UNES Journal of Swara Justisia
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Articles
902 Documents
<![CDATA[Keabsahan Dan Kewenangan PT. Pelindo Persero Regional 3 Surabaya Terkait Konsesi Dalam Pengurusan Hak Pengelolaan Lahan Bagi Warga Masyarakat Sekitar ]]>
<![CDATA[Moch. Syafiudin]]>;
<![CDATA[Sri Winarsih]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/8b2wtf60
<![CDATA[Pengaturan tentang pertanahan di Indonesia masih menimbulkan permasalahan hukum yang belum dapat terpecahkan, khususnya masalah hak atas tanah yang melibatkan PT. Pelindo Persero Regional III Surabaya selaku Badan Usaha Milik Negara yang menjadi operator di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai subjek pemegang Hak Pengelolaan terhadap penduduk masyarakat sekitar Tanjung Perak Surabaya masih terdapat polemic terkait dengan keabsahan dan kewenangan PT. Pelindo Persero Regional III Surabaya dalam melakukan pengelolaan hak atas tanah. Bahwa terhadap penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam menemukan legal standing atas Kewenangan PT. Pelindo Persero Regional 3 Surabaya Dalam Pengurusan Hak Pengelolaan Lahan dan Keabsahan Konsesi PT. Pelindo Persero Regional 3 Surabaya Terkait Hak Pengelolaan Lahan Bagi Warga Masyarakat Sekitar.]]>
<![CDATA[Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ]]>
<![CDATA[Nabila Zula, Jihaan]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/my9e8v54
<![CDATA[Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), merupakan perjanjian pendahuluan yang pengaturan secara khususnya tidak diatur, mengenai aturan dalam pembuatan PPJB mengikuti syarat sahnya suatu perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikatnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian jual beli tanah/bangunan adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli untuk saling mengikatkan melalui perjanjian yang mana terdapat persetujuan antara para pihak untuk saling mengikatkan diri dengan satu pihak dalam melakukan penyerahan suatu kebendaan kepada pihak lainnya yang akan melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan. PPJB dalam transaksi jual beli tanah/bangunan merupakan transaksi yang besar dan sebaiknya dibuat di hadapan pejabat berwenang yaitu notaris agar kekuatannya mengikat. Hak atas tanah/bangunan dapat beralih apabila telah dilakukan pendaftaran pada kantor pertanahan, yang mana dalam transaksinya telah dilaksanakan sebagaimana semestinya dan telah dibuatkan Akta jual Beli (AJB) sebagai syarat dalam proses peralihan hak atas tanah/bangunan di lakukan para pihak di hadapan PPAT. Penting dibuatnya PPJB karena dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan dikemudian hari, oleh karena itu dalam penulisan artikel ini, akan dijelaskan mengenai kekuatan hukum dari PPJB dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam PPJB. Metode penelitian yang digunakan adalah studi doktrinal, penelitian ini mengacu pada peraturan hukum yang sumbernya dari hukum positif. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan dan kepustakaan (library reserch) atau data sekunder terutama dari sisi peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dapat dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, nantinya bertujuan supaya dapat diketahui kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari pembuatan PPJB sebagai perjanjian pendahuluan untuk proses pembuatan AJB.]]>
<![CDATA[Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg ]]>
<![CDATA[Supriatna, Yayat]]>;
<![CDATA[Sartika Dewi]]>;
<![CDATA[Muhamad Abas]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/mgnxx857
<![CDATA[Kekerasan seksual mengenai anak di artikan sebagai suatu bentuk peganiayaan yang dilancarkan oleh orang dewasa atau remaja kepada seorang anak dengan tujuan membangkitkan gairah seksual melalui rayuan atau ancaman yang menakut-nakuti anak. Dari data yang disajikan oleh KemenPPA pada tahun 2022, korban kekerasan seksual berusia 13 sampai 17 tahun menduduki peringkat pertama. Adapun identifikasi masalahnya yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil pembahasannya ialah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang pada pasal 1 ayat (2) memberikan pemahaman mengenai perlindungan anak, khususnya segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. secara optimal sesuai dengan menghormati martabat manusia & perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Hakim saat menjatuhkan hukuman pokok kepada terdakwa telah sesuai dengan peraturan hukum yang ditetapkan oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. akan tetapi penulis merasakan kerugiin imaterill yang di rasakan oleh korban yang belum terpenuhi karena bagaimanapun korban tetaplah seorang anak-anak berusia di bawah 18 tahun.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Asset Recycling BUMN (Studi Kasus Asset Recycling PT Hutama Karya (Persero) ]]>
<![CDATA[Adha Gantara, Witon]]>;
<![CDATA[Sadino]]>;
<![CDATA[Lutfi, Anas]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/yf4s4x68
<![CDATA[Cita-cita pemerintah dalam hal pengembangan Infrastruktur di Indonesia mengalami tantangan besar. Pengembangan infrastruktur memiliki visi utama yaitu pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Data The Global Competitiveness Report tahun 2019 menyatakan bahwa daya saing infrastruktur Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain di dunia. Pemerintah Indonesia melakukan trobosan untuk percepatan perkembangan infrastruktur didaerah Sumatera melalui Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (“JTTS”). Dalam hal ini PT Hutama Karya (Persero) (“PTHK”) melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengusahaan jalan tol 24 Ruas Jalan Tol JTTS tsersebut yang dinilai layak ekonomi namun secara keseluruhan tidak layak finansial. Dalam ruas jalan tol yang sudah terbangun dan teroperasikan PTHK menghadapi resiko negative cashflow akibat rendahnya volume Lalulintas Harian (“LHR”). Hal ini mendorong aksi korporasi berupa Asset Recycling atas ruas terbangun dan yang sudah beroperasi untuk melanjutkan konstruksi ruas-ruas selanjutnya. Bagaimana ketetapan hukum PTHK sebagai badan usaha yang melakukan pengusahaan jalan tol yang layak ekonomi namun tidak layak finansial? serta bagaimana hukum Indonesia mengatur Asset Recycling BUMN?]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Berbasis Penanaman Modal Asing: Studi Kasus Kantor Notaris Wilayah Kota Batam ]]>
<![CDATA[Anggraini, Fitria]]>;
<![CDATA[Pakpahan, Kartina]]>;
<![CDATA[Fitriyani Pakpahan, Elvira]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/qrnfwx98
<![CDATA[Profesi Notaris mempunyai kedudukan yang penting dalam hal pembuatan akta pendirian suatu Perseroan Terbatas Perusahaan (PT) yang berbasis Penanaman Modal Asing (PMA). Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas statusnya harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kesalahan dalam suatu akta notaris dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang atau orang yang dibebani suatu kewajiban. Pembuatan akta itu berada di bawah wewenang dan kuasa Notaris. Termasuk juga dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang berbasis Asing Langsung Penanaman Modal (PMA) itu sendiri. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada wawancara dan peraturan tertulis dengan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data kuantitatif. Peraturan dalam pelaksanaan kewenangan pembuatan akta Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) ini tidak ada pasal yang mengaturnya kewajiban melegalkan dokumen yang dibuat di luar negeri hanya berdasarkan peraturan Menteri Luar Negeri. Untuk dokumen seperti surat kuasa, namun hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 (poin 68) tentang Legalisasi Dokumen.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Sebagai Jaminan Atas Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan ]]>
<![CDATA[Frederico, Lineus]]>;
<![CDATA[Arini Batubara, Sonya]]>;
<![CDATA[Fitriyani Pakpahan, Elvira]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/2ybkxb89
<![CDATA[Sistem yang sangat penting bagi kehidupan individu adalah layanan informasi manajemen rumah sakit. Tindakan hukum harus diambil untuk memastikan bahwa sistem tersebut aman dan terlindungi dari ancaman luar yang dapat membahayakan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum terhadap privasi pasien terkait data pribadi. Pendekatan hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan penekanan pada inventarisasi hukum positif, doktrin hukum, dan asas-asas. Analisis ini menyimpulkan bahwa salah satu peraturan perundang-undangan kesehatan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis, hanya mengacu pada data elektronik sebagai salah satu jenis data pasien dan tidak mengatur sistem keamanannya. Meskipun bukan langsung berkaitan dengan kesehatan, akan tetapi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga dinilai mampu menjawab system pengamanan data pasien]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pra Amandemen dan Pasca Amandemen Konstitusi ]]>
<![CDATA[Gusman, Delfina]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/jfz4ct23
<![CDATA[Politik memiliki pengaruh yang besar terhadap aturan-aturan hukum dalam praktik ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan, hal itu sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Amandemen UUD 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Pasang surut konfigurasi politik berimplikasi terhadap perkembangan kelembagaan lembaga negara yang hendak dan sedang dibangun, termasuk lembaga negara yang berada pada arah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu lembaga negara yang menjalankan fungsi yudikatif. Sejarah kekuasaan eksekutif di Indonesia sejak masa kemerdekaan, Konstitusi RIS, masa UUDS hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pada rezim orde baru selalu berada di bawah naungan kekuasaan eksekutif dalam hal ini kekuasaan Presiden. Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh melalui reformasi pada bulan Mei tahun 1998, semua produk hukum era Orde Baru yang bersifat konservatif segera diubah. Perubahan terhadap cabang kekuasaan Yudikatif dimaksudkan demi menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tuntutan reformasi terhadap kekuasaan Yudikatif muncul, karena ditenggarai kegalauan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan]]>
<![CDATA[Penggunaan Sistem e-Katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Pemerintah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[Faniyah, Iyah]]>;
<![CDATA[Putra Pratama, Bisma]]>;
<![CDATA[Yendri, Nofri]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/bd8zbm44
<![CDATA[Pelaksanaan sistem E-Katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan cara memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu. Pihak yang Menyampaikan Usulan Usulan pencantuman Barang/Jasa. Penyampaian Usulan Kebutuhan Barang/Jasa Oleh Kementerian/ Lembaga/Institusi. Apabila barang/Jasa sebagaimana dimaksud tidak layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menyampaikan surat penolakan kepada Pimpinan Institusi. Berdasarkan hasil proses pemilihan, LKPP membuat Surat Penetapan Barang/Jasa yang akan dicantumkan dalam Katalog Elektronik dengan ketentuan: LKPP mengkaji dan menilai prosedur pemilihan. Pengaruh Sistem E-Katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi pada balai pelaksanaan jalan nasional Provinsi Sumatera Barat terhadap persaingan usaha menimbulkan kompetisi yang terjadi antara perusahaan berlangsung tanpa adanya tindakan kriminal. Persaingan secara sehat ini menjamin untuk mengedepankan etika bisnis. akses pasar berpengaruh signifikan terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara parsial persaingan bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada proses e katalog. Pengaruh Sistem E-Katalog Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat Terhadap Persaingan Usaha telah sesuai dengan prinsip Persaingan usaha yakni prinsip Persaingan sehat atau healthy competition, dimana Persaingan sehat memiliki ciri-ciri menjamin persaingan di pasar yang berhubungan erat dengan pencapaian efisiensi seperti pengaruh dari sistem E- katalog yang dijalankan.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Kemakmuran Rakyat Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 ]]>
<![CDATA[Riza, Dola]]>;
<![CDATA[AS, Boiziardi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/dwq1fh37
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 menyatakan bahwa terdapat 9 Pasal yang inkonstitusional dalam Undang-Undang Migas. Pasca putusan MK pemerintah dianggap tidak konsisten dalam melaksanakan putusan MK. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan usaha hulu migas tidak dapat dipisahkan dari konsep hak menguasai negara, tindakan pemerintah dan tujuan Pasal 33 UUD 1945 yakni untuk mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pengelolaan usaha hulu migas dikembalikan pada pemerintah dengan membentuk SKK Migas, namun SKK migas memiliki kesamaan dengan BP Migas yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK sebelumnya.]]>
<![CDATA[Relevansi Keanggotaan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Sebagai Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ]]>
<![CDATA[Ramadhani]]>;
<![CDATA[Rosadi, Otong]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/yhgjtn17
<![CDATA[Menurut Pasal 10 Ayat (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Bupati/wali kota selaku ketua Forkopimda kabupaten/kota dapat mengikutsertakan Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif daerah. Sesuai dengan aturan ini, Bupati Kabupaten Pasaman Barat dalam Surat Keputusan Nomor: 188.45/529/BUP-PASBAR/2022 telah menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai Anggota Forkopimda Kabupaten Pasaman Barat. Seharusnya, Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tidak terlibat dalam urusan pemerintahan daerah karena hal tersebut dapat mempengaruhi independensi pengadilan Pasaman Barat sebagai Badan Peradilan Indonesia. Permasalahan yang diteliti adalah Pertama, Bagaimanakah relevansi keanggotaan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman? Kedua, Bagaimanakah Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dikaitkan dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman?Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian kelapangan yaitu di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kedua Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan Pertama, Relevansi Keanggotaan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat secara konseptual, konstitusional, fungsional, personal maupun praktis bertentangan dengan independensi kekuasaan kehakiman karena dalam Kekuasaan kehakiman telah dijelaskan bahwa hakim tidak dibenarkan terlibat dalam urusan politik. Akan tetapi dalam praktiknya, Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat tidak terlihat melanggar independensi kekuasaan kehakiman. Kedua, Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam menjalankan Fungsi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dikaitkan dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman terlihat berhati-hati dalam menjalankan fungsinya. Peran Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat hanya sebatas pemberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bukan sebagai penentu kebijakan.]]>
