cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syauqi
Contact Email
ahmad.syauqi@hotmail.com
Phone
+6287876999070
Journal Mail Official
jurnal.adhikari@gmail.com
Editorial Address
Bukit Golf Cibubur Blok Arcadia C4/11 Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor 16963, Jawa Barat, Indonesia
Location
Kab. bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Adhikari
Published by Citra Institute
ISSN : 27989178     EISSN : 27989186     DOI : 10.53968
Core Subject : Social,
Social Sciences
Focus Jurnal Adhikari aims to provide information on social, politic and government issues through publication of research based articles and critical analysis articles. Scope Jurnal Adhikari concerns on the following issues :  Civil Society Movement  Community Welfare  Community Development  Digital Society and Disruption  Information and Literacy  Radicalism and Terrorism  Social Engineering  Conflict Resolution  Comparative Politics  Democracy and Civil Society  Economy Politics  Gender and Political Identity  General Election  International Politics and Security  International Relation  Political Party  Political Thought  Political Communication  Business Administration  Bureaucracy  Citizenship and Public Management  Decentralization and Local Autonomy  E-Government  Good Governance  Government Ethics  Local Politic  Public Policy  Public Policy Innovation  Public Management
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 63 Documents
 3   4   5   6   7 
BACK MATTER JURNAL ADHIKARI 2 (3) JANUARI 2023 Jurnal Adhikari
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i3.82

Abstract

BACK MATTER JURNAL ADHIKARI 2 (3) JANUARI 2023
CITRA PENDAMPING DESA DALAM MENDORONG PERUBAHAN DI DESA Sonny
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i4.87

Abstract

Kehadiran tenaga Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD)-dibaca pendamping desa, yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) difungsikan sebagai salah satu instrumen menjadi untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Pendamping desa menjadi bagian dari masyarakat desa. Mereka harus mampu menjadi fasilitator/pendamping dalam pengembangan informasi maupun pengetahuan, termasuk mendorong pengawasan siklus pembangunan desa. Kehadiran pendamping desa diharapkan mampu menjawab minimnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di desa yang sampai sekarang masih menjadi persoalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi dan studi literatur. Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Transfer pengetahuan konsep citra pendamping desa oleh Kemendes PDTT dalam setiap pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa sepanjang dua tahun belakangan ini (2021 dan 2022), diorientasikan pada peningkatan kualitas kompetensi dan kinerja. Tujuan besarnya adalah bagaimana para pendamping desa mendorong sebuah perubahan sebagai representasi kehadiran negara/pemerintah. Namun yang tak kalah penting, para pendamping desa mampu menjalankan tugas-tugas pokoknya yaitu melakukan pendampingan masyarakat desa.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARANGPATRI, KECAMATAN PEBAYURAN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT Yohanes Oci; Heru Wahyudi; Zakaria Habib Al-Ra’zie
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i4.88

Abstract

Pemerintah terus mengupayakan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh pelosok negeri yaitu dengan menghadirkan program dana desa dengan skala prioritas pada sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Skala prioritas itu didasari landasan hukum pada pasal 19 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Skala prioritas tersebut dengan mengacu pada RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, penelitian ini lebih kepada pendekatan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang dilihat dari besaran alokasi anggaran untuk sektor pembangunan dan sektor pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip akuntabilitas Kepala Desa Karangpatri dalam pengeloaan dana desa dengan mengacu pada skala prioritas pasal 29 PP No. 22 Tahun 2022 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN, yaitu dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disajikan dalam bentuk pertanyaan bagaimana, hambatannya, dan upaya kepala Desa Karangpatri untuk mengatasi hambatan yang terjadi yang berefek pada prinsip akuntabilitas. Masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan kurangnya transparansi anggaran dana desa sehingga masyarakat sulit untuk mengakses baik Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) maupun dalam bentuk dokumen yang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sementara analisis data dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mengsintesiskan, mecari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling diantaranya Kepala Desa Karangpatri, BPD Desa Karangpatri, dan Tokoh Masyarakat di Desa Karangpatri. Sementara teknis analisis data yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik dari wawancara maupun pengamatan yang sudah dilakukan dalam bentuk catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan dokumen pribadi.
DINAMIKA POLITIK DALAM GERAKAN MASYARAKAT SIPIL MENOLAK PRIVATISASI PENGELOLAAN AIR DI JAKARTA Syauyiid Alamsyah; Deni Angela
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i4.89

Abstract

Berakhirnya privatisasi dalam pengelolaan air di Jakarta pada awal tahun 2023 yang diharapkan oleh masyarakat untuk dikelola secara mandiri kembali menuai polemik. Dalam proses pengalihan kekuasaan di dalam pengelolaan air yang telah 25 tahun dikuasai oleh swasta yakni dengan Palyja dan Aetra minim transparansi. Penyediaan pelayan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat dan momentum berakhirnya kontrak dengan swasta terkait pengelolaan air untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masuk ke babak baru dalam privatisasi. Masyarakat sipil menilai bahwa penyelenggaraan dalam tata kelola air di Jakarta masih belum cukup memadai selama dibawah penguasaan swasta, pengelolaan air menjadi sektor yang penting dan harus diambil alih oleh negara dalam pengelolaannya. Dinamika politik dalam artikel ini melihat bahwa ketidakmampuan negara dalam pengelolaan air setelah berakhirnya kontrak dengan swasta memunculkan model privatisasi baru. Hal ini terlihat dari keputusan dan kebijakan pemerintah Jakarta yang menjalin kerjasama dengan PT Moya sampai tahun 2030. Diakhir artikel ini, menggunakan pendekatan politik lingkungan dengan melihat penerapan privatisasi dalam masa peralihan dan permasalahan tata kelola air yang tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukannya peran masyarakat sipil dalam mengawasi dinamika politik yang terjadi terutama dalam praktek-praktek yang kaitannya dengan sumber daya dan kebutuhan masyarakat.
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA KEHUTANAN TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA Mulya Sarmono
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i4.90

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah pembaharuan hukum pidana kehutanan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Pada awalnya, Masyarakat Hukum Adat tidak bisa secara bebas mengakses sumber daya alam di kawasan hutan adatnya, karena negara membatasi pengelolaan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Padahal, Masyarakat Hukum Adat secara turun-temurun menggantungkan kehidupan komunitasnya pada hutan adat. Jika terdapat warga di komunitas yang melanggar, maka akan diadili di pengadilan dengan anggapan telah merusak hutan. Dalam perkembangannya, perubahan pada kedua regulasi tersebut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mengubah sanksi pidana menjadi sanksi administratif jika yang didakwa merusak hutan, hidup di sekitaran hutan minimal 5 tahun. Meski demikian, bukan berarti Masyarakat Hukum Adat terlepas dari ancaman hukuman apabila tetap memanfaatkan hasil hutan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan menelaah bagaimana konsep eksistensi Masyarakat Hukum Adat terhadap kawasan hutan? Serta bagaimana pembaharuan hukum pidana kehutanan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, bersifat deskriptif, analisis data secara kualitatif dan menggunakan logika deduktif.
PROSES PENGANGGARAN DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN Rio Yosiko
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i4.91

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penganggaran dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, apa faktor pendukung dan faktor penghambatnya, dan apa strategi untuk meningkatkan penganggarannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Penelitian dalam memperoleh informan menggunakan non probability sampling dengan menggunakan teknik purpose sampling. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diperoleh hasil penelitian bahwa dalam proses penganggaran urusan pemerintahan umum pada badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sumatera Selatan ditemukan masih terdapat perbedaan persepsi dan penafsiran dan keragu-raguan antara penyelenggara pemerintah daerah terhadap transisional pelaksanaan urusan pemerintahan umum, yang seharusnya dibiayai oleh APBD sebagaimana peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Beberapa yang menjadi faktor pendukung yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan yang cukup besar, kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya dan hankam yang relatif kondusif, perkembangan teknologi informasi yang semakin mutakhir. Faktor Penghambat yaitu banyaknya personil atau SDM yang dipindahtugaskan atau mutasi, peraturan yang dibuat di lingkungan Badan Kesbangpol masih terdapat kekurangan, di mana tidak adanya hukuman dan hadiah untuk karyawannya, Peraturan Pelaksana Urusan pemerintahan umum yang belum disahkan. Oleh karena itu perlu startegi untuk meningkatkan alokasi anggaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui; ketersedian data dan informasi; membangun pola hubungan kerja antar lembaga pemerintah, peningkatan sdm, sinkronisasi program anggaran; dan optimalisasi peran forum-forum Kesbangpol dan tokoh masyarakat.
FRONT MATTER JURNAL ADHIKARI 2 (4) 2023 Jurnal Adhikari
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

FRONT MATTER JURNAL ADHIKARI 2 (4) 2023
BACK MATTER JURNAL ADHIKARI 2 (4) 2023 Jurnal Adhikari
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BACK MATTER JURNAL ADHIKARI 2 (4) 2023
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN MERUYA SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA Karolyn, Maryati; Ahmad Syauqi
Jurnal Adhikari Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v3i1.99

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab partisipasi masyarakat menjadi rendah dengan adanya kebijakan PPSU dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Meruya Selatan Kota Administasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang hanya sebatas PPSU sebagai pekerja bayaran saja dan hanya tugas PPSU sajalah untuk wajib membersihkan lingkungan sehingga menimbulkan ketergantungan dan menurunkan animo masyarakat untuk aktif membersihkan wilayahnya sendiri. Selain itu, masih terdapat faktor yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Faktor tersebut dari sisi isi kebijakan, pelaksana, komunikasi, kepatuhan serta kondisi ekonomi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan antara lain dibutuhkan perah Lurah untuk menggerakkan warganya untuk ikut kerja bakti tanpa menurunkan PPSU, diperlukan konsistensi penegakan aturan hukum misalnya dengan sanksi yang jelas dan SOP yang sudah didukung oleh aparat penegak hukum lainnya, serta dukungan dari seluruh unsur good governance yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersinergi untuk ikut menjaga kebersihan.
DINAMIKA PENEMPATAN PEGAWAI DALAM RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU Edwarsah, Iyos; Ahmad Syauqi
Jurnal Adhikari Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v3i1.100

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mukomuko merestrukturisasi organisasi perangkat daerahnya sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Berbagai dinamika terjadi sebagai akibat diterapkannya Peraturan Pemerintah ini. Dinamika penempatan pegawai dalam restrukturisasi organisasi perangkat daerah semakin rumit karena terbatasnya Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai dinamika yang berkenaan dengan penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Mukomuko, hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam menempatkan pegawai tersebut, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk meminimalisir bahkan menghilangkan hambatan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada 2 (dua) tempat yakni pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Adapun wawancara dilakukan pada Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabid Mutasi, Pengembangan Karir dan Informasi Pegawai serta Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko yang diucapkan secara langsung kepada narasumber. Sedangkan dokumentasi lebih kepada pengumpulan data yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika penempatan pegawai dalam restrukturisasi organisasi perangkat daerah lebih menekankan kepada besarnya politisasi organisasi sebesar 30% Pegawai Negeri Sipil titipan serta 70% Pegawai Negeri Sipil ditempatkan berdasarkan kompetensi dan kualifikasinya. Adapun struktur pada organisasi perangkat daerah yang baru dirasa lebih ramping dibandingkan struktur yang sebelumnya. Perampingan organisasi ini semakin baik karena meminimalisir anggaran pengeluaran untuk belanja pegawai (tunjangan), namun di sisi lain banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapat jabatan struktural sebagai akibat minimnya jabatan struktural yang tersedia.

Page 6 of 7 | Total Record : 63

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 4 (2022): Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Adhikari