cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putu Eka Trisna Dewi
Contact Email
trisnadewi.ecak@gmail.com
Phone
+6283853378247
Journal Mail Official
widyapublika@unr.ac.id
Editorial Address
Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Widya Publika
Published by Universitas Ngurah Rai
ISSN : 23382554     EISSN : 28090691     DOI : https://doi.org/10.70358/widyapublika.v9i1
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Widya Pubika adalah jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Publik yang mempublikasikan kajian tentang Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik (Kebijakan Publik dan Manajemen Publik). Jurnal ini juga didedikasikan untuk memberikan ruang intelektual diskusi ilmiah dibidang Administrasi Publik. Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian Ilmu Administrasi Publik yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Widya Publika diterbitkan secara online dua kali dalam setahun oleh Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Yaitu di bulan Juni dan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 90 Documents
 5   6   7   8   9 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DIESEASE 2019 DI PROVINSI BALI Handono, Wahyu Sri
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v10i1.864

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Provinsi Bali di masa pandemi Corona Virus Disease 2019; Kendala yang dihadapi dan strategi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah no.5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Bali dipengaruhi oleh (a) standar/ukuran dan tujuan kebijakan; (b) Sumber daya; (c) karakteristik agen pelaksana; (d) sikap atau kecenderungan para pelaksana; (e) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan (f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik; (2) Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di provinsi bali juga berasal dari faktor-faktor (a) standar/ukuran dan tujuan kebijakan; (b) Sumber daya; (c) karakteristik agen pelaksana; (d) sikap atau kecenderungan para pelaksana; (e) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan (f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik; pada saat ini implementasi kebijakan tersebut terkendala oleh pandemi corona virus disease 2019; sehingga sosialisasi belum masif dan amanat Perda untuk membentuk perusahaan umum daerah belum terlaksana, dan tidak adanya wisatawan yang datang ke Bali; (3) Strategi untuk menghadapi kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Bali terutama yang berhubungan dengan pandemi virus corona disease 2019; sehingga sosialisasi belum masif dan amanat Perda untuk membentuk perusahaan umum daerah belum terlaksana, dan tidak adanya wisatawan yang ke Bali, perlu dilakukan standarisasi penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali yang disertai dengan penerapan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan; untuk menarik wisatawan berkunjung ke Bali dalam masa pandemi corona virus Disease 2019 maupun pasca pandemi corona virus disease 2019, agar wisatawan yang berkunjung ke Bali mendapatkan rasa nyaman, aman selama berwisata di Bali serta Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam kondisi anggaran yang belum siap, karena pandemi. Maka dinas pariwisata bisa berkolaborasi dengan menggandeng kerjasama dengan akademisi, komunitas, media, pemerintah dan swasta (model pentahelix) selama pandemi corona virus disease 2019 untuk pelaksanaan Perda no.5 tahun 2020.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG Mastana, I Wayan; Sri Widnyani, Ida Ayu Putu
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v10i1.865

Abstract

Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung merupakan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk meminimalkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat Klungkung yang di koordinir oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, mengetahui faktor kendala yang terjadi dan solusi yang didapat dari implementasi kebijakan tersebut serta mengetahui dampak dari implemetasi terhadap masyarakat khususnya di Kelurahan yang ada di Kecamatan Klungkung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Wawancara secara mendalam dan dokumentasi sementara teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, serta teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Implementasi Kebijakan BLT APBD dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung secara umum berjalan dengan baik. Keberhasilan implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang masing-masing faktor memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BADUNG Adnyani, Ni Ketut
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v10i1.866

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e-pajak seta kendala dan solusi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan e-pajak sudah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2016. Hasil penelitian juga menunjukkan implementasi kebijakan e-pajak perpedoman pada empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian juga menunjukkan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan e-pajak meliputi kendala yang berasal dari ketidakpatuhan Wajib Pajak, kendala yang berasal dari kondisi personal Wajib Pajak dan kendala yang berasal dari implementor. Penelitian ini juga memaparkan solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan e-pajak meliputi solusi untuk kendala yang berasal dari ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi, solusi untuk kendala yang berasal dari kondisi personal Wajib Pajak dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pemantauan, dan solusi untuk kendala yang berasal dari implementor adalah dengan merencanakan agenda kerja melakukan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan
COMMUNITY-PRIVATE PARTNERSHIP (CPP) IN COMMUNITY BASED TOURISM MANAGEMENT: CASE STUDY OF BLANGSINGA VILLAGE, BALI Sawitri, I Made Yaya; Prabawa, Made Suryanatha
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v10i1.867

Abstract

As an alternative form of tourism, Community-based Tourism (CBT) is expected to meet the social, environmental and economic needs of local communities through the offering of tourism products. CBT has enormous potential to be developed especially with the rising trend for an authentic and environmentally conscious travel experience. However, most CBT has very limited resources and knowledge to gain market access which lead to low competitiveness of its operation. This paper argues that one solution to advance community-owned tourism is by encouraging direct partnership between the Community and the private actor (investor) or the Community-Private Partnership (CPP). By using study case from Blangsinga tourism village, this research investigates how the partnership develop and how it can help the growth of the CBT. Qualitative methods, such as in-depth interview and participant observation, were employed. Examination on the operation showed that the partnership does not compromise the community’s ownership of the CBT. Instead, the involvement of the external parties is directed towards providing resources and knowledge for the development of the community.
Eksplorasi Biaya Non Fisik Pada Tahap Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Adiratma, I Gede
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v10i2.927

Abstract

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 68 menyebutkan bahwa penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, terdiri dari unsur-unsur: a.tanah; b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai. Komponen e dan f seringkali belum dapat diperkirakan besar nominalnya di awal. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi besaran komponen E dan F pada studi kasus Nilai penggantian wajar pembngunan short cut di desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali pada Tahun 2021. Tulisan ini menggunakan pendekatan eksplorasi dari data yang dikumpulkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Ditemukan bahwa besarnya komponen E dan F mencapai 3,35 % dari total nilai penggantian lahan. komponen E dan F dikategorikan sebagai total nilai non fisik di dalamnya termasuk nilai Premium, solatium, biaya pindah dan biaya upakara. Biaya upakara dalam studi kasus ini mencapai 17% dari total persentase biaya non fisik.
NEGARA KUAT VERSUS NEGARA LEMAH: SEBUAH KAJIAN TEORETIK Adventius Hamel, Victorius
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v10i2.928

Abstract

pemahamannya. Secara teoretik keduanya bisa saling berkaitan tetapi bisa juga saling bertentangan secara pengertian. Kajian ini mencoba menelusuri setiap makna dari dinamika perdebatan mengenai konsep negara kuat dan negara lemah. Dengan harapan bahwa keduanya dapat dipahami sesuai dengan konteksnya. Indonesia bisa menjadi sebuah negara kuat pada saat menempatkan kekuasaan negara bersamaan dengan kekuatan rakyat. Namun sebaliknya bisa menjadi sebuah negara lemah jika negara atau pemerintah menjadi kekuatan yang mendominasi atau menguasai masyarakat atau sebaliknya.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TABANAN DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT Alit Badrika, I Nyoman; Sulandari, Sri
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v10i2.929

Abstract

Penelitian ini mengambil judul Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat. Dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas. Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu : Dengan indikator: ketepatan penentuan Waktu,pertimbangan biaya,dalam pengukuran,dalam penentuan pilihan,ketepatan berpikir,ketepatan dalam melakukan perintah,ketepatan dalam menetukan tujuan dan sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan rancang bangun observasional deskriptif. Teknik penelitian yang dilakukan dengan cara survei lapangan, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dari delapan indikator yang dijadikan kajian dalam efektivitas pelaksanaan reses anggota DPRD kabupaten Tabanan sudah berjalan baik dan dapat dikatakan efektif. Dari faktor penghambat dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Tabanan penulis dapat simpulkan bahwa masih kurangnya Pendidikan politik bagi warga masyarakat, selain itu reses masih dipandang sebagai agenda rutinitas oleh sebagin anggota DPRD Kabupaten Tabanan hingga kurang bisa efektif dalam penyerapan aspirasi warga masyarakat. Hambatan berikut yang dialami anggota DPRD kabupaten Tabanan adalah keterbatasan anggaran
IMPLEMENTASI SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN PELAJARAN 2021/2022 Martini, Putu; Utari Dewi, Nyoman Diah; Sri Widnyani, Ida Ayu Putu
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v10i2.931

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis (1) implementasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri secara online di Kabupaten Badung; (2) Kendala-kendala dalam implementasi sistem PPDB jenjang SMP Negeri secara online di Kabupaten Badung; dan (3) solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi sistem PPDB jenjang SMP Negeri secara online di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi sistem PPDB jenjang SMP Negeri secara online di Kabupaten Badung dipengaruhi oleh faktor-faktor (a) standar dan tujuan kebijakan; (b) sumber daya; (c) komunikasi; (d) karakteristik agen pelaksana; (e) disposisi implementor; dan (f) lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik; (2) Kendala-kendala dalam implementasi sistem PPDB jenjang SMP Negeri secara online di Kabupaten Badung meliputi (a) Kendala dari faktor sumber daya terkait keterbatasan SDM yang mumpuni atau menguasai teknologi informasi; (b) Kendala dari faktor komunikasi berasal dari jaringan internet yang tidak merata secara keseluruhan; dan (c) Kendala dari faktor karakteristik agen pelaksana berasal dari kompetensi pelaksana yang masih kurang meskipun sudah diberi pelatihan; (3) Solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi sistem PPDB jenjang SMP Negeri secara online di Kabupaten Badung meliputi (a) solusi dari faktor sumber daya khususnya SDM bisa dilakukan secara jangka pendek dan jangka panjang; (b) solusi dari faktor komunikasi dengan memperbaiki jaringan internet dan bekerja sama dengan provider internet; dan (c) solusi dari faktor karakteristik agen pelaksana terkait pencegahan kecurangan dengan cara selalu diingatkan secara terus-menerus.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG BENDEGA DALAM DESA ADAT DI KABUPATEN BADUNG Suarjaya, I Wayan Raka
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v10i2.932

Abstract

Permasalahan yang dihadapi bendega di Kabupaten Badung merupakan tanggung jawab seluruh komponen yang terkait, baik pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak swasta sebagi steakholders. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (a) Untuk mengetahui mengapa proses implementasi kebijakan perda bendega belum maksimal. (b) Mengkaji dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan perda bendega. (c) Menganalisa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam kebijakan perda bendega. Penelitian yang dilakukan pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III, yang terdiri dari: Comunication, Resources, Dispositions dan Bureaucratic. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik penentuan informan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan bahwa: (1) Implementasi kebijakan perda bendega sudah berjalan dengan baik, akan tetapi belum sepenuhnya maksimal, yang disebabkan: (a) Masih terbatasnya sumber daya manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung dalam melakukan sosialisasi perda bendega terutama kalau dihubungkan dengan luas layanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung. (b) Belum terwujudnya tata ruang wilayah sektor perikanan secara optimal, karena semakin banyak alih fungsi wilayah pesisir untuk pembangunan fasilitas kepariwisataan.(c) Sosialisasi perda bendega masih jarang dilakukan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perda bendega adalah variabel comunication, resources, dispositions dan bureaucratic. (3) Upaya atau program-program yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung: (a) Bekerjasama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bali dalam melakukan sosialisasi perda bendega. (b) Meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bidang perikanan melalui pendidikan dan pelatihan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI DALAM PERUMUSAN MANAJEMEN MITIGASI BENCANA ALAM DI KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI sari, ita purnama
Jurnal Widya Publika Vol 12 No 2 (2024): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v12i2.1312

Abstract

Bangli Regency, from its historical records, has experienced seven types of disasters. The seven types of hazards are volcanic eruptions (Mount Batur), earthquakes, landslides, forest and land fires, extreme weather, droughts, flash floods, and the COVID-19 pandemic has also occurred. Based on historical data of disaster events that occurred in Bangli Regency during the period of 2018-June 2021, there were 255 recorded disaster events. The research method used in this study is descriptive research with a qualitative focus. Qualitative approaches can be used to find out what is happening behind phenomena that are not well understood. The researcher obtained data and information through two methods to answer the research question, namely: (1) primary data collection through in-depth interviews; and (2) secondary data collection through literature and documentary studies.The results Wthis study indicate that disaster preparedness, particularly in disaster management, must be conducted in a structured manner to prevent or prepare for disasters. Knowledge about risks is crucial to educate the community and motivate individuals so that they prioritize the need for early warning systems and the preparation of steps to be taken when signs of an impending disaster begin to appear. Warning services for hazards must be issued by agencies or institutions that have the responsibility and authority. Keywords : Public Policy, Formulation, Implementation

Page 8 of 9 | Total Record : 90

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1 (2025): Widya Publika Vol 12 No 2 (2024): Widya Publika Vol 12 No 1 (2024): Widya Publika Vol 11 No 2 (2023): Widya Publika Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika Vol 9 No 2 (2021): Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika Vol 8 No 1 (2020): Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika Vol 7 No 1 (2019): Widya Publika More Issue