cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 902 Documents
 78   79   80   81   82 
Legalitas Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali pada Tanah dan/atau Bangunan (Studi Putusan-Putusan Pengadilan) Maurizkha, Vanessa; Budi Cahyono, Akhmad
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/2nsj3r37

Abstract

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3597/K/Pdt/1985 menjelaskan bahwa jual beli dengan hak membeli kembali merupakan bentuk perjanjian menurut Pasal 1519 BW dan seterusnya, sedangkan jual beli tanah/rumah sesuai dengan UUPA dikuasai oleh hukum adat yang tidak mengenal bentuk jual beli dengan hak membeli kembali. Namun, pada praktiknya masih terjadi jual beli dengan hak membeli kembali pada tanah dan/atau bangunan sebagaimana dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 958 PK/Pdt/2020 dan Putusan Peninjauan Kembali No. 1004 PK/PDT/2020. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini membahas mengenai legalitas jual beli dengan hak membeli kembali pada tanah dan/atau bangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan jenis sumber hukum antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum terdapat kepastian hukum terkait legalitas perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali pada tanah dan/atau bangunan karena hakim tidak mempunyai satu pandangan yang utuh tentang hal ini. Terdapat hakim yang membolehkan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dengan dasar bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Sementara itu, terdapat pula hakim yang tidak membolehkan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dengan dasar perjanjian tersebut merupakan perjanjian utang piutang yang terselubung (semu) dan tidak sesuai dengan hukum adat yang tidak mengenal jual beli dengan hak untuk membeli kembali sebagaimana dijelaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1729 K/Pdt/2004.
Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Motor Kendaraan Roda Dua di Manokwari Roberth Nanlohy, Jilian; Samangun, Christina
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/kerj1n24

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap modifikasi motor kendaraan roda dua di Manokwari, dengan fokus pada peran aparat penegak hukum, terutama polisi lalu lintas, dalam mengawasi dan mengatur modifikasi kendaraan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran terkait modifikasi, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta jenis-jenis modifikasi yang melanggar peraturan lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan situasi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya preventif dan represif telah dilakukan, masih terdapat tantangan besar dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui peningkatan pelatihan aparat, kerja sama dengan komunitas otomotif, dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan kendaraan bermotor.
Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat Mirino, Oktovianus; Renjaan, Henrikus; F. Rahawarin, Yusty
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/n1j87277

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun peraturan ini memberikan peluang besar untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur yang belum memadai, serta birokrasi yang rumit. Artikel ini mengidentifikasi solusi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perpres tersebut, termasuk peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur pendukung, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta penyederhanaan prosedur pengadaan. Diharapkan, dengan langkah-langkah ini, pelaksanaan Perpres Nomor 17 Tahun 2019 dapat lebih optimal dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Listrik di Kota Manokwari Ramar, Polikarpus; Horokubun, Bernardus
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/b1v5gk74

Abstract

Pencurian listrik di Kota Manokwari menjadi masalah serius yang mengganggu kelancaran pasokan energi dan berdampak pada ekonomi lokal. Meskipun peraturan hukum terkait pencurian listrik sudah ada, tantangan dalam penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pencurian listrik mempersulit upaya penanggulangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pencurian listrik, serta pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap pencurian listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas, personel, serta kesadaran hukum di masyarakat menjadi hambatan dalam penanggulangan pencurian listrik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum, penguatan norma sosial, serta kerja sama antara pihak terkait untuk menanggulangi masalah ini.
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong) Yuspar; Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/3nq2fy96

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan tingkat tinggi (ordinary crime), karena tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga merugikan masyarakat luas. Tindak Pidana korupsi sendiri kebanyakan di lakukan oleh orang yang memiliki kedudukan atau jabatan, seperti ASN (Aparatur Sipil Negara), Menteri, Gubernur, Bupati, dan pejabat pemerintah lainnya. Dengan adanya kedudukan atau jabatan dan kewenangan yang dimiliki membuat para pejabat pemerintah memiliki banyak jalan dan kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Untuk menganalisis sifat melawan hukum serta parameter untuk menentukan dan menilai suatu penyalahgunaan wewenang yang perumusannya selama ini masih lemah sehingga menimbulkan multi interprestasi dengan unsur melawan hukum sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah yang diangkat Bagaimana perumusan delik penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta bagaimana sifat melawan hukum secara formil dan material.
Peranan Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Saftian Alamsyah, Dodi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/y39n5f81

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat dalam pembangunan pemerintahan desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dan untuk mengetahui hambatan bagi camat dalam pembangunan pemerintahan desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Indikator yang digunakan adalah gabungan antara Konsep Pemberdayaan dengan Konsep Pembinaan, karena dalam pemberdayaannya dalam suatu organisasi pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari pembinaan. Yang meliputi: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Usaha, Pembinaan Lingkungan, dan Pengembangan Kelembagaan. Jenis penelitian ini bertempat di Kantor Camat Kecamatan Bandar Petalangan, dan Desa Lubuk Keranji Timur, serta Desa Air Terjun sebagai desa pembanding dalam penelitian ini. Data diperoleh dari Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, kemudian semua data dikumpulkan kemudian data dikelompokkan menurut jenis data dan sumber data, hasilnya disajikan secara kualitatif. Informan dalam penelitian ini meliputi Camat Bandar Petalangan, Kepala Desa PPMD, Camat Lubuk Keranji Timur, Kepala Desa Waterfall, Sekretaris Desa Lubuk Keranji Timur, Sekretaris Desa Waterfall, Kepala Urusan Lubuk Keranji Timur, Kepala Desa Lubuk Keranji Timur, Ketua RW, Ketua RT dan Masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur. Teknik analisis penelitian ini yaitu peneliti mengkaji dan menyimpulkan bahwa peran camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa. Sedangkan faktor penghambat Kecamatan Kota Petalangan dalam pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan antara lain : jauhnya pusat pemerintahan Kecamatan Bandar Petalangan dengan Desa Lubuk Keranji Timur; sulitnya komunikasi antara Kantor Camat Petra dengan Kepala Desa Lubuk Keranji Timur; terbatasnya anggaran; serta rendahnya tingkat pendidikan dari Aparatur Desa Lubuk Keranji Timur.
Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Notaris Di Hadapan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.351 PK/PDT/2018) Zahra Tripipo, Amirahni; Rembrandt; Hasbi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ws1xgd96

Abstract

Salah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap sebelum akta tersebut ditandatangani (Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN). Pengecualian kewajiban pembacaan akta dapat dilakukan atas dasar permintaan penghadap karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, bukan merupakan keinginan dari Notaris untuk tidak membacakan akta dengan ketentuan keterangan mengenai alasan akta tidak dibacakan ditulis dalam penutup akta sesuai dengan perintah UUJN (Pasal 16 ayat 7). Adanya pengecualian kewajiban notaris menjadi latarbelakang karna pengaturan kewajiban membacakan akta oleh notaris dalam UUJN malah menyebabkan timbulnya presepsi seakan membacakan akta sudah menjadi tidak wajib lagi sifatnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana kewajiban notaris dan pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak dibacakan kepada para penghadap? 2) Bagaimana implikasi hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris apabila isi akta tidak dibacakan notaris?. Penelitian ini merupakan metode Normatif. Hasil penelitian, Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang tidak dibacakan putusan nomor 351 pk/pdt/2018 secara perdata terhadap kebenaran materiil Akta yang dibuatnya karena menimbulkan kerugian materiil terhadap Penghadap, Notaris dikenakan sanksi administratif terhadap jabatannya berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Notaris juga tidak terlepas dari sanksi perdata, jika ada pihak yang dirugikan dari akibat akta yang terdegradasi para pihak menuntut penggantian biaya, ganti rugi kepada Notaris. Akibat Hukum akta tidak dibacakan oleh Notaris pada putusan nomor 351 pk/pdt/2018 Dampak hukum terhadap akta yang tidak terpenuhinya kewajiban notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah Akta dalam pembuatannya tidak dibacakan oleh notaris kepada para pihak mengakibatkan akta menjadi akta di bawah tangan.
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kota Padang Permata Kasman, Reta; Khairani; Syofiarti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/xg9r0171

Abstract

PPAT dalam membuat akta terlebih dahulu wajib memastikan Bea Perolehan Hak Aatas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut telah dibayar dengan memperlihatkan bukti setoran BPHTB. Ini bertujuan untuk menganalisis Tanggung jawab dan akibat hukum PPAT dalam pembayaran Pajak BPHTB dengan tujuan memberikan efektivitas hukum suatu norma peraturan hukum dapat dilaksanakan mencapai tujuan yang diinginkan dalam masyarakat, termasuk memberikan jasa Pelayanan yang sehubungan pelaksana jabatan seperti mengurus Roya Sertipikat, peningkatan Hak Atas Tanah dari Hak Guna Bangunan Ke Hak Milik. Masyarakat membutuhkan jasa PPAT dalam Perbuatan Peralihan hak atas tanah disamping untuk membuat akta peralihan, juga sekaligus meminta untuk melakukan pengurusan pembayaran pajak baik PPh maupun BPHTB dimana kenyataannya PPAT membantu menyetorkan pajak BPHTB dan PPh yang merupakan kewajiban para pihak, hal tersebut dilakukan dengan menerima surat kuasa bermaterai cukup, dimana hal tersebut melahirkan tangung jawab hukum secara personal kepada PPAT. Metode penelitian ini  bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris,menggunakan data primer sebagai bahan utama dengan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini adalah 1).Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembayaran Pajak BPHTB atas transaksi jual beli tanah, PPAT menyampaikan informasi dan dalam proses pengenaan BPHTB dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya membayar pajak BPHTB sebagai penunjang meningkatkan pendapatan daerah. 2).Sanksi hukum yang diberikan kepada Notaris/PPAT yang melakukan pelanggaran dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2) Perwako. PPAT yang telah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) diberikan sanksi administrative berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 untuk setiap pelanggaran. Notaris/PPAT yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00  untuk setiap laporan.
Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila Alam, Alam Suryo Laksono; Patmawanti, B.
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/07495384

Abstract

Harus diakui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masih berlaku di Indonesia merupakan peninggalan rezim kolonialisme dan imperialisme Belanda yang telah menjajah negeri ini selama 350 Tahun. Parahnya, kitab yang menjadi payung hukum pidana tersebut hingga saat ini masih tetap berlaku di Indonesia, meskipun tatanan kehidupan dan tradisi masyrakatnya sangat jauh berbeda dengan di Belanda. Sekalipun terdapat beberapa penambahan dan pengurangan terhadap ketentuan KUHP, namun watak imperialisme dan kapitalisme tetap mengakar dalam KUHP tersebut. Lahirnya KUHP yang baru, perlu kiranya memasukkan norma-norma yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai implementasi ideologi bangsa yang majemuk dan berkeadaban, ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Keyakinan dari Bangsa Indonesia yang dinyatakan di dalam UUD NRI1945 bahwa Indonesia memiliki nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan yang utama dalam perumusan KUHP Baru. Bukan justru karakter dan nilai kolonialisme yang masih melekat dalam KUHP. Setidaknya ada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Selain itu landasan yuridis dan sosiologis dibentuknya KUHP harus terintegrasi dengan Pancasila sebagai landasan Filosofis KUHP Indonesia. Pembaruan Politik Hukum Pidana Nasional yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila melalui Kebijakan hukum pidana atau penal policy adalah sebagai usaha untuk membentuk hukum pidana (kriminalisasi) yang sesuai dengan norma hukum yang bersumber dari norma-norma dan nilai-nilai hukum nasional serta hukum tradisional sehingga terwujud keserasian antara kehidupan lahir dan batin.
Sanksi Administratif Terhadap Bupati/Walikota Dalam Rangka Pengawasan Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dharma, Agung Eka Mulya; Setiawan, Dian Bakti; Fahmi, Khairul
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/201td912

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa salah satu tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Gubernur berwenang memberikan sanksi administratif kepada Bupati/Walikota. Gubernur dapat memberikan sanksi terhadap 16 pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Bupati atau Wali Kota. Namun demikian, terdapat fenomena dimana Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak dapat memberikan sanksi kepada Bupati atau Wali Kota, meskipun telah melakukan tindakan yang dianggap tidak sesuai atau tidak patut dalam kerangka hierarki pemerintahan daerah. Hal tersebut menjadi dasar penelitian ini, khususnya: 1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Bupati/Walikota? 2. Bagaimana ketentuan yang mengatur sanksi administratif terhadap Bupati/Walikota dalam rangka tugas pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelitian hukum yang mengkaji doktrin dan asas dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dalam menjatuhkan Sanksi Administratif Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memiliki kewenangan yang terbatas, karena adanya penyempitan ruang lingkup penjatuhan sanksi administratif dalam rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibandingkan dengan rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Keterbatasan dan penyempitan tersebut mengakibatkan tidak optimalnya penegakan hukum administrasi oleh Gubernur terhadap Bupati/Walikota. 2. Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota merupakan turunan dari teori negara kesatuan, pengawasan tersebut sangat penting untuk menjaga keutuhan negara kesatuan. Pengawasan Gubernur terhadap Bupati/Walikota merupakan instrumen penegakan hukum administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah selain instrumen lain sanksi administrasi.

Page 80 of 91 | Total Record : 902

 78   79   80   81   82 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue