cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
didin@untag-sby.ac.id
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
prajajurnal@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No.11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27970469     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 ini diterbitkan oleh Departemen Aksiologi, Community of Research Laboratory Surabaya, Indonesia sebagai media komunikasi dan diseminasi hasil penelitian dan karya ilmiah di bidang Administrasi Publik; Manajemen Publik; Pelayanan Publik; Kebijakan Publik; Governance; Local Government; Lembaga Internasional; dan Pembangunan. Redaksi PRAJA observer sangat terbuka menerima artikel dan resensi buku terkait ruang lingkup kami di bidang administrasi publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 470 Documents
 43   44   45   46   47 
PERENCANAAN STRATEGIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH: STUDI KASUS LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGI WILAYAH VII Tony Sugianto; M. Kendry Widiyanto; Yusuf Hariyoko
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2887

Abstract

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan langkah esensial dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan strategis pembangunan Zona Integritas di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII guna mewujudkan birokrasi yang lebih terbuka, inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat stakeholder utama yang berperan dalam pembangunan ZI di LLDIKTI Wilayah VII, yaitu Kepala LLDIKTI Wilayah VII, Kepala Bagian Umum, Ketua Tim Zona Integritas, dan Pegawai. Berdasarkan stakeholder analysis, Kepala LLDIKTI Wilayah VII dan Ketua Tim Zona Integritas berada pada kategori Key Players karena memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Kepala Bagian Umum berada dalam kategori Subject (kepentingan tinggi, pengaruh terbatas) , sedangkan Pegawai berada pada kategori Crowd. Analisis peran menunjukkan Kepala LLDIKTI berperan sebagai Decision Maker, Kepala Bagian Umum sebagai Coordinator, Ketua Tim ZI sebagai Implementer, dan Pegawai sebagai Supporting Actor. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat dipengaruhi oleh sinergi dan pengelolaan stakeholder yang efektif.
IMPLEMENTASI PROGRAM GENERASI BERENCANA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN JOMBANG Dewita Rahma Aisyah; Achluddin Ibnu Rochim; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2893

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang cukup tinggi di Kabupaten Jombang dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi remaja. Program Generasi Berencana (GenRe) digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta disposisi pelaksana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program GenRe di Kabupaten Jombang telah berjalan cukup baik yang ditandai dengan adanya tujuan program yang jelas, koordinasi dan kerja sama antar pelaksana yang berjalan. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala berupa keterbatasan anggaran, belum optimalnya keberlangsungan PIK-R di tingkat desa, rendahnya partisipasi sebagian remaja dalam kegiatan program, serta kuatnya pengaruh faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan pola pikir masyarakat terhadap terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan temuan tersebut Program Generasi Berencana telah berperan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jombang, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan keberlanjutan program.
MENGUJI EFEKTIVITAS JKN DAN RASIONALITAS DANA PENDAMPING APBD DALAM MEWUJUDKAN EFFECTIVE UNIVERSAL HEALTH COVERAGE DI KALIMANTAN SELATAN Ahyar Wahyudi
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 05 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i05.1696

Abstract

Capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mendekati universal belum serta-merta menunjukkan tercapainya effective universal health coverage (UHC). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara population coverage, active coverage, dan effective coverage, sekaligus menguji rasionalitas dana pendamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam memperkuat perlindungan kesehatan di Kalimantan Selatan. Penelitian menggunakan paradigma post-positivistik dengan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitik dan policy analysis. Analisis dilakukan melalui coverage gap, activation rate, perbandingan antarwilayah, serta analisis cost-opportunity, yang kemudian diintegrasikan dengan perspektif financial protection, risk pooling, strategic purchasing, dan governance. Hasil menunjukkan bahwa tingginya population coverage belum identik dengan perlindungan efektif. Dari 4.324.807 peserta JKN, hanya 3.686.585 berstatus aktif, sehingga terdapat sekitar 638.222 peserta yang mengalami activation gap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan UHC telah bergeser dari ekspansi kepesertaan menuju kesinambungan perlindungan, pemanfaatan pelayanan, mutu, dan perlindungan finansial. Dana pendamping APBD memiliki legitimasi sebagai targeted safety net bagi kelompok yang benar-benar berada di luar perlindungan JKN, tetapi berisiko berubah menjadi parallel financing apabila digunakan untuk menutup persoalan klaim, administrasi, atau kelemahan provider. Penelitian merekomendasikan penerapan prinsip JKN First Policy, financial additionality, pemisahan fungsi pelayanan dan pengawasan, serta penguatan Dinas Kesehatan sebagai policy gatekeeper untuk memastikan APBD memperkuat, bukan menggantikan, JKN.
EVALUASI IMPLEMENTASI PERGUB KALIMANTAN SELATAN NOMOR 053 TAHUN 2024 MELALUI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (IKK) Ahyar Wahyudi; Rasyid Ridha
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 05 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i05.3096

Abstract

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 053 Tahun 2024 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI Daerah) merupakan instrumen daerah dalam memperkuat penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional menuju Universal Health Coverage (UHC). Penelitian ini bertujuan menilai kualitas implementasi kebijakan melalui Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), dengan mengidentifikasi capaian, kesenjangan, dan persoalan pada ketepatan sasaran, kualitas dan pemutakhiran data, koordinasi, pelayanan kesehatan, akses informasi, serta partisipasi dan respons terhadap masukan masyarakat. Penelitian menggunakan filsafat pragmatisme dengan pendekatan mixed methods dan desain evaluasi kebijakan. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, data administratif, keterangan pemangku kepentingan, dan survei partisipasi publik. Instrumen disusun dengan mengoperasionalkan indikator IKK ke dalam kebutuhan bukti dan pertanyaan pengukuran. Survei menggunakan purposive sampling dan memperoleh 17 responden dari unsur masyarakat/peserta JKN, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan unsur lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan triangulatif. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berada pada arah positif, tetapi belum sepenuhnya optimal dan merata. Persoalan utama ditemukan pada ketepatan sasaran, pemutakhiran dan sinkronisasi data, pemerataan akses informasi, koordinasi penyelesaian masalah, mutu pelayanan dan rujukan, serta keterlacakan respons terhadap masukan publik. Hanya 3 dari 17 responden yang sebelumnya mengetahui dan memahami Pergub, sedangkan setelah memperoleh ikhtisar kebijakan, 13 responden memberikan penilaian kejelasan 4–5 dengan rata-rata 3,88 dari 5. Temuan menunjukkan bahwa kualitas kebijakan tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi dan cakupan kepesertaan, tetapi dari kemampuan sistem memastikan kebijakan diketahui, tepat sasaran, dapat digunakan, responsif terhadap persoalan, dan mampu menghasilkan perbaikan yang dapat ditelusuri. Penelitian merekomendasikan penguatan kualitas data, verifikasi dan validasi, komunikasi multikanal, koordinasi berbasis penyelesaian masalah, pemantauan pelayanan, serta mekanisme feedback loop dari masukan publik hingga tindak lanjut.
FRAUD SISTEMIK DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL: STUDI KUALITATIF TENTANG KESENJANGAN TATA KELOLA DI KALIMANTAN SELATAN, INDONESIA Ahyar Wahyudi
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 01 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i01.3125

Abstract

Fraud dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia semakin menunjukkan karakter sebagai tantangan tata kelola yang bersifat sistemik, bukan sekadar penyimpangan administratif yang bersifat individual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kesenjangan tata kelola dalam pencegahan fraud dengan menganalisis laporan fraud JKN tahun 2024–2025, temuan audit, serta literatur ilmiah yang relevan di Kalimantan Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma post-positivistik, penelitian ini menerapkan analisis tematik kritis menggunakan kerangka multi-gap, yang mencakup empirical gap, policy-implementation gap, institutional gap, data and technology gap, financial control gap, dan literature gap. Hasil penelitian mengungkap adanya kontradiksi mendasar antara tidak adanya kasus fraud yang dilaporkan dan adanya kelemahan sistemik yang signifikan sebagaimana diidentifikasi dalam laporan audit. Paradoks tersebut mencerminkan underreporting dan kegagalan deteksi, bukan efektivitas pengendalian fraud. Fraud dalam sistem JKN muncul sebagai fenomena sistemik yang dibentuk oleh pengaturan kelembagaan yang terfragmentasi, lemahnya integrasi data, keterbatasan kapasitas analitis, serta struktur insentif yang tidak selaras yang melekat dalam sistem pembiayaan kesehatan. Selain itu, pendekatan teoretis yang dominan, seperti fraud triangle dan moral hazard, tidak memadai untuk menangkap kompleksitas tersebut karena terutama menekankan perilaku individu dengan mengabaikan dimensi struktural dan tata kelola. Penelitian ini mengembangkan konseptualisasi “fraud as system failure” dan memperkenalkan gagasan governance illusion, yaitu kondisi ketika rendahnya pelaporan fraud menutupi kerentanan yang mendasari sistem deteksi. Penelitian ini mengusulkan pergeseran menuju model pencegahan fraud berbasis risiko dan berbasis data dengan menekankan tata kelola yang terintegrasi, analitik prediktif, serta mekanisme deteksi dini. Penguatan interoperabilitas data, pendefinisian ulang peran operasional tim pencegahan fraud, serta peningkatan validasi sebelum klaim (pre-claim validation) merupakan aspek penting dalam membangun sistem tata kelola kesehatan yang lebih adaptif, akuntabel, dan tangguh.
DARI CAPAIAN PROGRAM MENUJU PERUBAHAN PERILAKU: EVALUASI KRITIS MODEL PELAPORAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Ahyar Wahyudi; Hendra Fitriadi
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 02 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i02.3126

Abstract

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan strategi nasional promosi kesehatan yang bertujuan mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pendekatan lintas sektor. Namun, sistem pelaporan yang digunakan selama ini masih didominasi oleh indikator aktivitas dan capaian administratif sehingga belum mampu menjelaskan kontribusi program terhadap perubahan perilaku dan outcome kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara kritis model pelaporan GERMAS Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 serta merumuskan model evaluasi yang lebih berorientasi pada hasil. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Critical Policy Analysis dan Document Analysis. Data utama berasal dari Laporan Pelaksanaan GERMAS Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 yang dianalisis melalui content analysis dengan tahapan open coding, axial coding, dan selective coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan GERMAS masih didominasi statistik kesehatan populasi dan capaian kegiatan, belum mampu menjelaskan hubungan kausal antara aktivitas program dan outcome kesehatan, belum mengukur perubahan perilaku secara sistematis, serta masih menempatkan kolaborasi lintas sektor pada level administratif. Penelitian ini menghasilkan model Outcome-Based Germas Evaluation (OBGE) yang terdiri atas rantai evaluasi: Input–Aktivitas–Output–Perubahan Perilaku–Perubahan Faktor Risiko–Perubahan Status Kesehatan–Public Value. Model ini menawarkan pergeseran paradigma dari evaluasi berbasis aktivitas menuju evaluasi berbasis perubahan yang memungkinkan pengukuran kontribusi nyata GERMAS terhadap peningkatan kesehatan masyarakat secara lebih ilmiah, akuntabel, dan berorientasi pada nilai publik.
FISCAL STRESS SYNDROME DALAM UNIVERSAL HEALTH COVERAGE: ANALISIS MULTIKABUPATEN/KOTA TERHADAP KONSEKUENSI FISKAL IMPLEMENTASI JKN DI INDONESIA Ahyar Wahyudi; Rasyid Ridha
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 04 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i04.3127

Abstract

Universal Health Coverage (UHC) telah menjadi indikator utama keberhasilan sistem kesehatan di berbagai negara. Namun, tingginya cakupan kepesertaan belum tentu mencerminkan keberlanjutan pembiayaan kesehatan dalam jangka panjang. Di Indonesia, implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam kerangka desentralisasi fiskal telah menimbulkan kewajiban fiskal baru bagi pemerintah daerah dalam mempertahankan perlindungan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pencapaian UHC dan perkembangan kepesertaan JKN, mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk Fiscal Stress Syndrome, menyusun tipologi kerentanan fiskal pasca-pencapaian UHC, serta membangun model konseptual hubungan antara ekspansi kepesertaan JKN dan tekanan fiskal daerah. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain explanatory sequential. Unit analisis mencakup 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Data kuantitatif mengenai cakupan UHC, tingkat keaktifan peserta, peserta PBPU yang dibiayai pemerintah daerah, dan kapasitas fiskal dianalisis secara deskriptif-komparatif. Data kualitatif diperoleh melalui telaah dokumen kebijakan dan sintesis literatur mengenai fiscal stress, fiscal federalism, dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Seluruh kabupaten/kota telah mencapai atau mendekati target UHC nasional, namun menunjukkan variasi yang signifikan dalam tingkat keaktifan peserta. Meningkatnya jumlah peserta nonaktif, tunggakan peserta mandiri, serta penonaktifan peserta PBI yang dibiayai pemerintah pusat mendorong migrasi kelompok rentan ke dalam skema PBPU yang dibiayai pemerintah daerah. Proses tersebut meningkatkan kewajiban pembiayaan APBD dan menghasilkan tekanan fiskal dengan tingkat kerentanan yang berbeda. Penelitian ini mengembangkan konsep Fiscal Stress Syndrome, menghasilkan tipologi Stable UHC, Vulnerable UHC, dan Fiscal-Stressed UHC, serta membangun model konseptual yang menjelaskan hubungan kausal antara pencapaian UHC dan kerentanan fiskal daerah. Keberhasilan UHC tidak lagi dapat diukur semata-mata berdasarkan cakupan kepesertaan. Evaluasi UHC perlu memasukkan dimensi keberlanjutan fiskal perlindungan kesehatan (fiscal sustainability of coverage) agar perlindungan kesehatan universal dapat dipertahankan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang mengancam stabilitas pembangunan daerah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal perlu ditempatkan sebagai indikator pelengkap dalam evaluasi keberhasilan UHC di Indonesia.
KESIAPAN RUMAH SAKIT DAN TRANSFORMASI MUTU DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELAS RAWAT INAP STANDAR (KRIS): STUDI CROSS-SECTIONAL DI KALIMANTAN SELATAN Ahyar Wahyudi; Afrina Hidayanti; Ristanti Sulistyo Rini
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 01 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i01.3128

Abstract

Implementasi kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan bagian dari reformasi strategis dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan mengurangi disparitas pelayanan rawat inap serta memperkuat pelayanan kesehatan berbasis mutu. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan rumah sakit, kesesuaian sarana-prasarana, kesenjangan implementasi, serta implikasi penerapan KRIS terhadap mutu pelayanan rumah sakit di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui pemanfaatan data sekunder dari Sistem Informasi Rumah Sakit Online (SIRS Online) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penilaian dilakukan terhadap indikator pemenuhan KRIS meliputi sarana rawat inap, aksesibilitas, fasilitas keselamatan pasien, standar lingkungan ruang perawatan, serta penyesuaian kapasitas tempat tidur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian rumah sakit telah memenuhi indikator dasar KRIS, terutama pada aspek fisik bangunan seperti pencahayaan, jarak antar tempat tidur, lantai anti licin, dan penataan ruang rawat inap. Namun demikian, masih ditemukan kesenjangan pada pemenuhan sistem penunjang keselamatan pasien seperti nurse call, ketersediaan oksigen, aksesibilitas kelompok rentan, dan handrail. Penelitian juga menemukan adanya kesenjangan antara jumlah tempat tidur KRIS yang telah dialokasikan dengan tingkat kesesuaian standar KRIS secara nyata. Rumah sakit dengan kapasitas besar cenderung menghadapi tantangan adaptasi yang lebih kompleks akibat keterbatasan infrastruktur, kesiapan organisasi, dan tekanan kapasitas pelayanan. Sebaliknya, rumah sakit dengan kapasitas lebih kecil menunjukkan fleksibilitas yang lebih baik dalam memenuhi beberapa indikator KRIS. Implementasi KRIS mendorong perubahan paradigma pelayanan rumah sakit dari pendekatan berbasis kuantitas menuju pelayanan yang lebih berorientasi pada mutu dan patient-centered care. Namun, proses transformasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pembiayaan, kebutuhan renovasi bangunan, dan tantangan adaptasi organisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi KRIS tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan regulatif, tetapi juga memerlukan kepemimpinan adaptif, resiliensi organisasi, budaya keselamatan pasien, dan transformasi infrastruktur yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan keadilan pelayanan kesehatan.
DARI KEPATUHAN MENUJU KESIAPAN INSTITUSIONAL: EVALUASI STANDAR PERIZINAN BERUSAHA RUMAH SAKIT DI RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN Ahyar Wahyudi; Ristanti Sulistyo Rini; Sudung Tanjung; Siti Zainab; Daru Prianto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 02 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i02.3129

Abstract

Perizinan rumah sakit merupakan instrumen regulasi berbasis risiko yang bertujuan menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan akuntabilitas organisasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan terhadap Standar Perizinan Berusaha Rumah Sakit serta mengidentifikasi kesenjangan antara kepatuhan regulatif dan kesiapan operasional. Penelitian menggunakan pendekatan evaluatif deskriptif dengan paradigma post-positivistik. Data diperoleh melalui telaah dokumen, observasi lapangan, verifikasi bukti, dan penilaian berbasis konsensus dalam penilaian terpadu pada 6 Mei 2026 yang melibatkan Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi pada sebagian besar komponen perizinan, termasuk legalitas, tata kelola, perencanaan strategis, kesesuaian lahan, dan pelayanan utama. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, meliputi alur pasien di instalasi gawat darurat, monitoring pelayanan, fasilitas berorientasi pasien, penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), pengendalian lingkungan klinis, dan kesiapan operasional layanan intensif. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan regulatif belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan institusional. Perizinan rumah sakit perlu diposisikan tidak hanya sebagai instrumen legalitas, tetapi juga sebagai mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan untuk memperkuat kesiapan organisasi, keselamatan pasien, dan kinerja pelayanan.
ANALISIS IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BERBASIS ASPEK KEPESERTAAN, PELAYANAN, DAN TATA KELOLA DAERAH DALAM MENDUKUNG UNIVERSAL HEALTH COVERAGE BERKELANJUTAN DI KOTA BANJARBARU Ahyar Wahyudi
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 04 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i04.3130

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan instrumen strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) melalui perluasan akses pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkelanjutan. Seiring meningkatnya cakupan kepesertaan, tantangan implementasi JKN bergeser dari perluasan akses menuju penguatan tata kelola, keberlanjutan pembiayaan, dan efektivitas sistem pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi JKN di Kota Banjarbaru berdasarkan aspek kepesertaan, pelayanan, tata kelola, pembiayaan, koordinasi, dan inovasi daerah sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan perspektif policy analysis terhadap hasil Instrumen Penilaian Kinerja Implementasi JKN yang diperkaya melalui telaah regulasi serta kajian literatur nasional dan internasional. Analisis dilakukan menggunakan kerangka implementasi kebijakan Sabatier dan Mazmanian serta konsep Sustainable Health Financing dan Universal Health Coverage dari World Health Organization (WHO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Banjarbaru telah mencapai cakupan kepesertaan JKN sebesar 100,51% dengan tingkat keaktifan peserta 86,25%, disertai kualitas pelayanan, pengelolaan data, dan koordinasi lintas sektor yang relatif baik. Namun demikian, masih ditemukan tantangan berupa meningkatnya tekanan pembiayaan pemerintah daerah, belum optimalnya interoperabilitas data, terbatasnya inovasi dalam mempertahankan keaktifan peserta, serta belum adanya kepastian pembiayaan untuk beberapa jenis pelayanan kesehatan di luar manfaat JKN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan UHC memerlukan transformasi tata kelola yang berorientasi pada penguatan pembiayaan kesehatan, integrasi sistem informasi, inovasi pelayanan, dan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan perlindungan kesehatan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Page 47 of 47 | Total Record : 470

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 05 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 6 No. 04 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 6 No. 02 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 6 No. 01 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 05 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 02 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 03 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 02 (2023): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 06 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 03 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 03 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 02 (2022): PUBLIC ADMINISTRATION Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 04 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 03 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 01 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 2 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK More Issue