Educoretax
Educoretax is a place for disseminating research results in the field of taxation, including, but not limited to, topics on central taxes, customs, excise, local taxes, regional levies, tax accounting, tax law, tax administration, tax information systems, public policies, and other taxes.
Articles
267 Documents
<![CDATA[Pengaruh Sektor Jasa Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Variabel Pengendalian Korupsi ]]>
<![CDATA[Evan Harlan]]>;
<![CDATA[Suparna Wijaya]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 3 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v3i3.472
<![CDATA[Pajak merupakan salah satu komponen yang penting dan berkontribusi besar dalam pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, dirasa penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kontribusi sektor jasa dan pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak dengan moderasi variabel tingkat pengendalian korupsi. Penelitian dilakukan terhadap negara-negara Eropa dan Asia Tengah. Data yang digunakan bersumber dari World Bank periode 2010-2019. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan regresi linier berganda. Jenis data yang digunakan merupakan kombinasi data cross section dan data panel. Dari proses pengujian model, didapatkan hasil bahwa model regresi random-effect dipilih sebagai model yang paling sesuai. Bersama-sama, variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak. Secara terpisah, kontribusi sektor jasa berpengaruh negatif signifikan. Namun setelah dimoderasi pengaruhnya menjadi positif signifikan. Pendapatan per kapita berpengaruh positif signifikan dan setelah dimoderasi tetap berpengaruh positif signifikan namun koefisien pengaruhnya mengalami pelemahan. Sementara itu, tingkat pengendalian korupsi secara parsial berpengaruh negatif signifikan. Disarankan agar pemerintah dan pihak-pihak terkait senantiasa melakukan upaya penguatan sektor jasa, peningkatan kesejahteraan serta pengendalian korupsi.]]>
<![CDATA[Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terkait Wacana Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Objek Natura/Kenikmatan ]]>
<![CDATA[Fayiz Arif Raharjo]]>;
<![CDATA[Hasnawati Hasnawati]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 3 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v3i3.491
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dari wajib pajak orang pribadi dengan melakukan survey dan analisis dari persepsi wajib pajak tersebut terkait adanya suatu perubahan regulasi didalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengkaji terkait natura dijadikan sebagai suatu objek pajak penghasilan. Sampel dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah jabodetabek dengan berbagai jenis pekerjaan dan latar belakang yang berbeda-beda. Hasil penelitian dari penelitian ini wp op telah memahami atas pemahaman umum dari pengertian natura/kenikmatan dan memiliki persepsi tidak setuju jika natura dijadikan sebagai objek pajak penghasilan, wp op memiliki persepsi tidak setuju terhadap asas keadilan pemungutan pajak didalam wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan yang dinilai belum dapat mencerminkan asas keadilan didalam pemungutan pajak, wp op memiliki persepsi setuju atas asas manfaat didalam wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap natura/kenikmatan.]]>
<![CDATA[Faktor Demografi Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Norma Sosial Sebagai Variabel Intervening ]]>
<![CDATA[Nora Hilmia Primasari]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 3 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v3i3.527
<![CDATA[Penelitian ini menguji pengaruh demografi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening. Gender, usia dan tingkat pendidikan sebagai faktor demografi yang diuji dalam penelitian ini. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah Jakarta Selatan merupakan populasi dalam penelitian ini. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer (primary data). Metode penelitian menggunakan pengujian hipotesis (Hypotheses testing). Hasil pengujian secara langsung menunjukkan bahwa usia berpengaruh positif terhadap norma sosial, dan norma sosial berpengaruh negatif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian tidak langsung menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening. Sedangkan gender dan usia tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening. Implikasi dari penelitian ini diharapkan semua pihak terutama pemerintah menjadikan pendidikan dan lingkungan sosial yang kondusif sebagai salah satu prioritas utama demi meningkatkan penerimaan pajak.]]>
<![CDATA[Analisis Benchmarking Pajak PT Kalbe Farma TBK Sebelum Dan Saat Pandemi ]]>
<![CDATA[Royan Muhammad Devi Prasetyo]]>;
<![CDATA[Via Sarsadilla]]>;
<![CDATA[Zidni Hudan Said Purnomo]]>;
<![CDATA[Suparna Wijaya]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 3 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v3i1.349
<![CDATA[Analisis benchmarking pajak PT Kalbe Farma Tbk sebelum pandemi (2018-2019) dan saat pandemi (2020-2021) bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dengan mengukur hubungan antar unsur laporan keuangan dan perubahannya dari tahun ke tahun. Dalam melakukan benchmarking pajak, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan rasio-rasio terkait dengan tingkat laba perusahaan dan input dalam kegiatan usaha lainnya yang disebut dengan rasio total benchmarking. Analisis ini juga dilakukan untuk mengetahui perubahan kinerja keuangan perusahaan serta perbandingannya dengan perusahaan sejenis dan apabila terdapat temuan yang tidak wajar dapat menjadi indikator awal dalam proses pemeriksaan pajak. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam situasi tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif umumnya bertujuan memberikan penggambaran aspek yang relevan dengan fenomena dari perspektif seseorang atau orientasi industri. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk yang berasal dari situs Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perusahaan telah menunjukkan kinerja yang semakin baik karena perusahaan telah melakukan efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk operasional dan dapat meningkatkan penerimaan pajak.]]>
<![CDATA[Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi ]]>
<![CDATA[Sessa Tiara Maretaniandini]]>;
<![CDATA[Radhitiya Wicaksana]]>;
<![CDATA[Zalfa Aura Tsabita]]>;
<![CDATA[Amrie Firmansyah]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 3 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v3i1.372
<![CDATA[A global recession is predicted to occur in 2023. In facing this condition, MSMEs have a key role in maintaining economic growth in Indonesia. Despite the significant potential to contribute to the Indonesian economy, many MSMEs still do not register as taxpayers. As a result, tax revenues in Indonesia have not been optimal. In addition, the phenomenon of MSME tax non-compliance has the potential to increase with the existence of regulations governing VAT rate increases. This study aims to review the potential for MSME tax compliance after the increase in VAT rates. This study uses a qualitative method using a content analysis approach. The data used in this study is MSME data sourced from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises website. In addition, this panel research data also uses MSME tax compliance data from the Directorate General of Taxes website. A review of data sourced from the content analysis is further elaborated using scoping review. This study concludes that there is potential for an increase in MSME tax compliance following an increase in the VAT rate. The increase in MSME tax compliance is projected to increase Indonesia's overall tax revenue. Thus, MSMEs have a significant role in facing a recession. Resesi global diprediksi terjadi di tahun 2023. Dalam menghadapi kondisi ini, UMKM memiliki peran kunci dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian Indonesia, masih banyak UMKM yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Akibatnya, penerimaan pajak di Indonesia belum optimal. Selain itu, fenomena ketidakpatuhan pajak UMKM berpotensi menjadi meningkat dengan adanya regulasi yang mengatur kenaikan tarif PPN. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas potensi kepatuhan pajak UMKM setelah kenaikan tarif PPN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan content analysis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data UMKM yang bersumber dari website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu, data panelitian ini juga menggunakan data kepatuhan pajak UMKM dari website Direktorat Jenderal Pajak. Ulasan atas data yang bersumber dari content analysis selanjutnya dielaborasi dengan menggunakan scoping review Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat potensi peningkatan kepatuhan pajak UMKM setelah dilakukannya kenaikan tarif PPN. Peningkatan kepatuhan pajak UMKM ini diproyeksikan mampu meningkatkan penerimaan pajak Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, UMKM memiliki peran signifikan dalam menghadapi resesi.]]>
<![CDATA[Urgensi Penerapan Windfall Profit Tax Atas Komoditas Batu Bara Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Khoirun Arifbillah]]>;
<![CDATA[Rizky Aji Santoso]]>;
<![CDATA[Veren Yolanda]]>;
<![CDATA[Suparna Wijaya]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 3 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v3i1.374
<![CDATA[The hike in world coal prices that occurred in 2021 is a breath of fresh air for coal mining companies around the world, including Indonesia. This hike is called windfall profit because the hike is influenced by other factors beyond the control of the coal mining entrepreneur. On the other hand, along with this fresh breeze, the Indonesian people's economy has been declining due to the Covid-19 pandemic. The occurrence of this imbalance prompted this research to be conducted to find out whether the windfall profits experienced by coal mining companies in Indonesia can be subject to windfall tax. This research uses qualitative methods with literature study techniques. By looking at the condition of coal mining companies in Indonesia, the application of the windfall tax in other countries, and studying the taxation regulations for coal companies currently in effect in Indonesia, this research results that the application of the windfall tax on coal exports can act as an instrument for a source of state revenue as well as an automatic stabilizer instrument of domestic coal commodities availability. The scheme that can be applied based on this research is taxation of additional income which is temporary for short term purposes and permanent taxation for long term purposes. Kenaikan harga batu bara dunia yang terjadi pada tahun 2021 merupakan angin segar untuk perusahaan tambang batu bara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kenaikan ini disebut dengan windfall profit karena penyebab kenaikan tersebut dipengaruhi oleh faktor lain di luar kendali pengusaha tambang batu bara. Di sisi lain, berbarengan dengan angin segar tersebut, perekonomian masyarakat Indonesia mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Terjadinya ketimpangan ini mendorong penelitian ini dibuat untuk mengetahui apakah atas windfall profit yang dialami oleh perusahaan tambang batu bara di Indonesia dapat dikenai windfall tax. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur. Dengan melihat kondisi perusahaan tambang batu bara di Indonesia, penerapan windfall tax di negara lain, dan mendalami peraturan pemajakan perusahaan batu bara yang sedang berlaku di Indonesia, penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan windfall tax atas ekspor batu bara dapat berperan sebagai instrumen sumber penerimaan negara sekaligus instrumen automatic stabilizer ketersediaan komoditas batu bara domestik. Skema yang dapat diterapkan berdasar penelitian ini adalah pemajakan atas tambahan penghasilan yang bersifat sementara untuk tujuan jangka pendek dan pemajakan bersifat permanen untuk tujuan jangka panjang.]]>
<![CDATA[Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Digital Game Online Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fitria Wandani]]>;
<![CDATA[Suparna Wijaya]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 3 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v3i2.405
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme pengenaan pajak terhadap transaksi digital game online atas pembelian properti virtual, mengetahui kontribusi pangsa pasar game online terhadap penerimaan pajak, serta mengidentifikasi bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap transaksi dalam negeri dan luar negeri. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemajakan transaksi digital game online tidak diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun memiliki mekanisme yang sama dengan transaksi digital lainnya, yaitu menggunakan mekanisme pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau disebut dengan PMSE. PPN dikenakan atas pembelian barang kena pajak tidak berwujud berupa property virtual. Karena tidak ada regulasi khusus yang mengatur, kontribusi penerimaan PPN atas transaksi digital game online tidak dapat diperkirakan jumlahnya, namun memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Pengawasan transaksi dalam negeri dilakukan dengan pengukuhan penyelenggara PMSE (PPMSE) dalam negeri sebagai pengusaha kena pajak. Sementara itu, pengawasan transaksi luar negeri dilakukan dengan penunjukan PPMSE luar negeri sebagai pemungut PMSE oleh Menteri Keuangan.]]>
<![CDATA[Analisis Faktor Internal Dan Ekternal Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa: Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram ]]>
<![CDATA[Lalu Takdir Jumaidi]]>;
<![CDATA[Iman Waskito]]>;
<![CDATA[Baiq Anggun Hilendri L]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 3 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v3i3.529
<![CDATA[Pelitian ini bertujuan untuk memprediksi faktor internal dan eksternal terhadap tax compliance penyetoran SPT Masa. Penelitian ini merupakat jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kauntitaif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu nonprobability sampling dengan teknik sampling insidental. Alat analisis data yang digunakan adalah Partical Least Square (PLS) versi 3.0. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sikap, kewajiban moral berpengaruh postif terhadap niat untuk patuh dan berpengaruh postif terhadap kepatuhan pajak dengan variabel moderating niat untuk patuh. Sedangkan Norma subyektif dan kontrol prilaku yang dipersepsikan berpengaruh negatif terhadap niat untuk patuh dan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak dengan variabel moderating niat untuk patuh. Hasil penelitian ini juga menunjukan Niat untuk patuh dan sangsi hukum perpajakan berpengaruh postif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pengatuhan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Secara simultan (F-Square) untuk pengujian variabel internal (sikap dan kewajiban moral) dalam mempengaruhi kepatuhan pajak secara simultan tergolong kecil. Sedangkan variabel internal (norma subyektif dan kontrol prilaku yang diapresiasikan) dalam mempengaruhi kepatuhan pajak tergolong besar. Pengujian variabel eksternal (pengetahuan dan pemahaman tentang pp) dalam mempengaruhi kepatuhan pajak secara simultan tergolong kecil. Sedangkan variabel eksternal (kualitas pelayanan perpajakan dan sangsi hukum perpajakan) dalam mempengaruhi kepatuhan pajak secara simultan tergolong besar.]]>
<![CDATA[The Moderating Role Of Sustainability Disclosure: Tax Avoidance And Firm Value ]]>
<![CDATA[Ardian Azmi Hasibuan]]>;
<![CDATA[Amrie Firmansyah]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 3 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v3i3.543
<![CDATA[A company's performance is very important because it will impact the decision-making of shareholders and investors. As reflected in increased share prices, companies with good performance tend to increase company value. One factor that can influence company value is tax avoidance. This research examines the effect of avoidance on company value with sustainability report disclosure as a moderating variable. This research uses quantitative data from financial and sustainability reports of banking sub-sector companies from 2020 to 2022. Data was obtained from the websites of each company. Using purposive sampling, 41 samples were obtained and tested using multiple regression analysis for cross-section data. This research concludes that tax avoidance has a negative effect on company value. Meanwhile, sustainability disclosures do not mediate. This research contributes to providing capital market-based financial accounting research literature from the perspective of company policy as reflected in the financial information of banking companies in Indonesia.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Data Eksternal SIUPAL Dalam Penelitian Kepatuhan Material Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Wilayah DJP ABC) ]]>
<![CDATA[Waidatin Nur Azizah]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 3 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v3i3.557
<![CDATA[Peran Direktorat Jenderal Pajak sangat diperlukan dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menjadi konsekuensi penerapan self-assessment system. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dapat dipicu dari data eksternal (data trigger). Pemanfaatan data eksternal sebagai data pemicu berguna dalam hal penelitian kepatuhan material Wajib Pajak dan penggalian potensi pajak secara sektoral. Salah satu data eksternal yang dapat dimanfaatkan sebagai data pemicu adalah data SIUPAL. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemanfaatan data SIUPAL dalam penelitian kepatuhan Wajib Pajak dan penggalian potensi pajak sektoral. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari data internal Direktorat Jenderal Pajak dan data eksternal Kementerian Perhubungan yang dapat diakses oleh publik melalui internet. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak pemilik SIUPAL dan pemilik kapal, terdapat indikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, salah satunya adalah Surat Pemberitahuan tidak diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Indikasi ketidakpatuhan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Account Representative dengan penelitian kepatuhan material secara menyeluruh dan komprehensif serta kunjungan/visit. Selain itu, terdapat potensi pajak berupa Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang harus digali secara optimal.]]>
