cover
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles 371 Documents
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF WISATA Hasan Ismail; Eddy Wahyudi; Angrraeny Puspaningtyas
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8260

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis collaborative governance dalam pembangunan inklusif pada wisata Pantai Delegan Kabupaten Gresik, untuk mengetahui kolaborasi dalam pengembangan wisata pantai delegan, dan mengetahui pembangunan inklusif dalam pengembangan wisata pantai delegan di Kabupaten Gresik. Dewasa ini, pariwisata merupakan salah satu program utama pemerintah yang diharapkan dapat menjadi salah satu penghasil devisa yang sangat penting bagi pemerintah untuk mendukung keberhasilan pembangunan negara. Teori yang digunakan yakni collaborative government dan konsep pembangunan inklusif. Penelitian ini menggunakan pen-dekatan kualitatif, adapun jenis penelitian deskriptif, Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi literatur, informan pada penelitian ini yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik, pemerintah Desa Delegan, pengelola Pantai Delegan, masyarakat Desa Delegan dan wisatawan pantai Delegan. Pembangunan inklusif di Wisata Pantai Delegan sudah terbentuk, melalui keterlibatan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam pembangunan wisata, namun inovasi pengembangan wisata masih kurang maksimal sehingga kunjungan wisatawan mengalami penurunan. Dilihat dari kolaborasi pemerintahan yang berlangsung dalam pengembangan wisata Pantai Delegan, ada dominasi pemerintah desa selaku aktor yang memiliki kewenangan lebih banyak dalam pengelolaan wisata yang terjadi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dan monitoring. Selain itu, belum ada keterlibatan sektor swasta, media dan akademisi dalam pengembangan wisata Pantai Delegan
KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH DAN PREVALENSI STUNTING Maman Suparman
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8173

Abstract

Stunting masih menjadi salah satu masalah serius di Indonesia. Hampir sebagian besar provinsi diketahui memilik prevalensi stunting cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan dan Dana Desa terhadap pencegahan stunting di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan variabel penelitian yaitu belanja pemerintah bidang kesehatan, belanja pemerintah bidang pendidikan, dana desa, dan prevalensi stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan dan Dana Desa berpengaruh terhadap prevelansi stunting. Alokasi anggaran  bidang pendidikan dan Dana Desa beserta kebijakannya agar terus ditingkatkan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan pemenuhan standar hidup masyarakat. Sementara itu, kiranya perlu dirumuskan kebijakan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan yang lebih efektif dan fokus dalam mengurangi tingkat prevalensi stunting.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Niluh Eka Putri Setiawandari; Arimurti Kriswibowo
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8218

Abstract

Kabupaten Lamongan sampai saat ini menghadapi permasalahan sampah, bertambahnya jumlah timbunan sampah yang ada di Kabupaten Lamongan yang semakin banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang terjadi di TPST Sampah Tanggung Jawabku. Untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di TPA, pemerintah telah membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Berdasarkan temuan penelitian, proses kerjasama di TPST Sampah Tanggung Jawabku di Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik meskipun masih terdapat hambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif telah berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari aspek kolaborasi Ansell and Gash. 
IMPLEMENTASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT Sukma Asmaning Putri; Ertien Rining Nawangsari
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8191

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari Implementasi program ETLE di Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunkan analisa deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi dari program Electronic Traffic Law Enforment (ETLE) di Kabupaten Tulungagung menggunakan teori implementasi dari David C. Korten, yang meliputi tiga elemen yakni program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Electronic Traffic Law Enforcement telah cukup berhasil di terapkan di Kabupaten Tulungagung hal ini di buktikan dari tercapainya tujuan dari program ETLE itu sendiri yaitu untuk mengurangi angka fatalitas lakalantas di Kabupaten Tulungagung selain itu di dukung juga dengan kognisi dari organisasi pelaksana yaitu anggota satlantas yang telah melakukan upaya pengambilan kebijakan dan penetapan strategi guna tercapainya tujuan dari program.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK Iman Abdurrasyid Husain; Diana Hertati
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi. Masalah difokuskan pada capaian kinerja pengelolaan sampah plastik yang tidak menunjukkan proses yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan antara pengurangan dan penanganan sampah plastik. Pada penelitian ini menggunakan model Edward III yang memiliki empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan dari hasil penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi belum terimplementasi dengan optimal. Dibuktikan pada faktor komunikasi, adanya ketidakjelasan dan inkonsistensi melalui sosialisasi kebijakan belum masif. Pada faktor sumber daya, jumlah staf yang dimiliki masih kurang dan tidak didukung dengan kemampuan yang baik serta fasilitas yang memadai. Pada faktor disposisi, komitmen dari masyarakat melalui pemahaman dan responsivitas masih kurang baik akan kehadiran kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Begitu juga dengan faktor struktur birokrasi masih ditemukan hambatan terkait fragmentasi dan standar operasional prosedur.
PERENCANAAN KOMUNIKASI PEMBEBASAN LAHAN JALAN TOL Thiska Ika Jennisa; Anuar Rasyid; Suyanto Suyanto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8250

Abstract

Pengadaan tanah (pembebasan lahan) bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan oleh pemerintah mana pun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui I. Tahapan perencanaan komunikasi diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dalam pembangunan jalan tol ruas wilayah Pekanbaru–Dumai. II. Mengetahui pelaksanaan dan monitoring yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi untuk menentukan khalayak sasaran komunikasi pada permasalahan pembebasan lahan lokasi pembangunan jalan tol ruas wilayah Pekanbaru–Dumai. III. Mengetahui hasil evaluasi dan pelaporan dalam penyelesaian konflik dari perencanaan komunikasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dalam permasalahan pembebasan lahan lokasi pembangunan jalan tol ruas wilayah Pekanbaru-Dumai. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam  penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Komunikasi Pembangunan dari Rogers (1985) dan menggunakan Konsep Perencanaan Komunikasi dari Canggara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam perencanaan komunikasi Dinas Pekerjaan Umum memiliki 4 tahap yaitu sosialisasi, pendataan, konsultasi publik dan penetapan lokasi. Dalam penentuan khalayak Dinas Pekerjaan Umum menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, Melaksanakan sosialisasi, Melaksanakan Pendataan Awal, Melaksanakan Konsultasi Publik, Menyiapkan Penetapan Lokasi dan Mengumumkan Penetapan Lokasi (Penlok).
PERAN LSM DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Zuhriatu Mahmudah; Agus Widiyarta
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8228

Abstract

Kasus kekerasan seksual di Provinsi Jawa Timur cukup tinggi, seperti halnya di Kabupaten Jombang yang mana menempati posisi ke empat dengan kasus kekerasan seksual tertinggi di Jawa Timur. LSM Women Crisis Center merupakan salah satu LSM yang ada di Kabupaten Jombang yang berperan dalam melakukan pendampingan korban kekerasan. Meningkatnya jumlah kasus di kabupaten Jombang dan eksistensi LSM yang masih dinilai kurang masih menjadi pertanyaan dalam usaha penanganan kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Jombang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Women Crisis Center dalam rangka penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskrptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan WCC berperan dalam penanganan kekerasan seksual di Kabupaten Jombang. Peran WCC sebagai kekuatan pengimbang dilakukan dengan melakukan advokasi kebijakan regulasi daerah maupun nasional, peran sebagai gerakan pemberdayaana masyarakat dilakukan dengan membentuk komunitas binaan di 5 desa yang tersebar di Kabupaten Jombang, diskusi publik dengan komunitas atau organisasi daerah, serta penyuluhan dan sosialisasi di berbagai lembaga pendidikan, adapun sebagai lembaga perantara yaitu melakukan MoU dengan pemerintah dan kerjasama dengan sesama LSM terkait penanganan kekerasan seksual di kabupaten Jombang.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN BERBASIS INOVASI Didik Noviyanto; Febri Yuliani; Darmanto Darmanto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8255

Abstract

Pelaksanakan pelayanan Permohonan Tanah Pertama Kali dan Peralihan Hak seringkali terlambat dari batas waktu yang telah ditentukan. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan telah menetapkan sebuah Pelayanan Inovasi bertajuk “AKASIA” (Antar Kerumah Anda Sertipikat Jika Lama) dalam rangka penyelenggaraan pelayanan  publik dengan sebuah inovasi. AKASIA merupakan terobosan yang datang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sebagai bentuk kompensasi berupa penyerahan sertipikat sampai ke alamat rumah pemohon dengan tetap sesuai prosedur dan syarat pengambilan sertipikat. Konsep teori yang digunakan adalah teori Pelayanan Publik menurut Lovelock (2007). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan AKASIA yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan telah terlaksana dengan baik karena realisasi dan respon masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun dalam hal ini pada layanan AKASIA belum memiliki standar prosedur khusus yang mengatur tentang alur serta proses dalam melaksanakan layanan AKASIA serta salah satu kelemahan internal unit pelayanan pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan adalah kurangnya tenaga SDM berkualitas. Pelaksanaan layanan AKASIA juga masih tergolong belum efektif dilaksanakan, sedangkan permohonan kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali juga banyak yang melewati jatuh tempo berdasarkan keluhan dari pemohon.
KOLABORASI STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN RUANG PUBLIK Verliya Veriyani; Bagas Narendra Parahita; Yosafat Hermawan Trinugraha
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8278

Abstract

Penambahan angka pengangguran yang terjadi di Kota Surakarta sejalan dengan peningkatan angka kemiskinan yang membuat masyarakat berinovasi dengan melakukan aktivitas lain yang menghasilkan. Salah satunya dengan pembentukan ruang publik Taman Sunan Jogo Kali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan stakeholders dalam pembentukan dan pengembangan ruang publik Taman Sunan Jogo Kali dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara spesifik kolaborasi dan perkembangan ruang publik yang dilakukan. Wawancara dan observasi dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, pengolahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan teori Stuktural Fungsional skema AGIL. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pembentukan Taman Sunan Jogo Kali didasari kolaborasi antar masyarakat setempat, swasta, CSR (PLN, Bank Jateng, PMS, Id Express, Bank Solo, Le Mineral) dan pemerintah (Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, DLH, Dinas Pertanian, Kelurahan Pucangsawit). Hasil kolaborasi menghasilkan penambahan fasilitas taman, pembangunan fasilitas (mushola, toilet, lift), dan pengadaan event. Kerja bakti dan komunikasi dilakukan dalam proses adapatasi, memberikan ruang hiburan gratis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar taman merupakan tujuan yang dicapai, integrasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin dan pembuatan peraturan, latensi ditunjukan dengan selalu berkoordinasi antar stakeholders.
KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI SEKTOR PARIWISATA Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda; Frida Fanani Rohma
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8235

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi peranan pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata. Peranan ditinjau dari analisis kontribusi dan efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Madura, khususnya pada kabupaten Bangkalan pada tahun 2017-2021. Metode penelitian menggunakan kualitatif interpretif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, verifikasi dan keabsahan data dengan triangulasi informasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa analisis kontribusi dan efektivitas pada pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata kabupaten Bangkalan selama tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi. Adanya pandemi covid-19 juga turut berdampak terhadap penurunan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Mengembangkan sektor parisiwata juga tidak luput dari tantangan dan berbagai upaya yang dilakukan pelaku sektor pariwisata. Pemerintah daerah membutuhkan upaya dan strategi maksimal untuk dapat mengoptimalkan dan me-ningkatkan PAD. Hal ini diperlukan kerjasama dan komitmen antara pemerintah dan masyarakat dalam meng-optimalkan potensial daerah masing-masing.