Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
371 Documents
<![CDATA[MODEL PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DALAM MENINGKATKAN MINAT KUNJUNGAN WISATAWAN ]]>
<![CDATA[Laili Khikmawati]]>;
<![CDATA[Susi Hardjati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8135
<![CDATA[Pada tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo menambah daftar jumlah wisata yaitu Wisata Bahari Tlocor (WBT) yang terletak di Dusun Telocor, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Pada awal kemunculannya, wisata ini telah mampu mendapatkan penghargaan di tingkat nasional dengan menobatkan Pulau Lusi sebagai objek wisata terpopuler nomor 2 oleh Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2019. Penghargaan tersebut bahkan menjadi titik awal untuk meningkatkan potensi pariwisata. Namun, dalam beberapa bulan terakhir jumlah pengunjung Wisata Bahari Tlocor mengalami pasang surut. Ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kunjungan wisatawan, salah satunya adalah faktor rasional. Sebagai pariwisata baru di Kabupaten Sidoarjo, tentunya pengembangan yang maksimal harus dilakukan dalam menarik kunjungan wisatawan. Pengembangan yang dilakukan pengelola Wisata Bahari Tlocor adalah untuk memenuhi dan menyediakan segala kebutuhan wisata dalam komponen pariwisata menurut Suwena & Widyatmaja, (2017:109) untuk dapat menarik wisatawan. Namun selain sisi masih terdapat kekurangan karena beberapa aspek dari masing-masing komponen belum terpenuhi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PELAYANAN PUBLIK PADA APLIKASI E-KIOS ]]>
<![CDATA[Yusuf Amrozi]]>;
<![CDATA[Elfa Cornelia]]>;
<![CDATA[laily Ainuriyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8015
<![CDATA[Aplikasi E-kios merupakan suatu sistem layanan kebijaklan publik pada sejumlah pemerintah daerah untuk mengintegrasikan layanan publiknya. Beberapa pemerintah daerah telah menggunakan termasuk pemerintah kota Surabaya. Meskipun sudah diterapkannya E-kios secara meluas di berbagai wilayah di kota Surabaya, dalam pengimplementasiannya masih belum ada temuan yang baku dalam konteks kendala implementasi yang dihadapi. Dengan demikian diperlukan suatu penelitian untuk memetakan dan mendeskripsikan implementasi E-kios. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik review literatur. Data diambil dari sejumlah penelitian terdahulu yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor kekurangan dan kelebihan dalam pengimplementasian E-kios. Hasil dari penelitian juga menunjukkan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil implementasi seperti; faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, faktor struktur birokrasi, dan aktor sasaran pada program E-kios. Hasil penelitian perlu menjadi perhatian pada pemangku kepentingan terkait sebagai bahan perbaikan dalam hal layanan publik di daerah melalui aplikasi E-kios.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH ]]>
<![CDATA[Trio Saputra]]>;
<![CDATA[Nurpeni Nurpeni]]>;
<![CDATA[Widia Astuti]]>;
<![CDATA[Harsini Harsini]]>;
<![CDATA[Sri Roserdevi Nasution]]>;
<![CDATA[Eka Eka]]>;
<![CDATA[Sulaiman Zuhdi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8073
<![CDATA[Penelitian ini tentang bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Kota Pekanbaru. Fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pengetahuan dalam mengelola sampah, dan kurangnya sosialisasi yang diberikan dari pemerintah maupun bank Sampah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah dan bagaimana sosialisasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Hasil dari penelitian ini belum terciptanya kota bersih tanpa sampah pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Kota Pekanbaru dikarenakan sosialisasi yang melum merata dilakukan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM SEDEKAH SAMPAH DAN MINYAK JELANTAH ]]>
<![CDATA[Ridfa Chairani]]>;
<![CDATA[Habsulhadiprasodjo Nurhadi]]>;
<![CDATA[Vigo Satrio]]>;
<![CDATA[Sumeri Sumeri]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8147
<![CDATA[Sampah selalu menjadi persoalan dimana-mana yang harus dicarikan solusi untuk penanganannya. Banyak cara yang dilakukan untuk mengurangi sampah yang dibuang ketempat pembuangan akhir. Himbauan Walikota Jakarta Utara mengenai Sedekah sampah untuk mengurangi sampah yang dibuang. Persoalan sampah belum kelar muncul masalah minyak jelantah yang dibuang sembarangan hal ini menambah pecemaran lingkungan. Selama ini masyoritas masyarakat (97,6%) membuang minyak jelantah sembarangan terutama ke saluran air atau lingkungan. Untuk mengatasi dua permasalahan tersebut dan mengimplentasikan himbauan Walikota maka Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara membuat suatu kebijakan partisipasi masyarakat dalam Program Sedekah Sampah dan Minyak Jelantah dimana Asrama Dinas Lingkungan Hidup Unit Semper yang menjadi contohnya. Tujuan Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat di Asrama, hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat serta upaya yang dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dimana peneliti akan menggambarkan apa adanya temuan penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah keberhasilan pengelola sedekah sampah dan minyak jelantah dalam menjalankan program di Asrama, masyarakat dapat mengurangi minyak jelantah yang dibuang sebanyak 2.502 liter dan menangani sampah anorganik sebanyak 12.070 Kg. Dari sedekah sampah dan minyak jelantah terkumpul dana ± Rp.30 jutaan dan digunakan untuk operasional Masjid di Asrama Dinas Lingkungan Hidup Unit Semper, Jakarta Utara. ]]>
<![CDATA[PERAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU ]]>
<![CDATA[Adri Meyce Putra]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Tengku Rika Valentina]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8138
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tidak maksimalnya peran dan fungsi sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam urusan teknis pada penyelenggaraan tahapan pemilu tingkat Kecamatan di Kota Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada para staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan dengan teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab tidak maksimalnya peran dan fungsi sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan pemilu karena proses pembentukan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah dan tidak adanya rincian menganai uraian tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK pada urusan teknis penyelenggaraan pemilu dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.]]>
<![CDATA[PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Dica Dara Ayuningtyas]]>;
<![CDATA[Sri Wibawani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8095
<![CDATA[Desa merupakan ujung tombak pembangunan Indonesia yang memiliki peran penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan dampak yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Dalam hal ini, pemerintah daerah saat ini telah menerapkan pendekatan-pendekatan dinamis dan sistematis dalam rangka mendukung penguatan roda perekonomian desa melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BUMDesa dalam memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Seketi Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya peran BUMDesa dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai menciptakan potensi agar masyarakat berkembang, sebagai melakukan langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembuatan akses ke dalam berbagai peluang (oppurtunity) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya, dan sebagai melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi pokok pengembangan. ]]>
<![CDATA[KESIAPAN PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN (RPP/K) NON TUNAI ]]>
<![CDATA[El Syabrina]]>;
<![CDATA[Risqiana Dani]]>;
<![CDATA[Afriyanni Afriyani]]>;
<![CDATA[Gevisioner Gevisioner]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8106
<![CDATA[Sistem pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan (RPP/K) non tunai merupakan upaya pemerintah kota Pekanbaru untuk meningkatkan realisasi RPP/K sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah melalui Retibusi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesiapan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menerapkan sistem pembayaran RPP/K non tunai menggunakan framework Strategy, Technology, Organization, Personil dan Environment (STOPE). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa kuesioner online, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan ,statistik deskriptif dengan menghitung nilai dan persentase masing-masing domain (STOPE) serta mengelompokkan kriteria kesiapan berdasarkan standar CID Harvard. Hasil penelitian menemukan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru dinilai siap menerapkan sistem pembayaran RPP/K non tunai dengan nilai 73, 26% atau berada pada tingkat 3. Penelitian ini merekomendasikan beberapa aspek yang perlu dibenahi untuk mengoptimalkan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pembayaran RPP/K non tunai, yaitu meningkatkan kesiapan kelima domain penerapan sistem pembayaran RPP/K non tunai, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang insentif dan peningkatan kualitas pelayanan serta menjamin keamanan data pribadi serta menerapkan sistem Pembayaran RPP/K Non Tunai secara bertahap baik berdasarkan jenis wajib retribusi maupun wilayah kerja.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN SIM CORNER PADA ERA NEW NORMAL ]]>
<![CDATA[Sherina Aureliza Revilia]]>;
<![CDATA[Agus Widiyarta]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8137
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan SIM Corner pada era new normal di Tunjungan Plaza Surabaya. Penelitian untuk mengetahui efektivitas pelayanan SIM Corner pada era pandemi covid-19 yang terjadi ini membawa pengaruh ke pelayanan publik dan pada era new normal sekarang ini terdapat anjuran daripemerintah bahwa pelayanan publik sudah kembali normal tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan menggnakan masker dan berjaga jarak agar memutus penularan covid-19. Maka SIM Corner merupakan pelayanan yang mayoritas digunakan oleh masyarakat dikarenakan SIM merupakan syarat wajib bagi pengemudi. Maka sebagai pelayanan publik SIM Corner Tunjungan Plaza Surabaya di tuntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan waktu yang belum sesuai.Kata kunci: Efektivitas, Pelayanan Publik, SIM Corner, New Normal]]>
<![CDATA[PERAN AKTOR KEBIJAKAN PADA NETWORKING KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN ]]>
<![CDATA[Febri Yuliani]]>;
<![CDATA[Abdul Sadad]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8133
<![CDATA[Kebakaran lahan dan hutan (karhutla) terus terjadi dan meningkat pada tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karhutla membawa kerugian ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan transportasi yang besar pada masyarakat secara luas. Namun ada pihak-pihak yang diuntungkan secara ekonomi dengan karhutla karena mempermudah dan mempercepat pengolahan lahan untuk pertanian. Usaha-usaha transformasi masyarakat dan korporasi harus dilakukan secara rasional dengan memahami situasi di lapangan dan kebutuhan masyarakat akan penghidupan yang layak. Teori jejaring didasarkan pada relasi antar aktor yang bersifat saling tergantung satu sama lain (interdependence). Penelitian ini bertujuan: 1) Bagaimanakah peran Aktor kebijakan pada pola jejaring organisasi yang terlibat dalam peneglolaan lahan gambut di Kabupaten Rokan Hilir ? 2). Bagimana Penguatan kelembagaan peneglolaan Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir ? Metode yang digunkan adalah kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang peran aktor kebijakan pada jejaringan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola hubungan koordinasi formal antar-instansi dalam kerja penanganan dan pengendalian karhutla, dan instansi-instansi pemerintah yang terlibat, status personil Tim Posko Siaga Darurat Penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan didaerah yang bersifatex officio sesuai dengan SK Bupati yang diperbarui per tiga (3) bulan. Komunikasi atau pertemuan antar-lintas instansi biasanya bersifat responsif dan menjadi intens terutama tatkala terjadi situasi darurat kebakaran hutan/lahan. Pada konteks jaringan instansi pengendali kebakaran hutan dan lahan koordinasi lebih diartikan sebagai koordinasi operasional, teknis, dan administratif yang bersifat koordinasi formal maupun koordinasi informal. Koordinasi antar organisasi secara formal berdasarkan Surat Keputusan (SK). Sementara koordinasi informal terjalin antar agen dari organisasi-organisasi perangkat daerah yang berbeda karena namun sama-sama terlibat dalam kerja Pengendalian kebakaran hutan dan lahan]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PELANGGAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) ]]>
<![CDATA[Zumrotun Nafi'ah]]>;
<![CDATA[Tukiman Tukiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i3.8022
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pelanggan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Tirta Kabupaten Gresik berdasarkan survei kepuasan masyarakat. Metode yang digunakan adalah analisa data kuantitatif yang mengoperasionalkan satu variabel mandiri. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh pelanggan PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik. Menggunakan probability sampling dengan jenis area sample (cluster sampling). Data-data diperoleh melalui kuesioner, observasi,dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu Editing, Tabulasi dan analisis SKM dan Intrepetasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraa Pelayanan Publik terdapat 9 unsur yang digunakan dalam Survei Kepuasan Masyarakat yaitu 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan, 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya nilai SKM yang diperoleh oleh PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik adalah 3,080. Jika di rata-rata berada pada nilai Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai SKM PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik memiliki mutu pelayanan B yang artinya kinerja pelayanan pada unit tersebut baik. Hal ini menunjukkan bahwa PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik telah memberikan kepuasan bagi para pelanggannya. ]]>
