Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
371 Documents
<![CDATA[DIGITAL GOVERNANCE DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ]]>
<![CDATA[Desy Nirmala Setyawati]]>;
<![CDATA[Rachma Fitriati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8217
<![CDATA[Sebagai Lembaga negara yang menyandang predikat ‘informatif’ pada tahun 2021, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan pelayanan informasi kepada publik berbasis teknologi digital. Risalah rapat merupakan salah satu jenis data yang tertinggi pada tingkat permohonan informasi publik DPR RI karena menjadi bukti otentik atas dinamika pengambilan keputusan. Meskipun penerapan digital governance di DPR RI dalam hal publikasi risalah telah dilakukan sejak tahun 2019, namun dalam implementasinya belum terdapat kendala yang dihadapi PPID selaku penyedia informasi. Dengan demikian diperlukan adanya studi untuk memetakan implementasi digital governance di DPR RI dalam hal publikasi risalah. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diambil melalui wawancara mendalam dengan narasumber terkait publikasi risalah DPR RI dan literatur review. Temuan studi ini menunjukkan bahwa penerapan Digital Governance dalam keterbukaan informasi melalui publikasi risalah rapat DPR RI belum sepenuhnya berjalan dengan baik pada indikator kebijakan digital, karena belum terdapat peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang publikasi risalah. Selain itu pada indikator standar digital juga terdapat kendala pada pengaturan waktu pembuatan risalah sehingga memengaruhi kualitas pelayanan informasi publik. Hasil studi ini merekomendasikan dibentuknya peraturan terkait publikasi risalah dan adanya penataan sistem terkait distribusi informasi internal.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR UNTUK NELAYAN KECIL ]]>
<![CDATA[Wulandari Wulandari]]>;
<![CDATA[Rulyusa Pratikto]]>;
<![CDATA[Elisabeth Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8175
<![CDATA[Hasil survey Koalisi untuk Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan tahun 2021 menunjukkan 82,08% nelayan kecil sulit mengakses subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Permasalahan inilah yang diteliti melalui evaluasi kebijakan subsidi BBM solar untuk nelayan kecil, dengan empat indikator yaitu: input, process, output dan outcome. Studi kasus penelitian ini dilakukan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengungkap fakta di lapangan tentang identifikasi masalah, hambatan dan solusi yang disampaikan oleh dua kategori informan yaitu pemerintah dan nelayan kecil. Sumber data berasal dari data primer melalui observasi, wawancara dan Focus Grup Discussion. Data sekunder diperoleh melalui data resmi pemerintah. Faktor penyebab nelayan kecil sulit mengakses subsidi BBM solar yaitu: pertama, regulasi yang mempersulit dengan persyaratan dan prosedur yang panjang. Kedua, nelayan kecil tidak terekam dalam data administrasi dan kapal nelayan. Ketiga, terbatasnya jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBUN). Rekomendasi hasil penelitian ini yaitu: pertama, revisi peraturan hukum subsidi BBM untuk nelayan kecil agar persyaratan dan prosedurnya mudah. Kedua, penggunaan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (Kartu KUSUKA) untuk akses subsidi BBM solar, yang sistem informasi dan teknologinya terintegrasi dengan lintas kemen-terian/badan. Ketiga, penambahan infrastruktur dan digitalisasi SPBUN. Keempat, subsidi BBM solar disalurkan oleh koperasi melalui program Solar Untuk Koperasi Nelayan (SOLUSI). ]]>
<![CDATA[TRANSPOLITAN: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI MASA DEPAN ]]>
<![CDATA[Taufan Daniarta Sukarno]]>;
<![CDATA[Nurul Aldha Mauliddina Siregar]]>;
<![CDATA[Farida Yustina]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8157
<![CDATA[Transmigrasi sebagai salah satu program pembangunan yang menjadi program unggulan Indonesia dalam beberapa puluh tahun ke belakang telah mencapai beberapa keberhasilan. Namun dewasa ini Transmigrasi tidak lagi menjadi fokus pembangunan karena masalah efisiensi dan beban permasalahan di masa lalu. Transpolitan menjadi suatu konsep yang diusung oleh Pemerintah dalam mem-branding program Transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep Transpolitan sebagai bentuk Transmigrasi model baru dan membandingkannya dengan model transmigrasi saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dari beragam sumber referensi baik berupa jurnal penelitian, buku, ataupun kebijakan serta dasar hukum atas pelaksanaan kegiatan transmigrasi sampai dengan saat ini. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Transpolitan merupakan pengembangan konsep pembangunan pemukiman transmigrasi dengan skala kawasan perkotaan, yang pembangunannya berorientasi kepada kebutuhan dan potensi di daerah tujuan, inklusif dengan pelibatan semua pihak yang berkepentingan secara Pentahelix melalui koordinasi dan integrasi, serta adanya fokus untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat trans dalam bidang Teknologi Informasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan dalam konsep Transpolitan dari Transmigrasi sebelumnya ada pada (1) Tata ruang kawasan yang terpadu, luas dan terintegrasi, (2) Pengelolaan kawasan dengan model Pentahelix, (3) SDM yang terlatih dan mampu mengaplikasikan teknologi, dan (4) Mata pencaharian yang heterogen.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM JALAN MANTAP DAN ALUS LAMONGAN (JAMULA) ]]>
<![CDATA[Saudi Sau'ud Aslur]]>;
<![CDATA[Tukiman Tukiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8185
<![CDATA[Kebutuhan negara Indonesia mengenai percepatan pembangunan yang terpadu, terarah, dan berkelanjutan menjadi fokus utama dalam pemerintahan. Hal ini karena suksesnya pembangunana merupakan kriteria dalam kesuksesan suatu negara. Jalan merupakan salah satu obyek mengenai percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus utama dalam pemerintahan. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya isu atau fenomena meningkatnya jalan rusak yang terdapat di Kabupaten Lamongan. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan program baru yaitu Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula). Program prioritas muncul sebagai upaya penanganan perbaikan jalan, khususnya di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Implementasi Program Jalan Mantap Dan Alus Lamongan (Jamula) Pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dengan model analisis Implementasi kebijakan oleh David C Korten berdasarakan tiga indikaator fokus penelitian yaitu program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dana dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Lamongan.]]>
<![CDATA[PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MASKER ]]>
<![CDATA[Firda Ainun Naziyah]]>;
<![CDATA[Lukman Arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8179
<![CDATA[Sampah masker menjadi problema baru bagi lingkungan khususnya di Kecamatan Mulyorejo yang mana merupakan wilayah dengan penyumbang timbulan sampah masker terbanyak se-Surabaya. Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan yang masih terbatas serta rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah masker menjadi persoalan yang patut untuk diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah masker di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan perannya sebagaimana pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 namun kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kelemahan pada peran penyedia sarana dan prasarana terkait keterbatasan pengadaan fasilitas penanganan sampah masker. Selain itu pada peran pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan penyuluhan dinilai kurang intensif. Sehingga diperlukannya peningkatan peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta memberikan penyuluhan dan pendampingan secara masif dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN EVIDENCE BASED POLICY DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE ]]>
<![CDATA[Ananda Haniyuhana]]>;
<![CDATA[Agus Widiyarta]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8178
<![CDATA[Fenomena kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah di Indonesia yang lebih mengedepankan kepentingan politik dibandingkan dengan berdasarkan bukti (evidence) berupa informasi, data, serta pengetahuan menjadikan analisis suatu kebijakan yang berdasarkan bukti (evidence based policy) sebagai salah satu dimensi yang penting dalam proses kebijakan publik. Pemerintah Kabupaten Batang melakukan upaya digitalisasi pembangunan desa dengan meresmikan program smart village di tahun 2018 dengan 56 desa percontohan termasuk Desa Limpung sebab memiliki potensi indeks pembangunan manusia dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta memiliki potensi koneksi jaringan internet yang memadai. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan program smart village dalam implementasinya sudah sesuai atau belum dengan bukti (evidence) berupa data dan informasi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan Konsep Evidence Based Policy dari The-Pew Mac Arthur Foundation dengan lima fokus penelitian yaitu program assestment, budget development, implementation oversight, outcome monitoring, targeted evaluation. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program smart village di Desa Limpung sudah mulai berjalan efektif dengan dilakukan beberapa terobosan terbaru yang sesuai dengan perkembangan teknologi.]]>
<![CDATA[POLICY IMPORT TAX INCENTIVE UTILISATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC ]]>
<![CDATA[Rahadian Lungun]]>;
<![CDATA[Prianto Budi Saptono]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8221
<![CDATA[The objective of a policy will be achieved if the policy targets are well-defined. However, it often happens that the policy targets do not utilise the public policies given optimally. Therefore, it is essential to predict the targeted group that will utilise the policy provided so that the policy implementation can be more efficient. This study uses the Data Mining method as a policy decision support tool to analyse the best predictive model of the PPh 22 Import Tax Incentive utilisation during the COVID-19 Pandemic. The predictive model can be practical and valuable for Indonesia's tax authority and policy analysis knowledge. This study uses administrative data of 43.547 taxpayers who are already utilising and not utilising the tax incentive, combined with the data mining method. The results showed that with the Random Forest algorithm, the utilisation of the tax incentive could be predicted with an accuracy above 94%. Furthermore, The Total Sales Value, The Export Value, and The Bonded Zone Category are the variables that mostly predict the utilisation of the tax incentive. Therefore, tax authorities should be able to utilize data mining as a tool to be able to implement tax incentive policies more efficiently and accurately.]]>
<![CDATA[STRATEGI NON-STATE ACTOR DALAM MEMBANGUN OPINI PUBLIK ]]>
<![CDATA[Nila Wahyuni]]>;
<![CDATA[Historis Soterman Halawa]]>;
<![CDATA[Hidayatul Fajri]]>;
<![CDATA[Geovani Meiwanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8152
<![CDATA[Bukit Kili - Gunung Talang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi panas bumi yang akan dikembangkan oleh pemerintah dengan potensi lebih kurang 20 MW. Kebijakan pengembangan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat setempat dan masyarakat sipil. Gerakan penolakan yang awalnya hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar kemudian mendapatkan dukungan dari salah satu organisasi non-state yaitu LBH-YLBHI. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat strategi dari LBH YLBHI di dalam membangun opini publik untuk menolak rencana pembangunan PLTP WKP Bukit Kili - Gunung Talang serta melihat dampak dari strategi tersebut terhadap keberlanjutan rencana pembangunan. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data yang kami kumpulkan yaitu data wawancara, hasil observasi, naskah dinas atau kebijakan, dan juga artikel jurnal, website di internet, surat kabar, media sosial, dan youtube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH YLBHI Padang memiliki beberapa strategi di dalam membangun opini publik untuk menolak rencana pembangunan PLTP WKP Bukit Kili – Gunung Talang. Beberapa strategi tersebut antara lain: mengeluarkan press release sebagai strategi di dalam membangun opini publik, mengajukan sengketa informasi publik, dan membuka ruang dialog. Adapun dampak dari upaya tersebut mengakibatkan ditundanya kegiatan eksplorasi dan pembangunan PLTP WKP Bukit Kili - Gunung Talang dan belum adanya solusi dari Pemerintah dalam eksplorasi dan pembangunannya.]]>
<![CDATA[DYNAMIC GOVERNANCE PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ]]>
<![CDATA[Ardi Rodhita Setiawan]]>;
<![CDATA[Ertien Rining Nawangsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8176
<![CDATA[Rumah tidak layak huni saat ini menjadi salah satu masalah kemiskinan sehingga membutuhkan peningkatan kualitas untuk menjadi rumah layak huni. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial dalam pemenuhan rumah layak huni menjalankan program rehabilitasi sosial Rutilahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program Rutilahu dalam perspektif dynamic governance melalui komponen kapabilitas dinamis di Dinas Sosial Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Surabaya mengembangkan program Rutilahu dengan membuat inovasi e-Rutilahu dan mengintegrasikan dengan Padat Karya serta bekerjasama dengan perusahaan CSR, para pengembang, Baznas Kota Surabaya. Akan tetapi, dalam praktik-nya di lapangan, proses administrasi pada program Rutilahu masih dinilai rumit dibandingkan program rehabilitasi sosial milik swasta sehingga pelayanan administrasi perlu disederhanakan agar efektif. Selain itu, kendala-kendala mendasar dan kendala teknis seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi yang dapat dipertimbangkan agar pelayanan program Rutilahu dapat lebih tepat sasaran dan maksimal.]]>
<![CDATA[PERAN AGEN BRILINK SEBAGAI PROGRAM KEBIJAKAN INKLUSI KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Robi Eka Putra]]>;
<![CDATA[Roni Ekha Putera]]>;
<![CDATA[Desna Aromatica]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8122
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Agen BRILink sebagai kebijakan inklusi keuangan di Kabupaten Solok. Fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Agen BRILink yang merupakan salah satu wujud dari kebijakan inklusi keuangan sangat banyak ditemui di Kabupaten Solok, namun sebagian besar masyarakat belum mengetahui peran Agen BRILink yang dirasakan selain pelayanan keuangan saja. Penelitian ini didesain me-nggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah dari hasil wa-wancara kepada Agen BRILink dan masyarakat yang ada di Kabupaten Solok sebagai daerah yang memiliki rentang wilayah yang luas dan jumlah agen BRILink yang besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Agen BRILink di Kabupaten Solok, selain memiliki peran penting dalam pelayanan keuangan, maka juga memiliki peran penting dalam peningkatan aksesibilitas masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat disekitar Agen BRILink. Selain itu, dampak non finansial yang dirasakan adalah intensitas hubungan sosial yang membuat Agen BRILink menjadi sosok yang penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.]]>
