cover
Contact Name
ALIMUDDIN
Contact Email
jurnalasa@stisabuzairi.ac.id
Phone
+6282333838172
Journal Mail Official
jurnalasa@stisabuzairi.ac.id
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowo Jl. Raya Pakisan, Pakisan Rt 06 Rw 01, Tlogosari, Bondowoso 68272 Jawa Timur Indones
Location
Kab. bondowoso,
Jawa timur
INDONESIA
ASA
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
ASA Journal: Journal of Islamic Family Law Studies is a journal published by the Islamic Family Law Study Program (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Abu Zairi Bondowoso Sharia College, this journal searches for articles related to Indonesian Islamic Family Law Problems, including: 1. Wedding 2. Early marriage 3. Wedding Traditions 4. Divorce Issues 5. Heritage Tradition 6. and others
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI" : 5 Documents clear
PATRIARKI DAN KEKUASAAN: BAGAIMANA LAKI-LAKI MENGENDALIKAN KEHIDUPAN DALAM KELUARGA Moch. Hasan Hafani; Muhammad Nahidh Buldani
ASA Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i1.120

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji bagaimana patriarki mempengaruhi struktur kekuasaan dan pembagianperan dalam keluarga, dengan menyoroti dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan dankontrol atas sumber daya ekonomi. Patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga,menciptakan ketidaksetaraan gender di dalam rumah tangga, di mana perempuan sering kaliterpinggirkan dalam hal pengambilan keputusan penting. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menganggapsebagain landasan norma hukum dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan masalahyang ditelitu. Dengan hasil penelitian menenujukkan bahwa laki-laki, yang dianggap sebagaipemimpin dan pencari nafkah utama, mempertahankan kontrol atas ekonomi keluarga danmembentuk nilai-nilai sosial yang mengatur peran gender. Meskipun ada perubahan yang mulaiterjadi dalam keluarga modern, terutama dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalampendidikan dan dunia kerja, patriarki tetap kuat dalam banyak konteks budaya. Penelitian inimenunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk mendorong kesetaraan gender dalam keluarga,melalui perubahan sosial, kebijakan, dan pendidikan, agar kekuasaan dapat dibagi lebih adil antarasemua anggota keluarga.Kata Kunci : Patriarki, Kekuasaan Dalam Keluarga, Dominasi Laki-Laki AbstractThis study examines how patriarchy influences power structures and role distribution withinthe family, highlighting male dominance in decision-making and control over economicresources. Patriarchy, which places men as the head of the family, creates gender inequalitywithin households, where women are often marginalized in making important decisions. Thisresearch uses a normative legal research method. Normative legal research is a type of legalresearch that considers legal norms as the foundation by using literature related to the issuesbeing studied. The findings indicate that men, regarded as leaders and primary breadwinners,maintain control over the family's economy and shape the social values that govern genderroles. While changes are beginning to occur in modern families, particularly with theincreasing participation of women in education and the workforce, patriarchy remains strongin many cultural contexts. This study emphasizes the need for ongoing efforts to promotegender equality within families, through social changes, policies, and education, so thatpower can be more fairly distributed among all family members.Keywords: Patriarchy, Power In The Family, Male Dominace
MENIKAH ATAU NANTI DULU Ach Baidlawi Bukhari; Ahmad Bustanil Arifin
ASA Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i1.126

Abstract

AbstrakPenelitian ini untuk mengetahui dampak yang dialami oleh generasi melinial terhadap biayaperniakahan yang mahal serta faktor yang memengaruhi terhadap mahalnya biaya pernikahantersebut cara mengatasinya. Penelitian ini merupakan sebuah penelitan lapangan (field research)dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data ditunjukkan dalam bentuk deskripsi terhadapfakta-fakta yang ditemukan di lapangan melalui proses observasi, wawancara dan dokumtasi terhadabeberapa sumber, baik yang jenisnya primer maupun sekunder. Hasilnya dala penelitian inimenyebutkan, bahwa jikaa mengikuti aturan perundang-undangan, biaya akad nikah tersebut gratisdan hanya dikenakan Rp.600.000 apabila dilangsngkan di luar KUA sebagai uang profesi dantransportasi. Namun budaya, gengsi dan mahalnya bahan pokok menjadi faktor terhadap mahalnyaprosesi pernikahan saat ini, sehingga keadaan tersebut memunculkan kekhawatiran terhadapgenerasi melinial untuk segera memutuskan untuk menikah, namun hal tersebut dapat diselesaikandengan berkomunikasi antar keluarga mempelai, sehingga dapat mengurangi biaya pernikahan.Kata Kunci : Pernikahan, Biaya Nikah, Generasi Melinial AbstractThis study aims to determine the impact experienced by the millennial generation due to the high costof weddings, as well as the factors influencing these high costs and how to overcome them. Thisresearch is a field study using a descriptive qualitative approach, where data is presented in the formof descriptions of facts found in the field through observation, interviews, and documentation fromboth primary and secondary sources. The results of this study indicate that, according to legalregulations, the cost of a marriage ceremony is actually free if conducted at the Office of ReligiousAffairs (KUA) and only incurs a fee of IDR 600,000 if held outside the KUA, which is allocated forprofessional services and transportation. However, cultural factors, social prestige, and the rising costof basic necessities contribute to the increasing cost of wedding ceremonies. This situation createsconcerns among millennials about deciding to get married. Nevertheless, this issue can be addressedthrough effective communication between the families of both partners, which can help reducewedding expenses.Keywords: Marriage, Wedding Costs, Millennial Generation
PERAN RELASI FIQH DAN MORAL KESANTRIAN DALAM PEMBERANTASAN KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN Rifqi Qonita Hulwana; Riyadi, Muhammad; Abdullah Faqih
ASA Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i1.128

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji hubungan antara fiqh dan moral kesantrian dalam menangani kekerasan seksual dipesantren. Tujuannya memahami pandangan fiqh terhadap kekerasan seksual, respons hukum Islam, sertastrategi pemberantasan dan rehabilitasi pelaku maupun korban. Penelitian ini menggunkan metode studikepustakaan dengan pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami fenomena kekerasan secarakomprehensif, serta pendekatan konseptual memakai konsep fiqh dan moralitas sebagai alat analisis. Hasilpenelitian menunjukkan kekerasan seksual dikategorikan sebagai jarimah dalam fiqh, dengan hukumanberdasarkan intensitas kasus, dari hudud, qishash, hingga ta’zir. Pelaku di pesantren harus dihukum sesuaikonstitusi tanpa merugikan nama baik pesantren atau keluarga. Fiqh menekankan rehabilitasi melaluiperlindungan individu, pemulihan korban, dan penanganan pelaku. Prinsip moral kesantrian menitikberatkanpembentukan karakter melalui ajaran agama, nilai kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Pesantrenberperan sebagai benteng moral untuk mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan aman.Kata Kunci: Fiqh, Kekerasan Seksual, Moral Kesantrian. AbstractThis study examines the relationship between fiqh and the morality of Islamic boarding school(pesantren) students in addressing sexual violence within pesantren, aiming to understand theperspective of fiqh on sexual violence, the response of Islamic law, and strategies for eradicating andrehabilitating both perpetrators and victims. Employing a library research method with aphenomenological approach to comprehensively understand the phenomenon of sexual violence, italso utilizes a conceptual approach with fiqh and morality as analytical tools. The findings indicatethat sexual violence is categorized as jarimah in fiqh, with punishments varying based on the severityof the case, ranging from hudud, qishash, to ta'zir, and perpetrators within pesantren should bepunished in accordance with the constitution while ensuring the pesantren's and families' reputationsremain intact. Fiqh emphasizes rehabilitation through individual protection, victim recovery, andoffender management, while the moral principles of pesantren focus on character building throughreligious teachings, values of compassion, and social responsibility, positioning pesantren as moralfortresses to prevent sexual violence and create a safe environment.Keywords: Fiqh, Sexual Violence, Santri Morality.
Feminisme dalam Perspektif Hukum Perdata Islam : Feminisme dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dian Puspita Sari; Holid, Muhammad
ASA Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i1.130

Abstract

AbstrakFeminisme merupakan gerakan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagaiaspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Dalam konteks hukum perdata Islam, konsepfeminisme sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini bertujuanuntuk menganalisis hubungan antara feminisme dan hukum perdata Islam, serta melihat bagaimanahukum Islam dapat beradaptasi dengan tuntutan kesetaraan gender tanpa menghilangkan nilai-nilaisyariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan normatif danhistoris. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata Islam memiliki aturan yangberbeda antara laki-laki dan perempuan, terdapat potensi reinterpretasi hukum yang lebih adil daninklusif terhadap perempuan. Dengan demikian, feminisme dapat dipandang sebagai upaya untukmenyesuaikan hukum perdata Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarIslam.Kata Kunci: Feminisme, Hukum Perdata Islam, Kestaraan Gender, Syariah AbstractFeminism is a movement aimed at achieving gender equality in various aspects of life, including in thefield of law. In the context of Islamic civil law, the concept of feminism is often considered to be inconflict with the principles of Sharia. This article aims to analyze the relationship between feminismand Islamic civil law, as well as to examine how Islamic law can adapt to the demands of genderequality without disregarding Sharia values. This study employs a qualitative analysis method with anormative and historical approach. The findings indicate that although Islamic civil law has differentregulations for men and women, there is potential for a more just and inclusive reinterpretation of thelaw concerning women. Thus, feminism can be seen as an effort to align Islamic civil law withcontemporary developments without abandoning the fundamental principles of Islam.Keywords: Feminism, Islamic Civil Law, Gender Equality, Sharia
Praktik Pernikahan dalam Masa Iddah : Telaah Kritis Hukum Islam dan Tantangan Implementasi Syariah Fawaid; Saini; Dela Jannatul Imania
ASA Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i1.131

Abstract

AbstrakPenelitian ini menganalisis praktik pernikahan dalam masa Iddah di Desa Wonosuko yangdipengaruhi oleh beberapa hal, seperti tradisi lokal, tekanan sosial, dan faktor ekonomi. Tujuanpenelitian adalah mengidentifikasi kesenjangan antara hukum Islam dengan praktik di lapangantentang iddah, serta mengungkap faktor-faktor penyebab penyimpangan. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis melalui wawancara, observasi, dan kajiandokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Iddah sering diabaikan akibat pemahamanyang terbatas, tekanan ekonomi, dan pengaruh tradisi. oleh karenanya, diperlukan pendekatanedukasi hukum Islam yang kontekstual dan dukungan sosial-ekonomi untuk memastikan penerapansyariah yang sejalan dengan konteks lokal.Kata kunci : Pernikahan, Masa Iddah, Hukum Islam AbstractThis study analyzes the practice of marriage during the Iddah period in Wonosuko Village, influenced by variousfactors such as local traditions, social pressures, and economic conditions. The research aims to identify the gapsbetween Islamic law and its practical implementation regarding Iddah and to uncover the factors causingdeviations. This study employs a qualitative approach with a phenomenological method through interviews,observations, and document analysis. The findings reveal that Iddah practices are often neglected due to limitedunderstanding, economic pressures, and traditional influences. Therefore, a contextual Islamic legal educationapproach and socio-economic support are needed to ensure the implementation of Sharia aligns with the localcontext.Keywords : Marriage, Iddah, Islamic Law

Page 1 of 1 | Total Record : 5