Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
413 Documents
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PADA MUSRENBANG KAMPUNG ]]>
<![CDATA[Hasan Basri]]>;
<![CDATA[Hasiun Budi]]>;
<![CDATA[Alwin Teniro]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.13.1.p.25-32
<![CDATA[Pembangunan kampung merupakan salah satu sasaran atau target yang harus dilaksanakan dari tujuan pembangunan sebuah Negara, salah satu program Pemerintah dalam upaya pembangunan adalah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan. Musyawarah Rencana Pembangunan adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah Kampung bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan merupakan salah satu tugas pemerintah kampung untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tujuan penelitianya untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pada musyawarah rencana pembangunan kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisa data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian Pengorganisasian musyawarah rencana pembangunan kampung mulai dari pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah kampung, Tim Pemandu/Kelompok Kerja, persiapan teknis pelaksanaan musyawarah dan kajian Kampung secara partisipatif dan dialogis tidak dilaksanakan secara optimal. Masyarakat kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kurang berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan pada musyawarah rencana pembangunan kampung. Ketidak aktif-pan masyarakat untuk berpartisipasi disebabkan karena faktor internal yang terkait dengan kesadaran akan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pada musyawarah rencana pembangunan kampung dan faktor eksternal kurangnya sosialisasi dari aparatur pemerintah kampung Kute Gelime, sehingga banyak masyarakat yang tidak paham apa dan mengapa harus mengikuti musyawarah rencana pembangunan kampung.]]>
<![CDATA[PROGRAM PENANGGULANGAN TB RESISTAN OBAT PERSPEKTIF SOCIAL MARKETING ]]>
<![CDATA[Putu Indra Jaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.13.1.p.93-98
<![CDATA[Program Penanggulangan Tuberkulosis Resistan Obat di Provinsi Lampung merupakan upaya mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengeliminasi tuberkulosis. Upaya program penanggulangan TB Resistan Obat di Provinsi Lampung memiliki tantangan yaitu masih minimnya sosialisasi dan dukungan. Penelitian ini menganalisis program penanggulangan TB Resistan Obat Provinsi Lampung ditinjau dari Social Marketing Perspective. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan yaitu Social Marketing Perspective (Altman dan Petkus (1994).Hasil penelitian ini yaitu kurang sosialisasi tuberkulosis resistan obat menyebabkan sulitnya menekan angka kasus dan memunculkan stigma negatif terhadap penyakit dan penderita tuberkulosis. Pelayanan tuberkulosis resistan obat sulit dijangkau oleh masyarakat. Sebagian stakeholder belum terlibat dalam urun rembuk. Pemerintah daerah belum memiliki komitmen dalam memberikan dukungan penanggulangan tuberkulosis resistan obat. Pencatatan dan pelaporan belum berjalan maksimal karena kurangnya dukungan sumber daya. Stakeholder mengadopsi kebijakan pusat untuk menjadi acuan pelaksanaan program.Kata Kunci: Kebijakan Publik, Perspective Social Marketing]]>
<![CDATA[PERAN DPRD DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA DI TENGAH PANDEMI ]]>
<![CDATA[Ardianto, Wisnu]]>;
<![CDATA[Kamil, Muhamamd]]>;
<![CDATA[Sihidi, Iradhad Taqwa]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.13.1.p.60-65
<![CDATA[Artikel ilmiah ini membahas tentang Peran DPRD Kota Manado Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya ditengah Pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah DPRD Kota Manado menerapkan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam membahas dan menyetujui perubahan RAPBD kota manado 2021 secara efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif yang penulis dapatkan melalui kegiatan magang selama 2 bulan. Keberadaan DPRD Kota Manado sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan daerah. DPRD Kota Manado sebagai garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat tentunya harus membawa nilai-nilai tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengingat bahwa kondisi sosial masyarakat yang terdampak covid -19 serta banyaknya pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan dalam penanganan covid-19 di kota manado. Hal itu disebabkan tugas dan fungsi DPRD yang tidak sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu DPRD sebagai pemegang kekusaan Legislatif tertinggi di daerah-daerah seharusmya menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebai-baiknya sesuai dengan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal No. 32 Tahun 2004.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ]]>
<![CDATA[Afandi, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.13.1.p.99-103
<![CDATA[Penelitian ini didesain menggunakan metode kualitatif. Metode tersebut dianggap dapat menemukan masalah yang diteliti karena keterlibatan peneliti dalam proses penelitian dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Sampel atau informan penelitian ini terdiri dari aparatur di Dinas Perhubungan Kota Palu dan masyarakat sasaran kebijakan. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive. Pertimbangan menggunakan metode tersebut karena penentuan informan dilakukan secara spesifik kepada informan yang dipilih harus memahami maksud dan tujuan penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen tertulis, serta analisis data interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Palu dinilai kurang optimal, hal tersebut dilihat dari aspek isi kebijakan yang dinilai tidak memberikan pengaruh bagi masyarakat, tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak membawa perubahan serta sumberdaya yang dikerahkan kurang memadai. Akan tetapi aspek isi kebijakan yang sudah baik terlihat dari kedudukan pembuat kebijakan serta pelaksana kebijakan tersebut. Aspek konteks implementasi terlibat baik karena tidak ada kekuasaan dan kepentingan tertentu yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, tidak adanya karakteristik lembaga atau penguasa yang merugikan kelompok sasaran serta mempunyai sikap patuh dan daya tanggap yang baik.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN VAKSINASI DI INDONESIA DALAM FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE ]]>
<![CDATA[Yazid, Tantri Puspita]]>;
<![CDATA[Damanik, Rahmad Arbadilah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.13.1.p.73-80
<![CDATA[Indonesia saat ini masih berjuang melawan Covid-19 untuk pemulihan banyak sektor. Banyak upaya yang sudah coba dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan menghadirkan kebijakan vaksin bagi masyarakat agar tidak mudah terserang virus Covid-19. Berbagai media online banyak memberitakan hal-hal terkait penggunaan vaksin ini. Setiap media online biasanya memiliki gaya penulisan yang berbeda dalam membingkai sebuah berita yang disampaikan. Sehingga bingkai pemberitaan yang dibuat media online itu dapat mempengaruhi cara pandang dan pola pikir dari pembacanya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara media membingkai sebuah berita sehingga pembaca bisa mengikuti pemikiran dari media tersebut, dengan fokus pemberitaan media online finance.detik.com dan lifestyle.okezone.com sebagai sampel yang memuat berita mengenai vaksin di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model analisis framing dari Zhongadng Pan dan Gerald M. Kosicki dengan model framing ini menggunakan empat struktur yaitu Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris. Hasil analisis menjelaskan bahwa didalam media online finance.detik.com pada struktur sintaksisnya lebih menekankan pada peran dari pemerintah sehingga dapat membentuk opini positif di muka publik dalam percepatan penanganan Covid-19 melalui kehadiran vaksin. Sedangkan di lifestyle.okezone.com didalam keseluruhan strukturnya lebih menekankan pada peran tenaga medis terkait vaksin sehingga membuka pikiran khalayak untuk percaya dan tidak khawatir dengan vaksin.Kata kunci: Analisis Framing, Covid-19, Media Online, vaksin]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Safira Aulia Salma]]>;
<![CDATA[Ertien Rining Nawangsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8019
<![CDATA[Penelitian ini tentang Kualitas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk. MPP merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dari layanan terpadu. Namun, pada kenyataannya pelayanan publik di MPP Nyawiji belum sepenuhnya berjalan baik dengan tujuan yang diinginkan karena masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat ke pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di MPP Nyawiji Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. hasil penelitian kualitas pelayan publik di MPP Nyawiji Kabupaten Nganjuk berkualitas baik dengan ditunjukkan: 1) self-esteem, cukup baik dikarenakan terbatasnya jumlah pegawai dan belum terintegrasinya pelayanan MPP Nyawiji. 2) exeed expectation, kualitas pelayanan MPP baik dikarenakan penyesuaian standar pelayanan, walaupun masih ditemukan keterlambatan pelayanan. 3) recovery, sangat baik ditandai adanya uji coba standart pelayanan dan adanya tempat kritik dan saran. 4) improve, kualitas pelayanan sangat baik dikarenakan menyesuaikan perubahan pelayanan yang diwujudkan pada jemput bola dan mobil keliling 5) vision, penerapan sudah baik ditandai berhasil mensentralkan pelayanan satu tempat 6) care, memberikan pelayanan dengan sikap baik, ramah, informatif, simpatik dan berfasilitas 7) empower, pemberdayaan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan walaupun belum ada reward pegawai berprestasi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI ]]>
<![CDATA[Nabila Udzrotu Shauma]]>;
<![CDATA[Dini Gandini Purbaningrum]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8092
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukan terkait ukuran dan tujuan dalam melaksanakan kebijakan sudah dibuat sesuai dengan amanat peraturan nasional dan sudah dijalankan. Sumber daya manusia yang berada di tingkat bawah khusunya kader masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas, untuk ketersediaan sumber daya anggaran sudah cukup baik. Karakteristik organisasi pelaksana, Pembagian wewenang, ketersediaan SOP, dan pelaksanaan evaluasi pengawasan sudah dijalankan, namun masih terdapat pelaksana yang tidak memiliki SOP dalam menjalankan kebijakan. Sikap para pelaksana, khususnya pada pemahaman masyarakat terhadap kebijakan masih kurang, masih ditemukan masyarakat yang tidak memahami dengan baik terkait pencegahan stunting. Komunikasi dan koordinasi masih kurang, karena masih terdapat kegiatan yang belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik yang berada di Kecamatan Rajeg belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi.]]>
<![CDATA[PENERIMAAN MASYARAKAT ATAS KEBIJAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI ]]>
<![CDATA[Arsenius Wisnu Aji]]>;
<![CDATA[Maria Puspitasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8009
<![CDATA[Aplikasi PeduliLindungi merupakan sebuah bentuk respon Pemerintah Indonesia dalam rangka mengatasi ancaman pandemi Covid-19. Aplikasi ini digunakan sebagai instrumen untuk melacak persebaran virus Covid-19 di Indonesia yang dilakukan bersamaan dengan kebijakan publik berupa pembatasan mobilitas masyarakat. Muncul penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap kebijakan PeduliLindungi yang berlaku. Dengan metode studi kasus dan pengumpulan data melalui observasi pada media sosial Twitter, ditemukan bahwa masyarakat memiliki persepsi pro dan kontra mengenai aplikasi PeduliLindungi. Rational choice theory dalam hal ini digunakan untuk menjelaskan keputusan masyarakat untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, penggunaan aplikasi dimotivasi oleh keinginan seseorang untuk beraktivitas di ruang-ruang publik. Sebagian memiliki persepsi positif yang menganggap bahwa aplikasi PeduliLindungi membantu proses pelacakan dan memberikan jaminan rasa aman dalam beraktivitas. Di sisi lain, terdapat kelompok yang menganggap bahwa aplikasi PeduliLindungi dapat mempersulit dan mengancam mereka. Hal ini menyebabkan kelompok ini memilih untuk menghindar dari kebijakan tersebut dengan cara (1) mengunduh aplikasi di saat-saat tertentu saja, dan (2) penggunaan aplikasi pihak ketiga yang telah terintegrasi dengan sistem PeduliLindungi. Selain dua kelompok yang berbeda pendapat, pro dan kontra, terdapat kelompok lain yang tidak mengunduh aplikasi PeduliLindungi karena alasan keterbatasan gawai yang dimilikinya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI ]]>
<![CDATA[Yuyun Fitriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8094
<![CDATA[Diberlakukannya peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Analisis Beban kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa analisis beban kerja diperlukan untuk menetapkan jumlah personel guna memenuhi kebutuhan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ideal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Sistem Informasi Analisis Beban Kerja (ABK) Pegawai di Lingkungan Sekolah Polisi Negara Kemiling Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini seluruh personil yang terkait dengan implementasi Sistem Informasi Analisis Beban Kerja (ABK) Pegawai di Lingkungan Sekolah Polisi Negara Kemiling Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa prosedur penggunaan Sistem Informasi Analisis Beban Kerja (ABK) sudah berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2014 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesiapan Sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana sudah cukup baik karena telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan bagi anggota yang akan menjalankan aplikasi. Proses Implementasi sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kendala dari segi SDM yang belum semua memahami format pengisian ABK serta kendala dari segi sarana komputer yang perlu penambahan serta jaringan yang belum stabil.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN OTONOMI DESA ADAT ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Supriliyani]]>;
<![CDATA[Ni Putu Anik Prabawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i2.8017
<![CDATA[Provinsi Bali mempunyai banyak Desa Pakraman, dimana masing-masing desa pakraman memiliki keistimewaannya atau keunikan masing-masing yang menjadikan desa tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Salah satu Desa Pakraman yang sangat unik adalah Desa Adat Asak yang terletak di Kecamatan Karangasem, Provinsi Bali. Desa Adat Asak ini tergolong desa yang masih kuno, dimana kaum perempuan masih tertindas dan tersisihkan dari kaum laki-laki dalam pembangunan yang berkeadilan. Disamping itu jika dilihat dari pengawasan atau pemantau yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan otonomi desa sampai dengan saat ini masih dilakukan oleh laki-laki sehingga peran perempuan belum boleh berada diatas laki-laki dikarenakan sudah terdapat pakem-pakemnya sendiri. Efektivitas perempuan dapat dilihat sebagai subyek dari kontruksi dan proses budaya yang lahir dari kebiasaan. Berlandaskan UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai proses pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi dalam rangka mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem NKRI. Pencapaian otonomi daerah bukan hanya pemberitahuan hukum saja, tetapi juga kebutuhan globalisasi yang ditambah dengan memperkuat daerah kewenangan yang lebih besar. Metode Penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan memakai Purposive Sampling.]]>
