Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 13, No 2 (2022)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Safira Aulia Salma]]>;
<![CDATA[Ertien Rining Nawangsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8019
<![CDATA[Penelitian ini tentang Kualitas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk. MPP merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dari layanan terpadu. Namun, pada kenyataannya pelayanan publik di MPP Nyawiji belum sepenuhnya berjalan baik dengan tujuan yang diinginkan karena masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat ke pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di MPP Nyawiji Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. hasil penelitian kualitas pelayan publik di MPP Nyawiji Kabupaten Nganjuk berkualitas baik dengan ditunjukkan: 1) self-esteem, cukup baik dikarenakan terbatasnya jumlah pegawai dan belum terintegrasinya pelayanan MPP Nyawiji. 2) exeed expectation, kualitas pelayanan MPP baik dikarenakan penyesuaian standar pelayanan, walaupun masih ditemukan keterlambatan pelayanan. 3) recovery, sangat baik ditandai adanya uji coba standart pelayanan dan adanya tempat kritik dan saran. 4) improve, kualitas pelayanan sangat baik dikarenakan menyesuaikan perubahan pelayanan yang diwujudkan pada jemput bola dan mobil keliling 5) vision, penerapan sudah baik ditandai berhasil mensentralkan pelayanan satu tempat 6) care, memberikan pelayanan dengan sikap baik, ramah, informatif, simpatik dan berfasilitas 7) empower, pemberdayaan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan walaupun belum ada reward pegawai berprestasi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI ]]>
<![CDATA[Nabila Udzrotu Shauma]]>;
<![CDATA[Dini Gandini Purbaningrum]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8092
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukan terkait ukuran dan tujuan dalam melaksanakan kebijakan sudah dibuat sesuai dengan amanat peraturan nasional dan sudah dijalankan. Sumber daya manusia yang berada di tingkat bawah khusunya kader masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas, untuk ketersediaan sumber daya anggaran sudah cukup baik. Karakteristik organisasi pelaksana, Pembagian wewenang, ketersediaan SOP, dan pelaksanaan evaluasi pengawasan sudah dijalankan, namun masih terdapat pelaksana yang tidak memiliki SOP dalam menjalankan kebijakan. Sikap para pelaksana, khususnya pada pemahaman masyarakat terhadap kebijakan masih kurang, masih ditemukan masyarakat yang tidak memahami dengan baik terkait pencegahan stunting. Komunikasi dan koordinasi masih kurang, karena masih terdapat kegiatan yang belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik yang berada di Kecamatan Rajeg belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi.]]>
<![CDATA[PENERIMAAN MASYARAKAT ATAS KEBIJAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI ]]>
<![CDATA[Arsenius Wisnu Aji]]>;
<![CDATA[Maria Puspitasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8009
<![CDATA[Aplikasi PeduliLindungi merupakan sebuah bentuk respon Pemerintah Indonesia dalam rangka mengatasi ancaman pandemi Covid-19. Aplikasi ini digunakan sebagai instrumen untuk melacak persebaran virus Covid-19 di Indonesia yang dilakukan bersamaan dengan kebijakan publik berupa pembatasan mobilitas masyarakat. Muncul penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap kebijakan PeduliLindungi yang berlaku. Dengan metode studi kasus dan pengumpulan data melalui observasi pada media sosial Twitter, ditemukan bahwa masyarakat memiliki persepsi pro dan kontra mengenai aplikasi PeduliLindungi. Rational choice theory dalam hal ini digunakan untuk menjelaskan keputusan masyarakat untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, penggunaan aplikasi dimotivasi oleh keinginan seseorang untuk beraktivitas di ruang-ruang publik. Sebagian memiliki persepsi positif yang menganggap bahwa aplikasi PeduliLindungi membantu proses pelacakan dan memberikan jaminan rasa aman dalam beraktivitas. Di sisi lain, terdapat kelompok yang menganggap bahwa aplikasi PeduliLindungi dapat mempersulit dan mengancam mereka. Hal ini menyebabkan kelompok ini memilih untuk menghindar dari kebijakan tersebut dengan cara (1) mengunduh aplikasi di saat-saat tertentu saja, dan (2) penggunaan aplikasi pihak ketiga yang telah terintegrasi dengan sistem PeduliLindungi. Selain dua kelompok yang berbeda pendapat, pro dan kontra, terdapat kelompok lain yang tidak mengunduh aplikasi PeduliLindungi karena alasan keterbatasan gawai yang dimilikinya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI ]]>
<![CDATA[Yuyun Fitriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8094
<![CDATA[Diberlakukannya peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Analisis Beban kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa analisis beban kerja diperlukan untuk menetapkan jumlah personel guna memenuhi kebutuhan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ideal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Sistem Informasi Analisis Beban Kerja (ABK) Pegawai di Lingkungan Sekolah Polisi Negara Kemiling Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini seluruh personil yang terkait dengan implementasi Sistem Informasi Analisis Beban Kerja (ABK) Pegawai di Lingkungan Sekolah Polisi Negara Kemiling Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa prosedur penggunaan Sistem Informasi Analisis Beban Kerja (ABK) sudah berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2014 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesiapan Sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana sudah cukup baik karena telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan bagi anggota yang akan menjalankan aplikasi. Proses Implementasi sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kendala dari segi SDM yang belum semua memahami format pengisian ABK serta kendala dari segi sarana komputer yang perlu penambahan serta jaringan yang belum stabil.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN OTONOMI DESA ADAT ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Supriliyani]]>;
<![CDATA[Ni Putu Anik Prabawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8017
<![CDATA[Provinsi Bali mempunyai banyak Desa Pakraman, dimana masing-masing desa pakraman memiliki keistimewaannya atau keunikan masing-masing yang menjadikan desa tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Salah satu Desa Pakraman yang sangat unik adalah Desa Adat Asak yang terletak di Kecamatan Karangasem, Provinsi Bali. Desa Adat Asak ini tergolong desa yang masih kuno, dimana kaum perempuan masih tertindas dan tersisihkan dari kaum laki-laki dalam pembangunan yang berkeadilan. Disamping itu jika dilihat dari pengawasan atau pemantau yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan otonomi desa sampai dengan saat ini masih dilakukan oleh laki-laki sehingga peran perempuan belum boleh berada diatas laki-laki dikarenakan sudah terdapat pakem-pakemnya sendiri. Efektivitas perempuan dapat dilihat sebagai subyek dari kontruksi dan proses budaya yang lahir dari kebiasaan. Berlandaskan UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai proses pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi dalam rangka mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem NKRI. Pencapaian otonomi daerah bukan hanya pemberitahuan hukum saja, tetapi juga kebutuhan globalisasi yang ditambah dengan memperkuat daerah kewenangan yang lebih besar. Metode Penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan memakai Purposive Sampling.]]>
<![CDATA[FORMULASI KEBIJAKAN SEJARAH PRA KEMERDEKAAN RI ]]>
<![CDATA[Benny Syofyan Ahmad]]>;
<![CDATA[Febri Yuliani]]>;
<![CDATA[Adianto Adianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8077
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan sejarah pra kemerdekaan RI di Kota Dumai. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kajian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada upaya investigasi dan pengkajian secara natural fenomena yang terjadi dalam keseluruhan kompleksitasnya. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan Formulasi Kebijakan Sejarah Pra Kemerdekaan RI di Kota Dumai sudah berjalan. Hal ini karena dilihat dari 5 (lima) tahapan penelitian kebijakan yang dikemukakan Ann Majchrzak, yaitu persiapan, konseptualisasi studi, analisis teknikal, perumusan rekomendasi dan mengkomunikasikan hasil studi. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa faktor penghambat dalam memformulasikan kebijakan tersebut adalah kuantitas dan kualifikasi aparatur yang belum memadai dan sistem penjadwalan anggaran di pemerintahan.]]>
<![CDATA[URGENSI TRANSPARANSI PUBLIK PADA KASUS KELANGKAAN MINYAK GORENG ]]>
<![CDATA[Lili Fatri]]>;
<![CDATA[Akhirul Insan]]>;
<![CDATA[Bagus Aulia Ahmad Fahrezi]]>;
<![CDATA[Candra Hardianto]]>;
<![CDATA[Natan Sinurat]]>;
<![CDATA[Epin Saepudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8018
<![CDATA[Good governance merupakan suatu kesatuan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif dengan konsep antara lembaga-lembaga negara, sektor swasta, dan masyarakat. Salah satu prinsip good governance adalah transparansi. Prinsip ini memiliki kebebasan dan kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat dan mencukupi, dapat diandalkan, serta mudah diperoleh dan sulit. Prinsip juga menghendaki kepatuhan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam penyajian informasi. Masalah yang sedang marak adalah kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia.Dinamisasi isu maupun perumusan kebijakan terkait kasus minyak goreng membuat informasi yang mengalir begitu cepat dan membuat masyarakat tidak begitu terjelaskan mengenai setiap proses dan justifikasi perumusan kebijakan tersebut. Berdasarkan hal itu, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk menentukan urgensi transparansi publik dalam mendukung terciptanya tata kelola yang baik pada kasus tersebut. Transparansi pada penelitian ini dinilai melalui dua parameter yaitu komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan data primer yaitu survei untuk mahasiswa ITB, serta analisis kualitatif dengan kajian literatur dari kebijakan dan berbagai media mainstream. Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan kedua parameter transpransi tersebut masih belum berjalan secara optimal.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Hernimawati Hernimawati]]>;
<![CDATA[Surya Dailiati]]>;
<![CDATA[Sudaryanto Sudaryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8013
<![CDATA[Pangkalan Kapas salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Namun berbeda dengan desa lainnya, di Desa Pangkalan Kapas ini terdapat objek wisata yang belum terkenal yakni air terjun, yang diberi nama Air Terjun Pangkala Tio. Adapun yang menjadi permasalahan adalah objek wisata Air Terjun Pangkalan Tio belum dikenal masyarakat secara luas, akses jalan ke lokasi belum memadai bagi masyarakat umum/ luar Desa Pangkalan Kapas. Kemudian terbatasnya anggaran untuk pengelolaan objek wisata baik dari dana desa maupun pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan dan hambatan pengelolaan pembangunan kepariwisataan Air Terjun Pangkalan Tio Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimana peneliti mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, konstekstual dan menyeluruh. Pengelolaan pembangunan kepariwisataan Air Terjun Pangkalan Tio di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik. Hanya saja masih dilakukan dalam tahap yang sangat sederhana oleh pemeerintahan desa. Oleh karena itu perlu dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS ]]>
<![CDATA[Nur Wandira Kusmayadi]]>;
<![CDATA[Diana Hertati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8004
<![CDATA[Pemerintah Kabupaten Madiun menerbitkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Human Immunodefeciency Virus Dan Acquires Immuno Defeciency Syndrome sebagai upaya menyikapi banyaknya temuan kasus HIV/AIDS yang terus bermunculan. Kecamatan Jiwan sebagai wilayah yang memiliki kasus HIV/AIDS terbanyak di Kabupaten Madiun, dalam proses pelaksanakan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS terutama dalam upaya promosi dan pencegahan penularan HIV/AIDS ditengarai memiliki beberapa permasalahan yang mengiringi proses pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang dianalisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum tercapainya seluruh indikator model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn sebagai pengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Jiwan yang disebabkan karena tujuan kebijakan yang terlalu ideal, adanya sumber daya yang belum memadai, komunikasi kepada masyarakat yang belum menyeluruh, serta keadaan lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial Kecamatan Jiwan yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS]]>
<![CDATA[CSR, PERUSAHAAN PUBLIK, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Hildawati Hildawati]]>;
<![CDATA[Sopyan Sopyan]]>;
<![CDATA[Dia Meirina Suri]]>;
<![CDATA[Adianto Adianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8010
<![CDATA[Pelaksanaan CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan sesuai dengan amanat UU No. 40 tahun 2007. Hal inilah yang mendorong PT. Pertamina RU II Dumai untuk melaksanakan program CSR terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung dengan aktifitas perusahaan. Sehingga PT Pertamina RU II Dumai, dalam hal ini telah melaksanakan Program CSR yang disebut Program Pertanian Diatas Lahan Gambut. Sasaran Program ini adalah Kelompok Tani Paman Jaya di Kelurahan Tanjung Palas Kota Dumai yang merupakan masyarakat yang berdomisili di wilayah operasi perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan angket. Sampel penelitian sebanyak 20 orang. Alat analisis adalah SPSS statistic 17. Hasil penelitian adalah terdapat pengaruh variabel Program CSR (X) terhadap Kesejahteraan Masayarakat (Y), dengan kekuatan pengaruh variabel bebas (Program CSR) terhadap variabel terikat (Kesejahteraan Masyarakat) adalah sebesar 46,8%, sisanya sebesar 53,2% dipengaruhi oleh variabel independen yang lain. Atau dapat dikatakan bahwa Ha Diterima dan Ho ditolak. Sehingga kesimpulannya: Program CSR yang dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Dumai berpengaruh dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Ha Diterima dan Ho ditolak)]]>
