cover
Contact Name
Alfrid Sentosa
Contact Email
jurnal@fisipolupgriplk.ac.id
Phone
+6285249068338
Journal Mail Official
jurnal@fisipolupgriplk.ac.id
Editorial Address
Jl. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7 Palangka Raya 73112
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Sociopolitico
ISSN : -     EISSN : 26561026     DOI : 10.54683
Core Subject : Social,
SOCIOPOLITICO Is a Journal of Scientific Studies in Social Sciences and Political Sciences published by FISIPOL PGRI Palangka Raya. This journal is published two times a year in February and August. It contains writings raised from the results of research and critical analysis. SOCIOPOLITICO publication aims to increase the lecturer creativity and competency especially and intellectual communities generally. It also aims at giving the contribution of thoughts, creative ideas, and things that can be used for community services, nationalism in carrying out Tri Darma College.
Articles 111 Documents
KEMISKINAN DI PERKOTAAN (STUDI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PALANGKA RAYA) Sentosa, Alfrid; Lestariono, Wijoko; Junaidi, Kur
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 6 No 1 (2024): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v6i1.116

Abstract

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah kualitatif naratif. Di mana peneliti langsung masuk ke dalam lingkup, melihat dan mencermati kondisi sosial yang nyata dan tepat dari apa yang terjadi di masyarakat. Alat uji yang diteliti adalah masyarakat kota Palangka Raya khususnya penerima bantuan atau penerima bantuan p2kp. Dalam menempuh pendekatan kajian selama ini, yang akan muncul yang akan saya dapatkan adalah temuan dan tanggapan serta tanggapan dari manusia.Apa yang akan terlihat pada target yang akan diterima dalam penelitian ini adalah berbagai tanggapan dan masukan dari masyarakat, salah satunya dalam memfasilitasi dan menawarkan bantuan kepada orang-orang dari bkm untuk lebih jelas dan lebih terbuka dalam topik moneter. Dan gunakan anggaran yang didapat. Hal ini diupayakan agar unsur kkn tidak tampak.
PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL AKIBAT PERKEMBANGAN PARIWISATA SEI GOHONG KOTA PALANGKA RAYA Rahman, Fauzi
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 6 No 1 (2024): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v6i1.118

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan sosial pada masyarakat lokal, akibat interaksi yang terjadi dengan wisatawan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengarui perubahan sosial pada masyarakat akibat interaksi masyarakat lokal dengan wisatawan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan adapun lokasi penelitian yaitu di Sei Gohong Kota Palangka Raya. Teknik pengambilan sampling yaitu dengan cara menentukan karakteristik sendiri (purposive sampling) dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu yang menjadi bentuk perubahan sosial di Sei Gohong adalah Perubahan secara kecil yang tidak membawa pengaruh langsung / berarti bagi masyarakat seperti perubahan gaya berbusana/pakaian pada masyarakatnya yang sudah mulai mengikuti trend, tapi masih saja mempertahankan kebudayaannya. Dan yang menjadi Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial di Sei Gohong yaitu dengan adanya pendidikan formal yang sudah maju pada masyarakat membuat pola pikir masyarakat juga sudah maju, dilihat dari cara masyarakat menyelesaikan konflik yang tidak lagi menggunakan cara main hakim sendiri, melainkan menyelesaikan masalah/konflik dengan cara musyawarah atau dengan mediasi yang menunjuk orang ketiga sebagai penengah
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK Nelly, Samsiah
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 6 No 1 (2024): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v6i1.119

Abstract

Studi ini mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik di Indonesia merupakan fenomena yang dinamis, bervariasi, dan kompleks. Temuan utama mencakup beragamnya tingkat partisipasi, perubahan cara masyarakat berpartisipasi melalui teknologi, pentingnya peran pemangku kepentingan, hambatan yang perlu diatasi, pentingnya kualitas partisipasi, dan tantangan kebijakan publik yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, rekomendasinya mencakup peningkatan akses terhadap informasi, pendidikan kewarganegaraan, penggunaan teknologi untuk memfasilitasi partisipasi, perlindungan aktivis, peran yang kuat dari masyarakat sipil, evaluasi berkala, dan kolaborasi multisektor. Upaya bersama ini diharapkan dapat memperkuat peran partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, mendukung demokrasi yang lebih kuat, dan mengatasi tantangan kebijakan yang semakin kompleks di Indonesia.
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM TERHADAP PENUNDAAN PEMILU SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 Endrawati, Endrawati
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 6 No 1 (2024): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v6i1.135

Abstract

Demokrasi merupakan system pemerintahan dengan salah satu elemen kunci di dalamnya berupa system politik untuk memilih dan mengganti pemerintah melalui Pemilu yang bebas dan adil (Larry Diamond, 2004). Pemilu yang bebas dan adil kemudian diterjemahkan konstitusi Indonesia sebagai Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Singkatnya Pemilu Luber Jurdil secara berkala. Desain sistem politik Indonesia pasca amandemen UUD 19452 mengalami perubahan signifikan. Perubahan mendasar terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), dimulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung dalam amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 yang dalam implementasinya juga mengalami bongkar pasang perundang-undangan. Semangat reformasi 1998 juga menumbuhkan komitmen konstitusional bernegara untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadi tirani dan kesewenang- wenangan akibat kekuasaan yang absolut. Hal itu diartikulasikan dalam pasal 7 Undang – Undang Dasar 1945 bahwa Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
THE MEANINGFULNESS OF DEMOCRATIC VALUES IN THE ARGUMENTS OF THE FIRST INDONESIAN PRESIDENTIAL CANDIDATE DEBATE IN 2024 Agahirber, Agahirber; Sunarso, Sunarso
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 6 No 2 (2024): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v6i2.136

Abstract

The realization of democratic values is a serious effort to alleviate some of the problems that occur in Indonesia. This matter was discussed in depth by three candidates for President of Indonesia in 2024; Anies Rasyid Baswedan, Prabowo Subianto, and Ganjar Pranowo at the inaugural debate event which took place on December 12 2023. In this regard, this research seeks to analyze the meaningfulness of democratic values contained in the debate arguments for the 2024 Presidential Candidates of the Republic of Indonesia as well as the driving factors. This research uses a content analysis method with a qualitative approach, focusing on democratic values in the first debate session of the 2024 Indonesian Presidential candidates. Data was collected through transcription of debate videos and other sources such as books and journal articles; national and international. Analysis was carried out using a thematic approach so that the validity of the data was obtained through diligent observation. The research results show that Anies Rasyid Baswedan's argument tends to include the value of equality before the law with six (6) findings, Prabowo Subianto's argument focuses more on respect for human rights with four (4) findings, and the same goes for Ganjar Pranowo who focuses its arguments towards respecting human rights with five (5) findings.Crucial issues such as unequal access to justice, human rights violations and corruption are the driving factors for the 2024 Indonesian Presidential candidates to raise debate arguments that contain democratic values.
MAKNA SIMBOLIK DAN KULTURAL TRADISI LEBARAN KETUPAT BAGI MASYARAKAT JAWA Sriyana, Sriyana; Suprapti, Wiwik
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 6 No 2 (2024): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v6i2.137

Abstract

The Ketupat Eid tradition is one of the cultural heritages of the Javanese people which is still preserved today. Eid Ketupat (kupatan) has deep value and meaning in several aspects, namely in the religious aspect as a means of spreading Islamic religion, strengthening ties of friendship, as an expression of gratitude to Allah SWT for the success of fasting during the month of Ramadan. In the spiritual aspect there is interaction to forgive each other, then in the social aspect it is a form of mutual cooperation, while in the economic aspect it can increase people's income by selling coconut leaves or palm leaves.Apart from having social meaning and value, the kupatan tradition also has symbolic meaning, namely Eid as a symbol of the end and end of the fasting month of Ramadan, luberan as a symbol of an invitation to share one's fortune by giving zakat and alms, melting as a symbol of admitting mistakes and forgiving each other, and laburan as a symbol so that humans always maintain their physical and spiritual purity. Apart from containing symbolic meaning, the Eid Kupatan tradition also contains cultural meaning, namely a means of communication and friendship, a means of giving alms, a means of honoring guests and a means of preserving ancestral traditions.
IMPLEMENTASI TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAH DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN TENGAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kristiana, Tresia; Ongki, Ongki; Setiawan, Bilem; Sinta, Devi Mika; Mayesa Tigor, Ivanda Grecia; Tuah, Jaro Lelu
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 6 No 2 (2024): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v6i2.138

Abstract

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adalah dasar pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan Pembangunan Desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diamanatkan tujuan Pembangunan desa terdiri dari 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar, 2) Pembangunan sarana dan Prasarana Desa, 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal, 4) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan, Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah merupakan salah satu Desa yang berkewajiban untuk mengimlementasi Peraturan Dalam Negeri tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Rantau Asem yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditahun 2024. Mengetahui menganalisis serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa. Teori Imlementasi yang akan digunakan untuk membahas hasil penelitian menggunakan teori Implementasi Model Edward III dengan faktor penentu keberhasilan yang terdiri dari: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (interview dept), studi dokumentasi dan Fokus Group Diskusi. Informan dalam Penelitian terdiri dari Perangkat Desa, Aparatur Pemerintah Desa dan tokoh Masyarakat di Desa Rantau Asem. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Rantau Asem Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Keuangan Desa dengan basis kas, pencatatan transaksi pada saat kas diterima dan saat dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pengelolaan Keuangan Desa untuk jangka waktu satu tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tergambar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Tahun 2024. Asas pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dengan Asas Trasnsparan, Akuntabel, partisipatif, tertip dan disiplin anggaran. Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah Sumber Daya Aparatur dan Perangkat Pemerintahan Desa Rantau Asem dengan Tingkat Pendidikan yang memadai, Potensi Sumber Daya Pendapatan Asli Desa yang sangat mendukung dan keberadaan Sektor Perkebunan Sawit milik Perusahaan Swasta. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Implementasi Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Rantau Asem yang terdapat dalam APBDes di Tahun 2024 ditinjau dari teori Edward III telah terlaksana dengan baik, faktor yang mempengaruhi sangat mendukung terlaksananya Tata Kelola Keuangan pemerintah Desa Rantau Asem. Dari Kesimpulan tersebut disarankan Agar dimasa yang akan datang Pemerintah Desa lebih meningkatkan Tata Kelola Keuangan Desa terutama dari sektor Pendapatan Asli Desa (PADesa).
TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Hardi, Hardi; Arifianto, Jhon Tegar; Dian Lestari, Mei Ika; Trianti, Elin; Putri Patricia, Dhea Ananda; Vena, Vena
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 6 No 2 (2024): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v6i2.139

Abstract

Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Pada level pemerintahan desalah semua urusan rakyat dikonsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintahan desa tidak hanya mengurus urusan pemerintahan secara formal tetapi juga urusan pemerintahan informal seperti urusan adat istiadat, agama, budaya dan berbagai hakhak asal usul dan/atau hak tradisional masyarakat setempat. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdiri dari 16 Bab dan 122 Pasal merupakan terobosan baru dalam modernisasi manajemen dan tata kelola pemerintahan di tingkat yang paling terkecil yaitu Desa. Desa Rantau Asem adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Katingan, yang berkewajiban menlaksanakan tata Kelola administrasi pemerintahan dengan prinsip tata Kelola yang baik. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan bagaimana kepala desa dan aparatur pemerintah desa melaksanakan tata Kelola administrasi pemerintahan desa di Desa Rantau Asem. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tata Kelola administrasi pemerintahan desa di desa Rantau Asem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian terdiri dari Aparatur pemerintah desa, Badan Permuswaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat desa Rantau Asem. Data diolah dengan menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tata Kelola administrasi pemerintahan desa Rantau Asem telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketetapan dalam peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan lima prinsip dasar tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dengan indikator transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, Independensi, dan kesetaraan atau kewajaran. Faktor yang mendukung terlaksananya tata Kelola administrasi pemerintahan desa adalah sumberdaya manusia aparatur, ketersediaan sarana dan sarana yang cukup, Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tata kelola administrasi pemerintahan Desa Rantau Asem berjalan dengan baik karena dukungan dari Masyarakat yang terlibat dalam setiap proses pengambilan Keputusan yang dilaksanakan melalui musyawarah desa (Musdes). Disarankan agar pemerintah desa selalu mengedepankan prinsip tata kelola administrasi yang baik, meskipun masih terdapat kendala berupa fasilitas berupa sarana dan prasarana yang terbatas dari segi kualitas, terutama media internet yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk membuat website desa Rantau Asem.
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN KABUPATEN KATINGAN Setyawan, Bayu; Benaya, Benaya; Berliana, Erla; Andani, Frima; Julinia, Julinia; Sawira, Sawira
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 6 No 2 (2024): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v6i2.140

Abstract

This study aims to evaluate the role of the Rantau Asem Village Government in village development. A qualitative descriptive method was employed using observation, in-depth interviews, and literature review as data collection techniques. The study was grounded in role theory and the concept of village development. The Rantau Asem Village Government has fulfilled its role as an innovator by creating village development programs in an easily understandable language and encouraging community participation. exclamation As a motivator, the village government has fostered and maintained development dynamics by designing programs aligned with community aspirations. As a facilitator, the village government has facilitated the implementation of development projects and bridged various community interests. Nevertheless, there are still areas for improvement, such as enhancing human resource capabilities and skills. Additionally, the village government needs to adopt an appropriate approach to address community aspirations to boost community participation in village development.
NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM) TRADISI HANDEP HAPAKAT PADA MASYARAKAT KALIMATAN TENGAH (Studi Masyarakat Desa Rantau Asem) Pramono, Alexander; Karunia, Liwan; Putra, Brilliant Yokha; Novi, Novi; Naomi, Kristy; Jayanti, Jayanti
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 6 No 2 (2024): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v6i2.141

Abstract

Penelitian berangkat dari fenomena semakin tereliminasinya unsur-unsur budaya lokal pada masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah arus modernisasi dan globalisasi segala aspek kehidupan termasuk tradisi dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan nilai-nilai kearifan (local wisdom), tradisi handap hapakat pada masyarakat Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian adalah komunitas masyarakat Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Data dikumpulkan dari sumber primer dan skunder. Sumber primer dilakukan dengan observasi langsung (natural observation), untuk pendalaman (indepth review) dilakukan wawancara dengan teknik snowball sampling. Data skunder diperoleh melalui eksplorasi jurnal, laporan penelitian serta sumber-sumber pustaka yang relevan. Anlisa menggunakan pendekatan interaktif yang meliputi reduksi data (data reduction), sajian data (data display) dan penarikan simpulan (conclusion drawing) serta verifikasi dan validasi (triangulation). Hasil penelitian disimpulkan bahwa tradisi handep hapakat (Gotong royong) memiliki nilai- nilai kesadaran aktivitas pertanian, aktivitas seputar rumah tangga, aktivitas dalam persiapan pesta dan upacara adat serta pelestarian budaya sebagai perwujudan identitas sosial dan budaya masyarakat dan aktivitas dalam pembangunan fasilitas umum.

Page 7 of 12 | Total Record : 111