cover
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Vol 13, No 3 (2022)" : 15 Documents clear
STRATEGI PEMBERDAYAAN PROGRAM KAREPE DIMESEMI BOJO PADA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL Rofi'ah Inggil Pangestu; Sri Wibawani
Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8027

Abstract

Pemerintah Kabupaten Jombang berupaya menjadi kota yang ramah disabilitas dan dengan mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam pembangunan kesejahteraan  sosial. Program Karepe Dimesemi Bojo (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang) adalah terobosan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai strategi pemberdayaan dalam meningkatkan keberfungsian sosial. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis keberhasilan strategi pemberdayaan program Karepe Dimesemi Bojo di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus berdasarkan teori strategi pemberdayaan yaitu : aras mikro, aras mezzo, dan aras makro. Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi pemberdayaan program Karepe Dimesemi Bojo di Desa Bongkot cukup berhasil memberdayakan penyandang disabilitas mental di Desa Bongkot Kabupaten Jombang. Hal ini dibuktikan : 1) aras mikro, dilakukan dalam bentuk bimbingan, konseling, crisis intervention, dan stress management secara rutin di Desa Bongkot sebulan dua kali, sehingga cukup berhasil dalam pemberdayaan. 2) aras mezzo, dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan satu bulan sekali dengan fasilitas yang kurang, sehingga kurang berhasil dalam pemberdayaan. 3) aras makro, dilakukan dalam bentuk perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat dan manajemen konflik secara matang dan terbukti nyata memberikan dampak baik pada pelaksanaan program maupun penerima manfaat, sehingga berhasil dalam pemberdayaan.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNS Hendri Hendri; Hasim As'ari
Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8103

Abstract

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan tambahan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja. Tunjangan ini merupakan penyempurnaan dari tunjangan yang telah ada dan akan menjadi satu tunjangan yang spesifik untuk memacu kinerja dan sekaligus menjamin keadilan dalam pemberian tunjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan tambahan penghasilan pegawai bagi PNS pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan juga wawancaraberdasarkan hasil dari penelitian penulis melakukan kesimpulan dan saran melalui empat metode kebijakan publik oleh Edward III yang memenuhi beberapa aspek yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan juga struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa TPP pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai belum sepenuhnya sesuai dengan efektivitas yang ada, dikarenakan penilaian kehadiran kinerja yang berdampak pada disiplin pegawai yang masih kurang dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu masih kurangnya penilaian kehadiran pegawai pada apel di sore hari yang kadang tidak dilaksanakan oleh sebagaian pegawai yang bertugas pada hari tersebut. 
STRATEGI MENGATASI PENGANGGURAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 Rindi Yuliyanti; Nida Handayani
Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8114

Abstract

Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia, jumlah pengangguran bertambah karena banyak pekerja yang dirumahkan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu daerah yang berdampak adalah Kota Tangerang Selatan yang mengalami peningkatan pengangguran cukup besar pada tahun 2019 sampai 2020 sebesar 3,7 persen dan angka tersebut berpeluang untuk meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi Pemerintah Daerah dalam upaya mengatasi pengangguran akibat pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat strategi. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hunger dan Wheelen (2003) dengan tiga indikator, maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator program, terdapat berbagai kegiatan yang dilaksanakan seperti pelatihan, pembuatan Kartu Kuning (AK I) bagi percari kerja, dan pelayanan antar kerja untuk menempatkan tenaga kerja. Namun, terdapat kegiatan yang belum bisa terlaksana yaitu Job Fair bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Pada indikator anggaran, pelaksanaan strategi kegiatan program memiliki anggaran yang berasal dari APBD, namun anggaran untuk memenuhi kebutuhan kegiatan program mengalami pengurangan dana di masa pandemi Covid-19. Pada indikator prosedur, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah mengikuti tahapan dan persyaratan, dan dinas bekerja sama dengan beberapa pihak seperti LPK dan perusahaan.
EFEKTIVITAS PROGRAM UNDERCOVER 112 COVID-19 Nur Sabrina Hana Afifah; Diana Hertati
Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8088

Abstract

Pemerintah Kota Surabaya membuat sebuah terobosan baru dengan mencitapkan layanan Program Undercover 112 Covid-19. Undercover 112 Covid-19 merupakan bagian dari Command Center 112. Program Undercover 112 Covid-19 merupakan program dari Pemerintah yang memang dikhususkan untuk pelayanan terkait aduan kasus Covid-19. Melalui program Undercover 112 Covid-19, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan penanganan yang lebih cepat dan tepat untuk menanggapi laporan masyarakat terkait kasus Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Undercover 112 Covid-19 dalam Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat di Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Undercover 112 Covid-19 belum efektif yang diukur berdasarkan teori efektivitas program dari Budiani yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Program Undercover 112 Covid-19 belum efektif dikarenakan masih terdapat berbagai macam hambatan atau permasalahan yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan program dan masih terdapat alat kesehatan yang tidak sesuai dalam penanganan pasien Covid-19.
IMPLEMENTASI EKONOMI POLITIK MEDIA BATAMTODAY.COM DAN BATAMNEWS.CO.ID ERA PERSAINGAN DIGITAL Suyanto Suyanto; Taslimahudin Taslimahudin
Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v13i3.7969

Abstract

Abstrak : Perkembangan industri media tidak bisa terlepas dari persoalan ekonomi dan politik. Meski media merupakan perantara, namun upaya membangun dan membranding media itu sendiri membutuhkan investasi yang lumayan besar. Kepentingan ini dilihat dari sisi ekonomi politik. Metode penelitian dalam tulisan ini merupakan deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan untuk menceritakan atau menggambarkan kondisi lapangan atau area populasi tertentu yang jujur sesuai dengan kejadian secara sistematis dan akurat. Hasil penelitian ini melihat bagaimana Batamtoday.com dan Batamnews.co.id melakukan komodifikasi, yaitu: komodifikasi konten, terkait dengan konten media yang akan dibagikan kepada publik, komodifikasi audien terkait dengan rating untuk kepentingan pengiklan, dan komodifikasi pekerja bagaimana karyawan dimanfaatkan oleh kepentingan media. Spasialisasi membahas tentang pendistribusian produk oleh media kepada publik tanpa terhalang oleh ruang dan waktu dengan menggunakan kemajuan teknologi komunikasi dan terakhir strukturasi membahas tentang agen sebagai pembentuk suatu struktur dan struktur membentuk agen, sehingga menimbulkan terjadinya proses produksi dan reproduksi yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pembahasan ini sesuai dengan teori ekonomi politik media yang diungkapkan Vincent Moscow.Kata Kunci : Ekonomi politik, media online, digital
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PELAYANAN PUBLIK PADA APLIKASI E-KIOS Yusuf Amrozi; Elfa Cornelia; laily Ainuriyah
Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8015

Abstract

Aplikasi E-kios merupakan suatu sistem layanan kebijaklan publik pada sejumlah pemerintah daerah untuk mengintegrasikan layanan publiknya. Beberapa pemerintah daerah telah menggunakan termasuk pemerintah kota Surabaya. Meskipun sudah diterapkannya E-kios secara meluas di berbagai wilayah di kota Surabaya, dalam pengimplementasiannya masih belum ada temuan yang baku dalam konteks kendala implementasi yang dihadapi. Dengan demikian diperlukan suatu penelitian untuk memetakan dan mendeskripsikan implementasi E-kios. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik review literatur. Data diambil dari sejumlah penelitian terdahulu yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor kekurangan dan kelebihan dalam pengimplementasian E-kios. Hasil dari penelitian juga menunjukkan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil implementasi seperti; faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, faktor struktur birokrasi, dan aktor sasaran pada program E-kios. Hasil penelitian perlu menjadi perhatian pada pemangku kepentingan terkait sebagai bahan perbaikan dalam hal layanan publik di daerah melalui aplikasi E-kios.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH Trio Saputra; Nurpeni Nurpeni; Widia Astuti; Harsini Harsini; Sri Roserdevi Nasution; Eka Eka; Sulaiman Zuhdi
Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8073

Abstract

Penelitian ini tentang bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Kota Pekanbaru. Fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pengetahuan dalam mengelola sampah, dan kurangnya sosialisasi yang diberikan dari pemerintah maupun bank Sampah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah dan bagaimana sosialisasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Hasil dari penelitian ini belum terciptanya kota bersih tanpa sampah pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Kota Pekanbaru dikarenakan sosialisasi yang melum merata dilakukan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dica Dara Ayuningtyas; Sri Wibawani
Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8095

Abstract

Desa merupakan ujung tombak pembangunan Indonesia yang memiliki peran penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan dampak yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Dalam hal ini, pemerintah daerah saat ini telah menerapkan pendekatan-pendekatan dinamis dan sistematis dalam rangka mendukung penguatan roda perekonomian desa melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BUMDesa dalam memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Seketi Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya peran BUMDesa dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai menciptakan potensi agar masyarakat berkembang, sebagai melakukan langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembuatan akses ke dalam berbagai peluang (oppurtunity) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya, dan sebagai melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi pokok pengembangan. 
KESIAPAN PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN (RPP/K) NON TUNAI El Syabrina; Risqiana Dani; Afriyanni Afriyani; Gevisioner Gevisioner
Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8106

Abstract

Sistem pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan (RPP/K) non tunai merupakan upaya pemerintah kota Pekanbaru untuk meningkatkan realisasi RPP/K sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah melalui Retibusi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesiapan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menerapkan sistem pembayaran RPP/K non tunai menggunakan framework Strategy, Technology, Organization, Personil dan Environment (STOPE). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa kuesioner online, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan ,statistik deskriptif dengan menghitung nilai dan persentase masing-masing domain (STOPE) serta mengelompokkan kriteria kesiapan berdasarkan standar CID Harvard. Hasil penelitian menemukan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru dinilai siap menerapkan sistem pembayaran RPP/K non tunai dengan nilai 73, 26% atau berada pada tingkat 3. Penelitian ini merekomendasikan beberapa aspek yang perlu dibenahi untuk mengoptimalkan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pembayaran RPP/K non tunai, yaitu meningkatkan kesiapan kelima domain penerapan sistem pembayaran RPP/K non tunai, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang insentif dan peningkatan kualitas pelayanan serta menjamin keamanan data pribadi serta menerapkan sistem Pembayaran RPP/K Non Tunai secara bertahap baik berdasarkan jenis wajib retribusi maupun wilayah kerja.
PERAN AKTOR KEBIJAKAN PADA NETWORKING KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Febri Yuliani; Abdul Sadad
Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8133

Abstract

Kebakaran lahan dan hutan (karhutla) terus terjadi dan meningkat pada tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karhutla membawa kerugian ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan transportasi yang besar pada masyarakat secara luas. Namun ada pihak-pihak yang diuntungkan secara ekonomi dengan karhutla karena mempermudah dan mempercepat pengolahan lahan untuk pertanian. Usaha-usaha transformasi masyarakat dan korporasi harus dilakukan secara rasional dengan memahami situasi di lapangan dan kebutuhan masyarakat akan penghidupan yang layak. Teori jejaring didasarkan pada relasi antar aktor yang bersifat saling tergantung satu sama lain (interdependence). Penelitian ini bertujuan: 1) Bagaimanakah peran Aktor kebijakan pada pola jejaring organisasi yang terlibat dalam peneglolaan lahan gambut di Kabupaten Rokan Hilir ? 2). Bagimana Penguatan kelembagaan peneglolaan Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir ? Metode yang digunkan adalah kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang peran aktor kebijakan pada jejaringan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola hubungan koordinasi formal antar-instansi dalam kerja penanganan dan pengendalian karhutla, dan instansi-instansi pemerintah yang terlibat, status personil Tim Posko Siaga Darurat Penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan didaerah yang bersifatex officio sesuai dengan SK Bupati yang diperbarui per tiga (3) bulan. Komunikasi atau pertemuan antar-lintas instansi biasanya bersifat responsif dan menjadi intens terutama tatkala terjadi situasi darurat kebakaran hutan/lahan. Pada konteks jaringan instansi pengendali kebakaran hutan dan lahan koordinasi lebih diartikan sebagai koordinasi operasional, teknis, dan administratif yang bersifat koordinasi formal  maupun koordinasi informal. Koordinasi antar organisasi secara formal berdasarkan Surat Keputusan (SK). Sementara koordinasi informal terjalin antar agen dari organisasi-organisasi perangkat daerah yang berbeda karena namun sama-sama terlibat dalam kerja Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Page 1 of 2 | Total Record : 15