Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
371 Documents
<![CDATA[ANALISIS PROSPEKTIF STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KAWASAN PESISIR PANTAI ]]>
<![CDATA[Mashur, Dadang]]>;
<![CDATA[Zulkarnaini, Zulkarnaini]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.13.1.p.39-44
<![CDATA[Pandemi covid-19 telah mempengaruhi seluruh sektor-sektor kehidupan manusia, termasuk sektor pariwisata. Sektor pariwisata saat ini termasuk paling berdampak dengan adanya pandemi covid-19. Bahkan sudah banyak operator wisata dan tempat wisata yang tutup serta memberhentikan karyawannya, tak terkecuali objek wisata Pantai Selat Baru di Kabupaten Bengkalis. Meskipun beberapa objek wisata saat ini kembali buka, tetapi jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini tentu membuat ekonomi menjadi sulit, masyarakat miskin dan penggangguran akan meningkat. Apalagi di pantai selat baru ini juga mengalami degradasi lingkungan karena adanya abrasi pantai. Tujuan penelitian ini untuk mencari faktor penentu dalam merumuskan strategi pengembangan wisata dengan menggunakan metode analisis prospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat faktor penentu dalam merumuskan strategi yang perlu dilakukan untuk mengembangkan ekowisata Pantai Selat Baru, yaitu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kunjungan wisatawan, promosi wisata yang menyasar target pasar spesifik dan mitigasi bencana abrasi melaui kegiatan penanaman mangrove, pembangunan pemecah ombak dan turap.]]>
<![CDATA[EVALUASI MEKANISME PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 ]]>
<![CDATA[Febriansyah Kurniawan]]>;
<![CDATA[Retno Sari Handayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.13.1.p.1-8
<![CDATA[Partai politik tak sepenuhnya mencerminkan pandangan politik dimasyarakat. Seharusnya partai politik merekrut masyarakat yang memiliki cita-cita dan pandangan yang sama sebagai anggotanya, sebaliknya tulisan ini menjelaskan bahwa partai politik berada di jarak terjauh dari kata ideal. Partai politik yang diharapkan berisi individu-individu yang memiliki pandangan ideologi dan tujuan yang sama dalam usahanya memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, nyatanya orang-orang tertentu dijadikan kendaraan demi suksesi sebagai peserta pada Pemilu Serentak Tahun 2019 yang lalu. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan sumber data melalui wawancara serta kajian literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menemukan bahwa pada banyak terjadi kecurangan-kecurangan pada proses verifikasi partai politik yang mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu yang dilakukan oleh oknum di dalam partai politik itu sendiri. Praktik manipulatif oknum partai politik dalam proses verifikasi merugikan sebagian masyarakat yang tidak mengetahui namanya telah dicatut sebagai anggota partai politik. Selanjutnya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada kelemahan regulasi dalam keterbukaan informasi mengenai keangggotaan partai politik. Kata kunci: Partai politik; Pemilu; Verifikasi partai ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGAWASAN PERUSAHAAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY ]]>
<![CDATA[Grece Linda Sihombing]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.12.2.p.73-80
<![CDATA[Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam - meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut rupanya belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko yang muncul dari banyaknya macam pinjaman online dan masih banyaknya ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau illegal serta potensi bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau pihak lain. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 UUPK. Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah kedudukan financial technology sebagai usaha jasa keuangan? Bagaimanakah bentuk pengawasan upaya perlindungan konsumen layanan financial technology di Indonesia ? bagaimanakah upaya konsumen dalam melindungi diri dari praktek financial technology di Indonesia?Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas, yakni : Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGAWASAN PERUSAHAAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA]]>
<![CDATA[PROSES PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Al Putri Abral]]>;
<![CDATA[Seno Andri]]>;
<![CDATA[Hasim As'ari]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i1.7970
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya menerapkan good governance dalam menciptakan kualitas kepemerintahan yang baik. Good governace terdiri dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Sehingga salah satu kegiatannya adalah pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini sebagai unsur pemerintahnya adalah Poltekkes Kemenkes Riau, Swasta adalah pihak yang mengikuti pengadaan barang/jasa, dan masyarakat terdiri dari internal dan eksternal. Masalah yang timbul dari pelaksanaan kontrak seperti pihak ke tiga sebagai pemenang kontrak yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian kontrak. Tentunya ini akan mempengaruhi unsur akuntabilitas kepada masyarakat. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut UNDP (United Nation Development Programme) Metode penelitian ini menggunakan pendekaan kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif. Informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih key informan yang dianggap mengetahui mengenai permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip good governance pada Poltekkes Kemenkes Riau sudah berjalan dengan baik. Dimana mereka telah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai kriteria prinsip good governance diantaranya adalah participation, role of law, transparency, responsiviness, effectiveness and efficiency, accountability. Akan tetapi tentu semua itu ada faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya mulai dari jaringan, sosialisasi, anggaran, sumber daya manusia, jarak dan waktu.]]>
<![CDATA[SYSTEM PROTECTION PATENT THE RESULTS OF INVENTIONS IN THE FIELD OF TECHNOLOGY ]]>
<![CDATA[Zulfikri Zulfikri]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.12.2.p.87-92
<![CDATA[Patent is the exclusive right of the inventor to the invention in the field of technology for a certain period of time to carry out himself or give approval to other parties to carry out his invention. It is necessary to provide legal protection for every intellectual work in the form of this patent related to technology, so that the ownership rights of the patent holder are guaranteed. On the other hand, patent protection can provide incentives for inventors to make new innovations through exclusive rights to the inventions they produce. The legal system in Indonesia states that the protection of patents will follow the type of patent. Ordinary Patents will be protected for 20 years from the receipt of the patent application, while Simple Patents will be protected for 10 years from the receipt of the patent application. For companies or industries with patents, companies have strong evidence that all ideas and products produced are original from the company without duplicating products from other parties. This will increase consumer confidence and dedication to the company. Copyrights that protect all forms of ideas and works of the company are also an important asset for the recognition of the company's inventions. Patents are also very legal and become an important asset in the confirmation of inventions.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUATAN EKSISTENSI SISTEM PEMERINTAHAN ADAT ]]>
<![CDATA[Dasrol Dasrol]]>;
<![CDATA[Widia Edorita]]>;
<![CDATA[Ramlan Darmansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.13.1.p.66-72
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi atas hadirnya sistem pemerintahan adat di Kabupaten Rokan Hulu, ditengah-tengah sistem pemerintahan desa pada saat ini yang menjadi sistem pemerintahan terkecil. Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap penguatan eksistensi sistem Pernerintahan Adat di Luhak Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu untuk menjaga kelestarian salah satu nilai adat dan aset budaya melayu. Adapaun metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian empiris (yuridis sosiologis), penelitian hukum sosiologi atau ernpiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan tinjauan pustaka. Adapaun hasil penelitian ini bahwa kebijakan pemerintah cukup mendukung dalam memperkuat eksistensi sistem pemerintahan adat di Luhak Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat bahwa terdapat kerajaan/kesultanan yang berdiri di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebelum era kemerdekaan, kemudian masih terdapatnya struktur organisasi Pemerintahan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Rokan Hulu Luhak Rokan IV Koto dan masih berpengaruhnya sistem pemerintahan dan hukum adat dan masih terdapat nilai-nilai kerajaan terdahulu di Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA HALAL MENUJU EKOSISTEM WISATA RAMAH MUSLIM ]]>
<![CDATA[Muh Sahli]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.12.2.p.81-86
<![CDATA[Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal diterbitkan untuk mewujudkan ekosistem pariwisata yang ramah muslim. Disamping mengatur pariwisata halal peraturan daerah tersebut juga mengatur pariwisata konvensional dengan menentukan kriteria pokok yang harus dipenuhi. Masih ditemukannya kekurangan dan ketidaksesuaian terutama dalam pemenuhan fasilitas, mendorong untuk melakukan sebuah kajian untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Analisis terhadap faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi sebuah kebijakan dilakukan berdasarkan pada teori George C. Edward III. Penggunaan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek penelitan sebagaimana natural setting dengan data dan fakta yang diperoleh melalui observasi, in-depth interview dan dokumentasi. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal pada Pariwisata Konvensional di Gili Trawangan belum sepenuhnya terlaksana disebabkan oleh masih terdapat faktor yang menghambat.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MERESPON PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH ]]>
<![CDATA[Galih Wicaksono]]>;
<![CDATA[Yeni Puspita]]>;
<![CDATA[Venantya Asmandani]]>;
<![CDATA[Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.13.1.p.86-92
<![CDATA[Pajak adalah sumber utama bagi penerimaan daerah, yang pemanfaatannya digunakan dalampembangunan. Adanya Pandemi Covid-19 yang melanda, membuat Pemerintah Daerah membuat berbagai kebijakan, salahsatunya adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah mengeluarkan berbagai kebijakanuntukmeringankan beban masyarakat dan bersifat sebagai stimulus. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi Pandemi Covid-19, serta dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan pajak daerah. Jenis penelitian ini merupakandeskriptif kualitatif serta diperkaya dengan kajian literatur dan data yang diperoleh dari pihakketiga. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dengan adanya berbagai kebijakan pajak daerah yangtelahdikeluarkan di masa Pandemi Covid-19, maka berdampak pada stabilnya penerimaan pajak daerahyangbersumber dari sektor pariwisata. Hal ini dibuktikan adanya realisasi penerimaan pajak daerah yang bersumberdari sektor pariwisata melebihi target yang ditetapkan, meskipun secara umum penerimaan pajak daerahbelumdapat optimal sebagaimana mestinya akibat adanya pandemi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA ]]>
<![CDATA[Yan Mahameru]]>;
<![CDATA[Krishno Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i1.7991
<![CDATA[Kota Malang sebagai wilayah yang memeliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi dan terdampak pandemi COVID-19, memerlukan adannya laporan yang akurat guna meminimalisir resiko terjadi bencana. Informasi yang diberikan dapat menjadi refrensi untuk semua pihak dalam menjalankan program dan kegiatan baik instansi pemerintahan, non-pemerintahan maupun masyarakat. Inforamsi tersebut meliputi penanganan prabencana, saat bencanan dan pasca bencana. Oleh karena itu, keberadaan Pusat Pengedalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) untuk mengelola informasi dan menyebarkan kepada pejabat berwenang serta masyarakat melalui media sosial memiliki subtansi yang urgent. Tujuan pembentukannya adalah agar informasi yang diolah menjadi cepat, tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel. Sebagaimana pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengamanatkan agar dalam melaksanakan tugasnya, kepala pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Keberadaan PERKA ini, adalah untuk menjamin ketersedian informasi mengenai kebencanaan yang dperlukan dan sebagi upaya penguramgan resiko bencana. Oleh karena itu, penelitian ini akan secara objektif menelaah lebih jauh melalui kegiatan magang riset yang akan secara detail mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana kinerja Pusdalops PB dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian terpenting dalam menyediakan informasi seputar kebencanaan di Kota Malang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DAERAH ]]>
<![CDATA[Erdiyansyah Erdiyansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.13.1.p.81-85
<![CDATA[Penelitian ini menguraikan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Jenis penelitian ini kualitatif. Informan penelitian terdiri dari aparat Sekretariat Daerah Kota Palu dan para pemerhati informasi publikdi KotaPalu yang ditentukan secara purposive. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan beberapa tahapandimulai dari pengamatan dan wawancara mendalam yang diperkuat oleh data sekunder. Penelitian ini menemukanbahwaaspek ukuran dan tujuan sudah dijalankan sesuai kebijakan dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sikap para pelaksana sudahme-nunjukkan dukungannya karena para pelaksana berusaha melakukan apa yang diamanatkan dalamkebijakan, sementara pada aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga sudah menunjukkan hal yang demikiandi manakebijakan tersebut mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan karena kebijakan tersebut merupakankebijakan yang memberikan peluang bagi siapa saja dapat memperoleh informasi publik termasuk masyarakat. Sementara itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan keterbatasan pada sumberdaya pelaksana kebijakan. Karakteristik agen pelaksana juga belum baik karena dari delapan bagian yang ada di Sekretariat Daerah KotaPalu, hanya satu bagian yang menjalankan kebijakan sesuai kebijakan keterbukaan informasi publik. Komunikasi antarorganisasi pelaksana yang jarang dilakukan sehingga membuat pelaksana kebijakan kurang memahami isi dari kebijakan yang dijalankan.]]>
