Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
371 Documents
<![CDATA[FORMULASI KEBIJAKAN SEJARAH PRA KEMERDEKAAN RI ]]>
<![CDATA[Benny Syofyan Ahmad]]>;
<![CDATA[Febri Yuliani]]>;
<![CDATA[Adianto Adianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8077
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan sejarah pra kemerdekaan RI di Kota Dumai. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kajian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada upaya investigasi dan pengkajian secara natural fenomena yang terjadi dalam keseluruhan kompleksitasnya. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan Formulasi Kebijakan Sejarah Pra Kemerdekaan RI di Kota Dumai sudah berjalan. Hal ini karena dilihat dari 5 (lima) tahapan penelitian kebijakan yang dikemukakan Ann Majchrzak, yaitu persiapan, konseptualisasi studi, analisis teknikal, perumusan rekomendasi dan mengkomunikasikan hasil studi. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa faktor penghambat dalam memformulasikan kebijakan tersebut adalah kuantitas dan kualifikasi aparatur yang belum memadai dan sistem penjadwalan anggaran di pemerintahan.]]>
<![CDATA[URGENSI TRANSPARANSI PUBLIK PADA KASUS KELANGKAAN MINYAK GORENG ]]>
<![CDATA[Lili Fatri]]>;
<![CDATA[Akhirul Insan]]>;
<![CDATA[Bagus Aulia Ahmad Fahrezi]]>;
<![CDATA[Candra Hardianto]]>;
<![CDATA[Natan Sinurat]]>;
<![CDATA[Epin Saepudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8018
<![CDATA[Good governance merupakan suatu kesatuan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif dengan konsep antara lembaga-lembaga negara, sektor swasta, dan masyarakat. Salah satu prinsip good governance adalah transparansi. Prinsip ini memiliki kebebasan dan kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat dan mencukupi, dapat diandalkan, serta mudah diperoleh dan sulit. Prinsip juga menghendaki kepatuhan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam penyajian informasi. Masalah yang sedang marak adalah kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia.Dinamisasi isu maupun perumusan kebijakan terkait kasus minyak goreng membuat informasi yang mengalir begitu cepat dan membuat masyarakat tidak begitu terjelaskan mengenai setiap proses dan justifikasi perumusan kebijakan tersebut. Berdasarkan hal itu, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk menentukan urgensi transparansi publik dalam mendukung terciptanya tata kelola yang baik pada kasus tersebut. Transparansi pada penelitian ini dinilai melalui dua parameter yaitu komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan data primer yaitu survei untuk mahasiswa ITB, serta analisis kualitatif dengan kajian literatur dari kebijakan dan berbagai media mainstream. Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan kedua parameter transpransi tersebut masih belum berjalan secara optimal.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Hernimawati Hernimawati]]>;
<![CDATA[Surya Dailiati]]>;
<![CDATA[Sudaryanto Sudaryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8013
<![CDATA[Pangkalan Kapas salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Namun berbeda dengan desa lainnya, di Desa Pangkalan Kapas ini terdapat objek wisata yang belum terkenal yakni air terjun, yang diberi nama Air Terjun Pangkala Tio. Adapun yang menjadi permasalahan adalah objek wisata Air Terjun Pangkalan Tio belum dikenal masyarakat secara luas, akses jalan ke lokasi belum memadai bagi masyarakat umum/ luar Desa Pangkalan Kapas. Kemudian terbatasnya anggaran untuk pengelolaan objek wisata baik dari dana desa maupun pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan dan hambatan pengelolaan pembangunan kepariwisataan Air Terjun Pangkalan Tio Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimana peneliti mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, konstekstual dan menyeluruh. Pengelolaan pembangunan kepariwisataan Air Terjun Pangkalan Tio di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik. Hanya saja masih dilakukan dalam tahap yang sangat sederhana oleh pemeerintahan desa. Oleh karena itu perlu dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS ]]>
<![CDATA[Nur Wandira Kusmayadi]]>;
<![CDATA[Diana Hertati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8004
<![CDATA[Pemerintah Kabupaten Madiun menerbitkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Human Immunodefeciency Virus Dan Acquires Immuno Defeciency Syndrome sebagai upaya menyikapi banyaknya temuan kasus HIV/AIDS yang terus bermunculan. Kecamatan Jiwan sebagai wilayah yang memiliki kasus HIV/AIDS terbanyak di Kabupaten Madiun, dalam proses pelaksanakan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS terutama dalam upaya promosi dan pencegahan penularan HIV/AIDS ditengarai memiliki beberapa permasalahan yang mengiringi proses pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang dianalisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum tercapainya seluruh indikator model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn sebagai pengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Jiwan yang disebabkan karena tujuan kebijakan yang terlalu ideal, adanya sumber daya yang belum memadai, komunikasi kepada masyarakat yang belum menyeluruh, serta keadaan lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial Kecamatan Jiwan yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS]]>
<![CDATA[CSR, PERUSAHAAN PUBLIK, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Hildawati Hildawati]]>;
<![CDATA[Sopyan Sopyan]]>;
<![CDATA[Dia Meirina Suri]]>;
<![CDATA[Adianto Adianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8010
<![CDATA[Pelaksanaan CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan sesuai dengan amanat UU No. 40 tahun 2007. Hal inilah yang mendorong PT. Pertamina RU II Dumai untuk melaksanakan program CSR terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung dengan aktifitas perusahaan. Sehingga PT Pertamina RU II Dumai, dalam hal ini telah melaksanakan Program CSR yang disebut Program Pertanian Diatas Lahan Gambut. Sasaran Program ini adalah Kelompok Tani Paman Jaya di Kelurahan Tanjung Palas Kota Dumai yang merupakan masyarakat yang berdomisili di wilayah operasi perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan angket. Sampel penelitian sebanyak 20 orang. Alat analisis adalah SPSS statistic 17. Hasil penelitian adalah terdapat pengaruh variabel Program CSR (X) terhadap Kesejahteraan Masayarakat (Y), dengan kekuatan pengaruh variabel bebas (Program CSR) terhadap variabel terikat (Kesejahteraan Masyarakat) adalah sebesar 46,8%, sisanya sebesar 53,2% dipengaruhi oleh variabel independen yang lain. Atau dapat dikatakan bahwa Ha Diterima dan Ho ditolak. Sehingga kesimpulannya: Program CSR yang dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Dumai berpengaruh dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Ha Diterima dan Ho ditolak)]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA PADA DESA WISATA ]]>
<![CDATA[Angga Pramana]]>;
<![CDATA[Yelly Zamaya]]>;
<![CDATA[Ardian Ardian]]>;
<![CDATA[Afrinald Rizhan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8091
<![CDATA[The tourism sector presents the potential of the region to become a tourist attraction that encourages regional economic growth and absorbs enormous human resources. An increase in resources needs to be done so that the area's potential can be enjoyed. The government needs government support through policies issued so that tourism is getting better and can improve the economy of the surrounding community. This research focuses on the policy of the provincial government and the Kampar Regency on tourism development, in this case focusing on the Belimbing Island Hamlet, Kuok Village, Kampar Regency. The results of this study indicate that the implementation of Riau Province Regional Regulations, especially in the Belimbing Island Tourism Village, is quite good. Although the current state of application of laws and regulations is still a bit problematic in the laws and regulations related to the tourism sector]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM ]]>
<![CDATA[Monica Dwipi Salam]]>;
<![CDATA[Ananta Prathama]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8012
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM di Kampung Kue Desa Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM di Kampung Kue Desa Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dengan menggunakan dasar teori peran Pemerintah menurut Siagian (2018). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data interaktif yang meliputi reduksi data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan UMKM di Kampung Kue, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya telah melaksanakan perannya dengan baik sebagaimana yang telah diukur melalui indikator stabilisator, inovator, modernisator dan juga pelopor. Peran yang ditunjukkan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya merupakan upaya untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kampung Kue melalui berbagai kegiatan agar UMKM di Kampung Kue dapat semakin maju, berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi.]]>
<![CDATA[PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI PADI ]]>
<![CDATA[Riyaya Hajja Nugrohowati]]>;
<![CDATA[Ananta Prathama]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8020
<![CDATA[Kabupaten Ngawi mendapatkan penghargargaan Abdi Bakti Tani dari Kementerian Pertanian dengan meraih prestasi juara 3 tingkat kabupaten dalam kategori peningkatan produksi padi. Kecamatan Paron menjadi kecamatan produksi padi tertinggi se- Kabupaten Ngawi. Keberhasilan tidak lepas dari campur tangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Tujuan penelitian meneliti Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Meningkatkan Produksi Padi di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah melaksanakan perannya berdasarkan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 tahun 2022. Peran dalam dasilitasi peningkatan produksi diwujdukan dengan Diwujudkan dengan terlaksananya pemberian bantuan benih kepada petani, pemberian alsintan (alat mesin pertanian), mensosialisasikan cara pembuatan pupuk organik. Peran dalam pemberian bimbingan sudah terlaksana dengan adanya pemberian bimbingan secara berkala kepada kelompok tani. Peran dalam pengendalian hama diwujudkan dengan terlaksananya pengendalian hama tikus dengan kegiatan gerdal (Gerakan pengendalian) secara serentak, dan juga membantu pembiayaan dalam pembuatan rubuha (rumah burung hantu).]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN DANA DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) ]]>
<![CDATA[Netra Ekawati]]>;
<![CDATA[Asdi Agustar]]>;
<![CDATA[Devi Analia]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8005
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Barat dan mengetahui implikasinya terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan memilih 3 desa yang tingkat kemajuannya berbeda sebagai kasus. Pada setiap desa yang dijadikan kasus dilakukan interview mendalam terhadap informan dan untuk mendapatkan angka IDM penulis menggunakan data sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan statistik diskriptif yang dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian didapatkan, bahwa penggunaan dana desa mulai dari perencaan penggunaan sampai dengan pelaporan penggunaan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknisnya, belum sepenuhnya menerapkan prinsip tatakelola keuangan yang baik. Aspek transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan dua hal yang sering dikeluhkan. Selain itu, aspek penggunaan secara tertib terutama konsistensi penggunaan sesuai dengan rencana strategis nagari sering menjadi kurang diperhatikan. Angka (Skor) Indeks Desa Membangun (IDM) yang dilihat berdasarkan data sekunder 5 (lima) tahun terakhir pada 3 nagari yang dijadikan kasus penelitian sudah telihat semakin baik. Namun perobahan skor tersebut hanya pada nagari Katiagan yang merobah kategori nagari dari sebelumnya nagari tertinggal berobah menjadi kategori nagari berkembang. Perobahan skor IDM dan kategori nagari ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada setiap nagari, termasuk pembangunaan dengan menggunakan dana desa. Oleh sebab itu, dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa adanya dana nagari berimplikasi positif terhadap kemajuan pembangunan nagari dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM).Kata Kunci: pengelolaan Dana Desa, transparansi, akuntabel, Partisipasi, tertib dan disiplin, Indeks Desa Membangun]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN OBJEK WISATA LONTAR SEWU OLEH BUMDesa ]]>
<![CDATA[Arthemevia Indhawati]]>;
<![CDATA[Agus Widiyarta]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8006
<![CDATA[Sektor pariwisata yang saat ini sedang banyak diminati masyarakat adalah konsep pariwisata pedesaan, seperti desa wisata. Di Gresik sendiri terdapat banyak sekali wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes seperti Desa Wisata Lontar Sewu di Desa Hendrosari. Berawal dari potensi desa yang apabila dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyakat Desa Hendrosari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendiskripsikan pengembangan objek Desa Wisata Lontar Sewu oleh BUMDes Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memilih informan berdasarkan purposive sampling, dan snowball berdasarkan pada informan yang memahami permasalahan pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Analisis data penelitian menggunakan metode yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan objek wisata Lontar Sewu oleh BUMDesa di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan teori yang ada dan telah dilakukan upaya-upaya pengembangan dengan baik. Sehingga pada indikator aksebilitas di objek wisata Lontar Sewu dapat menarik pengunjung dan kunjungan wisatawan pun meningkat.]]>
