cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 892 Documents
 8   9   10   11   12 
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Ridho Ridho Ilham; Elwi Danil; Yoserwan .
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dilibatkannya notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasa tindak pidana pencucian uang memunculkan dilema, notaris diberi kewajiban baru untuk menerapakan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan setiap transaksi yang dinalai mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam ketentuan rahasia jabatan notaris Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam Pasal tersebut jelas-jelas berbunyi hanya Undang-Undang yang bisa membuka jabatan notaris. Sedangkan jabatan notaris dimasukkan sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang diatur melalui peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam tindak pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang.
PERLINDUNGAN HUKUM NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG Desmawanti Desmawanti; Adhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbeda-beda. Sudah menjadi kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana wanita mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain. Penelitian ini dilakukan diLembaga Permasyarakatan Klas II A Padang dengan teknik wawancara. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan beberapa kendala yaitu : pertama, kendala internal yang berupa: kurangnya kualitas dan kuantitas pembina/pembimbing, sarana dan prasarana yang masih kurang, anggaran/dana yang masih kurang dan kedua, kendala eksternal yang berupa kurangnya partisipasi atau dukungan masyarakat.
JUDGMENT CONSIDERATIONS ON THE DECISION AGAINST THE INDICT ABUSES OF NARCOTIC DRUGS WHICH HAVE BEEN RUNNING REHABILITATION IN THE STAGE OF THE INVESTIGATION Ilham Gunawan Putra; Fitriati .
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rehabilitation for narcotics abusers is regulated in Article 54 of the Republic of Indonesia Law No. 35/2009 concerning Narcotics. This research is a legal research with Normative Juridical approach. With respect to the defendant being rehabilitated at the investigation stage, the Judge considered cutting off the rehabilitation period that had been carried out. Whereas in another decision at the investigation stage the defendant had undergone medical rehabilitation. In consideration of Decision Number 7 / Pid.Sus / 2018 / PN / Pmn it can be seen that the Judge did not consider the rehabilitation period that had been served by the defendant. It is different from Decision Number 24 / Pid.Sus / 2016 / PN / Pmn which considers the rehabilitation period that has been lived by the defendant. In the decision No. 7 / Pid.Sus / 2018 / PN / Pmn the defendant is no longer subject to the rehabilitation period only having to undergo a prison sentence imposed by the Judge on him.
PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR DHARMASRAYA Lazuardi Lazuardi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Crime of theft by violence resulting in loss of life is regulated in Article 365 of theCriminal Code, so to be able to qualify acts that can be categorized as criminal acts, theinvestigator must pay attention to important and meticulous elements so that they canfulfill the criminal elements . At the investigation of the crime of theft with violence whichresulted in the loss of the lives of two members of the West Sumatra Regional PoliceMobile Brigade, Satreskrim Dharmasraya District Police conducted an investigation andapplied elements of Article 365 of the Criminal Code based on the construction of factsand construction of juridism so that the case files were declared complete and couldproceed to the narrative process .
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL Ramadhi Kurniawan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the efforts to apply restorative justice by the police in the settlement of trafficaccidents cases is to use penal mediation mechanism as part of the application ofdiscretion as regulated in Article 18 of Law Number 2 Year 2002 concerning Police of theRepublic of Indonesia. The use of discretion by means of penal mediation is possible inminor traffic accidents that the victim usually suffers only material loss. With theincreasing number of traffic accidents, where many accidents cause injuries, both minorinjuries and serious injuries, it can actually be resolved using the peace efforts between theperpetrator and the victim in the mediation of penal based on the authority of the Policefrom the legal settlement through mechanism of criminal justice system.
PELAKSANAAN SANKSI ADAT MENTAWAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CABUL Aidil Andrial Putra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82dan Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan upaya pemerintah untuk mencegah dan melindungi anak dari tindak pidana tersebut. Meningkatnya tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat memprihatinkan semua kalangan, dan model penyelesaiannya lebih mengedepankan perdamaian melalui penerapan sanksi adat dengan membayar denda (tulau). Penyelesaian dalam bentuk perdamaian tidak berdampak secara yuridis terhadap proses penyidikan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai, karena selama tiga tahun terakhir, dari lima belas kasus yang dilaporkan, empat belas kasus tetap dilanjutkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana sungguhpun telah ada penyelesaian perdamaian dengan penerapan sanksi adat.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA BENDUNG AIR TIMUR KECAMATAN KAYU ARO Eflinur Eflinur; Syofiarti Syofiarti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the role of Village Consultative Body (BPD) in preparing and establishing Village Rules. Article 1 of Law Number 6 Year 2014 explains that the village is a community unit adjacent to the authority to regulate and manage government affairs, the interests of community based initiatives, appropriate origins, and/or customary rights recognized and respected within the government system of the Republic of Indonesia. The publication of Law Number 6 Year 2014 on the Village brings the ideals of village renewal. The Village Consultative Body is an institution that performs a governmental function whose members represent the representatives of village communities based on their regional representations and are democratically established. The Village Consultative Body as an element of village government organization established as a democracy village forum has one important function based on Article 55 of Law Number 6 Year 2014 on Village, which is first, proposing/initiating, discussing and agreeing on the draft of village regulations with the Village Head. Second, to dig, collect, collect, formulate and channel the aspirations of the village community; Third as a partner of the village government, ie consult and coordinate each other in terms of making village regulations. This study uses secondary data as the main data collected through literature study and primary data collected based on interview results.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA PT. SUMATERA MAKMUR LESTARI PEKANBARU Widiawati Widiawati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.165

Abstract

Dalam menjalankan kegiatan produksinya PT. Sumatera Makmur Lestari telah menggunakan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 116 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembuatan Peraturan Kerja Bersama yang dibuat antara pekerja dengan PT. Sumatera Makmur Lestari secara keseluruhan telah mengatur bagaimana hubungan antara pekerja dengan PT. Sumatera Makmur Lestari. Baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun dalam kenyataannya, PT. Sumatera Makmur Lestari melalui manager dan accounting officer masih melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerj Bersama yang telah disepakati. Pelanggaran tersebut berbentuk Pemutuhan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PUK SPPP-SPSI PT Arvena Sepakat & PT. Sumatera Makmur Lestari dengan Management PT. Arvena Sepakat & PT. Sumatera Makmur Lestari, Sei Pejangki Batang Cenaku Indragiri Hulu, Provinsi Riau secara umum telah dilaksanakan melalui: Perlindungan Jamsostek yang diberikan dalam bentuk, yakni: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua, pemeliharaan kesehatan, dana pension, pembinaan rohani, dan fasilitas kesejahteraan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diimplementasikan dengan penyediaan alat-alat keselamatan kerja dan pemeliharaan kesehatan melalui bantuan pemeriksaan, pemeliharaan kesehatan bagi seluruh pekerjanya dengan cara didaftarkan pada BPJS kesehatan. Perlindungan upah diberikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yakni Upahm Minimum Provinsi Riau, yang dibagi ke dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: Upah bagi pekerja harian, Upah bagi pekerja baru selama masa percobaan, dan Upah selama masa cuti. Selain itu karyawan juga mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).
EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN Erianto Erianto; Fitriati Fitriati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 2 Year 2002 on Police and Government regulation Number 2 Year 2003 on Discipline of Members of the Police Force of the Republic of Indonesia is a regulation that must be followed by every member of the Police in performing its functions, duties and authority to realize a professional and accountable Police. Disciplinary punishment with various types of sanctions has been imposed on violators through disciplinary proceedings, but the facts show that violations are increasing every year so disciplinary enforcement has not been effective in deterring members and demonstrating the relatively low level of legal compliance of members of the Polres Pesisir Selatan.
FUNGSI CRIME INDEX BAGI POLRES SOLOK KOTA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA Aksalmadi Aksalmadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.184

Abstract

Metode penyusunan Indeks Kejahatan oleh Polres Solok Kota adalah dengan menyusun indikator-indikator tingkat kejahatan yang telah terjadi, seperti total angka kejahatan, angka kejahatan, dan jam kejahatan. Apakah berdasarkan bentuk kejahatan yang sering terjadi, atau berdasarkan fluktuasi jumlah kejahatan setiap bulannya. Fungsi Indeks Kejahatan Dalam Penanganan Tindak Pidana oleh Polres Solok Kota adalah melakukan berbagai kegiatan untuk menekan tingginya angka kejahatan yang terjadi dengan melihat dan menggunakan statistik kriminal dan indeks kriminal yang dibuat. Dengan menggunakan indeks kriminal dapat diketahui bahwa tingkat kriminalitas tertinggi di wilayah hukum Polres Solok Kota adalah tindak pidana pencurian dengan bobot disusul pencurian kendaraan bermotor. Berbagai bentuk operasi terus dilakukan kepolisian, salah satunya operasi pengejaran Singgalang/Jaran Singgalang. Selain melakukan Operasi Jaran Singgalang, Operasi Terpusat juga dilakukan dengan sasaran perjudian. Operasi Sikat dengan target pencurian berat dan pencurian dengan kekerasan dan Operasi Tumpas Bandar dengan target penyelundupan narkotika.

Page 10 of 90 | Total Record : 892

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue