UNES Journal of Swara Justisia
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Articles
902 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech) ]]>
<![CDATA[Roza, Nerita]]>;
<![CDATA[Azheri, Busyra]]>;
<![CDATA[Hasbi, Muhammad]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/xhqy2618
<![CDATA[Pesatnya pertumbuhan penyedia jasa pinjam pinjam uang berbasis teknologi informasi belum diimbangi dengan edukasi yang memadai bagi masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai dampak/risiko yang timbul dari banyaknya jenis pinjaman online dan banyaknya perusahaan penyedia yang tidak terdaftar atau ilegal yang ditemukan serta potensi kebocoran data pribadi pengguna. yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau pihak lain. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan UUPK ini adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan pemenuhan hak-hak konsumen. Dengan kondisi konsumen yang lemah dan memiliki banyak kerugian, diperlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun, sebaliknya, perlu dicatat bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen tidak boleh benar-benar membunuh usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang penting dalam perekonomian negara. Dengan berbagai permasalahan yang disebutkan di atas, penulis menganggap perlu untuk membahas permasalahan utama yang disebutkan di atas dengan judul skripsi. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Teknologi Finansial (Fintech), dengan rumusan permasalahan apa perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan pinjaman online berbasis Teknologi Finansial (Fintech)? Bagaimana kepastian hukum perjanjian pinjaman online terkait kegiatan usaha Teknologi Finansial (Fintech)? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendataan melalui kajian literatur dengan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi data primer, data sekunder dari hasil penelitian, baik data primer maupun sekunder, yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dengan menerapkan sistem pemantauan perusahaan berbasis fintech erat kaitannya dengan permasalahan hukum mengenai perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dapat dilindungi berasal dari sejauh mana regulasi terkait sistem pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama yang Menjadi Agunan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan: Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LB ]]>
<![CDATA[Marta, Rice]]>;
<![CDATA[Fendri , Azmi]]>;
<![CDATA[Delfiyanti]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/abfz2p49
<![CDATA[Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU Perkawinan). Dalam penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum yang lainnya. Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Untuk mengembangkan sebuah usaha, harta yang didapatkan selama masa perkawinan biasanya dapat digunakan sebagai modal usaha dengan cara mengajukan pinjaman atau kredit kepada lembaga keuangan, baik itu lembaga perbankan maupun non perbankan. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama apabila terjadi perceraian dan akibat hukum terhadap harta bersama yang menjadi agunan di lembaga perbankan apabila terjadi perceraian? dan 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa harta bersama dalam perkawinan terbagi atas aktiva dan pasiva. Hutang yang terjadi selama perkawinan merupakan beban perkawinan. Dimiliki dan ditanggung bersama-sama oleh suami dan isteri selayaknya harta bersama. Apabila terjadi perceraian maka terhadap harta bersama yang menjadi objek jaminan tidak dapat dibagi-bagi. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan juncto Pasal 1 huruf f KHI. Pasal 97 KHI dinyatakan apabila terjadi perceraian, maka bekas suami atau isteri masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang. Pembagian harta bersama tersebut dibagi seperdua karena para pihak tidak mempermasalahkan kewajiban dan kontribusi masing-masing pihak terhadap adanya harta bersama tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menggunakan asas ius contra legem, yakni dengan mengesampingkan Pasal 97 KHI. Sehingga Pasal Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan juncto Pasal 1 huruf f KHI. Pasal 97 KHI dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim jika para pihak mempermasalahkan kewajiban dan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang sekarang menjadi objek jaminan tidak dapat dibagi. Seharusnya Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan lain bahwa harta bersama yang menjadi objek jaminan dapat dibagi jika mendapatkan persetujuan oleh pemegang jaminan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Saksi dan Korban di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung ]]>
<![CDATA[Sartika, Dea]]>;
<![CDATA[Marcelleno]]>;
<![CDATA[Azzahra Maharani Safitri, Nashva]]>;
<![CDATA[Haryadi, Dwi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/64wgqq03
<![CDATA[Kantor Penghubung LPSK Kepulauan Bangka Belitung merupakan instrumen yang eksistensinya bersifat esensial untuk melindungi hak-hak saksi maupun korban dalam tatanan sistem hukum pidana Indonesia guna memastikan keadilan dan kepastian. Oleh karenanya, studi tentang peran LPSK penting diketahui untuk mengetahui tugas dan kompleksitas kendala yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak LPSK, beberapa saksi dan korban, serta telaah pustaka terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kantor Penghubung LPSK Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan berbagai perlindungan terhadap saksi dan korban diberbagai kasus yang tersebar di kabupaten/kota, namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala. ]]>
<![CDATA[Perbandingan Doktrin The Piercing Of Corporate Veil Di Berbagai Negara (Indonesia, Perancis Dan Jerman) ]]>
<![CDATA[Dwinta Sugandi]]>;
<![CDATA[David Tan]]>;
<![CDATA[Winda Fitri]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/0mcmbd28
<![CDATA[Dalam lingkungan bisnis, terdapat berbagai bentuk badan usaha yang dibagi menjadi perusahaan dengan status badan hukum dan non-badan hukum. Perusahaan adalah entitas yang secara konsisten menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia untuk mencapai keuntungan. Dalam konteks hukum, badan hukum adalah badan yang ada karena hukum dan memiliki tanggung jawab hukum yang terpisah dari individu yang terlibat di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip Piercing The Corporate Veil dalam hukum perusahaan dan untuk mengetahui ketentuan serta penerapan doktrin Piercing The Corporate Veil dan pertanggungjawaban pemegang saham di Indonesia, Perancis dan Jerman. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian menunjukkan Meskipun konsep PVC diterapkan dalam berbagai negara, penerapannya memerlukan analisis yang cermat dan bukti yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan atau penyelewengan hukum. Prinsip-prinsip keadilan, kebebasan berkontrak, dan perlindungan terhadap pihak ketiga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pengadilan terkait kasus piercing the corporate veil.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Kelalaian Pengelolaan Sampah di TPA Parit Enam Kota Pangkalpinang ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Fuji]]>;
<![CDATA[Marwan]]>;
<![CDATA[Vira Dila, Sondang]]>;
<![CDATA[Nugroho, Sigit]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/heff6w93
<![CDATA[Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Parit Enam merupakan tempat akhir pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang yang mengalami penumpukan sampah karena tidak dikelola dengan baik. Salah satu faktor penyebab sampah tidak dikelola yakni kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Tujuan penelitian ini adalah agar pengelolaan sampah di TPA Parit Enam dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang baik dan benar serta tersedianya fasilitas yang memadai untuk mengelola sampah. Metode penelitian ini yaitu yuridis empiris yang mengumpulkan data primer dan sekunder dengan melalui teknik wawancara dan observasi lapangan secara langsung. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan sampah sampah di TPA Parit Enam belum dikelola dengan maksimal khususnya terhadap sampah yang disebabkan karena fasilitas pengelolaan sampah yang tidak lengkap. Pengelolaan sampah yang baik merupakan upaya menghindari dampak negatif dari penumpukan sampah dan upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang merasakan dampak negatif dari pengelolaan sampah yang belum maksimal.]]>
<![CDATA[Quo Vadis Penerapan Perjanjian Internasional di Indonesia: Tinjauan Doktrin Transformasi dan Inkorporasi ]]>
<![CDATA[Siagian, Abdhy Walid]]>;
<![CDATA[Zumita, Tommy Putra]]>;
<![CDATA[Farhan, Muhammad]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/7f3g4a33
<![CDATA[Penerapan perjanjian internasional di Indonesia telah mengalami pergeseran pemaknaan di dalam penerapannya, dimana Pasal 11 ayat 2 dan 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (Pasal 11 Perubahan Ketiga UUD 1945), telah memberikan penegasan untuk merumuskan suatu Undang-Undang tentang perjanjian Internasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, hadir untuk menjawab atas penegasan Pasal 11 Perubahan Ketiga UUD 1945, namun terdapat ketidakkonsistenan didalam pengertian, status dan definisi tentang perjanjian internasional didalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan penerapan dari perjanjian internasional dalam sistem hukum di Indonesia dengan dianalisis terhadap doktrin Transformasi dan Inkorporasi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, doktrinal dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua aliran yang mempengaruhi penerapan hukum internasional kedalam hukum nasional melalui monisme dan dualisme. Di Indonesia dalam memaknai persoalan penerapan tersebut telah diputuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 yang menjelaskan peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam ratifikasi untuk melibatkan kepentingan publik. Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan doktrin transformasi guna menerapkan suatu perjanjian internasional dalam hal ini hukum internasional yang telah ditetapkan menjadi hukum nasional Indonesia melalui proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat.]]>
<![CDATA[Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Dalam Penegakan Hukum Menggunakan Pendekatan Problem Solving Berbasis Keadilan Restoratif ]]>
<![CDATA[Suharyono]]>;
<![CDATA[Mustari Pide, A. Suriyaman]]>;
<![CDATA[Faniyah, Iyah]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/7nvsw884
<![CDATA[Penegakan hukum oleh Penyidik Polri tunduk pada UUD NRI 1945, UU Kepolisian, Perpol, Perkap beserta turunan peraturan dibawahnya. Perkembangan penyelesaian perkara hukum dewasa ini menghadirkan pemulihan yang berkeadilan baik terhadap pelaku maupun korban tindak pidana mengedepankan win-win solusi bagi para pihak. Maka diperlukan peran penyidik menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif. Fokus penelitian ini guna menjawab bagaimanakah peran penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif di Ditreskrimum Polda Sumatera Barat. Kedua, apa kendala yang ditemui oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Barat dalam mengadakan penegakan hukum dengan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan peran penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif didukung yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa peran penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif adalah memberikan solusi dengan melibatkan para pihak guna mencari alternatif perbaikan keadaan akibat perbuatan melawan hukum yang mewajibkan adanya kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat. Kendala penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif, mencakup kendala yuridis: payung hukum tentang keadilan restoratif khususnya pada Polri masih bersifat internal yaitu Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif itupun belum memberikan keleluasaan penerapan keadilan restoratif sebab dibatasi syarat-syarat formil dan materiil. Kendala non yuridis: masyarakat yang masih mengedepankan ego untuk pembalasan akibat derita yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, terlebih pada korban yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga tidak membutuhkan ganti kerugian. Meskipun ada diskresi kepolisian namun kewenangan tersebut tidak berarti sepanjang tidak ditemukan kesepakatan para pihak.]]>
<![CDATA[Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara ]]>
<![CDATA[Gusman, Delfina]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/xb14st09
<![CDATA[RUU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Kementerian sedang mengalami polemik di Masyarakat. Polemik itu terjadi dikarenakan adanya perubahan jumlah lembaga Kementerian dari 34 (tiga puluh empat) menjadi 40 (empat puluh). Namun, permasalahan penambahan lembaga Kementerian ini mengandung unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh penguasa dengan berdalih untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas beban tugas pemerintah. Namun, terdapat berbanding terbalik dengan adanya penambahan lembaga kementeri menjadi 40 (empat puluh) yang justru akan timbulnya over birocracy. Dalam sudut pandang konstitusi fungsi kelembagaan Kementerian sangat berperan membantu visi dan misi yang akan dijalankan oleh kepala negara yaitu Presiden. Presiden tidak dapat berjalan sendiri bilamana tidak adanya peran Menteri untuk menjalankan tugas khusus kenegaraan demi kesinambungan Pembangunan suatu negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (doctrinal research) dengan pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan undang-undang (statues approach). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pertama, Kelembagaan Kementerian merupakan lembaga penunjang (auxiliary organ) tugas Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan secara efisien dan efektif. Kedua, Efisiensi dan efektivitas dalam pembentukan suatu kelembagaan Kementerian bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan Masyarakat yang baik sehingga kebutuhan hidup Masyarakat baik di pusat maupun daerah dapat optimal. Ketiga, penambahan kelembagaan Kementerian tidak terdapat relevansi untuk melaksanakan program pemerintahan yang lebih efisien maupun efektif bahkan sebaliknya, akan menimbulkan perilaku koruptif dalam jajaran penguasa dengan berdalih untuk mencapai target yang diraih dimasa mendatang.]]>
<![CDATA[Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika ]]>
<![CDATA[Afrizal, Riki]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Iwan]]>;
<![CDATA[Nelwitis]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/5jqbem91
<![CDATA[KUHP Nasional memuat berbagai aspek pembaharuan hukum pidana termasuk mengatur tindak pidana narkotika sebagai salah satu substansinya. Disamping itu juga mengatur secara eksplisit mengenai tindakan rehabilitasi sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai pecandu narkotika. Pengaturan ini berimplikasi terhadap politik hukum pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Analisis dan pembahasan dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangan terutama Undang-Undang Narkotika dan KUHP Nasional serta pendekatan konseptual menggunakan kajian politik hukum pidana. Pasal 103 dan Pasal 105 KUHP Nasional mengatur mengenai tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Hal ini merupakan hasil kebijakan hukum pidana dalam rangka mencapai tujuan perlindungan dalam bentuk pemulihan terhadap pelaku yang juga sekaligus korban tindak pidana. Pengaturan ini berimplikasi kepada penguatan keberadaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang telah diatur dalam undang-undang narkotika. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemulihan diutamakan terhadap pecandu meskipun juga sebagai pelaku tindak pidana. KUHP Nasional memberikan dasar yang kuat terhadap pengaturan yang lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika tersebut. ]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid.B/2020/PN.Pdg) ]]>
<![CDATA[Intania]]>;
<![CDATA[Zurnetti, Aria]]>;
<![CDATA[Elvandari, Siska]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/p786tb42
<![CDATA[Pemalsuan surat adalah kejahatan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, kasus yang dibahas adalah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg, di mana terdakwa memalsukan tanda tangan dalam dokumen persetujuan kaum untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah. Kejahatan ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dan verifikasi dokumen serta adanya motivasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu pertama, jenis kesalahan yang dilakukan terdakwa dalam pemalsuan surat tersebut, dan kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan unsur pertanggungjawaban pidana pada kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kesalahan dengan sengaja memalsukan tanda tangan untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa kepemilikan tanah. Sementara itu, hakim dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa tidak bersalah, walaupun terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Keputusan ini memperlihatkan kurang cermatnya hakim dalam mempertimbangkan bukti yang ada, meskipun seharusnya bukti yang kuat mendukung adanya pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini. Pembuktian dan keyakinan hakim merupakan aspek penting untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam suatu tindak pidana.]]>
