampungan para PMKS (penyandangan masalah kesejahteraan sosial) yang dimana berisikan pengamen,pengemis, lansia terlantar, anak jalanan, dan juga ODGJ. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk penanganan terhadap ODGJ di Liponsos Keputih, (2) Untuk mengetahui tingkat kefektifan dalam penggunaan SOP guna memulihkan kondisi ODGJ Hasil penelitian ini memberikan fakta bahwa SOP yanga ada di UPTD Liponsos terhadap penanganan warga ODGJ yang sedang dirawat oleh UPTD Liponsos Keputih dengan melihat beberapa aspek yang ada dalam teori yang digunakan antara lain (1) Aspek Tugas atau Fungsi, (2) Aspek Rencana dan Program, (3) Ketentuan atau Peraturan, (4) Tujuan atau Kondisi Ideal data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi untuk melihat tingkat efektifitas yang ada. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah para pekerja sosial yang ada di UPTD Liponsos Keputih bisa menjalankan SOP dengan baik waluapun masih banyak kekurangan yang dilihat beberapa aspek tersebut, hal itu dikarenakan para pekerja sosial yang saat ini menangani ODGJ itu mau belajar otodidak lewat kanal-kanal online juga hasilnya banyak klien ODGJ yang bisa dipulanglan atau dikembalikan kekeluarga.
IMPEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 BAB IV TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI: (Studi Kasus di UPT PPA Jawa Timur Kota Surabaya) Devi Christina, Dhea; Ibnu Rochim, Achluddin; Kusbandrijo, Bambang
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Provinsi Jawa Timur mempunyai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Penduduk yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Dibentuklah UPT PPA Provinsi Jawa Timur yang bertugas melakukan kegiatan teknis dan melakukan sebagian tugas dari DP3AK. Terdapat Peraturan Gubernur Jatim Nomor 1 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang pembentukan UPT PPA Jawa Timur. Penelitian ini menganalisis implementasi serta faktor penghambat dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 BAB IV tentang uraian tugas dan fungsi di UPT PPA Jawa Timur. Melalui metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan dengan 3 teknik analisis data yaitu Reduksi, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 khususnya pada BAB IV tentang uraian tugas dan fungsi pada UPT PPA Provinsi Jawa Timur sudah dimengerti dan diberlakukan kebijakan tersebut di kantor UPT PPA Provinsi Jawa Timur, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Permasalahan yang menjadi kendala sampai saat ini yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dan pelaksanaan SOP yang belum menyeluruh.
VIRTUAL TOUR SEBAGAI STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TUGU PAHLAWAN DALAM PENGELOLAAN MUSEUM SEPULUH NOPEMBER KOTA SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 Setyawan Najid, Rafli
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui strategi virtual tour yang digunakan oleh UPTD Tugu Pahlawan dalam pengelolaan Museum Sepuluh Nopember Kota Surabaya pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu penjelasan secara sistematis melalui data yang telah diperoleh penulis berdasarkan nalar peneliti dalam menghubungkan data, fakta, dan informasi yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini merupakan Staff Kurator Museum, Staff Edukator Museum, dan pengunjung museum yang telah mengikuti kegiatan virtual tour. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan virtual tour, pengunjung meningkat meskipun tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada masa sebelum pandemi. Virtual tour menjadi strategi yang cukup berhasil dikarenakan museum yang ditutup sementara. Virtual tour juga telah memenfaatkan sarana-prasarana yang ada. Meliputi SDM, perlengkapan seperti kamera, laptop, dan koneksi internet. Hal ini tentu selaras dengan Kuadran SO yang telah dijelaskan pada diagram silang analisis SWOT oleh Freddy Rangkuti yang mendukung strategi agresif yakni Museum Sepuluh Nopember dapat melakukan inovasi terhadap produk virtual yang akan digunakan oleh Museum Sepuluh Nopember, serta meningkatkan SDM yang dapat memanfaatkan teknologi dan sosial media guna mempromosikan museum itu sendiri maupun kegiatan yang akan dilakukan.
KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI KANTOR KECAMATAN PABEAN CANTIAN SURABAYA Uswatun Hasanah
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Melaksanakan Kewenangan dan Tugas Fasilitas tersebut, Kecamatan Pabean Cantian berusaha untuk mewujudkan upaya pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik, meskipun dalam implementasinya kadang terkendala oleh faktor Sumber Daya antara lain ketersediaan dan kesiapan SDM serta dana yang dibutuhkan, kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain yang melaksanakan Kegiatan di Wilayah kecamatan Pabean Cantian, dan kondisi sosial masyarakat Pabean Cantian sendiri yang sangat majemuk dan heterogen. Sekretaris adalah orang, pegawai, atau karyawan yang di beri tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan masalah rahasia Negara atau perusahaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indo- nesia, Sekretaris adalah orang atau pegawai pengurus yang diserahi pekerjaan tulis-menulis, sedangkan menurut Dunn and Ramon, dalam hand book for Government secretary steno-graper, Layanan pembuatan e-KTP diukur dari berbagai dimensi kualitas pelayanan seperti,reliabilitas, daya tanggap,jaminan,empati dan bukti fisik.
STRATEGI MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Niko Dwi Laksono Narmadi; Adi Soesiantoro; Yusuf Hariyoko
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Di KPP Pratama Surabaya Sawahan khususnya masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan. Hal tersebut berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Masih cukup jauh dari jumlah seluruh wajib pajak yang terdaftar. Dalam kurun waktu lima tahun kebelakang jumlah wajib pajak memang terlihat selalu naik setiap tahunnya tetapi yang patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya masih belum mencapai separuh dari jumlah keseluruhan wajib pajak. Maka dari itu tujuan penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui dan merumuskan strategi untuk meningkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. Hasil dari penelitian ini dengan berdasarkan metode analisis SWOT, yang mengahsilkan dua strategi yang cukup strategis.
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK BERBASIS SWOT ANALISIS: STUDI TENTANG PENERAPAN APLIKASI “PEGADAIAN DIGITAL” DALAM PT PEGADAIAN (PERSERO) DI CP DINOYOTANGSI KOTA SURABAYA Zheila Sena Pujunayu
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana strategi dalam pengembangan Pegadaian Digital untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, Saat memasuki era yang serba modern ini banyak berbagai perusahan yang memanfaatkan pelayanan berbasis digital, pegadaian digital adalah sebuah pelayanan yang di luncurkan tanpa terbatas ruang dan waktu. Dalam menerapkan pelayanan digital dari PT. Pegadaian (persero) . Analisis yang dilakukan untuk mencari tahu strategi dan prosedur dalam menerapkan pelayanan digital untuk masyarakat yaitu menggunakan analisis SWOT untuk mencari tahu kelebihan,kekurangan,peluang serta ancaman yang ada di Pegadaian Digital ini, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi kualitatif, dokumen kualitatif serta wawancara dengan informan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive yaitu menentukan informan pertama yang di anggap mengetahui lebih dalam terkait perkembangan Pegadaian Digital dan di lengkapi dengan teknik Snowball untuk menambah kredibilitas data yang di dapat dari informan pertama.
IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP GELANDANGAN PENGEMIS DAN ANAK JALANAN DI KOTA SURABAYA: Studi Kasus UPTD Liponsos Kota Surabaya Putra Syarif Hidayatullah
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang masalah kesejahtraan sosial seperti anak jalanan, gelandangan, dan pengemis perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Surabaya. Hal tersebut terjadi karena ketatnya persaingan dalam mencari pekerjaan, membengkaknya biaya hidup, minimnya Pendidikan, sulitnya mendapatkan kualitas kehidupan yang layak, dan karena minimnya lapangan pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut maka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) perlu mendapatkan pembinaan dan pemeberdayaan agar mereka dapat menikmati kualitas hidup yang layak. Dinas Sosial kota Surabaya hadir dalam mengatasi masalah tersebut melalui UPTD Liponsos (Lingkungan Pondok Sosial) yang berlokasi di keputih. Liponsos merupakan tempat penampungan sementara bagi mereka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjaring Razia di kota Surabaya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan di UPTD Liponsos kota Surabaya adalah bahwa UPTD Liponsos berhasil melakukan pembinaan yang cukup baik ditandai dengan adanya angka penurunan jumlah PMKS setiap tahunnya. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) kota Surabaya bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak Liponsos kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sudah efektif. Adapun pelayanan yang diberikan sudah efektif dalam menangani masalah yang dialami PMKS.

Page 9 of 43 | Total Record : 429

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 05 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 02 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 03 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 02 (2023): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 06 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 03 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 03 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 02 (2022): PUBLIC ADMINISTRATION Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 04 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 03 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 01 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 2 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK More Issue