cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 3: Agustus 2022" : 10 Documents clear
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU USAHA GAME PLAYSTATION YANG MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) Lina Dayana; Efendi Effendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan sanksi administrasi, hambatan dalam penerapan sanksi administrasi, dan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha Game Playstation yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha Game Playstation yang melanggar protokol kesehata Covid-19 yaitu berupa sanksi teguran dan denda administratif. Sanksi denda administratif yang dibebankan kepada pelanggar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hambatan dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha Game Playstation yang melanggar Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Mengenai Covid-19 yaitu kurangnya kesadaran pelaku usaha dan minimnya koordinasi antar petugas. Upaya dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha game play station yang melanggar Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Mengenai Covid-19 yaitu berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum, peningkatan partisipasi pelaku usaha, penindakan secara tegas dan meningkatkan koordinasi antar lembaga. Kepada Walikota Banda Aceh disarankan agar sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan lebih ditekankan pada sanksi sosial mengingat pelaku usaha di masa pandemi tidak dapat menjalankan serta membangun hubungan kerjasama antar lembaga terkait dalam memaksimalkan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Banda Aceh. Kata Kunci: Sanksi Administrasi, Pelaku Usaha, Game Playstation, Protokol Kesehatan, Covid-19.
PENGELOLAAN DAN KONSERVASI PERIKANAN DI WILAYAH ZEEI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL Razes Alkhwadifa; Nellyana Roesa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan pengelolaan konservasi perikanan dalam hukum internasional dan hukum nasional dalam regulasi konservasi laut yang diatur dalam UNCLOS dan Undang-Undang serta untuk mengetahui tantangan pelaksanaan konservasi wilayah laut di Indonesia. Beberapa pedoman umum dan mendunia yang bisa dimanfaatkan alasannya untuk masing-masing pihak yang memiliki kemampuan untuk mengikuti kelestarian ikan di lautan liar, misalnya pasal 117 dan 118 UNCLOS 1982 yang memerintahkan kerjasama negara-negara dalam perlindungan pengelola aset organik di laut lepas dan UndangUndang Nomor 31 Tahun 20044tentang Perikanan. Dalam tantangan pelaksanaannya, terjadi pengurangan porsi subsidi perlindungan laut dari otoritas publik, dan peningkatan bentrokan antar wilayah yang terjadi di kawasan pelestarian laut, dimana tidak ada pedoman atau peraturan yang tidak membahas masalah dan perbaikan daerah setempat. Disarankan agar penelitian ini dapat dipahami dengan keinginan otoritas publik untuk terus bekerja dalam penyelenggaraan kawasan pelestarian laut, dengan memperluas porsi subsidi perlindungan laut dan menyelesaikan bentrokan kemajuan sektoral yang terjadi di kawasan pelestarian laut. Kata Kunci : Konservasi, Pengelolaan, Perikanan, ZEEI
PENANGANAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BANDA ACEH (ANALISIS TERHADAP PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI SUPERMARKET, SWALAYAN, DAN MALL) Muhammad Amrin Syahputra; Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penanganan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh, faktor penghambat, serta mengetahui apakah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 efektif menangani penggunaan kantong plastik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan berupa sosialisasi dan konsultasi pernah dilakukan kepada para pelaku usaha dan masyarakat. Namun, Pengawasan dan penerapan sanksi kepada sektor usaha ritel modern belum efektif dilakukan. Faktor penghambat berupa kurangnya kesadaran masyarakat, penegakan hukum masih lemah, keterbatasan fasilitator, dan beberapa ritel modern kedapatan belum menerapkan program pembatasan. Perwal tersebut cukup efektif terhadap penurunan penggunaan kantong plastik daripada sebelum keluarnya Perwal. Disarankan kepada Pemerintah Kota agar lebih maksimal menangani penggunaan kantong plastik di kota Banda Aceh. Konsisten melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha maupun masyarakat pengguna kantong plastik. Kata Kunci : Penanganan, Pembatasan Kantong Plastik, Ritel Modern, Sanksi Administratif
SISTEM PENGAJUAN HAKIM MAHKAMAH KONSTIT Miftahul Zannah; Faisal Faisal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian bertujuan mengetahui latar belakang dari pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi oleh ketiga lembaga negara, mengetahui sistem pengajuan hakim konstitusi menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta pengaruh rekrutmen dari ketiga lembaga negara terhadap independensi hakim Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian kewenangan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung dalam melakukan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar selain untuk menjamin adanya keseimbangan kekuatan antar cabang-cabang kekuasaan negara, serts menjamin netralitas dan independensi Mahkamah Konstitusi dalam hubungan antar lembaga negara. Mengenai proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi masih belum memenuhi prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengenai proses yang objektif, akuntabel, dan transparan dan keterbukaan dari masingmasing lembaga. Mengenai independen tidaknya Mahkamah Konstitusi sangat tergantung dari integritas masing-masing hakim konstitusi, karena antara Mahkamah Konstitusi dan hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Disarankan untuk jangka pendek memperbaiki mekanisme seleksi hakim konstitusi bisa dilakukan dengan cara merubah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar mekanisme seleksi hakim konstitusi lebih jelas dan seragam di tiga lembaga pengusul, serta untuk jangka panjang dilakukannya amandemen konstitusi untuk mempertegas tentang seleksi hakim sehingga tidak multitafsir. Kata Kunci: Sistem Pengajuan, Hakim, Mahkamah Konsititusi.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya) Syarif Hidayat; Husni Jalil
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini mencoba menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan di wilayah hukum Kabupaten Aceh Jaya, tata cara pelaksanaannya serta hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan TJSL perusahaan di Kabupaten Aceh Jaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis Empiris yaitu penelitian dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan didukung dengan data-data kepustakaan atau penelitian terdahulu sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahanpermasalahan yang diteliti. Menurut hasil penelitian, pengawasan dalam pelaksanaan program TJSL perusahaan di kabupaten Aceh Jaya belum berjalan efektif yakni masih terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam Qanun TJSL Kabupaten Aceh Jaya belum dapat berjalan dengan maksimal. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya disarankan untuk mewajibkan perusahaan mikro kecil dan menengah untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di kabupaten Aceh Jaya serta dapat memberikan pemahaman-pemahaman akan manfaat yang akan diperoleh perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan di Kabupaten Aceh Jaya. Kata kunci : Efektivitas, Pengawasan, Tanggung Jawab Sosial
KONSEP DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASKA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Fitrah Fitrah Faturohman; Yanis Rinaldi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan perubahan konsep diskresi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan konsep diskresi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dampak perubahan konsep diskresi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Diskresi yang dianut dalam Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan diskresi terbatas yang terikat pada prosedur-prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diskresi di dalam UndangUndang Cipta Kerja tidak lagi didasarkan atas kesesuaian terhadap ketentuan peraturan-perundang-undangan. Dalam artian, penerapan diskresi dibuat lebih longgar sepanjang telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, alasan objektif, tanpa konflik kepentingan dan iktikad baik. Dengan dihapusnya salah satu syarat dsikresi yang diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomoe 30 Tahun 2014 huruf b yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berdampak pada terbentuknya diskresi yang inskonstitusional dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat dan/ atau Badan Pemerintahan da;am mengeluarkan diskresi. Disarankan kepada pemerintah agar memberikan mekanisme kontrol yang jelas dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Kata Kunci: Diskresi, Penyelenggaraan Administrasi, Pemerintah, Cipta Kerja
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar) Lisa Khairani; Ria Fitri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar, setiap orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib membayar retribusi. Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi (BKPR), karcis, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Walaupun aturan tersebut telah dikeluarkan, pemungutan retribusi pelayanan pasar masih belum berjalan efektif. Akibatnya berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Aceh Besar Per Mei 2021 baru mencapai 27,44% dari target yang ditetapkan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar, faktor yang menyebabkan pemungutan retribusi pelayanan pasar tidak sesuai target capaian, dan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan pemungutan retribusi pelayanan pasar masih belum efektif, diantaranya masih terdapat wajib retribusi yang tidak melaksanakan pembayaran retribusi, bukti pembayaran tidak diserahkan kepada pembayar retribusi, serta masih adanya praktik premanisme dan pungli. Adapun faktor belum sesuai target capaian yaitu pengenaan sanksi belum dilaksanakan, kurangnya petugas pemungut retribusi, penentuan target yang terlalu tinggi, adanya objek retribusi yang kosong serta tidak sesuai pada tempatnya, dan kurangnya fasilitas yang mendukung. Upaya mengatasi hambatan pemungutan retribusi dengan penyuluhan dan himbauan, meningkatkan pengawasan, menerapkan sanksi, dan perbaikan faslitas pasar. Kata Kunci : Efektivitas, Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pendapatan Asli Daerah
TUGAS BUPATI ABDYA DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Dahlia Nur; Andri Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Bupati sebagai penyelenggara pemerintah daerah tingkat kabupaten memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelnggaraan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Secara Non Tunai dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program sembako. Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako harus diberikan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat harga. Namun pada kenyataanya masih terdapat ketidaksesuaian mengenai penyaluran BPNT, mulai dari kualitas beras yang diterima tidak sesuai, tidak tepat waktu pembagian, dan data penerima bantuan yang tumpang tindih. Kata Kunci : Bantuan Pangan Non Tunai, Pemantauan, Penyaluran, Tugas Bupati
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( Suatu Penelitian di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie) Nurlaila Nurlaila; Iskandar A. Gani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan untuk menjelaskan impementasian Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Suatu Penelitian di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie). Yang pembahasannya dibatasi di Gampong Munjee Mesjid pada Tahun 2021. Yang melalui metode yuridis empiris, adalah dengan melakukan penelitian langsung pengecekan kelapangan serta mengunakan buku kepustakaan. Dari hasil penelitian oleh peneliti memperoleh bahwa pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prgram Keluarga Harapan di Gampong Munjee Mesjid belum terlaksanakan dengan maksimal,hal ini dapat dilihat dari daftar data penduduk miskin Gampong Munjee Mesjid belum bisa dibilang maksimal, serta dari datar data yang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial yang menunjukkan masih ada penduduk miskin yang belum mendapatkan bantuan. Faktor pemhambatnya adalah daftar database nama-nama yang mendapatkan bantuan dikirimkan dari pusat yang tanpa pengecekan langsung kelapangan,serta nama-nama perserta yang telah ditetapkan dari pusat untuk peserta penerima program tidak dapat ditukar untuk digantikan ataupun ditambah. Disarankan kepada pemerintah dalam upaya hambatan yang perluh dilakukan baik dari Dinas Sosial dan Kemensos dapat saling kerja sama terutama dengan pemerintah Gampong untuk dapat memastikan yang layak mendapatkan bantuan, supaya tidak terjadi lagi permasalah Program Keluarga Harapan tidak tepat sasaran. Agar sesuai peraturan yang berlaku. Kata Kunci : Peraturan Menteri Sosial, Tidak Tepat Sasaran.
PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DI PEMERINTAH KOTA SABANG Nurusyifa Nurusyifa; Dedy Yuliansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pelaksanaan Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terahadap PNS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan untuk mendapatkan data penelitian ini dilakukan wawancara terhadap responden dan informan. Untuk menunjang data primer maka dibutuhkan data sekunder dengan cara menelaah peraturan terkait serta berbagai literatur hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab PNS melakukan pelanggaran disiplin yaitu faktor kepemimpinan dan faktor individu dari PNS. Pelaksanaan Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Pemerintah Kota Sabang belum sesuai SOP, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang melakukan penanganan pelanggaran disiplin pada tingkat hukuman disiplin riangan hal ini bukan merupakan kewenangannya seharusnya dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah masing-masing. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penerapan penjatuhan hukuman disiplin lemahnya sumber daya manusia, faktor anggaran. Kata Kunsi : Pemberian Sanksi, Pegawai Negeri Sipil, Pelanggaran Disiplin

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue